SUBVERSI NARATIF KAUM KORBAN

SUBVERSI NARATIF KAUM KORBAN

I.Sandyawan Sumardi

MONUMEN KORBAN

Beberapa sosok manusia tengah bergerak pelan, gemetar dalam kelam. Seorang perempuan, seorang ibu tengah merangkul, merengkuh beberapa manusia korban sekaligus dalam pelukannya, sambil berlutut bersama. Wajah sang bunda tengadah ke atas. Teriakannya berpendar-pendar tanpa suara, matanya menerawang jauh. Rupanya tengah dibisikkan sebuah doa manusia pada situasi batas daya kemampuan hidupnya. Doa sunyi dari para korban tragedi kekerasan politik di negeri ini. Doa seorang anak, seorang mahasiswa, seorang petani, seorang warga miskin urban dan seorang perempuan muda yang tengah mendekap seorang bayi mungil. Sosok-sosok manusia yang sengaja dibuat dalam posisi bertekuk-lutut dengan kepala tertunduk lemah, untuk menggambarkan posisi yang dikenal sebagai simbol gesture dari orang yang teraniaya, tidak berdaya dan diancam untuk ditaklukkan.

Kembali pada figur di belakang: seorang ibu dengan ekspresi wajah berduka, dan “gesture” tangan yang merangkul dengan kepala yang mendongak ke atas berteriak, merupakan pernyataan simbolik yang kuat dari sebuah perlawanan moral terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sang bunda berteriak kepada dunia untuk menghentikan segala bentuk pengrusakan lingkungan hidup warga bumi Indonesia. Sebuah teriakan protes panjang tanpa suara kepada segala jenis kekuasaan yang memproduksi berbagai bentuk kekerasan politik di Indonesia dan di manapun juga. Dengan sengaja dihadirkan citra ibu sebagai simbol “mother nature” yang selalu memberi perlindungan. Ibu negeri yang senantiasa membela tanah tumpah darah serta anak-anaknya yang menjadi korban ketidakadilan. Inilah simbol kaum survivors, kaum penyintas!

Itulah konsep ekspresi yang tertuang dalam rencana pendirian “Monumen Korban Tragedi Kekerasan Politik Indonesia 1965-2000” (MKTKPI 1965-2000), yang pernah digagas dan diusulkan kepada Pemerintahan RI (pemerintahan Abdurrahman Wahid – Megawati) di awal tahun 2000, oleh Paguyuban Keluarga Korban Tragedi Kekerasan Politik di Jakarta dan TRK (Tim Relawan untuk untuk Kemanusiaan), bersekutu dengan komunitas-komunitas basis masyarakat korban kekerasan politik dari berbagai daerah lain di negeri ini (Aceh, Papua, Timor Leste, Ambon, dll.).

MKTKPI 1965-2000 yang diusulkan itu rencananya terletak di lokasi 1000 m2 di Taman Monas, persis di depan dan menghadap ke Istana Negara RI di pusat Ibu Kota, di DKI Jakarta. Bahkan konsep ekspresi itu telah selesai dibuat miniaturnya oleh ibu Dolorosa, pematung terkemuka di negeri ini, yang rencananya akan terlibat penuh sebagai koordinator senimannya (dibantu seorang arsitek dan landcape planner). Bahan/material yang dipilih adalah perunggu, dengan teknik lost wax dan las acyteline. Tinggi monumen diperkirakan 8 meter dan lebar 12 meter. Konsep presentasi monumen dibuat dengan base sangat rendah (hanya 1 meter) sehingga kehadiran monumen ini terasa dekat dengan para pemirsanya.

MKTKPI 1965-2000 merupakan monumen “memoria passionis” (kenangan duka yang menggugat) bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat menggoreskan imperatif moral yang kuat dalam ingatan sejarah peradapan bangsa kita kini dan di masa mendatang, bahwa telah terjadi rangkaian pelanggaran hak-hak asasi manusia di negeri ini dalam bentuk kekerasan politik negara secara massal dan sistimatik. Kekerasan politik yang telah menjatuhkan ribuan masyarakat sebagai korban yang disiksa, dianiaya, diculik dan dihilangkan jati dirinya serta dibunuh. Kekerasan politik yang terjadi sejak tragedi pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa G30S/PKI, hingga tragedi-tragedi kekerasan politik yang terjadi ketika itu, di berbagai kota dan daerah di negeri kita, terutama yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, seperti tragedi Mei 1998 dan tragedi Semanggi I dan II.

Ruang publik MKTKPI 1965-2000 adalah simbol dan ungkapan gerakan moral-spiritual mayarakat korban yang ingin mengartikulasikan semangat rekonsiliasi bangsa. Rekonsiliasi merupakan proses berdimensi ganda, yakni berujud penyembuhan luka-luka yang diakibatkan oleh pelanggaran berat HAM dalam masyarakat, dan diadilinya para penaggungjawab pelanggaran HAM itu.

Dengan demikian, melalui pembentukan Komisi Kebenaran, Komisi Amnesti dan Komisi Restorasi/Reparasi (belajar dari pengalaman rekonsiliasi Afrika Selatan) masyarakat, khususnya masyarakat korban dapat merasakan dan mengalami keadilan restoratif secara nyata, dan perasaan dendam dapat dinetralisir, dijernihkan menjadi energi kekuatan moral yang konstruktif bagi kebangkitan negara-bangsa di masa depan.

