TERROR HATI NURANI DI NEGARA HUKUM

TERROR HATI NURANI DI NEGARA HUKUM

Kami adalah warga negara biasa, dari pelbagai macam latar belakang profesi, yang beranjak dari pengalaman terbatas yang belum usai, keterlibatan Tim Relawan Penolong Korban Insiden Berdarah 27 Juli 1996. Kini, tergerak oleh panggilan nurani kami masing-masing ketika bersentuhan dengan kondisi perikehidupan para korban di negeri yang tengah dilanda krisis yang dahsyat yang menggempur hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat ini, kami berkumpul dalam sebuah forum gerakan keprihatinan yang lebih luas, Tim Relawan untuk Kemanusiaan.
Akhir-akhir ini hati nurani kami demikian tergetar, menyaksikan ketidakadilan dan kekerasan politik yang eksesif yang menimpa kaum muda di berbagai penjuru tanah air. Kaum muda, terutama mahasiswa, yang di masa krisis sampai hari ini, atas dasar panggilan hati nuraninya, masih terus bergerak marak bergelombang melakukan aksi unjuk rasa keprihatinan, protes, melancarkan tuntutan-tuntutan dalam gerakan perlawanan damai tanpa kekerasan terhadap apa yang mereka rumuskan sebagai korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan negara. Setelah cukup lama bungkam, hati nurani dan daya nalar mereka ternyata bergolak di hadapan amanat penderitaan rakyat, kaum korban di negeri ini. Melalui kesadaran akan hak-hak asasi yang demikian bersahaja namun keramat yang mereka miliki, yakni hak untuk punya suara, hak untuk punya harapan, bahkan hak untuk punya jiwa dan raga, mereka melancarkan tuntutan yang dewasa ini semakin menjadi keniscayaan tak terelak di negeri ini: reformasi. Kaum muda yang selama ini hak-hak asasinya justru cenderung dikebiri oleh sistem kekuasaan politik-ekonomi negara kita yang semakin tua, teledor dan abai, kini justru telah menjadi pijar perjuangan aspirasi masyarakat. Bukankah memang merekalah, kaum yang merupakan bagian yang sangat penting yang tidak terpisahkan dan yang menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kelugasan dan kesatuan visi kebangsaan serta sikap moral yang mereka prihatinkan dan mereka perjuangkan sekarang ini.
Terutama sejak semakin telanjangnya dampak krisis politik-ekonomi di tengah masyarakat kita dari awal Januari 1998 hingga hari ini, hampir di seluruh penjuru negeri di tanah air kita, secara sporadis, bergelombang bahkan bersamaan, telah merebak aksi-aksi protes masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa yang berawal dari kampus-kampus mereka.
Namun justru sejak saat itu juga semakin deras terdengar adanya kegelisahan dan keprihatinan di kalangan mahasiswa dan keluarga mereka. Karena rekan-rekan mereka begitu saja hilang dan tak tentu rimbanya serta mereka yang ditangkap tanpa diketahui alasan yuridis yang sah dan jelas.
Tim Relawan untuk kemanusiaan telah menerima laporan yang dapat dipercaya mengenai para aktivis mahasiswa yang disiksa setelah penangkapan. Kami prihatin dengan gelombang baru penangkapan dan hilangnya mereka yang menunjukkan sikap kritis terhadap kekuasaan pemerintah. Sumber data kami adalah sejumlah pengacara pembela, anggota keluarga korban, kesaksian masyarakat, dan laporan media massa. Adapun tentang data-data korban penangkapan, penahanan dan mereka yang dinyatakan hilang (ada berapa yang belum lama ini dinyatakan sudah ditemukan kembali), dapat dilihat pada lampiran yang kami cantumkan pada bagian akhir dari laporan dan pernyataan bersama kami ini (terlampir).
Tentang para korban, tak mungkin kami laporkan secara keseluruhan rinci dalam surat kami ini, kecuali beberapa contoh kasus yang menonjol seperti pengalaman tiga mahasiswa yang terkait dengan organisasi terlarang PRD berulangkali disiksa dengan aliran listrik sejak ditangkap pada tanggal 13 Maret 1998. Andi Arief, seorang pimpinan PRD yang ditangkap pada tanggal 25 Maret 1998, tidak jelas beritanya sejak penangkapan, bahkan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaannya. Ada kecurigaan bahwa dia juga mengalami penyiksaan. Selain itu, sejumlah aktivis politik masih ‘hilang’ dan diyakini berada di tangan pihak militer.

