Warga RW 03 Kampung Pulo Menyatakan Banding

Warga mengikuti persidangan di PTUN Jakarta Timur
Warga mengikuti persidangan di PTUN Jakarta Timur

Setelah mendapatkan SP 1 dan dilanjutkan adanya SP 2 pada bulan Juni 2015 terhadap pemukiman di Kampung Pulo yang terkena dampak program Pemprov DKI untuk normalisasi sungai Ciliwung, dengan didampingi Ciliwung Merdeka (CM) warga pun mengajukan gugatan terhadap tindakan Pemprov DKI ke PTUN Jakarta Timur pada tanggal 8 Juli 2015.
Gugatan PTUN 104 warga Kampung Pulo RW 03 Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, terhadap Pemprov DKI yang telah melakukan tindakan sengaja, sistimatik dan menggunakan kekerasan untuk melawan hukum, tidak menghormati proses peradilan dan tidak profesional, karena ada proses program nasional dalam bentuk normalisasi sungai yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Pemprov DKI, yaitu:
(a). Hak warga untuk berpartisipasi dalam menganalisa dan berpendapat terhadap dampak negatif dan positif dari lingkungan dalam program normalisasi itu.
(b). Juga hak warga untuk ikut serta dalam menentukan nilai harga tanah.
(c). Hak warga untuk mendapatkan ganti-rugi
(d). Dihancurkannya rumah dan dirampasnya tanah warga tanpa penggantian apa pun.
(e). Tindakan kekerasan yang brutal oleh aparat Satpol PP.
Dengan berjibaku keringat, secara marathon warga dan anggota CM berusaha mengumpulkan semua data kepemilikan bidang tanah dan bangunan yang telah ditempati selama bertahun-tahun. Hampir setiap minggu warga dan tim pengacara dari CM bolak-balik ke Pengadilan Tata Negara di Jakarta Timur untuk persidangan. Sesuai permintaan pengadilan, warga melengkapi semua data yang diperlukan tanpa ada rasa putus asa. Meskipun penggusuran tanggal 20 Agustus 2015 terhadap rumah dan tempat tinggal warga telah dilakukan oleh Pemprov DKI, antusias warga untuk melakukan tindakan hukum tetap berlanjut tanpa kenal lelah.

Harap-harap cemas dalam ketegangan memuncak pada Rabu (20/1) setelah diumumkan pada seminggu sebelumnya bahwa keputusan PTUN terhadap gugatan warga akan dilakukan pada Kamis, 21 Januari 2106 pukul 10.00 WIB. Pada malam hari sebelum putusan PTUN Warga bersama Ciliwung Merdeka melakukan istiqhosah di Rusunawa Jatinegara. Dengan segala kepasrahannya dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka berharap agar gugatan mereka dikabulkan oleh pengadilan.

Dengan menyewa bis, antusias warga pun berkobar pada Kamis (21/1) untuk datang ke PTUN Jakarta Timur. Setelah molor 15 menit dari jadwal semula, akhirnya PTUN mengumumkan putusan terhadap gugatan warga. Putusan ini memenangkan tindakan Pemprov DKI dan sekaligus mengalahkan gugatan warga Kampung Pulo.

Warga mengungkapkan kekecewaannya setelah mendengar putusan hakim
Warga mengungkapkan kekecewaannya setelah mendengar putusan hakim

Dalam eksepsinya, hakim ketua Indaryadi di damping hakim anggota Subur dan Elizabeth menolak seluruh eksepsi tergugat dimana tergugat menyatakan gugatan penggugat tidak berkualitas dan kabur (obscuur libel). Dan dalam pokok perkara, hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
Pertimbangan hukum hakim menolak gugatan warga adalah :
1. Para penggugat telah menempati Rusunawa yang disediakan, yang dapat diartikan para penggugat          menerima dan bersedia untuk menempati Rusunawa tersebut
2. Tergugat dalam mengeluarkan SP3 adalah sesuai dengan prosedur dan kewenangan atributif yang diatur dalam instruksi gubernur
3. Permintaan ganti rugi berupa uang pengadilan lain yang memiliki kewenangan mengadili, bukan PTUN
4. Putusan hakim harus memenuhi asas kemanfaatan sehingga hakim berpendapat rumah para penggugat yang telah rata menjadi tanah berdasarkan SP3 telah dibuat jalan inspeksi dan untuk normalisasi kali ciliwung sehingga irelevan untuk membatalkan SP3 karena tidak akan menghentikan pembongkaran yang telah dilakukan pada 20 agustus 2015.

Warga kemudian menandatangani surat permohonan banding
Warga kemudian menandatangani surat permohonan banding

Pengacara dari Ciliwung Merdeka Waskito, SH yang selama ini mendampingi warga  menyesalkan keputusan hakim bahwa yang tidak dijelaskan (tidak menjadi pertimbangan) hakim adalah alasan warga yang “mau” mengungsi ke Rusunawa. Sementara warga mengaku terpaksa pindah ke Rusunawa karena tidak punya pilihan lagi. Meskipun gugatan yang dilakukan warga tidak dimenangkan oleh hakim, akan tetapi warga tidak merasa putus asa. Warga akhirnya akan mengajukan banding atas keputusan hakim tersebut. (Tim Humas CM)

Komentar & Solusi