Tulisan – Tulisan Peserta “Live-in” The Jakarta Post

Mereka yang Mengalah untuk “Menata Kota” dan “Kebaikan Bersama”

oleh Vela Andapita

 

“Gak pernah nyangka kayak gini ini, mbak..” tutur Pakdhe Muhridin lirih sambil memilah cabai rawit untuk dijadikan acar sebagai pelengkap nasi goreng dagangannya malam itu.

Pakdhe adalah satu dari ribuan korban penggusuran Bukit Duri pada 28 September 2016. Pakdhe bersama 19 kepala keluarga lainnya kini menghuni sebuah rumah yang dikontrak bersama di Jl. Kampung Melayu Kecil II, Jakarta Timur. Pakdhe tak pernah mau bercerita jika ditanya perihal penggusuran, mungkin luka yang ia rasakan akibat penggusuran tak akan pernah kering. Tapi kala itu ia sendiri yang memulai pembicaraan tentang memori kelam tersebut.

Betapa tidak. Pakdhe kehilangan lima unit rumah dan belasan gerobak nasi goreng yang selama ini menjadi sumber utamanya menghimpun pundi-pundi rupiah. Tak hanya dirinya, Umi Fatimah yang semula cukup makmur dengan membuka warung nasi di depan rumahnya di bawah pohon beringin yang rindang, kini berjualan nasi yang lebih sering hanya dibeli oleh para penghuni kontrakan. Pun Bang Bari yang dari penghasilannya sehari-hari sebagai buruh kasar di Pasar Jatinegara, sementara dulu bisa ia tabung atau gunakan untuk berbagai keperluan, sekarang harus dipotong untuk membayar kontrakan.

Keluarga-keluarga yang tinggal di bangunan dua lantai seluas 10×10 meter ini terbilang layak. Meski hidup dalam kamar-kamar yang hanya disekat tembok tripleks, mereka dapat melanjutkan hidup dengan baik di dalamnya. Sebagian besar adalah pria dan wanita usia paruh baya, sisanya adalah anak-anak usia sekolah dan lansia. Keadaan mereka sebenarnya tidak memprihatinkan. Para orangtua masih bisa bersosialisasi dengan para tetangga yang selama ini mereka kenal, bapak-bapak masih bekerja di kantor atau tempat bekerja yang sama, para ibu masih berbelanja di pasar yang sama, anak-anak masih bersekolah di sekolah yang sama dan bermain dengan kawan-kawan sebaya yang sama. Mereka masih bisa tertawa dan tegar menjalani hidup, meski selalu ada rasa pahit yang menyekat tenggorokan setiap mereka melalui jalanan di bantaran sungai Ciliwung di mana rumah-rumah mereka pernah berdiri.

Jika memang harus menyebutkan hal paling memprihatinkan apa yang dijalani warga korban gusuran Bukit Duri, maka jawabannya adalah ekonomi, sosial, dan mental. Dari segi ekonomi, dulu mereka dapat hidup tenang di rumah yang dimiliki sendiri, di atas tanah yang dimiliki secara turun temurun dari generasi ke generasi. Setiap penghasilan atau keuntungan dari bisnis yang mereka jalankan dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, menabung, membeli aset dan berinvestasi, dan lainnya. Kini mereka terpaksa mengontrak rumah dan membuat “jatah” yang bisa mereka nikmati setiap bulannya berkurang. Belum lagi dengan aset yang selama ini memberikan penghasilan pasif bulanan seperti rumah kontrakan atau kamar kost yang ikut tergusur, dan membuat pemiliknya tak lagi punya penghasilan rutin. Secara sosial, mereka kini terpisah dengan sanak saudara dan para tetangga yang sejak lama hidup bersama. Ditambah lagi dengan munculnya perselisihan antar warga saat mereka harus memutuskan untuk mengambil unit rumah susun di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur, atau memilih bertahan di sekitar Bukit Duri. Pun masalah mental, tak sedikit warga Bukit Duri yang mengalami stres akibat serentetan kendala hidup yang muncul pascapenggusuran.

Penyebab utamanya tak lain adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta. Mulyadi, Ketua RT 6 yang seluruh wilayah RT-nya rata dengan tanah, membantah dengan keras jika ia dan warganya disebut penduduk liar. Sejak lama ia berusaha mencari jalan agar warga RT 6 dapat melegalkan tanah dan bangunan yang telah dihuni secara turun temurun sejak para leluhur mereka pertama kali menghuni kawasan Bukit Duri. Namun tak hanya menemui kesulitan administratif, biaya untuk mengurus sertifikat tanah juga luar biasa mahal bagi mereka. Alih-alih membantu warga menata kawasan yang dihuni, Pemprov DKI Jakarta justru sekonyong-konyong menyebut mereka penghuni bantaran sungai yang liar dan layak digusur.

“RT lain (yang tidak tergusur) boro-boro belain kita, mereka mah cuek aja,” tutur Mulyadi mengenang bagaimana saat ia bersama warganya menolak penggusuran.

Kendati penyebab utama kesengsaraan warga Bukit Duri adalah Pemprov DKI Jakarta, maka peluang adanya jalan keluar tentu bergantung pula pada pemerintah. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan para korban penggusuran Bukit Duri sebagai potensi sekaligus solusi dari masalah ini. Pertama, mereka dapat menuntut tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan class action mereka. Pemprov DKI Jakarta dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan bahwa penggusuran yang dilakukan telah melanggar hak asasi manusia. Dari putusan ini, warga dapat menuntut ganti rugi yang setimpal dari segala kerugian ekonomi dan moral yang mereka alami akibat penggusuran. Putusan pengadilan menyatakan pihak pemprov harus membayar Rp200 juta pada setiap kepala keluarga yang menjadi korban penggusuran Bukit Duri.

Kedua, warga harus tetap solid dan konsisten menagih janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang semasa kampanyenya di Pilkada lalu telah menandatangani kontrak politik dengan warga Bukit Duri untuk membangun kampung deret di kawasan bantaran sungai Ciliwung. Pada kontrak politik yang ditandatangani Januari 2017 tersebut, Anies berjanji akan membangun kembali perumahan di Bukit Duri menjadi perkampungan yang lebih rapi dan bersih.Dengan demikian warga Bukit Duri dapat memperoleh kembali haknya.

Penggusuran telah menjadi fenomena yang selalu mewarnai kehidupan kota metropolitan. Tahun berganti, gubernur berganti, janji-janji terus teringkari dan penggusuran terus terjadi. Alih-alih menyelesaikan masalah, penggusuran justru kerap menimbulkan masalah baru. Dan Warga Bukit Duri hanya sebagian kecil dari ribuan, bahkan jutaan, rakyat kecil lain yang harus mengalah demi “menata kota” dan untuk “kebaikan bersama.” (vela)

 

Secercah harapan dalam sebuah ketidakpastian

oleh Stefani Wihardi

 

Penggusuran paksa tahun 2001 silam masih meninggalkan luka yang mendalam bagi eks warga pemukiman kumuh di Teluk Gong. Tanpa surat peringatan atau pemberitahuan formal, warga, harus menyaksikan satu per satu rumah hancur berpuing-puing saat aparat melakukan pembakaran. Sebagai upaya untuk bertahan hidup, mereka membangun sebuah pemukiman di bawah kolong jembatan tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo atau biasa disebut dengan Pergudangan Muara Karang. Jalanan penuh dengan batu-batu kerikil menjadi jalur dari rumah satu ke rumah lainnya. Terlihat sampah berserakan di kanan kiri jalan, dan air kotor yang menggenang di beberapa tempat. Dengan hanya menggunakan kayu dan papan tripleks, puluhan rumah dibangun berderetan satu sama lain. Ukuran rumah yang tidak lebih dari 30 m² mereka gunakan untuk tempat tidur sekaligus dapur. Bi Nacem, pemilik warung dan penjual nasi uduk di depan rumahnya, berjalan keluar dengan hanya menggunakan daster dan menunjukkan lokasi MCK apabila ingin BAB.

“Di tempat saya cuma ada kamar mandi sama buat buang air kecil. Ini juga jarang yang rumahnya ada kamar mandi, biasanya pake kamar mandi umum. Kalo mau berak ya kudu ke MCK, bayar dua rebu.” ujarnya sambil menghisap sebatang rokok kretek.Tidak jauh dari kolong, melewati jalanan becek penuh tanah liat dan sebuah jembatan kayu dengan panjang sekitar 1 meter, maka akan terlihat hamparan rumput dan pepohonan hijau yang terdapat jalan setapak untuk pejalan kaki, di Taman Hutan Kota Penjaringan.