Tentang Mereka Yang Ditangkap dan Disiksa
Tiga aktivis mahasiswa, yaitu Nezar Patria (28 th), Mugiyono (25 th), dan Aan Rustandi (24 th), ditangkap dalam suatu penggrebegan yang dilakukan pihak militer pada tanggal 13 Maret 1998 di sebuah apartemen di Klender. Ketiganya adalah anggota SMID yang berafiliasi dengan PRD. Menurut polisi, ketiganya akan didakwa dengan pasal subversi, kegiatan politik terlarang, dan keterlibatan dalam organisasi terlarang. PRD dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya secara resmi dilarang pada bulan September 1997 karena kegiatan anti-pemerintah yang mereka lakukan.
Nezar dan Aan ditangkap sekitar pukul 18.30 WIB, sedangkan Mugiyono diciduk aparat Kodam Jaya sekitar satu jam sesudahnya. Mata mereka ditutup. Lalu, mereka dimasukkan ke dalam toyota kijang. Tidak jelas siapa yang berada di dalam mobil itu. Selama di mobil, mereka disiksa dengan aliran listrik yang dikenakan pada alat kelamin mereka dengan alat semacam stik. Masih dalam kondisi mata ditutup, mereka dibawa ke sebuah bangunan, diyakini merupakan ‘rumah rahasia’ intelejen pihak militer. Dalam sebuah ruangan, mereka ditelanjangi. Alat kelamin mereka disetrum lagi dengan badan terikat pada semacam dipan besi. Kemudian, para penyidik mengangkat dipan itu dan membantingkannya ke tembok. Ketiganya lalu dilepas dari dipan, dipukuli, dan disetrum lagi. Baru sesudah semua penyiksaan ini , mereka dibawa ke ruangan lain untuk diinterogasi. Ketiganya ditanyai mengena kwa dengan Dekrit Presiden no. 11/1963 mengenai subversi. Dekrit Presiden no. 5/1963 mengenai aktivis politik ilegal, dan pasal 169 KUHP mengenai keterlibatan dalam organisasi terlarang.
Tidak ada bukti bahwa ketiganya terlibat dalam kerusuhan, kendatipun pihak kepolisian telah menuduh para aktivis PRD sebagai pelaku peledakan di daerah Tanah Tinggi, Jakarta pada tanggal 18 Januari 1998. Bom rakitan itu jelas meledak sebelum waktunya di rumah yang disewa Agus Priyono yang oleh pihak kepolisian dituduh sebagai anggota PRD. Agus Priyono ditahan di Polda Metro Jaya sejak peristiwa peledakan itu terjadi dan telah didakwa dengan Hukum Darurat no. 12/1951 mengenai pembuatan dan pemilikan bahan peledak.
Tentang Mereka Yang “Hilang”
Beberapa aktivis ‘menghilang’ sejak bulan Februari 1998 ketika aparat keamanan mulai melakukan tindak kekerasan dalam rangka persiapan sidang umum MPR, yang diadakan pada awal Maret 1998 untuk memilih presiden dan wakil presiden.
Andi Arief (28 th) adalah aktivis mahasiswa Indonesia yang sedang dicari, sampai akhirnya ditangkap pada tanggal 28 Maret 1998. Mahasiswa kelahiran Lampung, Sumatera, dan lulusan Fisip UGM ini aktif di PRD sejak didirikan pada tahun 1994 dan menjadi pimpinan nasional SMID. Pada tanggal 28 Maret 1998, pukul 10.30 WWBI, di Bandar Lampung, ibukota Lampung, di sebuah toko penyewaan alat musik milik saudara perempuannya, ia ditangkap dua orang bersenjata berpakaian preman. Dua orang itu tidak menunjukkan identitas mereka dan tidak membawa surat perintah penangkapan. Mereka merupakan bagian dari kelompok besar yang datang ke toko tersebut dengan dua toyota kijang. Saudara Andi Arief kemudian melaporkan penculikan tersebut kepada kepolisian Lampung. Pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka tidak melakukan penangkapan tersebut. Sampai tanggal 1 April 1998, keberadaannya tidak diketahui. Keluarganya bertambah kuatir mengingat ia juga menerita penyakit leukimia dan tumor otak. Kedua orang tuanya juga diteror. Pada tanggal 31 Maret 1998, seorang pria menelepon tetangga mereka dan meminta mereka untuk menyampaikan kepada ayah Andi Arief, untuk mencari mayat anaknya di pantai Merak Betung, di luar Bandar Lampung.
