Sidang Gugatan Class Action IV “Jawaban dari Tergugat”

IMG_2852
Sumber Foto: Sudirman Asun

Seperti yang telah direncanakan untuk acara sidang ke-empat gugatan Class Action, Selasa, 19 Juli 2016, yaitu mendengarkan secara administrative jawaban Tergugat atas gugatan yang telah ditayangkan pada sidang sebelumnya.

Sidang dilaksanakan di Ruang Candra 6 tepat pukul 11.00, mundur 1 jam dari jadwal sidang yang telah direncanakan. Antusias warga Bukit Duri tidak susut meskipun molor 1 jam dan sudah menjalani 3 sidang sebelumnya. Warga Bukit Duri yang didampingi Kuasa hukumnya dan Ciliwung Merdeka tetap datang sekitar 1 jam sebelumnya dari jadwal sidang dengan jumlah yang tidak susut, yaitu sekitar 50 orang. Mereka tetap memakai kaos yang bertuliskan “Save Bukit Duri – Kali Ciliwung”, “Menolak digusur demi kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Menagih janji Jokowi dalam kampanye pilgub 2012” seperti dalam sidang-sidang sebelumnya. Selain itu, flyer “Kampung Susun bukan Rusunawa”, “Kota untuk Semua”, “Normalisasi = Betonisasi = Penggusuran”, Rumahku Urat Nadiku”, “Janji Jokowi Kampung Susun”, “Jokowi Sahabat Kita”, “Ciliwung Nyawa Kita”, “Geser Bukan Gusur”, Rusunawa Bukan Solusi” juga tetap terpampang dalam ruang sidang.

Masih seperti sidang sebelumnya, kali ini para pembela Tergugat yang berjumlah 3 orang baru hadir sekitar 10.45 setelah beberapa kali dipanggil. Sambil menunggu kuasa tergugat, beberapa kali ada pengadilan sela. Sampai sidang ke-empat ini, mereka belum memiliki Surat Kuasa dan Surat Dinas meskipun sudah beberapa kali disinggung oleh Hakim. Bagi penggugat, hal ini menunjukkan ketidak-seriusan Pemprov DKI dalam proses persidangan yang menyangkut harkat hidup warganya. Meskipun demikian, sidang tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan jawaban Tergugat atas gugatan class action yang telah ditayangkan pada sidang sebelumnya. Inti jawaban mereka antara lain bahwa BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane) melalui kuasanya mengakui bahwa program Normalisasi Kali Ciliwung sudah habis masa berlakunya (kedaluarsa) dan untuk memperpanjang Pergub Normalisasi itu urusan Pemprov; Pemprov dan Pemkot menolak gugatan class action karena warga (penggugat) tidak mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum. Jawaban ini bersifat administratif yang diterima oleh Kuasa Hukum penggugat. Tanggapan Kuasa Hukum penggugat terhadap jawaban tergugat ini akan dilakukan pada sidang berikutnya, Selasa 26 Juli 2016.

Sebelum sidang ditutup sekitar pukul 11.30, Kuasa Hukum penggugat memohon Hakim untuk memberikan putusan sela mengingat adanya tindakan-tindakan di lapangan yang berkaitan dengan penggusuran, seperti pengukuran-pengukuran lokasi di Bukit Duri, pernyataan dari salah satu Tergugat bahwa pada akhir bulan Juli ini atau awal bulan depan akan dilakukan penggusuran. Namun Hakim tidak bisa mengabulkan permohonan penggugat karena tidak ada kewenangan/kemampuan/alat untuk menekan tindakan Pemprov DKI.

Komentar & Solusi