Enam belas tahun berlalu sudah, namun warga masih terus dihantui rasa khawatir akan terjadinya penggusuran berikutnya, yang bisa saja terjadi kapan saja.

Nano, bersama istri dan kedua putrinya, merantau ke ibu kota sejak puluhan tahun lalu demi mengadu nasib. Ia sebelumnya pernah menjadi tukang servis AC untuk hotel-hotel di Jakarta. Kendati jadwal kerja yang tidak menentu, terkadang membuat Nano harus kerja malam, Ia pun berpindah profesi menjadi seorang pemulung plastik bekas di areal pergudangan Muara Karang.

“Pendapatan saya lumayan lah buat bayar kontrakan Rp 270.000 sebulan, terus bisa menafkahi keluarga. Saya sih nggak bisa membayangkan dipindah ke tempat lain, secara mata pencaharian utama saya ya disini.” ujarnya tertawa, sembari duduk di depan rumahnya yang berukuran 2 x 3 meter.

Asih, bekerja sebagai tukang gosok pakaian, menyuarakan kekhawatiran yang sama. “Dulu pas nenda waktu terjadi penggusuran paksa, anak saya jatuh sakit dan meninggal dunia. Kita sekarang ya hidup pasrah aja, nggak tahu kapan digusur lagi. Sekarang masih bisa tenang, nanti tiba-tiba kita digusur” ujar Asih. Saat ditemui pada hari Sabtu lalu, Lia, anak dari ketua RT setempat, menekankan bahwa bukan tidak mungkin bakal ada penggusuran berikutnya.

“Bahkan kemarin sudah ada denah perencanaan untuk pembangunan di pemukiman situ. Tapi nggak tahu akan di bangun apa, baru wacana saja.” ujarnya. Tentu saja hidup nomaden sebagai “penghuni liar” bukan keinginan mereka.

Keterpurukan ekonomi, sebagai sumber utama dari segala turunan masalah yang ada, seakan menjadi tembok raksasa yang tak dapat dihancurkan. Warga pemukiman yang sudah tergabung dalam Program Keluarga Harapan, penerima KJP dan BPJS, memang terbantu dengan adanya bantuan sosial oleh pemerintah. Namun, bantuan ini tidak serta merta mengeluarkan warga pemukiman dari kemiskinan. Nyatanya masih banyak dari mereka yang hidup dalam ekonomi subsistensi. Keterbatasan pendidikan pun menjadi hambatan untuk memperbaiki perekonomian.Mayoritas warga hanya lulus SMP bahkan hanya SD, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak. Salah satunya adalah Lisa, seorang pekerja buruh yang terpaksa putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga. Sungguh ironis kehidupan warga disana. Mereka mencoba bertahan hidup tiap harinya, tanpa arah menuju masa depan. Namun, di tengah segala ketidakpastian, kita, sebagai masyarakat yang memiliki hidup berkecukupan, dapat berkontribusi dalam memajukan ekonomi warga dengan membangun sebuah komunitas peduli sesama. Melihat potensi warga dalam memasak dan kecekatan bekerja, komunitas tersebut dapat mengadakan pelatihan kerajinan tangan dan kursus memasak, sehingga mereka dapat mulai berjualan dari hasil keterampilan masing-masing.

 

Memulung : Bukan Pilihan, Melainkan Bertahan Hidup

oleh Stefanno Reinard Sulaiman

Melalui sekat-sekat bangunan pabrik dan jalanan separuh aspal separuh tanah dengan lubang sedalam mata kaki orang dewasa menandai kehadiran kami yang tiba di sebuah lokasi pembuangan akhir para warga DKI Jakarta bernama TPST Bantar Gebang.

Provinsi Jawa Barat, tepatnya Kota Bekasi menjadi lahan berpijak tumpukan sampah tersebut yang sudah ditimbun sejak tahun 1990an tersebut. Kini tumpukan tersebut sudah bertransformasi menjadi sebuah gunung yang terlihat berwarna-warni bahkan dari jarak 5 km dengan tinggi sekitar 40 meter.

Dalam sehari minimal terdapat 6.000 ton sampah yang dibawa dari seantero Jakarta, dimana minimal ada 20 truk melintas setiap 5 menit. Hal ini ternyata membuat kecamatan Bantar Gebang seiring waktu sulit melepas stigma sebagai tempat pembuangan akhir.

Seorang bapak berusia 48 tahun duduk di depan gubuk sewaan berukuran 4×6 meter dengan topi kupluk serta sepatu boots yang berbeda jenis antara yang kiri dan yang kanan. Karyadi namanya, ia sedang rehat sejenak sebelum berangkat menuju gunung sampah untuk mendapatkan rejeki pada hari itu.

Terhitung sudah lebih dari 30 tahun dirinya melakoni profesi sebagai pemulung di Jakarta dan juga kini di Bantar Gebang. Dalam waktu yang panjang tersebut Karyadi sempat mencoba pekerjaan sebagai kuli bangunan, namun merasa tidak cocok bekerja di sektor tersebut.

“Mandornya suka hilang tidak tahu kemana. Kalau di sini lebih jelas, kita semakin rajin kerja semakin banyak yang bisa kita raup. Jadi keuntungan tergantung usaha kita.” jelas Karyadi yang berasal dari keluarga buruh petani dari Indramayu pada hari Rabu tanggal 22 November silam.

Berdasarkan pengakuan dari Lurah Ciketing Udik (salah satu kawasan yang didiami para pemulung), Nata Wirya, jumlah pemulung yang hidup dari TPST Bantar Gebang terdapat sekitar 6.000 orang. Data tersebut didapat olehnya dari Ikatan Pemulung Indonesia atau disingkat IPI pada tahun ini.

Dari angka ribuan tersebut, mayoritas atau mungkin lebih dari setengahnya berasal dari Indramayu seperti Karyadi. Berdasarkan sejumlah wawancara, mereka memiliki keluarga yang berpenghidupan dari sektor pertanian di Indramayu. Namun sayangnya sektor tersebut hanyalah musiman. Inilah yang menjadi alasan sejumlah terwawancara untuk meraup rejeki di TPST Bantar Gebang.

“Duh umur ya? Saya ingatnya lahir tahun 1955 saja itu berapa jadinya.” jawab seorang pemulung kawakan bernama Darka yang tinggal sekitar 1 km saja dari gunung sampah.

Lupa akan umur menjadi salah satu pengalaman yang mungkin ditemukan ketika berbicara dengan warga sekitar. Hal ini bisa menggambarkan secara singkat bahwa tingkat pendidikan para pendatang ini cukup rendah. Selain itu ketika ditelusuri lebih lanjut, memang benar bahwa mayoritas dari mereka tidak lulus sekolah atau bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah.

Dengan situasi seperti ini (keluarga miskin dan tingkat pendidikan rendah) wajar jika para pendatang ini memutuskan untuk bekerja di sektor informal seperti pemulung, yang tidak memerlukan ijazah. Namun sayangnya pekerjaan ini membawa bahaya yang lebih tinggi daripada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, bahkan lebih berbahaya daripada seorang kuli bangunan.

“Punggung saya kena backhoe (alat berat untuk mengeruk sampah) saat sedang mulung malam hari. Dokter sudah vonis saya tidak bisa jalan selamanya.” kata Darka yang kini sudah berusia 61 tahun tersebut.

Selain risiko terkena alat berat yang bekerja berdampingan di gunung sampah, para pemulung juga harus berjibaku dengan sampah-sampah tajam seperti pecahan beling ataupun jarum-jarum bekas, yang tentunya berpotensi menyebabkan infeksi.

Namun rasa lapar yang tak pernah berhenti, membuat segala risiko bekerja di TPST Bantar Gebang hanyalah sebuah angin lalu bagi mereka. Bukan berarti mereka tak paham bahaya tersebut, namun inilah yang dinamakan bertahan hidup menurut Darka.

“Mau makan apa kalau kapok, hanya ini yang bisa saya lakukan.” terang Darka sembari mengelus-ngelus kepala anak perempuannya yang baru berusia 7 tahun tersebut.

Seburuk apapun pekerjaan yang dijalani seseorang, tentu ada hal positif yang bisa ditarik atau dipelajari. Begitu juga dengan para pemulung di Bantar Gebang. Selama tiga hari menjalani kehidupan bersama, nyatanya pekerjaan ini membuat diri mereka membangun karakter-karakter yang kuat sebagai seorang manusia.