Andi Arief dicari pihak kepolisian sejak kerusuhan 27 Juli 1996, di mana pemerintah Indonesia menunjuk PRD sebagai dalang di balik kerusuhan tersebut. Akibatnya, setiap pimpinan PRD kecuali Andi Arief ditangkap dan didakwa melakukan tindakan subversif, meskipun jaksa penuntut tidak dapat membuktikan bahwa dakwaan itu mempunyai hubungan dengan kerusuhan 27 Juli 1996. Jaksa penuntut menyusun dakwaan tindakan subversif berdasarkan manifesto PRD yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut mempunyai ‘karakter progresif revolusioner.’ Secara khusus, mereka menuduh pimpinan PRD mengorganisasi pemogokan buruh, menuntut referendum bagi masyarakat Timor Timur, dan berkampanye mengenai politik yang terbuka dengan tuntutan mencabut lima paket undang-undang politik. Pada tanggal 28 April 1998, vonis dijatuhkan kepada sembilan mahasiswa tersebut dengan rentang waktu antara delapan belas bulan sampai dengan tiga belas tahun. Enam di antara mereka mesti menjalani enam tahun penjara atau lebih. Mereka semua masih berusia di bawah tiga puluh tahun.
Pencarian terhadap Andi Arief diintensifkan setelah ledakan bom di Tanah Tinggi pada tanggal 18 Januari 1998, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Sebagai tambahan sehubungan dengan PRD, Andi Arief pernah menjadi ketua senat mahasiswa UGM periode 1993-1994 dan editor sebuah majalah kritis mahasiswa, yaitu ‘SINTESA’ periode 1994-1995. Pada tahun 1995, ia menulis sebuah pasal berkaitan dengan rakyat yang menjadi korban pembunuhan selama periode 1965-1966, karena mereka dicurigai sebagai anggota PKI. Pihak Mahkamah Agung melarang pasal tersebut, dan akhirnya majalah itu dibredel. Andi Arief juga menjadi anggota Komisi Independen Pengawas Pemilu (KIPP) tahun 1997.
Selain Andi Arief, terdapat pula beberapa aktivis yang ‘hilang’ selama bulan Februari dan Maret 1998. Termasuk di dalamnya Pius Lustrilanang, sekjen gerakan pro demokrasi ALDERA dan Desmond J. Mahesa, direktur LBHN Jakarta. Keduanya diperkirakan ditahan di intelejen militer, meskipun militer menolak telah melakukan penahanan atas mereka. Pius juga sekretaris ‘SIAGA’ yang mendukung pencalonan tokoh oposisi Megawati dan Amien Rais untuk jambatan presiden dan wakil presiden RI. Haryanto Taslam, pendukung faksi PDI Megawati, juga telah hilang sejak tanggal 5 Maret 1998, dua hari setelah konferensi pers yang menyatakan bahwa fraksi PDI Megawati menolak pencalonan kembali Soeharto. Baru-baru ini, tiga orang anggota PRD hilang sejak tanggal 12 Maret 1998. Mereka adalah Rahardjo Waluyo Djati, Herman Handranan, dan Faizal Reza.
Tidak satu pun dari kasus di atas, kecuali kasus Andi Arief, terdapat saksi penangkapan dan pihak militer telah menolak mengakui tahu keberadaan mereka. Ibu Pius Lustrilanang meminta bantuan kepada Komnas HAM untuk mencari anaknya, dan kepada menteri kehakiman baru, Muladi, untuk mendesak pihak militer dan pihak keluarga untuk menyampaikan informasi yang dapat membantu untuk mengklarifikasi hilangnya anggota keluarga mereka. Anggota Komnas HAM telah memberikan peringatan pada tanggal 1 April 1998 bahwa Indonesia akan direpotkan masalah hilangnya warga negara, sebagaimana pernah dialami Amerika Latin, jika mereka yang hilang tidak segera ditemukan.
Korban Penangkapan Lain
