Siaran Pers POLITIK HUKUM RUSUNAWA DALAM PENGGUSURAN PAKSA BUKIT DURI STUDI KASUS: RUSUNAWA RAWA BEBEK

Setelah tanggal 5 Januari 2017 Majelis Hakim membacakan putusan Pengadilan TUN No. 205/G/2016/PTUN-JKT yang membatalkan SP III dan memerintahkan Walikota Jakarta Selatan untuk mencabut SP III, sampai saat ini belum ada tindakan Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan hak-hak warga dan membangunkan kampung susun di Bukit Duri.

SP III ini terbit berdasarkanInstruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi jo. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 118/2016 tentang Penertiban Terpadu, jo. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 108/2016, yang memberikan wewenang kepada Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melakukan penggusuran paksa. Ketiga peraturan ini telah bertentangan dengan UU tentang HAM, UU tentang Pengadaan Tanah dan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Ketiga instruksi tersebut masih akan digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menggusur masyarakat pinggir kali Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta tidak mau mengoreksi kebijakannya yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyebabkan 60% dari 47.598 warga pinggir Kali Ciliwung kehilangan tanah tempat tinggalnya, harta kekayaan lainnyadan kehilangan pekerjaan.

Ciliwung Merdeka bersama dengan para peneliti independen mengadakan penelitian sejak Mei 2015 sampai akhir Maret 2017. Penelitian ini berjudul “Politik Rusunawa Dalam Penggusuran Paksa Warga Bukit Duri Studi Kasus: Rusunawa Rawa bebek”. Dalam penelitian ini para peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Proses penganalisisan data meliputi 3 tahap yaitu: (1) penyaringan data; (2) penyajian data; (3) penulisan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini dalam melakukan proses penulisan kesimpulan dan verifikasi melaluibeberapa tahap yaitu: (a) meneliti hubungan antara data, (b) mengamati kesatuan melalui bukti yang menyokong dapatan, (c) mencari bukti yang tidak selaras dengan dapatan, mempertimbangkan perspektif alternatif, yaitu pemahaman yang diperoleh dari kajian, menyimak silang dengan perspektif responden dan/atau rekan peneliti lain.

Ada pun data-data kami peroleh dari:
Laporan Lurah Bukit Duri pertanggal 21 Oktober 2016 berjumlah 346 bidang;
Data induk korban normalisasi yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Administrasi Jakarta Selatan bekerjasama dengan BPN Jakarta Selatan. Dari data induk ini total di Bukit Duri terdapat 460 bidang tanah dan bangunan yang dimiliki oleh 460 kepala keluarga terdiri dari 4.387 orang. Dari 460 bidang sudah digusur pada periode pertama 97 bidang. Sisanya 363 bidang digusur pada perode kedua; dan
Laporan Pengelola Rusunawa Rawa bebek bulan Februari 2017 menyampaikan 400 unit rusunawa Rawa bebek telah terisi 388 unit dari Bukit Duri.

Hasil penelitian kami:
Penggusuran proyek normalisasi Kali Ciliwung tahap kedua telah berdampak pada 363 bidang tanah dan rumah milik warga Bukit Duri, RW. 10, 11, dan 12 diambil secara paksa dan melawan hukum.

Laporan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jakarta Selatan) yang mengatakan bahwa semua warga Bukit Duri sudah terima rusunawa Rawa bebek tidak benar. Pemkot Jakarta Selatan melaporkan dalam persidangan pertanggal 21 Oktober 2016 sudah 346 bidang yang sudah pindah ke rusunawa Rawa bebek. Berdasarkan data yang kami telusuri dari 346 bidang yang sudah pindah dan tinggal di unit rusunawa Rawabebek, hanya 121 unit atau sekitar 34,97%dari 346 daftar penerima rusunawa merupakan korban penggusuran dan memiliki peta bidang di Bukit Duri. Sedangkan sisanya 225 unit atau sekitar 65.03% dari 346 bukan korban langsung dan tidak mempunyai peta bidang di Bukit Duri.

Keterangan lebih lanjut mengenai siapa subjek 225 unit yang menerima hak sewa dan tinggal di rusunawa Rawa bebek? Mereka adalah:
81 unit atau 23,41% tidak punya peta bidang tetapi menerima rusunawa Rawa bebek.
11 unit atau 3,18% warga memiliki 1 peta bidang tetapi dapat 2 unit di rusunawa Rawabebek.
117 unit atau 33.82% warga yang tinggal di rusun memakai peta bidang orang lain.
16 unit atau 4,62% nama tercata sebagai penerima unit rusunawa tetapi mereka tidak pernah pindah ke rusunawa Rawabebek.