MKTKPI 1965-2000, yang pada tembok-tembok yang mengitarinya akan ditulis ratusan dan mungkin ribuan nama-nama para korban tragedi kekerasan politik di Indonesia dalam periode 1965-2000 itu dapat kita fahami sebagai ungkapan kerinduan kolektif masyarakat korban kekerasan politik dan gerakan-gerakan prodemokrasi di negeri ini yang tengah memprioritaskan diri pada usaha mendokumentasikan dan menyelidiki pola-pola pelanggaran HAM di masa lampau, dan menghasilkan rekomendasi mengenai cara-cara untuk mencegah praktek-praktek yang sama di masa yang akan datang. Maka yang menjadi medan perhatian penyelenggaraan MKKP ini cukup luas, tidak hanya menoleh ke belakang, yang menyangkut masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pertanggungjawabannya, tetapi juga menatap ke depan, yang menyangkut tantangan atas kemungkinan timbulnya konflik kekerasan politik sistematik yang baru di masa yang akan datang. Dengan didirikannya MKTKPI 1965-2000 di Jakarta ini, diharapkan masyarakat bangsa kita akan semakin dewasa dan kuat termotivasi untuk melacak kembali fakta sejarah kaum korban dalam proses investigasi, pelaksanaan keadilan dan rekonsiliasi sejati.

Monumen korban dan gerakan-gerakan “active non violence” komunitas-komunitas basis yang akan menyelenggarakan dan memeliharanya, merupakan ikhtiar masyarakat sipil dalam melawan, mencatat, memahami, dan mencoba bangkit dari kebrutalan masa lalu nasional yang berupa jaman diktator atau kekerasan politik sistematik dan massal adalah suatu proses yang memakan waktu beberapa tahun, dasawarsa atau bahkan generasi.

Pembongkaran kenangan sejarah pelanggaran hak-hak asasi yang cenderung digelapkan melalui pendirian monumen korban ini, dapat mengingatkan dan meneguhkan kita secara terus-menerus dalam memulai sebuah proses reformasi yang serius: membantu pemulihan para korban, dan memperkuat beberapa bentuk pertanggungjawaban pemerintah lainnya, termasuk mengembalikan citra pemerintahan yang bersih dan berwibawa di mata masyarakat dalam dan luar negeri.

Diharapkan monumen korban itu dapat menyentuh emosi massa, terutama dengan bantuan manajemen publikasi yang efektif dan luas, sehingga dapat menjadi wacana yang intens serta meraih pengakuan masyarakat luas.

MKTKPI 1965-2000 dapat membangkitkan intensitas baru untuk menyembuhkan luka derita masyarakat korban di masa lalu, pendamaian dengan pengakuan kesalahan, dan pembersihan kejahatan terkeji di mata publik melalui optik media cetak dan elektronik.

Maket MKTKPI 1965-2000 dengan skala 1:10 direncanakan akan diresmikan pada tanggal 31 Mei tahun 2000 oleh Bapak Presiden Abdurrahman Wahid (mewakili pihak pemerintah), Almarhumah Ibu Bagoes Gedong Oka, KH. Sahid Agil Siradj, Almarhum Pdt. Eka Darmaputra, Bhiku Pannyavaro Mahathera, Kard. J. Darmaatmadja, SJ (mewakili agama-agama dan aliran kepercayaan serta masyarakat umum), Bapak AM. Arief Priyadi (mewakili Paguyuban Keluarga Korban) dan Ibu Karlina Supelli (mewakili TRK). Peresmian ini juga menjadi peresmian awal pelaksanaan pembangunan MKTKPI 1965-2000. Pelaksanaan pembuatan MKTKPI 1965-2000 direncanakan sudah akan dimulai pada awal bulan Mei 2000 dan selesai pada akhir bulan April 2001.

Sayang sekali, rencana pendirian MKTKPI 1965-2000 yang secara informal pada waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden Abdurrahman Wahid, bahkan sudah ada beberapa pengusaha yang telah bersedia secara suka-rela menanggung semua biaya pembuatannya, akhirnya mengalami kemacetan, bahkan pembatalan. Justru setelah penulis yang kebetulan waktu itu bertindak sebagai inisiator dan ketua panitia rencana pendirian monumen korban itu, mengirimkan surat permohonan ijin dan proposal resminya kepada Presiden Abdurrahman Wahid melalui Sekretartis Negara ketika itu, Bapak Bondan Gunawan, ternyata 2 minggu kemudian kami cukup terkejut, karena yang menjawab/membalas surat kami bukanlah Presiden melalui Sekretaris Negara, melainkan Menkopolkam ketika itu, Bapak Jend. TNI Soesilo Bambang Yoedhoyono. Singkat kata, rencana pendirian MKTKPI 1965-2000 tidak diijinkan dan dilarang untuk didirikan, karena dikhawatirkan akan mengancam stabilitas negara, mengancam persatuan dan persatuan nasional. Dan ironisnya, tiga hari sebelum Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden, kami mendengar secara langsung pengakuan beliau, bahwa beliau sama sekali belum pernah menerima dan membaca surat permohonan kami itu, apalagi menolaknya.

Bukankah kita pernah membaca, sebuah torehan peringatan, di bekas kamp konsentrasi pertama Hitler yang terletak di kota kecil Dachau, di negara bagian Bavaria, Jerman, pada monumen utama yang didirikan setelah perang dunia II, di mana tertulis “Nie wieder” (Jangan pernah terulang lagi)? Dan ungkapan persis seperti itu, kita tahu, juga terdapat dan bergaung terus-menerus dalam Monumen Peringatan Jatuhnya Bom Atom di Nagasaki dan Hirosima di Jepang, juga dalam Moseum Holocoust di Washington DC, Amerika Serikat. Apa yang jangan terulang lagi? Holocoust –pembasmian manusia oleh manusia lain. Sebuah kata, yang ditulis dalam situasi normal, yaitu setelah tragedi kemanusiaan yang luar biasa menimpa bangsa Jerman. Namun ia juga bukan kata yang merupakan diskripsi atas normalitas faktual, melainkan sebuah ekspektasi tentang masa depan umat manusia. Di satu pihak disadari bahwa yang mengerikan telah lewat, namun di lain pihak juga tersirat bahwa bahaya semacam itu tak sepenuhnya lenyap dalam kehidupan manusia. Bukan hanya karena masa depan itu tak sepenuhnya dapat kita duga, melainkan juga karena masa silam itu senantiasa membekas. Dengan kata lain, “Nie wieder” (Jangan pernah terulang lagi) mengacu pada kenyataan bahwa manusia harus senantiasa bersedia hidup bersama dengan tragedi. Normalitas harus ditegakkan dengan terus-menerus menghalau ancaman kembalinya abnormalitas.