Dua mahasiswa, M. Khairil Syarif dan Hamdani, ditangkap pada tanggal 27 Maret 1998 dan pada tanggal 1 April 1998 dinyatakan telah menjalani pemeriksaan intensif di markas kepolisian Bandar Lampung. Tuduhannya menghina kepala negara dan melakukan hasutan. Keduanya diambil ketika mengadakan demonstrasi di IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Tim Relawan bersama berbagai macam organisasi hak asasi di tanah air menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai keadaan mereka.
M. Khalil Syarif disebut sebagai koordinator PUDI untuk wilayah Sumatera Barat dan Lampung, yang didirikan Sri Bintang Pamungkas, anggota DPR yang dipenajra. Hamdani adalah aktivis anggota politik yang lain, yaitu Partai Rakyat Republik Demokratik (PRRD). Ketika ia ditahan di terminal bus Bandar Lampung, polisi menyatakan bahwa ia membawa dokumen PRRD dan seragam tentara.
Pemerintah Indonesia menganggap baik PUDI maupun PRRD sebagai partai terlarang, mengingat hanya ada dua partai ‘oposisi’ terhadap partai yang berkuasa, yaitu Golkar, yang diizinkan hukum. Berbeda dengan PRD, kedua partai politik itu tidak secara resmi dilarang.
Di Jakarta, lebih dari 140 orang dituduh atas protes damai. Kebanyakan dari mereka dihukum di bawah hukum lama yang berlaku di zaman Sukarno yang melarang setiap bentuk kegiatan politis, yang dipahami sebagai ‘kegiatan yang secara langsung maupun secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah dan penerapannya.’ Pelanggaran terhadap hukum tersebut dapat dikenai hukuman sampai dengan lima tahun. Hukum tersebut, yaitu Dekrit Presiden no. 5/1963, diumumkan bersamaan dengan hukum subversi, namun berbeda dengan dengan yang hukum terakhir ini, hukum tersebut sudah tidak diterapkan lagi sejak lama. Hal ini cukup luas untuk menghukum pertemuan, perkumpulan, poster atau publikasi yang dianggap pemerintah sebagai yang menentangnya.
Yang ditahan dan mulai dibebaskan akhir-akhir ini adalah 122 mahasiswa dari kelompok yang baru dibentuk dengan nama ‘Barisan Merah Putih’, yang berusaha mengadakan arakan-arakan unjuk rasa damai di Jakarta pada tanggal 11 Februari 1998. Termasuk di antara mereka yang ditahan adalah para artis dan aktivis politik, seperti Ratna Sarumpaet dan lima lainnya yang berusaha mengadakan pertemuan Kongres Rakyat Indonesia di sebuah hotel di Jakarta Utara ada tanggal 10 Maret 1998. Ratna mengajukan tuntutan atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah, melalui proses formal-yuridis, pra peradilan. Namun, tuntutan tersebut ditolak, sebagaimana kebanyakan kasus serupa di Indonesia. Mereka yang juga ikut ditahan bersama dengannya adalah anaknya Fathom Saulina, Alexius Surya Tjahaha Tomu, seorang pengacara PBHI, Ging Ginanjar, seorang wartawan AJI, Nandang Wirakusumah, seorang aktivis politik dan Jul Taher, anggoata teater asuhan Ratna Sarumpaet.
Penahanan lain di Jakarta, termasuk tiga aktivis SBSI, dua orang anggota PIJAR, seorang wartawan harian Jakarta ‘Sinar Pagi’, dan seorang pendukung PDI faksi Megawati. Mereka ditahan pada tanggal 6 dan 9 Maret 1998 ketika sedang menyebarkan pamflet untuk pemogokan buruh dan melaksanakan demonstrasi buruh.
Pada tanggal 30 Maret 1998, di pengadilan negeri Bandung, pengadilan atas Juandi, seorang mahasiswa dari fakultas komunikasi UNPAD, dimulai. Ia dituduh menghina kepala negara, dan dituntut hukuman maksimum tujuh tahun penjara. Ia dituduh mengedarkan stiker yang berbunyi ‘Ketika Soeharto Turun, Megawati Akan Kembali’, ‘Suksesi Sekarang, Reformasi Politik Sekarang’, ‘Megawati for President’, ‘Aku Cinta Rupiah, tetapi Aku Simpan Dollar’ dan ‘Bergabung untuk Perubahan di Bawah Amien Rais dan Megawati.’ Sebagai bukti tambahan, jaksa penuntut umum mengajukan bukti dua edisi majalah mahasiswa UNPAD dan sebuah pasal yang berjudul ‘Selamatkan Rakyat Indonesia dari Kehancuran.’