Beberapa bulan setelah penggusuran tepatnya pada bulan Februari 2017, Pengelola rusunawa Rawa bebek mengeluarkan daftar penghuni rusunawa Rawa bebek di blok Merpati, Merak, Cendrawasih dan Gelatik berjumlah 400 unit. Keempat blok tersebut diperuntukkan bagi korban penggusuran di Bukit Duri periode kedua. Setelah diteliti lebih dalam dari ke 400 daftar penghuni rusunawa, jumlah korban langsung penggusuran dan memiliki peta bidang di wilayah Bukit Duri masih sama yaitu 121 unit atau 30.25% dari 400 unit. Dari 400 unit ada 12 unit atau 3% unit masih kosong. Sedangkan sisanya 66.75% atau 267 unit dihuni oleh bukan korban langsung penggusuran dan tidak memiliki peta bidang di wilayah terdampak Bukit Duri. Rincian lebih detailnya,
119 unit atau 29.75% dari 400 unit dihuni oleh warga yang tidak memiliki peta bidang.
11 unit atau 2.75% dari 400 unit dihuni oleh warga yang punya 1 peta bidang tetapi mendapatkan 2 unit di rusunawa Rawa bebek.
117 unit atau 29.25% dari 400 unit dihuni oleh warga yang tinggal di rusunawa memakai peta bidang orang lain.
20 unit atau 5% dari 400 unit dihuni oleh warga dari luar Bukit Duri.

Peningkatan jumlah penerima rusunawa Rawabebek dari periode 21 Oktober 2016 yang bukan korban langsung berjumlah 225 unit. Pada periode bulan Februari 2017 terdapat peningkatan penerima rusunawa rawabebek yang bukan korban langsung berjumlah 267 unit. Dua periode peningkatan itu telah menimbulkan kerugian keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 885.600.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
Kerugian keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta disebabkan karena para penerima rusunawa rawabebek mendapatkan:
subsidi pembayaran gratis selama triwulan pertama; dan
keringanan biaya sewa perbulan sebesar 50% dari harga sewa untuk umum.

Alasan Pemprov DKI Jakarta dalam menggusur warga Bukit Duri ditekankan pada 2 alasan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradap. Alasan pertama, sudah mayoritas warga sekitar 293 bidang dari 363 bidang atau 80.71% dari 363 bidang yang sudah pindah ke rusunawa Rawabebek. Alasan kedua, penekanan pada penyerapan atau penggunaan APBN harus dilaksanakan sampai akhir tahun 2016.

Pemprov DKI Jakarta dalam membuat kebijakan ini tidak memperhatikan prinsip negara hukum yang menghormati hak-hak warganya. Kedua alasan ini sudah menyebabkan 460 bidang tanah diambil paksa tanpa ganti rugi dan rumah warga sudah dihancurkan.

Dalam pembelaannya Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Selatan mengakui:
proyek normalisasi bukan proyek untuk kepentingan umum sehingga pengadaan tanah tidak berdasarkan pada UU Pengadaan tanah. Pengakuan ini sangat bertentangan dengan hukum dan perencanaan proyek. Karena dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 163 Tahun 2012 dan AMDAL proyek normalisasi Kali Ciliwung dikatakan bahwa proyek normalisasi Kali Ciliwung merupakan proyek pembangunan nasional sehingga tanah-tanah milik warga harus dibebaskan dengan mekanisme UU pengadaan tanah. Artinya tanah-tanah milik warga mendapatkan ganti rugi yang ditetapkan oleh appraisal. ;
tanah di pinggir kali tanah milik Dinas Tata Air. Pengakuan ini bertolak belakang dengan fakta yang ada. Tanah-tanah di pinggir kali milik warga. Warga memiliki bukti kepemilikan tanah. Tanah-tanah dipinggir kali diakui oleh BBWSCC dan dinyatakan dalam AMDAL proyek normalisasi Kali Ciliwung;
tidak ada anggaran daerah untuk melakukan pembebasan lahan. Negara sudah mengalokasikan APBN untuk proyek normalisasi Rp 1.18 triliun. MenurutKepala Bidang Prasarana Jaringan Utilitas Dinas PU DKI Jakarta, Edy Sudrajatmengatakanpembebasan lahan ini telah dianggarkan oleh negara Rp. 50 miliar dari APBD 2013 dan 2014. Kepala Dinas Tata Air Jakarta, Teguh Hendarwan, mengakui APBD Perubahan DKI Jakarta 2016, pihak Dinas Tata Air Jakarta mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp. 50 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi kali dan sungai.
Kebijakan pengalihan bentuk ganti rugi berupa hak sewa di rusunawa jelas melanggar hukum dan melanggar hak-hak warga. Proyek normalisasi Kali Ciliwung akan tetap dilaksanakan meskipun BBWSCC dan Pemprov DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Timur sudah tidak punya kewenangan untuk menjalankannya. Karena dasar hukum itu Pergub DKI Jakarta No. 163 Tahun 2012 jo. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2181 Tahun 2014. untuk melaksanakan proyek normalisasi sudah daluarsa. Tindakan-tindakan pelecehan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik harus segera dihentikan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih memperhatikan nasib warga Jakarta.

Jakarta 3 April 2017

Komentar & Solusi