Perlu kita bedakan antara sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai bekas dalam kesadaran kolektif. Tragedi Mei 1998 rasanya tak mungkin terjadi sama persis di tahun 2009 ini, tetapi sejarahnya telah meninggalkan struktur dan pola tertentu. Pola itu adalah bekas dari luka-luka sejarah yang “diingat” melalui pranata-pranata sosial-kultural, baik oleh para korban, maupun para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa itu. Bekas itu masih dipersepsikan karena tertanam dalam ingatan kolektif. Dan karena menjadi bagian struktural dari ingatan kolektif, bekas itu masih menentukan prilaku aktual. Bekas torehan itu tak sepenuhnya dilepaskan, tapi juga tak sepenuhnya ditahan. Bekas itu ditafsirkan, yaitu dilupakan sekaligus diingat.

Memperjuangkan Makna Derita
Sampai detik ini, di negeri ini, korban jiwa masih saja terus berjatuhan akibat tindak kekerasan, pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), baik oleh sesama warga maupun oleh aparat negara. Reformasi yang menjanjikan kehidupan bernegara dan bermasyarakat lebih baik, menjadi sebuah paradoks yang amat memilukan. Kekerasan dan korban memang seperti menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Selama ada hubungan kekuasaan yang dilandasi ketidakadilan (persekongkolan neo-kapitalisme brutal yang erat antara kekuasaan ekonomi bisnis/uang, kekuasaan birokrasi negara, kekuasaan militer/senjata, kekuasaan agama, kekuasaan teknologi, dlsb.), selama itulah korban ada. Hubungan kekuasaan merupakan kebutuhan manusia akan tatanan sosial, karena pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial.

Prasyaratnya adalah pengakuan bebas dari semua yang terlibat di dalam tatanan tempat kekuasaan itu berlaku.
Dasar untuk pengakuan bebas adalah keadilan. Ketika pihak yang berkuasa menolak tuntutan keadilan, pengakuan berlangsung atas dasar paksaan atau kekerasan yang melahirkan penindasan dan korban-korbannya, baik korban kekerasan fisik maupun struktural. Kedua jenis kekerasan ini berbeda karakteristiknya namun secara hakiki sama-sama merupakan pelanggaran terhadap swa-ruang seseorang, atau ruang tempat seseorang hanya berhubungan dengan diri sendiri.

Kisah korban adalah kisah peradaban hidup manusia. Riwayat korban adalah kisah tentang manusia yang menderita, terdomestifikasi dan terasingkan. Di dalam peperangan paling besar sekalipun, korban adalah angka-angka yang menyumbang bagi kemenangan; atau bukti untuk kekalahan. Sebagian dari mereka bisa ditemukan sebagai nama di tugu peringatan atau foto-foto di museum. Sebagian lagi mungkin tercantum di kuburan-kuburan massal yang tersebar di banyak negara. Selebihnya tinggal dalam ingatan para kerabat, yang tidak tercatat, atau dengan sengaja digeser dari sejarah dalam sebuah “conspiracy of silence” yang dibangun demi kepentingan kekuasaan. Mungkin juga akibat kejengahan manusia meninggalkan rekaman atas kedurjanaannya sendiri, sehingga pengalaman akan kebengisan tidak diperbincangkan.
Di sini, dalam buku sederhana ini, para korban bertutur, berkisah tentang pengalaman hidup mereka sendiri. Kaum korban bercerita tentang tragedi hidup yang mereka alami sendiri, tergedi kekerasan politik negara. Inilah narasi kaum korban. Betapapun kita semua mahfum, tak ada perjalanan sejarah sebuah negara-bangsa yang tak lepas dari kekerasan.

Apakah penderitaan tak terperi dalam pengalaman tragedi-tragedi kemanusiaan itu memiliki makna? Bukankah penderitaan itu sebuah pengalaman negatif yang di dalamnya manusia berhadapana dengan kesewenangan nasib yang tanpa ampun dan oleh karenanya manusia kehilangan orientasi dan tujuan hidupnya? Bukankah penderitaan itu suatu pengalaman perbatasan?

Pengalaman yang memudarkan warna-warni penghayatan hidup kita dan merenggut semangat hidup kita tanpa ampun? Adakah pengalaman penderitaan senantiasa merupakan pengalaman manusia kehilangan makna?
Manusia berbahagia dengan menemukan makna dalam setiap situasi hidupnya. Demi penemuan makna itulah, jika perlu, manusia siap untuk menderita. Manusia memiliki kehendak-untuk-makna. Manusia tidak hanya lapar akan makanan, tapi juga lapar akan makna, makna yang difahami sebagai sesuatu yang obyektif, yakni bukan sebagai sesuatu yang dapat ia konstruksikan sendiri, melainkan sebagai sesuatu yang harus ditemukan atau dikenali. Dalam kehidupannya yang paling gelap sekalipun, pada dasarnya manusia tak kan menghentikan pencariannya akan makna.

Dalam pengalaman penderitaan para korban tragedi kekerasan politik, begitu banyak orang merasa hidupnya dinistakan. Bahkan para korban tragedi 1965, yang mengalami pengalaman penjara dan pengasingan puluhan tahun, kehidupan ini terasa diperversikan. Kehidupan dan kebutuhan hidup manusia diprimitifkan dan disimpan secara total. Rasa putus asa, kecemasan, rasa rendah diri, pikiran untuk bunuh diri, obsesi dan rasa panik. Semua afeksi destruktif ini dapat meremukkan manusia, bila tak ada sarana perlindungan di dalam jiwanya untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan gelap ini. Karena itu afeksi-afeksi destruktif berubah menjadi apati. Maka dari itu para penghuni penjara yang hidup dalam “sistem pelupaan” ini, cenderung menjadi otomat-otomat tanpa perasaan, menjadi manusia-manusia tanpa kedirian.