Harapan Yang Tersisa
Bagi kami Tim Relawan untuk Kemanusiaan, setiap perlakuan terhadap kaum muda, lebih-lebih yang menggunakan cara-cara yang terang-terangan melawan hukum dan melanggar hak-hak asasi manusia, sungguh mencerminkan masa depan bangsa yang kelabu dan rancu. Kegelisahan kaum muda itu juga membuat kami gelisah mengenai masa depan bangsa ini, karena pada dasarnya mereka memprihatinkan kerusakan nilai-nilai moral dan etika serta kehancuran sendi kehidupan yang demokratis dalam kerangka hak-hak asasi manusia.
Dalam hukum positif Indonesia terdapat pasal-pasal yang sangat menghargai kepastian dan jaminan kebebasan yang bertalian dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu, misalnya tercantum pada pasal 1 KUHP, Pasal-pasal 6(1), 7,8,9,(1), 35 dan 36 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal-Pasal tersebut jelas sekali merupakan perwujudan dasar cita perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pancasila, Mukadimah dan UUD ’45. Hal tersebut juga merupakan ungkapan dalam cita universal sebagaimana terrcantum dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia.
Kami berkeyakinan bahwa usaha untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas mendapatkan sumber utamanya dalam kehidupan yang beriman akan Allah Yang Esa. Sumber tersebut demikian esensial bagi keyakinan nurani bangsa kita, bahwa manusia diciptakan Sang Allah Sang Khalik sebagai mahluk yang berakal dan berbudi dan dipercayai menjadi khalifah di bumi. Manusia dipanggil untuk mencapai kesempurnaan seturut Sang Penciptanya dengan hidup dalam persaudaraan yang sejati, yang satu bagi yang lainnya. Tujuan hidup manusia yang luhur tersebut tidak datang dengan sendirinya, bahkan sering terancam dirusak justru karena tindakan manusia terhadap sesamanya dan terhadap ciptaan lainnya. Agar tetap setia pada tujuan penciptanya, manusia harus terus-menerus memperbaharui diri dengan melakukan pertobatan atau rekonsiliasi dengan Alllah penciptanya dan dengan semua ciptaan. Untuk melaksanakan hal itu, manusia diberi oleh Allah akal budi dan kekuasaan yang seharusnya dipergunakan secara bertanggung jawab untuk memajukan kehidupan yang semakin manusiawi dan bukan sebaliknya.
Khususnya kaum muda adalah harapan bangsa. Seharusnyalah mereka itu didengar dan dimengerti dengan bijaksana karena mereka mempunyai cita-cita yang sesungguhnya adalah cita-cita bangsa kita, atau mereka itu ingin mengungkapkan adanya penderitaan rakyat, khususnya kaum tersisih, pinggiran dan terlupakan, yang terpaksa menjadi korban dari adanya salah urus, korupsi, kolusi, monopoli dan oligarki. Kemudaan mereka sajalah yang membuat kita acapkali kurang mampu memahami maksud baik mereka. Sangatlah menyedihkan bila hanya karena itu saja mereka diperlakukan secara tidak wajar, dicurigai, dituduh apalagi disiksa, hilang atau dihilangkan begitu saja. Dan atau ditangkap tanpa diikuti proses hukum. Lebih menyedihkan lagi bilamana hanya karena cara dan proses hukum. Lebih menyedihkan lagi bilamana hanya karena cara dan ungkapan mereka tidak lazim itu, membuat kita kurang dapat menerima inti pesan mereka. Dan tentu saja sangat disayangkan bila karena tidak melalui proses pengadilan yang fair, obyektif, jujur lagi adil dan benar yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia dan rasa keadilan rakyat. Semuanya itu hanya menunjukkan bahwa di dalam masyarakat kita sedang terjadi proses degradasi penghormatan terhadap hidup dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
Demikianlah, ketika mereka ini mulai menyadari dan berusaha mencoba menyuarakan atau yang menjadi jeritan hati nurani rakyat, mereka mulai berhadapan dengan bahasa kekuasaan dan kemudian menjadi bahasa kekerasan.