“Tak mudah untuk menjadi pemulung, setidaknya seseorang perlu 1 bulan untuk merugi sebelum akhirnya tahu jenis-jenis sampah mana yang berharga dan mana yang tidak.” terang Denin yang telah berada di Bantar Gebang sejak tahun 1991 tersebut.

Inilah yang menjadikan para pemulung mempunyai kemampuan secara cepat dan teliti untuk memilah-milah jenis sampah yang datang. Kemudian setelah itu jenis-jenis sampah yang datang juga mempunyai kategori bahan tersendiri yang ternyata membuat sebuah botol plastik dengan botol plastik lainnya belum tentu dapat didaur ulang bersama.

Daya juang para pemulung di Bantar Gebang tentu layak diapresiasi. Kondisi yang miris dan sulit untuk mendapatkan kesempatan yang setara tentu perlu menjadi catatan tersendiri. Hal ini bukan berarti mereka tidak ingin untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

“Yah saya pinginnya bisa kerja di kantoran, jadi satpam juga tidak apa. Sayangnya butuh ijazah juga kan ya.” tutur Lalan (39) yang telah memulung sejak umur 7 tahun bersama orang tuanya.

Segala persoalan di atas tampaknya bisa tergambar dengan jelas bahwa pendidikan adalah kunci untuk membawa mereka ke dalam posisi yang lebih adil untuk menetapkan sebuah pilihan hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih realistis dan cepat dengan cara menyisihkan sebagian uang untuk pendidikan anak-anak mereka.

Kehadiran sebuah koperasi dari pemerintah setempat atau inisiatif dari warga sekitar tampaknya juga bisa menjadi solusi selanjutnya untuk mendapatkan pinjaman uang pendidikan.

“Minimal saya tidak ingin jadi pemulung juga.” kata Karyadi sembari menunjuk anaknya yang sudah menganggur selama setahun setelah keluar dari pabrik tekstil.

 

Ada kehidupan di kolong jembatan

oleh Nea Maryami Ningtyas

Siapa yang menyangka kalau ada perkampungan di bawah jembatan. Kampung yang disebut ‘Kolong’ oleh para penduduknya itu terletak di kolong jalan tol menuju bandara di daerah Teluk Gong, Jakarta Utara. Rumah-rumah di Kolong berdindingkan papan, berlantaikan tanah, dan beratapkan dasar jembatan. Pemukiman ini dialiri oleh listrik, mengizinkan penghuninya menikmati menonton di televisi model lama dan kipas angin sederhana di rumah mereka. Namun, kebanyakan rumah di sana tidak memiliki kamar mandi sendiri, sehingga penduduknya perlu menggunakan fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) seharga 2.000 rupiah sekali pakai.

Jalan-jalan setapak tempat anak-anak berlari telanjang kaki di perkampungan ini dikotori oleh sampah. Kadang-kadang tikus dan kucing bergabung dengan anak-anak bermain di sana. Namun, orang-orang Kolong tidak asing dengan binatang-binatang ini karena pekerjaan mereka.

Penduduk kolong kebanyakan pemulung. Ada yang berprofesi sebagai buruh kasar di pabrik terdekat, pemilik warung, penjual makanan, dan tukang servis. Namun, kebanyakan dari mereka mencari botol plastik di tempat sampah dan mengumpulkannya sampai berharga untuk dijual.

Salah satunya adalah Arminah, 48, yang minggu kemarin menerima saya untuk tinggal di rumahnya selama dua malam. Kamis itu, saya mengikuti Arminah memulung di perumahan elit di kawasan Muara Karang dari jam 7 pagi hingga 11 siang. Kami mengumpulkan botol plastik, kertas, dan apa saja yang bisa ia tukar dengan uang. Biasanya, Arminah akan berkeliling hingga jam 12 siang. Anak bungsunya kemudian akan menjemputnya di pasar untuk membantu membawakan hasil pulungannya ke rumah. Namun, hari itu Arminah melihat saya sudah kelelahan dan kami pun kembali ke Kolong satu jam lebih awal.

Ketika saya pertama kali sampai di Kolong, saya tidak menyangka kalau tempat ini sama saja seperti perkampungan pada umumnya. Saya melihat bahwa orang-orang yang tinggal di kolong jembatan bukanlah gelandangan yang hanya menumpang tidur dan berlindung dari hujan di sana. Mereka adalah keluarga yang telah bermukim di sana sampai tiga generasi. Mereka telah membangun rumah-rumah dan bertetangga selama lebih dari satu dekade.

Seperti keluarga Arminah, yang merupakan salah satu dari keluarga pertama yang bermukim di kolong jalan tol ini setelah rumah mereka di Teluk Intan digusur pada tahun 2001, kampung Kolong adalah tempat anak-anak mereka tumbuh dan memiliki keluarga sendiri.

Kehidupan kolong jalan tol ini mengagumkan sekaligus memprihantikan. Di satu sisi, mereka telah berhasil membesarkan anak-anak mereka di tengah-tengah keadaan yang serba kekurangan dan penggusuran berulang kali. Di sisi lain, anak-anak mereka itu kini telah dewasa dan berkeluarga namun keadaan ekonomi mereka tidak membaik. Generasi ketiga yang lahir dari mereka pun harus dibesarkan di lingkungan yang kumuh.

Di kampung Kolong, generasi pertama kebanyakan masih berperan sebagai tulang punggung keluarga. Seperti Arminah, yang memulung untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setiap hari.

“Saya yang memikirkan bagaimana untuk makan dan bayar listrik,” kata Arminah saat kami sedang beristirahat di antara sesi memulung Kamis itu. Ia juga bercerita bahwa anak pertamanya, Roni, 30, sekarang sedang bekerja di bengkel bersama seorang teman. Sedangkan anak bungsunya, Solih, 19, baru saja diterima kerja di jasa sablon kaos.

Tidak seperti anak-anak Arminah, banyak anak muda di kampung itu yang tidak memiliki pekerjaan. “Mereka tidak bekerja, biasanya hanya nongkrong-nongkrong saja,” jelasnya saat saya menanyakan aktivitas anak muda di sana.

Hal ini bisa jadi karena para orang tua, seperti Arminah, tidak mau melihat anak mereka bekerja sebagai pemulung. Namun, anak-anak muda ini juga kebanyakan tidak menyelesaikan sekolah sehingga bekerja di sektor formal bukanlah pilihan. Inilah mungkin mengapa bahkan generasi kedua di kampung ini masih berada di tingkat ekonomi yang sama dengan orang tua mereka.

Alasan lain mungkin adalah karena orang-orang di kampung ini telah terlalu nyaman hidup di kolong jembatan. Suami Arminah, Qoni, 60, bercerita kepada saya bahwa mereka sudah digusur sebanyak paling tidak 40 kali. Namun banyak keluarga terus kembali ke kampung ini. Mereka membangun kembali rumah mereka dari puing-puing bekas gusuran dan melanjutkan kehidupan mereka di sana.

Orang-orang ini telah menemukan kenyamanan dalam kehidupan kampung bagaimanapun kekurangannya. Bisa dibilang, hidup di tengah-tengah kemiskinan telah menjadi cara hidup mereka. Mereka nyaman, namun tentu hidup mereka dapat menjadi lebih baik terutama bagi generasi yang lebih muda. Mereka memiliki potensi untuk memiliki hidup yang lebih baik saat mereka dapat mengenyam pendidikan yang layak. Namun, karena keluarga mereka tidak memiliki surat-surat identitas yang dibutuhkan untuk mendaftar sekolah, mungkin pemerintah dapat memberikan bantuan langsung untuk membuat surat-surat tersebut.

Masalah kemiskinan di Kolong adalah hal yang rumit. Orang-orangnya telah menerima kehidupan yang mereka jalani di sana. Mereka tentu saja berharap kehidupan anak-anak mereka dapat menjadi lebih baik. Jadi mungkin pemerintah dapat memberikan jalan bagi generasi mudanya untuk keluar dari kemiskinan, seperti memastikan mereka mendapatkan bantuan pendidikan atau training. Karena meskipun mereka dilahirkan di lingkungan miskin, anak-anak ini berhak untuk memaksimalkan potensi mereka untuk keluar dari kemiskinan.