Manusia yang acuh-tak-acuh sekaligus agresif di hadapan lingkungan social mereka. Penderitaan semacam itu, yang pada umumnya jauh lebih dalam daripada rasa sakit jasmaniah, merupakan pengalaman hilangnya kebebasan dan perendahan martabat manusia.

Adakah memang kehancuran jiwa dalam pengalaman penderitaan tak terperi korban-korban pelanggaran HAM itu sekedar merupakan pengalaman absurd, atau memiliki makna?

Menurut Victor Frankl, dalam bukunya “Man’s search for Meaning: An Introduction to Logotherapy” (Boston: Beacon Press, 1962), segala macam wujud penderitaan itu dapat ditemukan maknanya.

Namun makna penderitaan itu tergantung pada sikap yang benar terhadap penderitaan itu sendiri. Manusia di dalam semua situasi kehidupanya senantiasa memiliki kesempatan untuk mewujudkan nilai atau makna kehidupannya. Melalui tindakan atau kegiatan aktif dan produktifnya manusia mewujudkan nilai-nilai kreatif dan melalui penerimaan pasif akan dunia seperti misalnya dalam pengalaman seni dan pengalaman akan alam, manusia mewujudkan nilai-nilai penghayatan hidupnya. Bahkan jika kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak dan menghayati pengalaman itu tertutup, tetap saja ada kemungkinan untuk mewujudkan nilai, yaitu dengan tetap berani mengambil sikap terhadap situasi batas daya manusia yang tak terperi itu. Inilah yang oleh Frankl disebut “nilai-nilai sikap” (Einstellungswerte), terwujud di mana saja terdapat hal-hal yang tak dapat diubah, sesuatu yang menyerupai nasib tak terelak. Dengan cara menerima hal-hal semacam ini, akan terbukalah suatu kelimpahan kemungkinan-kemungkinan nilai. Namun, hal itu berarti bahwa kehidupan manusia, tidak hanya dapat dipenuhi dalam tindakan menciptakan sesuatu ataupun menikmati sesuatu, melainkan juga bahkan di dalam penderitaan.
Hanya mahluk yang senantiasa mempunyai kesempatan untuk mewujudkan makna hidupnya adalah suatu mahluk yang merdeka. Manusia adalah mahluk yang senantiasa memutuskan. Manusia senatiasa akan memutuskan keadaannya saat ini dan akan menjadi apa dia pada saat berikutnya.

Kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi malaikat atau iblis, senantiasa ada di dalam diri manusia. Seorang pejuang dapat saja langsung menyongsong timah panas yang bakal menembus jantungnya begitu saja, atau dia menyongsong sambil mengheningkan-cipta dengan sebuah doa di bibir. Makna terakhir yang dapat diwujudkan oleh manusia dalam siatuasi batas daya kemampuan hidupnya, tak lain dari pada kebebasannya untuk memutuskan dia mau menjadi apa.

Demikian menurut Frankl, dalam diri manusia selalu ada kekuatan utuk mengatakan “tidak” terhadap terhadap ketakutan-ketakutan dan dan kerapuhan-kerapuhan jiwa. Kekuatan itu oleh Frankl disebut “trotzmacht des Geistes” (Kuasa Menidak dari Roh). Lbih daripada itu, menurut Frakl manusia itu pada hakikatnya aktif dan mengjar tujuan. Manusia bahkan membutuhkan tegangan agar ia sehat. Dan hal itu sendiri merupakan suatu gerak, karena ia dapat ada sebagaimana adanya dengan cara melampaui dirinya sendiri, dan megacu pada suatu yang lain daripada dirinya.

Proses menjadi manusia akan terganggu, bila proses tersebut tidak mewujudkan atau menghayati transendensi dirinya sebagai manusia. Kuasa menidak dari roh, transendensi diri, kebebasan eksistensial, semua ungkapan ini mengacu pada gerak untuik menemukan makna, pada kehendak untuk makna (Wille zum Sinn). Pahlawan dalam teks-teks Frakl –tidak seperti pahlawan dari Albert Camus- bukanlah seorang pemberontak yang menolak makna, yang meruntuhkan setiap interprretasi makna, melainkan seorang pemberontak yang menafsirkan makna; seorang yang memberontak melawan kondisi-kondisi kehidupan yang membatasi; seorang yang melawan semua itu untuk mewujudkan dirinya guna menemukan makna keberadaannya. Dia tidak menyerah untuk mencari makna. Bila ia, seperti dalam pengalaman penderitaan, tidak lagi dapat maju ke depan, dia tidak bergerak ke “ketinggian”, melainkan ke “kedalaman” kehidupannya.

Subversi Naratif
Menurut hemat saya, adanya puluhan, dan mungkin ratusan tulisan berupa hasil penelitian dan analisis sosial-ekonomi-politik-budaya tentang tragedi-tragedi kekerasan politik di Indonesia sejauh ini, pada umumnya belum memberikan sesuatu yang benar-benar bermakna untuk menjelaskan dan memahami eksistensi dari rangkaian tragedi kekerasan politik yang sarat dengan pelanggaran HAM itu sendiri. Apalagi begitu banyak taburan tulisan dan analisis yang baru tentang rangkaian tragedi itu akhir-akhir ini, dapat dikatakan belum mampu memberikan segmen baru dari eksisrtensi tragedi-tragedi itu. Ada kecenderungan, berbagai pengalaman keterlibatan, cara pandang, tulisan dan analisis itu, hanya mengulang atau memperkuat apa yang (harus) dikatakan oleh setiap orang secara moral.