Maka sungguh tidak mengherankan bila kini khalayak masyarakat sederhana mulai terjaga sadar: ketika skandal korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan lembaga kekuasaan mulai terbongkar, sejumlah nama “kambing hitam” dikejar-kejar (yang nota bene sebagian besar adalah kaum muda korban), sementara nama-nama lain di lingkungan kekuasaan segera disembunyikan. Dan sudah pasti, nyaris di sini tak ada pertimbangan hukum, yang ada adalah percaturan kekuatan politik yang kotor. Seakan hampir di setiap jengkal kehidupan kita dewasa ini, kekuasaan adalah sakti, dan kekuatan yang menyimpan kekerasan adalah segala-galanya, di mana tinju, uang, kedudukan dan senjata adalah raja.
Brutalisasi kehidupan politik-ekonomi kita dewasa ini tampaknya bukan hanya disebabkan oleh lahirnya kata-kata yang represif keras, seperti “gebuk” dan “libas”, melainkan juga karena disebabkan karena adanya kekuatan yang memonopoli alat-alat kekerasan (tak hanya senjata, tapi juga massa), yang punya prasarana kontrol, merasa tak mampu memegang monopoli atas pengendalian arti kata.
Kami mengalami, betapa sukarnya merumuskan kesimpulan-kesimpulan “politis”: sejauhmana para pelaku penangkapan, menyiksaan, pelenyapan dan teror itu bersalah? Artinya kaum muda yang dicurigai, yang ditangkap, dijadikan “kambing hitam”, disiksa, dibungkam, yang dilenyapkan atau bahkan yang tewas, ternyata telah diberi kata akhir, ketika kita tak sepenuhnya sadar, betapa kata akhir yang brutal itu bermula pada brutalisasi pada diri kita, dalam kesadaran kita, dalam cara kita merumuskan kenyataan. Di saat seorang perjabat yang berkuasa menyebut kata “radikal”, “makar”, “komunis”, atau “subversif”, ia mungkin mengira ia tengah menyatakan sesuatu yang sudah jelas. Atau ia menyembunyikan ketidakpastian makna, dengan berpedoman pada asumsi, bahwa kata-kata itu telah ditirunya dari khasanah atasannya, dan ia bisa menyatakan bahwa khasanah itu otomatis punya otoritas. Dengan demikian pernyataanya diyakini sebagai sah, dan ia pun yakin bahwa ia telah bertidak yang benar, meskipun korbannya telah terlanjur terluka batinnya (trauma) karena secara sistimatis telah mengalami apa artinya diintimidasi, ditangkap, disiksa, dibungkam, dilenyapkan atau bahkan dibunuh.
Kesimpulan
Secara khusus, melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kami Tim Relawan untuk Kemanusiaan mendesak pihak pemerintah agar :
1. Segera memulai investigasi menyeluruh atas laporan tentang penyiksaan yang dialami Nezar Patria, Mugiyono, dan Aan Rustandi. Termasuk juga layanan kesehatan bagi ketiganya oleh dokter yang mereka pilih sendiri. Jika laporan peyiksaan itu ternyata benar, semua yang terlibat dalam tindakan kriminal itu kami mohon tidak mendapatkan pengecualian konsekuensi hukum yang harus diterimanya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita.
2. Segera memulai penyelidikan atas hilangnya Andi Arief, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Djati, Herman Hendrawan, dan Faizal Reza, Petrus Bimo Anugerah dan lain-lainnya sebagaimana nampak dalam data-data yang kami kumpulkan dan kami “updating” setiap hari, yang tercantum dalam lampiran di bawah. Meskipun beberapa dari mereka sudah ditemukan kembali, ternyata dalam keadaan trauma berat, karena ancaman dan siksaan pihak penculik. Sekali lagi kami mendesak, agar mereka yang bertanggung jawab atas penangkapan yang melanggar prosedur itu mesti dituntut secara hukum, termasuk jika para aktivis itu terbukti berada dalam penahanan polisi atau militer.
3. Segera membebaskan semua yang dituduh melakukan protes politik secara damai. Bahkan secara sadar dan tegas, Tim Relawan untuk Kemanusiaan menuntut agar segera dihapuskan undang-undang dan dekrit yang melarang protes seperti itu, antara lain UU No. 11/Pnps/1963 mengenai subversi, UU No.5/Pnps/1963 mengenai kegiatan berpolitik, Pasal 154 KUHP mengenai penyebaran kebencian terhadap pemerintah, dan Pasal 134-137 KUHP, mengenai penghinaan atas kepala negara.