 

Dewa Lalat

oleh Gisela Swara Gita Andika

 

Matahari sedang terbenam di Bantar Gebang, memandikan gunung sampah dengan cahaya keemasan. Kami bertiga bersandar pada palang portal yang memisahkan zona pembuangan sampah dengan area gubuk tripleks para pemulung. Kami menatap tumpukan sampah raksasa. Seperti benda-benda besar lainnya, gunung sampah tersebut memiliki kesan intimidatif, membuat kami merasa kecil dan tak berarti. Tumpukan sampah tersebut adalah kjokkenmoddinger modern sedalam 15 meter dan setinggi 40 meter, dipasok oleh Dinas Kebersihan Pemprov DKI selama 28 tahun. Tumbuhan-tumbuhan hijau telah mulai mengambil alih sisi Timur gunung sampah. Rerumputan menancapkan akarnya di lapisan sampah yang telah menjadi kompos akibat pembusukan bertahun-tahun. Bahkan beberapa pohon kecil telah berdiri kokoh di sana, mungkin dari biji-biji buah yang ikut terbuang bersama sampah dapur kota.

Saya mulai membayangkan sebuah adegan berlatar Bumi paska-kiamat: sekelompok alien atropolog mendarat di Bantar Gebang dan dengan terpesona mempelajari gunung yang penuh artefak peradaban maju planet ini.

Saya, Riza, dan Pepen baru saja mengunjungi sisi Barat gunung sampah, bagian yang masih aktif dipulung. Kami menumpang bak truk pickup Pak Lalan, seorang mantan pemulung yang kini memiliki beberapa truk dan anak buah. Truknya bau dan penuh lalat, namun sang bos sampah nampak tidak peduli. “Lalat adalah sahabat saya!” ujarnya dengan bangga.

Sepertinya lalat adalah sahabat semua orang di sini. Lalat berkerumun di sekeliling manusia, menyumbang bau busuk dan suara berdengung pada orkestra memulung. Para pemulung duduk bersama di tanah yang basah, mengelupas label-label botol plastik. Kelompok yang lain memanjat lereng sampah yang terjal sambil mengais-ngais, mencari apa pun yang masih berharga untuk dijual, menggunakan tongkat kait khusus yang mereka sebut ganco. Ada juga yang duduk dan beristirahat bersama-sama, merokok dan mengobrol dengan sesamanya. Mata kami terbelalak saat melihat beberapa tenda didirikan seadanya di lereng. Setiap tenda dilengkapi meja dan bangku bobrok, juga seutas tali untuk menggantung rentengan minuman serbuk sasetan seperti jus, kopi, atau teh. Setiap tenda dijaga oleh seorang perempuan, siap menyuguhkan minuman dan mie instan ke pemulung yang ingin makan siang sederhana di sela waktu bekerja.

Kami tidak dapat membayangkan membuka mulut untuk makan atau merokok seperti apa yang para pekerja tersebut lakukan di depan mata kami. Kami tidak ingin menelan lalat sial yang nyasar ke dalam mulut kami.

Namun kemudian, saat kami berkontemplasi di hadapan lereng hijau gunung sampah yang bermandikan cahaya lembayung, saya menyimpulkan bahwa mungkin lalat-lalat adalah para dewa yang berdiam di gunung sampah, dan mukjizat mereka adalah kesaktian dalam menafikan ilmu kesehatan.

Menjalani sebagian besar hidup saya di bawah naungan Gunung Merapi, saya percaya bahwa dewa-dewa yang paling sakti berdiam di pegunungan. Mistisme yang berpusat pada gunung adalah pokok bagi orang Jawa. Generasi kita, mungkin, sedang menyaksikan sebuah fenomena geologi di mana gunung-gunung muncul dari tumpukan limbah peradaban kita sendiri. Para dewa juga harus mengikuti zaman, maka mungkin mereka telah mulai menikmati tarian backhoe yang tak pernah putus, disertai iringan mantra musik koplo. Seperti makhluk-makhluk ilahi lainnya, para dewa ini mewujud dalam bentuk yang hibrid, mungkin persilangan antara lalat dengan manusia yang mengenakan sepatu boots karet, celana rombeng, dan kaos lengan panjang lusuh. Sebagai para rasul, arah spiritual para pemulung adalah untuk menghubungkan mata rantai yang hilang dari Dinas Kebersihan ke pabrik-pabrik yang butuh bahan daur ulang. Betapa mulianya dewa-dewa baru ini!

Ama, menantu induk semang kami, adalah bukti hidup dari mukjizat ini. Ia adalah seorang gadis mungil berumur 17 tahun yang sedang hamil anak pertamanya. Ama percaya bahwa bayinya tumbuh sehat walau pun ia tinggal di lingkungan dengan tingkat kekotoran ekstrim. Baru kemarinnya saya menyaksikan dengan ngeri betapa ia dengan nikmatnya memakan roti yang dirubung lalat saat sesi ngobrol sore bersama para istri pemulung. Lebih buruknya, ia mengakui bahwa ia sering makan makanan yang diambil suaminya dari memulung di gunung sampah. “Pemulung tidak pernah sakit gara-gara makan, misalnya, sisa katering kawinan di sampahan,” ujarnya “Saya pernah makan cokelat yang dibawakan suami dari gunung sampah saat saya hamil, dan saya sehat-sehat saja.”

Mukjizat lain dari dewa-dewa lalat adalah keberuntungan yang tak terduga. Pak Darka, yang telah memulung sejak 1989, mengatakan bahwa menemukan mayat bayi bisa dianggap keberuntungan. Paling tidak empat kali setahun ada peristiwa penemuan mayat bayi di gunung sampah, dan setiap kalinya para pemulung rebutan ingin menguburkannya. Salah satu pemulung, menurut Pak Darka, memakamkan seorang bayi yang ditemukan di sampahan dan beberapa hari kemudian ia menemukan berlembar-lembar uang dollar di tumpukan sampah yang sama. Dewa-dewa sedang bersabda pada kita bahwa rezeki dapat datang dengan berbagai bentuk dan aroma, bahkan dalam wujud jazad bayi yang dirubung belatung.

“Saya pernah nemu satu dulu,” ujar Pak Darka, “Saya temukan bayi itu di dalam kotak kardus, masih nempel sama ari-ari. Saya bawa pulang, saya mandikan, saya makamkan. Saya adzankan sekalian. Setelahnya saya bikin bubur merah putih buat sesajen.” Bayi tersebut datang ke dalam mimpinya malam itu, “Dia datang untuk berterimakasih dan menyampaikan kalau dia sekarang sudah tenang,” ujar ayah tiga anak tersebut.

Pak Lalan, Ama, dan Pak Darka berasal dari Indramayu, seperti kebanyakan pemulung yang bermukim di Ciketingudik, Bantar Gebang. Bahasa ibu mereka adalah sebuah variasi dialek bahasa Jawa: fonetik yang tajam, pendek-pendek, dan bernada tinggi dengan banyak bunyi glotal yang muncul dari pergerakan otot kerongkongan dalam. Spiritualisme adalah nilai yang dipegang teguh di hidup mereka, suatu nilai yang berupa campuran ajaran Islam dan sinkretisme Jawa.

Alih-alih memperhatikan kebersihan, Ama menjalani serangkaian pantangan untuk memastikan kehamilannya sehat. “Saya tidak boleh menggerai rambut dan tidak boleh keluar rumah setelah maghrib,” ujarnya, “Saya juga harus minum jamu khusus setiap malam Jumat.”

Malam Jumat, terutama Jumat Kliwon, adalah malam yang angker untuk mereka. Pak Darka tidak mau memulung pada malam-malam itu, karena bisa membawa sial. Di tahun 1993 ia pernah pergi memulung pada suatu malam Jumat Kliwon. Akibatnya punggungnya kena garuk backhoe. Ia terbaring tak berdaya selama 9 bulan dan dokter memvonisnya lumpuh. “Namun seorang kyai meminta saya merebus akar pepaya pakai air dan daun-daunan pahit. Diminum pahit sekali, bahkan nyamuk nggak mau gigit saya saat itu karena ramuannya bikin darah saya pahit juga. Dalam beberapa bulan, saya bisa kuat lagi. Pelan-pelan bisa jalan, dan akhirnya bisa bekerja lagi.” Memang, rasanya agenda para Dewa ini adalah untuk menantang ilmu pengetahuan modern. Kami berdiri, menatap tumpukan sampah raksasa yang kini sedang perlahan berubah menjadi bukit hijau. “Aku nggak percaya kiamat itu mau datang,” ujarku ke Riza dan Pepen. “Lihat tumbuh-tumbuhan ini. Lihat betapa cepatnya alam mengambil alih dan melawan. Bumi itu terlalu kuat untuk dikalahkan oleh plastik dan karet.” Dewa-Dewa Lalat akan menang telak dengan mudah.

