SIDANG GUGATAN CLASS ACTION KE-11

WARGA DIMINTA MAJELIS HAKIM MENCABUT GUGATANNYA
11 Oktober 2016

Sekitar pukul 11.00 sidang dimulai yang dihadiri sekitar 30 an warga Bukit Duri dan dipimpin oleh Hakim Mas’ud yang menggantikan Hakim Didik Riyono yang telah dipindahkan ke Sumatra. Pada tanggal 6 September 2016, Hakim Didik Riyono memerintahkan atas nama hukum dan moral agar Pemprov DKI tidak melakukan tindakan apapun terhadap Bukit Duri karena masih dalam proses persidangan. Namun, perintah pengadilan ini tidak diindahkan sama sekali oleh Pemprov, bahkan memberikan Pemprov DKI memberikan SP 1 pada tanggal 30 Agustus 2016; SP 2 diterbitkan pada tanggal 7 September 2016; dan SP 3 diterbitkan pada tanggal 20 September 2016 ke warga Bukit Duri. Sementara masih dalam proses persidangan, selain SP yang diterbitkan itu, warga pun mendapat terror yang salah satunya dalam bentuk kehadiran aparat dari pagi sampai malam ke pemukiman; intimidasi dengan mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah negara. Puncaknya adalah penggusuran pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 mulai pukul 07.30 dan dilanjutkan sampai tanggal 3 Oktober 2016. Perintah hakim Didik Riyono ini jelas, mengingat warga Bukit Duri yang taat hukum sehingga Pemprov DKI pun diharapkan dengan hati nurani yang bersih, juga harus mentaati hukum.
Ketika sidang dimulai, salah satu Kuasa Hukum warga Bukit Duri, Vera, meminta untuk melakukan perubahan substansi gugatan dan tergugat, yaitu dengan menambahkan Tergugat Satpol PP, Kapolres dan Dandim. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan fakta di lapangan, yaitu dengan telah dilakukan penggusuran di RW 10, 11 dan 12 Bukit Duri pada tanggal 28 September 2016. Atas kenyataan di lapangan ini, Kuasa Hukum warga Bukit Duri meminta perubahan gugatan. Dengan adanya perubahan fakta di lapangan ini, Kuasa Hukum Bukit Duri sebagai penggugat akan menggabungkan gugatan baru dengan mencantumkan tergugat baru yaitu Satpol PP, Dandim dan Kapolres dengan gugatan yang lama. Penggabungan gugatan ini dengan pertimbangan materi gugatan sama dan kemungkinan besar akan digabungkan juga oleh Ketua Pengadilan Negeri Pusat.
Namun, hakim Ketua, Mas’ud yang menggantikan Hakim Didik Riyono ini justru menekan warga Bukit Duri untuk melakukan perubahan tuntutan seperti memulai dari awal justru karena posita yang berubah. Majelis hakim terkesan tetap berpatokan pada procedural hukum, dan meminta Kuasa Hukum warga Bukit Duri untuk melakukan pengajuan gugatan lagi sesuai perubahannya, serta meminta persetujuan tertulis dari tergugat. Hal ini sangat mengecewakan pihak Penggugat karena harus memulai dari awal lagi dan biaya yang cukup besar untuk pendaftaran, yaitu Rp6.500.000,-.
Tidak ada upaya untuk mengerti kasus yang dihadapi oleh warga Bukit Duri, hakim Mas’ud tetap pada pendirian procedural. Bahkan ketika Vera, sebagai Kuasa Hukum penggugat menyebutkan bahwa menurut instruksi Menteri Dalam Negeri no. 16/1984 yang memerintahkan kepada gubernur agar tidak melakukan tindakan apapun terhadap seluruh asset perumahan dan pertanahan yang masih dalam proses pengadilan. Namun instruksi ini pun dilanggar oleh Pemprov DKI. Mendengar ini pun, Hakim Mas’ud tetap kekeh pada pendiriannya yang berpatokan pada procedural, yaitu penggugat harus mendaftarkan lagi gugatan baru seperti awal gugatan karena adanya posita yang berubah. Bahkan ketika melihat kenyataan di lapangan, yaitu telah terjadi penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI yang dalam hal ini telah melanggar hukum, Hakim Mas’ud pun mengatakan “Mau bilang apa” Pernyataan ini tentu saja mengudang teriakan kecewa dari beberapa warga Bukit Duri yang sudah tidak tahan dengan ‘tekanan’ dari majelis hakim.
Menyangkut rencana perubahan yang diminta oleh Kuasa Hukum Penggugat, Hakim ketua Mas’ud justru bertanya kepada penggugat apakah perubahan ini nantinya disetujui oleh tergugat. Pertanyaan ini justru mengesankan bahwa majelis hakim telah mengambil kesimpulan bahwa tergugat akan menolak, sebelum bertanya kepada tergugat.
Kekecewaan Vera pun semakin memuncak dengan mengatakan bahwa tidak ada niat baik dari Pengadilan dan bahkan tidak ada gunanya Negara kita disebut Negara Hukum. Warga yang taat hukum justru berhadapan dengan pemerintah yang tidak taat hukum, dan yang seharusnya memberi teladan dalam bidang hukum. Pada prinsipnya, Kuasa Hukum warga Bukit Duri tidak mau adanya perubahan apapun dalam proses persidangan ini, namun justru karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu yang membuat adanya perubahan gugatan dan jumlah tergugat. Dan untuk itu, Penggugat harus membuat surat resmi kepada tergugat mengenai perubahan itu.
Dalam situasi yang panas ini pun, majelis hakim tidak bisa memberikan empati pada warga tergusur dalam proses hukum, dan tetap berpatokan pada procedural. Bahkan majelis hakim memberi pilihan kepada penggugat untuk tetap dalam gugatan awal atau melakukan perubahan. Bagi hakim, penggusuran itu soal yang lain dan tidak termasuk dalam materi gugatan.
Mendapat dukungan dari majelis hakim, pihak tergugat tidak memberikan respon selain mengamini apa yang dikatakan hakim. Bahkan Kuasa Hukum tergugat menilai bahwa dalam persidangan ini bukan tempat orasi dan bukan sekedar menyampaikan sesuatu yang teknikal karena semuanya ada hukum acaranya. Tergugat mempersilakan penggugat melakukan perubahan dan meminta persetujuan dari tergugat secara tertulis. Pernyataan ini pun diamini oleh Hakim ketua, Mas’ud yang di akhir persidangan mengatakan hal yang sama, yaitu bahwa persidangan ini bukan tempat orasi, melainkan untuk mencari keadilan. Pernyataan ini mendapat reaksi keras dari penggugat karena kenyataan di lapangan telah terjadi penindasan kepada warga dan pelanggaran HAM berat. Bahkan dengan adanya kesan dipersulit ini, Kuasa Hukum Penggugat dengan keras mempertanyakan keadilan dari institusi pengadilan negeri, dan arti Negara Indonesia sebagai Negara hukum.
Selanjutnya, sidang ditutup dengan kekecewaan warga yang hadir dan akan dilanjutkan lagi pada sidang berikutnya, Selasa, 18 Oktober 2016.
Di luar sidang, terjadi hal yang sangat emosional karena pernyataan kuasa hukum tergugat yang mengatakan bahwa warga yang hadir tinggal sedikit dengan nada yang mengejek sambil tertawa. Tidak ada empati apapun terhadap korban penggusuran yang dilakukan Pemprov. Dengan nada emosional, seorang warga berteriak sambil menangis memaki kuasa hukum pemprov yang berjalan terus tanpa menoleh.

Komentar & Solusi