Dalam ungkapan sisnisme pada diri sendiri dapat dikatakan: ada kecenderungan pada diri kita untuk –sadar atau tidak- sekadar memenuhi harapan kita sendiri, keagungan kita sendiri, kegunaan kita sendiri pada masyarakat. Dengan kata lain, kita telah gagal berpartisipasi dalam tahapan-tahapan penemuan (“sequence of discoveries”) yang pada dasarnya merupakan keharusan dalam sejarah narasi dinamika perjalanan sebuah negara-bangsa. Jangan sampai kita tanpa sadar telah meletakkan diri kita di luar sejarah itu sendiri. Dan itu terjadi kalau keterlibatan kita, cara pandang kita, tulisan dan analisis kita ternyata justru mencerabut sejarah dari narasi besar dinamika perjalanan negara-bangsa kita sejauh ini.

Para korban yang menuliskan kisahnya secara naratif ini rupanya telah berusaha menyusun berbagai makna di sekeliling kisah hidup mereka, yang rasional dan irasional, yang aktif dan kontemplatif, yang ternyata justru lebih mampu menjelaskan eksistensi kemanusiaan mereka sendiri; lebih mampu menghasilkan sintesis antara rasa dan logika mendalam kehidupan mereka.

Narasi kaum korban ini semakin memberikan peneguhan betapa imajinasi tentang keutuhan dan masa depan sebuah negara sering kali dibangun di atas puing-puing bangunan dan ceceran darah. Inilah hasil nyata, ketika seseorang atau sekelompok orang merasa dapat menentukan nasib seseorang atau sekelompok orang lain, pada saat ia merasa mampu menjengkal nyawa sesamanya, pada saat itulah ia atau mereka mengangkat diri menjadi Yang Mahakuasa.

Kemanusiaan, dengan segala keterbatasannya, pun akan tergusur: menghilangkan nyawa seseorang sama artinya dengan membinasakan semua manusia.

Sepuluh bahkan tigapuluh tahun telah berlalu sejak berbagai peristiwa mengerikan itu terjadi, dan belum banyak yang kita mengerti dan pelajari dari titik penting sejarah republik ini. Seolah-olah memahami sejarah kegelapan sama halnya dengan menorehkan tinta hitam pada buku putih lembaran sejarah nasional kita, yang selama ini dituliskan dengan tinta emas peradaban, keagungan, dan kepahlawanan.

Justru tulisan-tulisan naratif sederhana yang keluar dari lubuk hati yang tulus inilah yang lebih terasa mampu memanggil nurani kita sebagai warga negara-bangsa, lebih ketimbang hasil-hasil penelitian dan artikel “ilmiah” yang sudah ditulis tentang tragedi kekerasan politik sejauh ini. Teks-teks ini ternyata telah membentuk sebuah jendela yang sangat rasional untuk memahami carutmarut politik dalam ruang publik nasional. Dalam teks-teks naratif ini, dan dalam diskursus lain yang dibangun atas dasar laporan-laporan tragedi kekerasan politik negara sejauh ini, dimaknai sebagai sebuah peristiwa nasional sebagai sebuah episode perjalanan negara-bangsa ini.

Agak mengherankan memang bila kasus-kasus tragedi kekerasan politik negara di negeri ini ternyata masih cenderung terlupakan. Sepuluh, bahkan tiga puluh tahun telah berlalu, tetapi tulisan mendalam, penelitian-penelitian yang berusaha memahami kompleksitas dimensi kultural dan sosial tragedi-tragedi itu jumlahnya masih tergolong sangat sedikit. Itu pun sebagian besar berupa karya disertasi peneliti asing. Karya anak bangsa sering terjebak ke dalam pengulangan-pengulangan yang, sayangnya, jadi sangat membosankan.

Pembuktian tentang “provokator”, “pemerkosaan”, dan kaitan dengan tragedi kekerasan politik ditemukan dalam ruang narasi publik nasional, berdampingan dengan pembelaan dari para mantan tokoh militer dan politik tentang keterlibatan mereka dalam kekerasan itu.

Tayangan media, sebuah ritual tetap setahun sekali dalam bulan desember pada peringatan hari HAM internasional, juga menawarkan citra visual yang cenderung sama dan belum menawarkan sebuah perspektif kritis, seperti yang seharusnya ditampilkan dalam sebuah “investigative journalism”.

Kekeringan pendekatan kritis untuk memahami tragedi-tragedi kekerasan politik di Indonesia, yang tampak dalam rangkaian pengulangan metafor dan trope dalam narasi teks dan tayangan media, dapat menjadi tragedi tersendiri dalam penulisan sejarah bangsa ini. Haruskah kita menunggu sampai 30 tahun, seperti saat kita menunggu pengungkapan sejarah pembantaian 1965-66, untuk memunculkan suara-suara mereka yang dibungkam oleh kekerasan politik dan kekerasan representasional (representational violence) ini?

Barangkali terlalu heroik apabila kita berusaha mengerti tentang apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa tragedi negara-bangsa itu. Memang, kita memerlukan sebuah sikap dan ketegaran untuk mengakui bahwa peristiwa sebesar ini tentu memiliki dampak penting dalam pergolakan politik nasional. Di lain pihak, sikap dan ketegaran yang sama juga diperlukan untuk mengakui bahwa setiap peristiwa kekerasan politik negara, adalah pembongkaran ruang eksistensi individual.
Peristiwa kekerasan menjadi penting bukan karena ia menentukan lalu lintas politik nasional, tetapi karena peristiwa itu membongkar dan merekonstruksi cara manusia memaknai dunia di sekelilingnya. Pemahaman rasional dan logis barangkali dapat menghasilkan pola, peta, dan logika kerusuhan, tetapi ia tak dapat menawarkan secercah sinar untuk menerangi liku-liku kompleksitas nilai yang manusia pakai untuk memaknai peristiwa kekerasan yang mereka hadapi.