 

Penggusuran tidak memadamkan semangat Kampung Akuarium

oleh Elisabeth Kristanti

Hembusan angin perlahan membawa awan nimbostratus ke langit utara Jakarta. Kontras dengan kemuraman di pusat kota, tempat ini tetap terang bermandikan cahaya matahari meskipun langit mendung. Oman, pemandu kami, membawa kami berjalan menyusuri jalan setapak berdebu di balik Museum Bahari.

Kami melewati lapangan yang menjadi pusat kegiatan warga menuju sebuah bedeng dari papan kayu di sebelahnya. Beberapa ibu yang sedang duduk mengobrol dan memasak di depan bedeng tersebut menyambut kedatangan kami dan menyajikan hidangan makan siang nasi dan ikan goreng serta sambal dengan rasa terasi yang kentara. “Seadanya saja ya, Neng, makan siang ala puing,” ujar seorang ibu disambut tawa yang lain.

Tempat inilah Kampung Akuarium, sebuah pemukiman penduduk yang telah digusur oleh pemerintah provinsi pada Februari 2016 lalu. Di atas puing-puing bangunan yang telah mengeras dan menyatu dengan tanah, warga mendirikan kembali bedeng-bedeng dan tenda darurat untuk menyambung hidup.

“Penggusuran tidak hanya menghancurkan rumah, tapi juga perekonomian, sejarah, dan identitas diri kami,” tutur Dharma Diani, 41, seorang aktifis setempat.

Keputusan penggusuran dari Pemprov memang mengganggu perekonomian warga Kampung Akuarium yang terletak di Penjaringan, Jakarta Utara. Rusun yang disediakan bagi pemerintah untuk relokasi bukan suatu solusi bagi mereka. Pasalnya, letak Kampung Akuarium yang berbatasan dengan dermaga pelabuhan Sunda Kelapa, membuat sebagian besar warganya bermata pencaharian di sektor maritim, seperti nelayan, kuli panggul pelabuhan, juga anak buah kapal hingga turun temurun. Seperti Ruji, 33, seorang nelayan yang telah ikut ayahnya berlayar mencari ikan sejak duduk di kelas lima bangku sekolah dasar.

Ruji bercerita bahwa pemerintah menawarkan jatah rumah susun gratis tiga bulan pertamabagi keluarganya di Muara Baru pasca penggusuran. Awalnya Ruji sekeluarga memilih untuk bertahan di atas perahu miliknya, namun saat itu istrinya sedang hamil tua dan mendekati tanggal melahirkan hingga Ruji memutuskan untuk merelokasi keluarganya ke rusun. Namun Ruji sendiritetap tinggaldi Kampung Akuarium dan mendirikan bedeng di atas tanah miliknya. “Bagaimana mungkin seorang nelayan tinggal jauh dan tidak dapat langsung melihat kondisi laut dengan matanya?” ujar Ruji.

Proyek reklamasi juga menjadi salah satu hambatan bagi nelayan karena air laut menjadi keruh sehingga mengurangi jumlah ikan. Menurutnya, jika proyek ini dilanjutkan maka akan berdampak pada sektor perikanan dan menghilangkan nelayan Jakarta Utara secara perlahan. Penghasilan Ruji mengalami penurunan dari kisaran empat hingga lima juta per bulannya menjadi satu juta per bulan dalam setahun terakhir.

Senada dengan Ruji, Topas Juanda, yang juga penggiat pemuda setempat, mengalami penurunan pada usahanya serta kehilangan pelanggan semenjak penggusuran. Topas merupakan generasi ketiga dari sebuah toko jasa menjahit di PD Pasar Jaya yang terletak di depan Kampung Akuarium yang juga tergusur. Kini Topas menyewa toko di daerah Jembatan Lima dan memulai usahanya kembali dari nol. “Dulu di PD Pasar Jaya cuma bayar tiket kebersihan sebesar tiga ribu dan listrik, sekarang harus ditambah biaya sewa toko 600 ribu. Otomatis pemasukan kami berkurang,” jelas Topas.

Di samping itu, banyak pula warga yang semula terbilang cukup mapan bahkan memiliki sumber penghasilan pasif dari hasil mengontrakan rumah atau kamar hingga mencapai pemasukan puluhan juta rupiah per bulannya, salah satunya Diani. Ia dulu memiliki 16 kamar kos, sebuah warung, PAUD, dan sanggar pelatihan jahit. “Kami membangun semuanya dengan rasa, tapi semua hilang begitu saja,” kisahnya dengan mata berkaca-kaca, “Identitas kami blank, beku.”

Oman, yang dulu bekerja pada suatu perusahaan, harus mengalami pemutusan hubungan kerja dikarenakan saat itu ia harus ijin dari pekerjaannya selama berminggu-minggu untuk membereskan puing-puing serta memindahkan ibunya ke kontrakan baru. “Tapi perusahaan tidak mau memberi pengertian. Sekarang mau cari kerja juga bingung, karena harus jaga tanah di sini,” kata Oman.

Memang salah satu alasan warga Kampung Akuarium tetap tinggal meski di atas puing-puing adalah untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka. Selain itu mereka juga sudah meminta bantuan dari lembaga  bahkan hingga ke pengadilan. “Saat itu ada edukasi dari LBH yang menyarankan agar mempertahankan hak kami dengan cara tetap menduduki tanahnya beramai-ramai. Karena jika ditinggal dan saat kami kembali sudah berubah sesuai rencana pemerintah, akan sulit untuk menggugat,” ungkap Diani.

Selain itu, warga Kampung Akuarium juga terlibat dalam kontrak politik dengan gubernur baru Jakarta, Anies Baswedan, perihal revitalisasi kampung.

Dulunya sebelum penggusuran, Kampung Akuarium juga menjadi sasaran wisatawan. Banyak orang asing yang berkunjung untuk mempelajari keunikannya serta penelitian di bidang maritim, dan ini juga merupakan salah satu pemasukan bagi warga Kampung Akuarium.

“Kami tidak ingin seperti Singapura. Kami ingin Indonesia dengan segala budaya, kelebihan dan juga kekurangannya,” tandas Teddy, salah satu tetua kampung.

 

Bukit Duri: Kampung Yang Tidak Pernah Terlelap

Oleh Dyaning Pangestika

 

Tak lama setelah saya menginjakkan kaki di kawasan Bukit Duri, terik matahari menyambut saya dengan panasnya yang tak kira-kira.Melihat saya yang sudah mulai kepayahan, salah satu ibu asuh kami, Bu Yuni, mengajak kami berjalan melalui jalan tikus untuk menghindari panas. Di sepanjang perjalanan menuju kontrakan Bu Yuni di Kampung Melayu Kecil, beliau dengan Budhe dan Bu Fatimah—dua ibu asuh kami yang lain—tidak henti-hentinya menunjuk ke arah tembok yang membatasi antara jalan dan kali.

“Dulu disitu rumah saya,” kata Budhe sambil menunjuk dua tempat sampah yang menempel di tembok pembatas kali. “Dari situ sampaitiang listrik yang di ujung situ. Seberangnya ada kontrakan punya saya, 5. Digusur semuanya.” lanjutnya. Bu Yuni dan Bu Fatimah menanggapi sambil tertawa-tawa kering, seakan-akanpenggusuran tak ubahnya lelucon basi yang kelewat sering dilontarkan.  

Matahari semakin tinggi. Kami mempercepat langkah, tak sabar untuk segera sampai di tujuan.

Bukit Duri sebetulnya sudah ada sejak lama, jauh sebelum masa reformasi. Bu Zaenab, salah satu penghuni kontrakan, bercerita pada saya bahwa ayahnya sudah menempati Bukit Duri sejak tahun 1928. “Awal berdirinya dari bilik-bilik kecil. Dari satu bata, dua bata, lama kelamaan menjadi rumah-rumah.” Ayah Bu Zaenab bahkan masih hidup ketika Bukit Duri digusur pada September tahun lalu. “Bisa dibayangkan betapa hancurnya hati beliau ketika menyaksikan rumah tempat ia dilahirkan dulu dilumat backhoe,” kata perempuan paruh baya itu.

Saya berkesempatan untuk tinggal dalam satu kontrakan dengan penduduk yang berasal dari RT 06 di Kampung Bukit Duri selama dua hari. Kontrakan yang saya tempati berupa rumah dua lantai dengan 22 kamar berukuran 3×4 meter yang disekat-sekat menggunakan papan tripleks. Untuk dapat tinggal disini, mereka harus membayarkan uang sewa sebesar 600 ribu per bulan.

