Sidang Pertama Gugatan Class Action Bukit Duri

IMG-20160607-WA0006

 

Waktu menunjukkan pukul 09.15 ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi oleh rombongan warga Bukit Duri yang mendatangi sidang pertama Gugatan Class Action. Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 10 Mei 2016 dengan Nomor gugatan: 262/PDT.G/2016/PN.JKT.PST. Sekitar 50 warga hadir dalam persidangan tersebut dari 3 RW yang menggugat, yaitu RW 10, RW 11, dan RW 12. Turut mengawal jalannya persidangan juga rekan-rekan media , baik online, cetak, maupun televisi, serta Ciliwung Merdeka sebagai pihak yang melakukan pendampingan bagi warga Bukit Duri. Selain itu, Pak Jaya Suprana juga turut datang dan mengikuti proses persidangan.

Empat kuasa hukum warga Bukit Duri hadir diantara warga, yaitu Waskito Adiribowo, SH., Vera W Soemarwi, SH, LLM., Abraham Dastin, SH., dan Kristian Feran, SH. Materi gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kementrian PUPR, BBWSCC, Pemerintah Provisi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta beserta jajarannya. Tercatat terdapat 9 poin gugatan perbuatan melawan hukum dilayangkan kepada para tergugat.  Meki telah hadir tepat waktu, pengadilan masih belum dimulai. Akhirnya, pukul 11:40 warga pun memasuki ruang sidang.

Setelah menunggu beberapa saat, majelis hakim pun memasuki ruang sidang. Sidang yang direncanakan berlangsung pukul 09.20-12.20, baru dimulai pukul 12:15 siang. Kuasa hukum warga Bukit Duri dan para penggugat dipanggil dan menempati posisi yang telah disediakan. Dua orang perwakilan penggugat yang hadir adalah Sandyawan Sumardi dan Jasman, sementara yang lain berhalangan karena kurang sehat.  Di pihak tergugat yaitu Kementrian PUPR, BBWSCC, Pemprov, Pemkot, serta jajarannya tidak hadir dalam gugatan, termasuk kuasa hukumnya.

Majelis hakim kemudian meminta para kuasa hukum penggugat untuk memberikan berkas gugatan dan  surat kuasa pada majelis hakim. Sebagai catatan, majelis hakim meminta pengumpulan fotokopi KTP dalam format A4 setiap nama penggugat yang tercantum dalam berkas gugatan untuk disiapkan pada sidang berikutnya. Selain itu majelis hakim juga menghimbau agar perwakilan penggugat untuk berupaya hadir dalam setiap persidangan karena pertimbangan gugatan Class Action.

Salah seorang kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Soemarwi memohon kepada majelis hakim untuk dapat memberikan putusan provisi. Hal ini penting mengingat program normalisasi Ciliwung tetap berjalan hingga detik ini. Harapan dengan adanya putusan provisi adalah eksekusi penggusuran yang diberitakan di media akan dilakukan bulan Juni dapat dicegah selama proses sidang di pengadilan berlangsung.

Putusan provisi merpakan putusan yang diperiksa atau diputus terlebih dahulu dengan menimbang ada hal mendesak yang perlu diselesaikan. Putusan ini  tidak harus merupakan kesepakatan penggugat dan tergugat, tetapi tergugat mempunyai hak untuk menanggapi/menjawab permohonan putusan itu. Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim belum dapat memberikan putusan provisi karena pihak tergugat tak satupun yang hadir pada sidang pertama ini.

Sidang ditutup dengan keputusan sidang berikutnya dilakukan dua minggu yang akan datang, yaitu tanggal 21 Juni 2016. Pihak pengadilan akan kembali melayangkan panggilan kepada tiap penggugat dan tergugat untuk menghadiri persidangan.

Komentar & Solusi