Barangkali sikap kita selama ini terhadap tragedi-tragedi kekerasan politik di negri ini adalah cenderung memperlakukannya sebagai sebuah peristiwa sejarah yang disikapi secara logis. Kita menganggap peristiwa ini penting karena ia menjadi jendela terhadap sesuatu “the logic of the state”, cara berfungsi dan bekerjanya sebuah negara dan perangkatnya.

Membaca narasi kaum korban yang ditulis sekian puluh tahun sesudah peristiwa itu terjadi ini, kita merasakan bekerjanya sebuah kekuatan raksasa, entah itu bernama “negara” atau “militer”, di balik bayangan hiruk-pikuk massa di jalanan dan di balik punggung para pelanggar HAM.

Narasi sejarah tak mungkin menjadi narasi logis semata. Ruang percakapan tentang tragedi kekrasan politik tak semestinya terbebani dengan keharusan untuk menjadi ingatan monumental tentang negara. Dalam pengalaman sejarah, seringkali terbukti, kisah naratif justru lebih mampu menghancurkan apa yang tampak sebagai kebenaran imperatif. Kisah naratif kaum korban ini merupakan sebuah subversi untuk penceritaan tentang kekerasan di Indonesia. Dan menurut saya, tulisan-tulisan naratif dari kaum korban ini sudah masuk dalam kategori “subversi naratif”, kita harus berterima kasih pada inisiatif yang telah dilakukan JSKK yang didukung beberapa pihak, yang telah berusaha membuka ruang percakapan bagi penceritaan pengalaman mereka yang menjadi korban tragedi kekerasan politik negara.

Beberapa penerbitan memoar dan acara temu korban mengingatkan bahwa kerusuhan adalah pengalaman yang sangat individual, dan suara-suara ini memiliki hak yang sama untuk masuk dalam narasi sejarah dan narasi antropologis kekerasan di Indonesia. Bagi mereka, pengalaman kekerasan bukan semata-mata pengalaman politik seperti yang selalu diyakini selama ini oleh para analis kekerasan, tetapi juga pengalaman trauma sosial. Penolakan terhadap narasi politik kekerasan bukan berarti mengecilkan arti peristiwa itu, tetapi sebaliknya justru membukakan peristiwa itu kepada sebuah dimensi yang sangat bermakna, dimensi kemanusiaan dan keseharian.
Secara politik, sepuluh, apalagi 30 tahun memang bermakna dalam. Ia merepresentasikan keengganan berlarut-larut untuk memasukkan peristiwa ini dalam panggung sejarah peradaban negara. Ia merepresentasikan sesuatu yang seolah-olah tak pernah ada, “as if nothing happens”, demikian kata antropolog John Pemberton. Akan tetapi, kurun itu adalah waktu yang lebih dari cukup untuk melakukan refleksi, mempertimbangkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang masih harus dilakukan. Refleksi hanya mungkin apabila kebanggaan terhadap Sejarah (dengan “S” besar) dihadapkan secara kritis kepada kenyataan bahwa kekerasan, suka atau tidak, adalah sejarah (dengan “s” kecil) itu sendiri.

Peristiwa-peristiwa rangkaian tragedi kekerasan politik negara yang penuh dengan pelanggaran HAM adalah sebuah realitas sejarah yang menuntut kita agar lebih memahami subyektivitas kekerasan; kekerasan yang bermula dan berujung pada sikap, termasuk di dalam sikap terhadap penulisan sejarah kekerasan itu sendiri.

KISAH PERLAWANAN

Dari satu sisi, kisah-kisah yang dituturkan kaum korban-penyintas dengan penuh kesahajaan ini sebenarnya tak teramat istimewa. Kecuali bahwa kisah-kisah tragedi kehidupan ini rasanya semakin dekat memburu sanubari kita. Namun justru dalam peristiwa-peristiwa naratif ini, pra korban sepertinya tengah menggali tanpa ampun dunia batin dan jati diri kemanusiaan mereka sendiri. Dalam tuturan yang sederhana ini, kita jumpai problem manusia individualis, kaum urban korban-korban kapitalisme dan paham modern tentang “survival system”. Dalam kisah ini cukup kuat direkam dan dilukiskan deformasi jiwa manusia modern, baik dalam psike individual, maupun dalam lembaga-lembaga keluarga, masyarakat, negara yang serba gundah dan terpecah.

Para korban adalah para pemberontak melawan deformasi jiwa yang membuat manusia mejadi hewan-hewan buas yang dilahirkan oleh sistem kebudayaan kita.

Dengan pertanyaan-pertanyaan berantai, narasi kaum korban seakan mendakwa jiwa pembaca: siapa yang ternyata cukup mampu menjaga harga diri tak tunduk mengaduh runtuh? Siapa yang menjawab secara benar terhadap tuntutan-tuntutan saat nyata dan mendesak? Siapa berhasil menjaga keutuhan jiwa dalam kemelut peristiwa-peristiwa tragis? Dalam manusia-manusia macam manakah ternyata masih bertahan substansi manusia sejati? Dan manusia mana yang ternyata tidak hancur dan tetap tahan uji moralitas kemanusiaannya?

Kaum korban-penyintas, dan kawan-kawan senasib seperjuangannya adalah serpihan-serpihan kusam kusuma bangsa yang tumbuh di dataran keras kehidupan negara-bangsa. Tak pelak, kumpulan kisah-kisah tradisi kecil ini hampir dapat dikatakan sebagai “hidden transcript” (catatan terselubung) komunias-komunitas basis masyarakat.