Bagi para penduduknya, Bukit Duri adalah kampung yang tidak pernah tidur. Aktivitas tidak pernah berhenti dari sejak matahari terbit hingga terbenam. Di pagi hari saat para pedagang ayam masih terlelap, para penjual sayur sudah berjalan keliling kampung untuk menjajakan dagangannya. Ketika gerobak sayur diistirahatkan pada penghujung senja, pedagang ayam mengasah pisau daging mereka dan mulai bekerja. Oleh karena itu, wajar ketika Bu Yuni mengatakan bahwa Bukit Duri adalah kawasan yang aman. Maling tak berani macam-macam di daerah ini karena penghuninya selalu terjaga.

Rutinitas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini akhirnya terpaksa berhenti ketika penggusuran terjadi. Rumah-rumah dan kios-kios yang dulunya ramai jadi satu dengan tanah. Gerobak milik para pedagang teronggok begitu saja di pinggir jalan, menjadi saksi bisu atas keramaian yang dulu pernah ada. Orang-orang yang dulu bisa dijumpai setiap hari kini sudah pergi, entah pindah ke rusun (rumah susun) Rawabebek atau bertahan di Kampung Melayu Kecil.

Berdagang agaknya merupakan panggilan jiwa orang-orang di Bukit Duri, sebab kebanyakan penduduk memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Mulai dari berjualan makanan hingga ayam.Yang tidak menjadi pedagang bekerja sebagai pegawai di pasar. Lokasinya juga tidak melulu di pasar. Ketika kampung belum digusur, banyak orang berjualan dengan cara membuka lapak di depan rumah mereka.

Namun setelah kampung digusur, pembeli pun turut menghilang. Bu Fatimah adalah salah satu yang terkena imbasnya. Jika dulu warung nasinya bisa laris sebelum siang, kini sampai malam pun masih ada lauk yang tersisa. Kesulitan dalam berdagang ini menjadi kendala terbesar bagi warga gusuran Bukit Duri yang sehari-hari terbiasa mencari uang dari berdagang. Ketika saya mengobrol dengan beberapa penghuni kontrakan di RT 2/RW 10, banyak di antaranya yang mengaku bahwa pendapatan mereka sekarang tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup di kontrakan.

“Bagaimana nggak pusing mbak? Dulu meski nggak bisa makan, setidak-tidaknya nggak usah bayar tiap hari untuk tempat tinggal. Sekarang? Uang harus dipakai bayar kontrakan, buat bayar sekolah anak, buat makan, macam-macam deh. Pusing.” ungkap Pak Mulyadi, Ketua RT 06. 

Turunnya pembeli, meningkatnya biaya kebutuhan hidup serta lokasi berjualan yang tidak memadai menjadi kendala bagi para eks. warga Bukit Duri untuk terus berdagang. Meski demikian, perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan akan haknya sebagai warga kota tidak pernah putus. Terlepas dari pemberitaan miring yang terus menerus menerpa, warga Bukit Duri tetap tidak henti-hentinya berjuang.

 

KEJAHATAN DAN PERLAWANAN DI PUING-PUING KAMPUNG AKUARIUM

oleh Karina Maharani Tehusijarana

Pada Senin, 11 April, 2016, hanya sebuah musholla yang tersisa di antara puing-puing Kampung Akuarium setelah pemukiman itu dihancurkan oleh bulldozer dan backhoe.

Musholla Al-Ikhlas menjadi tempat perlindungan untuk warga yang menolak untuk meninggalkan apa yang tersisa dari rumah mereka. Topas Juanda, 31, menjadi salah satu dari 20 orang, kebanyakan anak muda, yang bermalam di lantai musholla.

Seperti yang lain, Topas berpikir bahwa musholla itu aman dari gusuran, bahwa gedung itu memang disisakan oleh para aparat yang membongkar Kampung Akuarium. Paginya, ia meninggalkan musholla untuk pergi pandi.

“Balik lagi sudah rata,” katanya.

Tak lama setelah penggusuran, sebuah musholla baru didirikan di atas reruntuhan yang lama. Tapi musholla ini tidak lagi dinamakan Al-Ikhlas. Papan nama yang berada di atas pintu masuk sekarang bertuliskan “Musholla Al-Jihad”

Kampung Akuarium terletak di dekat ujung utara Jakarta, tidak terlalu jauh dari Kota Tua, terselip di antara Museum Bahari dan pelabuhan Sunda Kelapa.

Sebelumnya, kampung itu menjadi lokasi penelitian LIPI. Pada awal tahun 1980an, setelah laboratorium LIPI dipindahkan ke Sunter Agung, warga mulai membangun pemukiman yang akhirnya menjadi Kampung Akuarium.
Pada 2016, sekitar 1.500 orang tinggal di kampung itu, kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan kuli angkut pelabuhan. Banyak juga yang membuka kios di Pasar Ikan, yang terletak hanya ratusan meter dari Kampung Akuarium.

Kebanyakan warga Kampung Akuarium memang tidak memliki sertifikat tanah penuh. Tapi mereka menunjuk pada pembayaran PBB, air, dan listrik mereka dan juga pada alamat di KTP mereka — tidakkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui status mereka sebagai penduduk yang sah.

Bank bahkan menerima surat jual beli rumah mereka sebagai jaminan untuk pinjaman. “150 juta!” kata seorang warga, merujuk kepada nilai pinjaman yang ia dapatkan dengan menjaminkan surat jual belinya. “Bagaimana mau diterima bank kalau tidak resmi?”

Tapi itu semua seperti tidak ada artinya ketika April tahun lalu, pemerintah provinsi DKI Jakarta, menggusur paksa 385 keluarga yang tinggal di sana.

Basuki Tjahaja “Ahok” Purnama, gubernur DKI saat itu, menyebut kampung itu sebagai “hunian liar” dan “kawasan kumuh.” Alasan resmi untuk penggusuran Kampung Akuarium adalah revitalisasi kawasan wisata Kota Tua Jakarta.

Surat peringatan pertama datang pada 30 Maret. Sebelas hari kemudian, yang tersisa hanya puing.

Dharma Diani, 41, lahir di Pasar Ikan dan pindah ke Kampung Akuarium ketika ia menikah. Setelah 22 tahun pernikahan, hidupnya enak, katanya. Ia memiliki 16 kamar yang disewakan sebagai kost, sementara suaminya mengelola warung. Keluarga mereka sudah mapan, katanya.

“Pada saat saya bikin rumah, warna catnya warna ini, keramiknya warna ini,” kenangnya. “Pakai rasa, pakai pikiran, kami membangun ruang kami sendiri. Tapi dalam waktu 11 hari, itu hilang semua.”

“Itu kejahatan bukan?” tanyanya. Menurut Yani, seperti ia akrab dipanggil, iya. Dan juga menurut 500an orang lain yang bertahan di puing-puing Kampung Akuarium.

Banyak di antara mereka yang tidak pernah angkat kaki sejak penggusuran. Tapi banyak juga yang memilih untuk kembali dari rusun yang sempat mereka tempati. Mereka mendirikan bedeng-bedeng yang terbuat dari tripleks dan seng di atas puing-puing rumah mereka.

“Puing” adalah sebutan warga untuk kampung mereka sekarang. “Ayo, datang ke puing!” kata seorang ibu kepada temannya di telepon. “Silahkan, nasi goreng ala puing,” kata ibu yang lain, menawarkan makanan kepada tetangga yang lewat. Hidup di sana tidaklah nyaman — orang yang sudah lama bertahan di puing pun tetap harus menjaga langkah agar tidak terjatuh, dan mereka harus “meminjam” air dan listrik dari kampung sebelah.

“Pada saat kamu merasa itu hak kamu, pertahankan!” kata Yani. “Pertahankan bagaimana, ya kita dudukin ramai-ramai. Itu bagian dari perjuangan kita.”

Yani adalah salah satu warga yang paling aktif dalam perjuangan itu. Ia mengikuti workshop-workshop LSM, ikut dalam gugatan class action terhadap pemerintah, mendatangi Balai Kota untuk bertemu dengan administrasi baru.

Ia sebenarnya tidak ingin melakukan itu, katanya. Itu semua memakan waktu dan tenaganya. Tapi dia merasakan sebuah kewajiban untuk terus berjuang.

“Pada saat kami berharap, ada mimpi, ya kita harus berusaha.”