Mengingat hal-hal tersebut di atas kami menyatakan keprihatinan kami dan mendesak serta sekaligus mendukung usaha-usaha KOMNAS HAM untuk:
Secara Umum: terus menerus mengusahakan semakin menyuarakan hak-hak asasi rakyat, terutama yang tertindas.
Secara khusus: sehubungan dengan fakta-fakta di atas, kami mendesak demi keadilan dan kebenaran agar:
1. Memastikan keberadaan mereka yang ditangkap, baik yang sudah dilaporkan oleh media massa (maupun lembaga-lembaga internasional) maupun yang belum.
2. Memastikan dan menjamin adanya jaminan terhadap keselamatan mereka
3. Memastikan dan menjamin terlaksanannya peradilan yang fair, obyektif, jujur, benar dan adil (fail trial) di mana dijamin kehadiran penasehat hukum tanpa campur tangan pihak eksternal baik terbuka maupun secara terselubung.
4. Ada transparan kepada pihak instansi/lembaga yang melakukan penangkapan dan penahanan.
5. Meyampaikan secara transparan kepada masyarakat bila terjadi peyimpangan dalam hal prosedur penangkapan dan atau penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan Hak-Hak Asasi Manusia.
6. Memastikan dan menjamin keselamatan dan perlindungan hukum bagi keluarga mereka yang ditangkap dan atau yang ditahan.
7. Selanjutnya mohon KOMNAS HAM secara pro-aktif terus melakukan konsultasi hukum terhadap setiap kasus penangkapan dan penahanan serta akibat yang ditimbulkannya kepada masyarakat luas.
8. Selanjutnya kami ingin mengajak agar: pertama. semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah, agar bersama-sama mendorong terciptanya proses rekonsiliasi nasional demi terpeliharanya kehidupan bersama yang semakin manusiawi; kedua, semua pihak yang mempunyai perhatian terhadap kaum muda, untuk bekerja sama dalam kebersamaan mengumpulkan dan mencatat semua perlakuan kekerasan terhadap kaum muda yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan Hak-Hak asasi Manusia.
Jakarta, 24 April 1998
I. Sandyawan Sumardi
Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK)

I. Sandyawan Sumardi
(Instutut Sosial Jakarta)
Hilmar Farid (Jaringan Kerja Budaya)

Karlina Supeli (Suara Ibu Peduli/Jurnal Perempuan)

KH. Abdurachman Wahid (Forum Demokrasi)

Ita Fatia Nadia
(Kalyanamitra)
Abdul Hakim Garuda Nusantara (ELSAM)

Ade Rostina Sitompul
(Mitra Perempuan)
Apong Herlina (LBH Jakarta)

Nursyahbani Katjasungkana (LBH APIK)

Wartono (Wakil Keluarga Korban)

Masdar F. Mas’udi
(Pusat Pengembangan Pesantren

Luhut Pangaribuan (Perhimpunan Bantuan Hukum
dan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia)

Taty Krisnawati (Solidaritas Perempuan)

Sr. Bernardita, SPC (Peace and Justice – KWI)

Adi Prasetya (Aliansi Jurnalis Independen)
Lefidus Malau (Forum Solidaritas Tim-Tim)

Komentar & Solusi