Demikian kalau sampai mereka mengisahkan pengalaman yang tak terkatakan ini, pada dasarnya mereka tengah menggambarkan dan terkadang sekaligus melambangkan kritik-kritik halus dan nyaris tersembunyi mengenai kekuasaan, yang hanya dilontarkan atau diterjemahkan secara diam-diam ke dalam perbuatan, atau dalam alam pribadi. Kaum yang terlindas oleh kekuasaan (baca: para penentang kekuasaan) ini, cenderung menciptakan dengan sendirinya suatu wacana samar yang lokasinya, baik secara ideologis maupun geografis, jauh dari arena percaturan politik utama, dari jangkauan atau pengawasan yang berkuasa.

Mungkin catatan-catatan kecil tak beraturan ini memang sebuah “nyanyi sunyi” tradisi kecil kaum korban yang mencoba untuk bertahan, melawan dan sesekali mendobrak hubungan-hubungan subordinasi yang mengungkungnya. Perjuangan mereka adalah perjuangan manusia yang menciptakan ruang gerak sosial, merakit ideologi-ideologi alternatif, mengembangkan suatu sub-budaya ketidaksepakatan, menggalang solidaritas kawan-kawan senasib-seperjuangan, dan mengasah teknik serta bentuk-bentuk perlawanan tidak langsung. Seluruh kisah kaum korban ini pada dasarnya merupakan kesaksian tentang perjuangan warga negara korban kekerasan politik negara, yang bertempur dalam iman manusia lemah namun jaya, yang tak pernah patah dan hancur nilai kemanusiaannya di tengah amukan massa zaman kejam serta penderitaan tak terperi yang tak pernah usai.

Terlampau pagi menyebut mereka pemberontak, terlalu dini usia mereka untuk mendobrak. Namun toh justru dalam situasi batas daya kemampuannya, dalam perjuangan mereka yang suntuk, bahkan di ujung ajalnya, mereka merasa perlu menggoreskan pesan, kendati dengan keringat, debu dan darah.. Segalanya telah dihimpun dan dipertaruhkan, segalanya telah dicurahkan dan diikhlaskan. Memang mereka seperti kalah, meradang, luka bahkan mati, namun kini mereka tidak lagi membisu. Mereka telah berteriak sunyi, tentang kemerdekaan yang demikian mereka rindu-rindukan.

Dengan itu pula kasus mereka menjadi kasus kepahlawanan modern, justru dalam keterbatasannya menghadapi nasib itu. Keterbatasan di dalam titik tawakal. Sebab hidup kita, ternyata terbuat dari kematian orang-orang lain yang tidak membisu.

Namun adakah pengalaman kaum korban dapat jadi jarum-jarum kecil penunjuk kemana arah pembangunan negara-bangsa ini tengah digelandang-paksakan oleh para pemegang tampuk kekuasaan politik-ekonomi?

CERMIN RETAK PARADOKS JAMAN

Narasi kaum korban-penyintas adalah sebuah cermin retak tentang sebuah paradoks zaman: di satu pihak ada kesewenang-wenangan yang brutal, kejam dan telanjang tanpa malu, di lain pihak kita masih dapat mendengar kesaksian-kesaksian otentik, betapa relatif dan fananya segala ideologi di hadapan inti dan esensi proses sejarah yang mengatasi kekerasan sebuah sistem politik. Inilah momentum untuk belajar, memperluas cakrawala pergulatan batin manusia, serta memperdalam pemaknaan sejarah manusia. Sejarah yang bukan sejarah institusional, yang de facto lebih ditentukan oleh kaum pemenang; kaum yang biasanya cenderung didukung atau mendukung ideologi, kebijakan atau pemerintahan resmi. Sejarah dalam narasi kaum korban-penyintas ini senantiasa mengisyaratkan sebuah perspektif yang berikhtiar untuk melakukan pelacakan kembali peristiwa-peristiwa “tradisi kecil” pada dataran hidup massa kebanyakan; yang membuat kita tidak mudah merayakan apa yang sering kita sebut peradaban sebagai lompatan-lompatan linear yang penuh keniscayaan, serba mutlak, tak bisa dipertanyakan lagi. Justru karena yang berada di atas timbangan adalah individu-individu atau massa yang berada di pinggiran lingkaran kekuasaan. Dan setiap kali kita membongkar apa yang cenderung dikubur oleh sejarah institusional, kita pasti akan berjumpa dengan nokhtah-nokhtah pengalaman dari mereka yang sering dianggap sebagai “kaum yang kalah”.

Inilah sejarah sungai-sungai proses kesadaran dan pengolahan puncak-puncak atau jurang-jurang eksistensi manusia, baik dalam kekelaman derita maupun dalam bunga-bunga liar mekar bahagia dalam genangan rawa-rawa kehidupan nyata.
Sikap manusia yang meskipun sadar bakal digempur terus menerus, namun toh tetap berlenggang juang terus teguh dalam pergulatannya, pada hakikatnya adalah sikap religius.

Bukankah kita tetap menyaksikan kaum korban penyintas tetap menerawang pada awan-awan harapan di gerbang kehidupan mereka? Mereka tetap melihat pijar cahaya akhir, yang walau pun teramat jauh, membuat jiwa mereka tetap bertekad untuk hidup terus, merebut kehidupan sejati. Dan harapan sejenis ini, yang terekam dari teriakan panjang yang berpendar-pendar jauh merasuki relung-relung sukma sesamanya, ternyata hanya dapat disendikan pada dasar kepercayaan, bahwa memang benar-benar ada suatu Kebenaran Terakhir, suatu Keadilan Terakhir. Sehingga seluruh perjuangan itu toh punya makna. Nilai korban demikian tinggi. Kehendak untuk terus bertahan hidup dan berharap, meski kegelapan di sekeliling seolah tak memberi nafas harapan, adalah esensi dari sikap religius sejati. Sebab yang dituju religiositas sejati bukan dunia kaum pemimpi, bukan fatamorgana kosong, dan bukan rasionalitas belaka, melainkan benar-benar realitas nyata.