 

 

Bertaruh Hidup di Bantar Gebang

Oleh : Riza R. Mufti

 

Siang itu mendung bergelayut manja di atas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Namun pekatnya cuaca tidak menyurutkan ramainya suasana TPST yang menampung semua sampah dari ibukota Jakarta sejak tahun 1989 itu.

 

Lima buah alat berat, backhoe, terlihat sedang memindahkan sampah secara estafet dari bawah ke atas gunung sampah berketinggian sekitar 30-40 meter itu. Di sekitar backhoe, para pemulung bergerak kesana-kemari mencari sampah, dengan hanya bermodalkan sepatu boots, ganco, keranjang, dan kebanyakan bertelanjang tangan. Serbuan lalat, bau sampah yang menyengat, dan gerakan alat berat, tidak menjadi penghambat.

 

Bagi para pemulung di TPST Bantar Gebang, profesi yang mereka geluti mereka akui merupakan profesi yang beresiko tinggi. Apes sedikit, nyawa taruhannya. Sampah yang longsor, hantaman alat berat, paparan penyakit, hingga goresan benda tajam dari tumpukan sampah bisa menimpa mereka kapan saja.  

 

Darka, 62 tahun, adalah salah satu pemulung yang pernah merasakan kerasnya tempaan TPST Bantar Gebang.  Laki-laki asal Indramayu ini pernah menjadi korban hantaman bulldozer saat tengah mengais sampah di TPST itu pada tahun 1993.

 

“Bagian pinggang belakang saya hancur waktu itu terlindas bulldozer. Saya sembilan bulan cuma bisa tidur, enggak bisa apa-apa, sebagian daging dan  bagian tulang saya  hilang,” ujar Darka yang tinggal di rumah triplek di Kampung Rawa Butun, Ciketing Udik,  500 meter tak jauh dari lokasi bukit sampah.

 

“Rumah, tanah semua habis dijual untuk saya berobat. Saat itu dokter bilang kalaupun hidup paling ya lumpuh. Cuman karena mukzizat aya  masih bisa hidup sampai sekarang ” ujarnya sambil menunjukkan bekas luka di lingkar pinggannya yang dalam dan memanjang.

 

            Darka, bukan satu-satunya pemulung yang pernah mengalami kecelakaan kerja di kawasan TPST Bantar Gebang. Sejumlah kecelakaan yang memakan korban jiwapun sering terjadi. Pada awal tahun 2017, seorang pemulung tewas akibat tertimbun sampah buangan dari truk. Pada awal tahun 2016, dua orang pemulung tewas karena longsornya sampah. Mundur di tahun 2006, tiga orang dinyatakan tewas dan puluhan pemulung luka-luka akibat bencana yang sama. Bukit sampah yang setiap harinya harus menampung 7000 ton residu dari Jakarta tersebut memang rawan longsor, apalagi saat musim hujan tiba.

 

Lalan (48) adalah salah satu yang selamat dari kejadian longsor di TPST Bantar Gebang beberapa tahun lalu. “Waktu itu sebelumnya ada gempa bumi. Setelah itu tumpukan sampah longsor, retak.  Udah kayak ombak turun ke bawah sampah itu. Waktu itu saya masuk ke lobang air yang muncul karena retakan sampah, saya beruntung bisa selamat karena bisa renang ke atas,” ujarnya.

 

Sementara itu Karyadi, 48, yang menjadi pemulung sejak berusia tujuh tahun mengatakan bahwa bekerja sebagai pemulung pada dasarnya memang soal bertahan.di tengah banyaknya cobaan keras di lapangan. 

 

“Kita kalau mulung kalau enggak ahli atau takut-takut aja  ya bisa enggak dapat apa-apa, bisa kena ganco saat rebutan sampah, jadi harus kuat,” ujar Karyadi yang biasa menghasilkan Rp 100.000,- per hari dari hasil memulung sampah.   

 

Karyadi sendiri mangatakan meskipun dirinya sudah menggunakan pakaian dan sepatu boots yang cukup tebal, dirinya tak lepas dari bahaya di lapangan.“Saya pernah kena beling, tusuk sate sampai jarum suntik. Wah jarum suntik itu yang paling sakit, bikin bengkak dan infeksi selama berhari-hari,” ujarnya.

 

  Meskipun rangkaian peristiwa yang mengancam keselamatan jiwa kerap terjadi di TPST Bantar Gebang, hal itu tidak membuat para pemulung di situ jera untuk mengais rejeki di sana. Kembali ke TPST tetap menjadi opsi, mengingat susahnya mencari pekerjaan lain.

“Saya kembali lagi ke buangan buat mulung tahun 1996. Ya gimana lagi, saya enggak sekolah, susah cari kerja,” ujar Darka, yang hanya sempat mengenyam pendidikan pondok pesantren.

 

Di luar resiko yang menghantui para pemulung setiap hari, keberadaan para pemulung di TPST Bantar Gebang sebenarnya berperan besar dalam proses pengelolaan sampah di Jakarta. Di tangan merekalah, sampah-sampah yang bercampur baur jenisnya ini bisa sedikit terpilah. Setidaknya sampah dengan bahan dasar yang tidak mudah terurai seperti plastik dan aluminium bisa dipisahkan dari sampah makanan dan kemudian bisa didistribusikan ke pabrik pengolahan dan pendaur-ulang sampah.

 

            Di tengah stigma negatif yang sering dilabelkan untuk para pemulung, justru pemulunglah yang selama ini membantu masyarakat dalam memanajemen sampah. Selama budaya membuang sampah dan manajemen pembuangan sampah di Jakarta tetap buruk, masyarakat tetap berhutang jasa pada pemulung dan keahlian mereka dalam memilih dan memilah sampah untuk daur ulang. Maka sudah seharusnya negara membantu melindungi keberadaan dan keselamatan pemulung.

    

            Pengadaan BPJS kesehatan bagi para pemulung yang dicanangkan oleh pemerintah DKI Jakarta memang bisa membantu beban para pemulung yang terkena musibah. Namun hal itu tidak akan menyelesaikan sumber masalah. Keselamatan kerja para pemulung di lapangan tetap terancam jika tidak ada perbaikan dari segi pembuangan sampah.   

 

            Dimulainya penerapan aturan pemilahan sampah dari rumah tangga, bisa menjadi solusi dan  bisa memudahkan pemulung di lapangan saat memilih sampah. Setidaknya mereka tidak perlu lagi mencari sampah plastik rumah tangga di tumpukan sampah rumah sakit seperti jarum suntik. Pengklusteran landfill berdasar jenis sampah seperti sampah plastik, makanan, kertas dan aluminium, juga bisa meringankan proses memilah sampah oleh para pemulung di lapangan.  

 

            Di masa depan saat Indonesia sudah memiliki sistem manajemen sampah yang lebih memadai dengan lebih banyaknya insinerator sampah dan pabrik pengolahan sampah, bukan tidak mungkin para pemulung yang  memiliki keahlian memilah-milah jenis sampah ini bisa diperkerjakan. Tentunya dengan pendapatan dan jaminan keselamatan kerja yang lebih layak dan aman.     

 

 

 

 

 

 

 

Gemerlap Kota, Tercermin di Air Keruh

oleh Jossa Lukman

 

Hari itu adalah sore khas Teluk Gong, matahari terik menyinari jembatan layang, namun penghuni mobil yang meluncur melewati kepompong dari gelombang panas yang meresap keudara. Sayangnya penduduk desa tanpa nama yang terletak di bawah jembatan laying Muara Karang kurang beruntung, kelembapan di udara merembes melalui rumah tripleks mereka siang dan malam tanpa henti.

 

Desatan panama ini merupakan rumah bagi komunitas pemulung dan pekerja sektor informal, yang bekerja tanpa kenal lelah untuk menyambung hidup di hari lain. Tempat tinggal mereka yang sederhana terdiri dari kamar 2×3 dengan dinding kayu  lapis dan lantai tanah, ditempati oleh seluruh keluarga dan barang-barang mereka. Sampah memenuhi jalan keluar, dan hama berkeliaran bebas mencari makanan.

 

Dari perspektif orang luar, kondisi hidup ini adalah isu utama yang perlu ditangani. Kecoak berkeliaran dan kucing masuk mencuri makanan dengan bebas. Penduduknya menolak untuk dipindahkan kerusun Rawa bebek, dengan alas an jarak dan mata pencaharian mereka. Mereka juga keberatan dengan fakta bahwa hanya tigabulan pertama yang disubsidi, dengan sewa Rp. 300.000 per bulan tidak realistis bagi mereka.

 

Beberapa penduduk desa menceritakan masalah kesehatan mereka, ditambah dengan tidak dimilikinya KTP Jakarta yang sah yang menghalangi mereka dari program perawatan kesehatan negara. Pendidikan juga terbatas karena banyak KTP orang tua bukan KTP Jakarta. Dengan enggannya mereka untuk mengurus dokumen dan proses administrasi yang diperlukan, anak-anak mereka tidak dapat mendaftar di sekolah umum terdekat. Sebuah LSM dengan nama Mutiara Hati menjalankan sekolah dasar secara gratis, namun pendidikan lebih tinggi masih belum terjangkau.

 

Meskipun mereka dihadapkan dengan segala masalah ini, orang-orang tampaknya tidak memiliki kekhawatiran. Mereka tangguh dan mau bekerja keras sehingga bias memiliki kesempatan di lain hari. Ada rasa bermartabat dalam tindakan mereka; bagaimana mereka tidak merasa malu dalam mencari-cari apa yang dianggap kotor dan menjijikkan. Potensi mereka terletak pada semangat gigih mereka dan kemauan untuk terus maju di hadapan masalah.

 

Karena kepribadian mereka yang mengagumkan, alangkah baiknya jika mereka bias belajar membuat kerajinan dari barang daur ulang. Meskipun kebanyakan dari mereka menjual barang-barang daur ulang ke distributor, keuntungan yang dibuat dari kerajinan tangan secara teoritis dapat melampaui penghasilan mereka dari memulung. Namun, seseorang yang menguasai pembuatan kerajinan harus mengajarkan mereka hal-hal mendasar sebagai titik awal.

 

Warga juga harus disarankan untuk membenahi kartu identitas mereka agar dapat menikmati layanan kesehatan dan pendidikan bersubsidi. Ini adalah saran yang tidak dapat dinegosiasikan, karena proses administrasi yang relative sederhana menahan mereka hanya karena kesalahpahaman tentang kesulitan dalam berurusan dengan birokrasi. Diharapkan, begitu mereka memiliki kartu identitas yang valid dan keterampilan untuk mempertahankan bisnis yang menguntungkan, mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri.

 

Hidup ala puing Kampung Akuarium

oleh Andi Muhammad Ibnu Aqil

 

Sekitar 128 kepala keluarga (KK) atau sekitar 512 jiwa masih bertahan di Kampung Akuarium, Jalan Pasar Ikan, RT 1&12, RW 4, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

 

Sudah lebih dari satu setengah tahun mereka bertahan di kampung mereka yang digusur secara paksa oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada 11 April 2016. Warga kampung yang sebelumnya sebanyak 386 KK atau sekitar 1500 jiwa terpaksa kehilangan rumah beserta harta benda mereka. Dua pertiga warga terpaksa harus pindah ke rumah susun atau ke kampung-kampung lain. Kehidupan sosial kampung akuarium tiba-tiba rusak hanya dalam beberapa hari.

 

Kita masih bisa melihat Kampung Akuarium, sebelum bedeng-bedeng dan tenda-tenda warga diusir secara paksa lagi oleh pemerintah. Saya mendapatkan kesempatan tersebut pada 22-24 November 2017 sebagai bagian dari pelatihan cub reporter The Jakarta Post. Saya tidak sendirian mendapatkan kesempatan tinggal langsung di Kampung Akuarium. Saya bersama dua rekan saya, Elsha dan Karina.

 

Kami bertiga berangkat menuju Kampung Akuarium pada sekitar 13.00, ditemani oleh Rohman “Bang Oman” Muslim relawan pemuda setempat Kampung Akuarium. Pertemuan kami di titik pertemuan, sekretariat Ciliwung Merdeka, berlangsung agak kikuk. Kami menggunakan ojek mobil jejaring menuju Kampung Akuarium. Sebagai alternatif jika pembaca ingin menuju Kampung Akuarium menggunakan transportasi umum, Anda bisa menuju halte busway atau stasiun terdekat. Setelah itu, pilih arah dengan tujuan akhir Stasiun Jakarta Kota. Dari situ, ambil angkot Kopami 02 dengan trayek Muara Karang – Senen, kemudian turun di Museum Kebaharian. Dari museum cukup jalan menuju Jalan Pasar Ikan.

 

Sesampainya di Kampung Akuarium, saya baru melihat hal yang sebelumnya hanya saya lihat di foto-foto: bedeng-bedeng dan tenda-tenda yang didirikan warga di atas puing-puing. Puing-puing yang istimewa, karena puing-puing inilah bekas-bekas harta benda mereka setelah digusur paksa oleh pemerintah.

 

Di tengah-tengah Kampung Akuarium terdapat semacam alun-alun, sebuah musholla yang diberi nama “Musholla Jihad”, dan sebuah panggung sederhana beratapkan tenda dengan TV LCD. Warga setempat bercerita kalau sebelumnya tidak apa-apa di tengah puing-puing, tetapi kemudian mereka bergotong-royong membersihkan dan mencor sebagai area di tengah sampai setidaknya ada ruang untuk berbagai aktivitas kampung. Untuk mushollanya sendiri tidak luput dari penggusuran April tahun lalu. Warga kemudian menggali daerah bekas musholla yang lama sampai menemukan bekas-bekas ubin. Dari situ, warga membangun ulang musholla seperlunya dengan kayu, seng, dan sedikit beton.

 

Kampung akuarium merupakan salah satu dari-kampung-kampung di DKI Jakarta yang harus mendapatkan akibat dari kebijakan tata kota yang non-partisipatif, yakni penggusuran paksa. Proses penggusuran kampung akuarium sendiri sangat tidak transparan. Sekitar sebulan atau dua bulan sebelum penggusuran warga menuturkan bahwa petugas dari kecamatan setempat datang untuk mendata para warga di kampung akuarium. Kemudian pada 30 Maret 2016 warga kampung menerima surat peringatan untuk mengosongkan rumahnya. Tanpa menggubris keluhan warga kampung akuarium, SP 2 dan SP 3 tetap datang pada tiga hari dan sehari sebelum tanggal penggusuran. Bahkan setelah penggusuran pun, warga hanya diberi opsi untuk menempati rumah susun yang disediakan oleh pemerintah tanpa menawarkan biaya ganti rugi.

 

Kampung Akuarium terletak di pesisir Teluk Jakarta, di tengah-tengah kawasan wisata Kota Tua seperti Museum Kebaharian, Masjid Luar Batang, Gudang VOC, Menara Syahbandar, dan lainnya, dan juga berdekatan dengan pelabuhan Sunda Kelapa. Dikarenakan letaknya tersebut, Kampung Akuarium sebenarnya berpotensi wisata tanpa harus dipaksakan di bawah pengaturan pemerintah. Salah satu warga kampung mengatakan bahwa sebelum penggusuran turis mancanegara cukup sering datang berkunjung, bahkan ada juga turis yang sempat menginap di kontrakan salah satu warga.

 

Warga Kampung Akuarium adalah warga yang sangat mandiri. Sebelum penggusuran, warga-warga memiliki banyak keterampilan sehingga memiliki cara penghidupan yang sangat beragam. Warga-warga bekerja sebagai nelayan, pengrajin, memiliki toko dan usaha di rumah masing-masing, dan lain sebagainya. Tidak miskin, dan berkehidupan untuk kehidupan mereka.

 

Saya tidak bisa dengan gegabah menawarkan solusi untuk warga Kampung Akuarium, karena mereka sendiri sudah bergerak untuk mempertahankan kampung mereka. Sebagai orang luar, saya tetap akan berempati dan mendukung kampung akuarium dengan cara lain. Salah satu jalan keluar yang telah dilakukan warga kampung akuarium adalah advokasi melalui jalur hukum maupun non-hukum. Dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, warga kampung akuarium belajar tentang hak-hak mereka dan aktif mengadvokasi melalui instansi pemerintah dan pengadilan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Selain itu, warga kampung juga tetap rajin mengadvokasikannya dengan cara lain, salah satunya melalui media sosial, untuk mengundang dan menyebarluaskan kabar tentang akuarium sehingga bisa lebih dikenal oleh masyarakat yang lebih luas.

 

Solusi lainnya yang warga kampung telah membuat purwarupanya ialah penataan kampung melalui metode kampung susun. Konsep kampung susun menata kampung dengan desain bangunan dari warga sendiri, yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka sebagai warga kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar & Solusi