Kisah kaum korban adalah kisah kaum kecil. Kaum yang dengan keyakinan tipis, menyerukan protes untuk didengarkan oleh kaum dewasa dan berkuasa. Dan karena itu jeritan protesnya bagai hewan terluka, mengaum sampai di ujung kematian. Semangat mereka adalah semangat melawan stigma, nujum dan nasib, meskipun ternyata kalah. Mereka kalah, oleh apa yang oleh orang Yunani disebut dike, rancangan takdir. Memang orang kecil adalah orang, yang pada akhirnya, terlalu sering kalah. Adakah karena adagium hukum alam itu kini tengah berlaku kembali, sebagaimana pernah dibisikkan Jean Paul Sartre (1905-1980), eksistensialis Prancis itu: “When the rich wage war it is the poor who die” (Apabila yang kaya mengobarkan perang, maka yang bakal mati adalah kaum miskin.)?

RELIGIOSITAS KAUM KORBAN-PENYINTAS

Kisah kaum korban-penyintas akan membuat kita terjaga, betapa sejarah dunia senantiasa digenangi oleh berbagai inti perkara-perkara kemanusiaan: masyarakat terdiri dari tuan-tuan dan budak-budak. Namun juga berbagai macam sistem ideologi praktis, seperti kapitalisme yang mereka alami ternyata bukan penyelesaian yang pantas dirayakan, sebab di situpun skandal kuno kembali terulang: tuan-tuan menginjak-injak budak-budak. Tidak hanya dalam negara, tapi juga nyaris dalam seluruh dimensi kehidupan, ada benang merah sikap dan struktur tuan-budak itu. Sejak lahir dari kandungan dalam lingkungan keluarga, mereka telah diajari untuk tunduk, taat buta tanpa tawar-menawar. Namun dalam kenyataannya, otoritas lingkungan mereka tak pernah membuat mereka dewasa. Yang diciptakan adalah suasana ketakutan. Ketakutan pada otoritas kekuasaan adalah ketakutan yang purba, rasa ngeri dari sebuah zaman “pra-budaya”. Bisa jadi akarnya berupa sebuah trauma yang tersembunyi jauh dalam kesadaran kolektif kita: masa penjajahan. Sejarah tuan dan hamba, yang selama berabad-abad berlangsung gaduh di negeri ini, seperti halnya dialami beberapa negeri lain di Asia Tenggara lainnya.
Penderitaan manusia adalah ombak yang tak bisa dielakkan dalam sejarah sebuah bangsa. Dan anak-anak pun akhirnya bakal mengerti: bahwa di atas sana ada mesin yang ingin membersihkan manusia dan jagad raya, menjadi “murni”. Bahwa yang mustahil telah dipaksakan, dan yang mustahil pun telah melahirkan yang buas, sewenang-wenang. Nampaknya persoalannya sederhana: bagaimana kekuasaan yang lahir dari uang dan bedil, bisa tunduk kepada sesuatu yang tak beruang dan berbedil. Tapi bukanlah yang demikian ini hanyalah sebuah masalah klasik? Klasik, tapi terus mengusik.

Demikianlah, dalam tataran religiositas, nampaklah seluruh hidup mereka dibayangi oleh rasa takut pada neraka, kepada hukuman Tuhan, yang tidak memungkinkan mereka menjadi manusia yang sadar yang bertanggungjawab atas sikap dan perilakunya sendiri. Oleh otoritas yang berkuasa, Tuhan telah dijadikan semacam tambal-sulam untuk menutup lubang-lubang kesulitan yang tak dapat dibereskan sendiri oleh manusia. Seakan Tuhan dijadikan tukang sulap pembuat mukjizat, untuk membereskan kerepotan-kerepotan yang dibuat oleh manusia sendiri.

Namun justru dengan alam kesadaran yang teramat bersahaja, para korban dalam rangkaian naratif ini tanpa sengaja telah mendobrak kungkungan ideologis semacam itu, justru dengan kesaksian-kesaksian hidup penuh perjuangan membangun “survival system” dalam komunitas-komunitas basis kehidupan mereka.

Situasi batas daya kemampuan hidup yang mereka hayati demikian intens, berupa kepungan noda stigma sosial-politis nan keji, tersingkir, “sendiri tanpa dunia”, “ditinggalkan bahasa”, hidup dalam kebisuan, dalam dunia tanpa nada, tanpa nasib, tanpa hubungan, tanpa hak untuk mencinta dan dicinta. Sebuah rangkaian bunga hitam serba “tanpa”. Namun justru di tengah genangan dunia penuh negasi inilah secara amat menakjubkan telah merasakan, mengalami perpaduan penuh gaib antara ruang-ruang dalam dan ruang-ruang luar di dalam rongga jiwa mereka. Dalam suntuk ketidakberdayaannya, mereka telah mengalami suatu kesadaran reflektif: rindu pulang kembali ke negeri asali mereka. Mereka toh tak sudi untuk terus menerus menjadi “orang luar” yang terbuang. Sebagai pejiarah yang menanggung dahaga hebat, mereka rindu untuk kembali menemukan oase perdamaian air kehidupan nan jernih.

Damai, bukan berarti rujuk lepas dari egoisme, menghindari pertarungan “survival of the fittest” dalam dunia perjuangan di tengah kemiskinan mereka, tapi dalam makna metafisik individual, dalam makna tanggung jawab penuh sikap solidaritas antar sesama manusia. Dan lahirlah sebuah kesadaran baru, paling tidak sebuah dambaan: manusia pada situasi batas daya kemampuan hidupnya yang paling remuk sekalipun, ternyata dapat dan mampu menghayati serta memberikan kesaksian tentang makna kehidupan religius yang amat mendalam.

Jakarta, 1 Agustus 2008

Komentar & Solusi