SIARAN PERS GUGATAN KOMUNITAS WARGA BUKIT DURI

MENGUTAMAKAN AKAL SEHAT DAN NURANI
MENGGUGAT KEADILAN HAK ATAS TANAH DAN KEHIDUPAN RUANG KOTA JAKARTA

Kamis, 12 Mei 2016

Sejarah Tanah Bukit Duri

Cornelis Senen membeli tanah di daerah pinggiran kali Ciliwung dan termasuk Kampung Bukit Duri. Cornelis Senen adalah seorang guru agama Kristen yang kaya berasal dari Selamon di Pulau Lontar, Kepulauan Banda.

Semenjak jalan raya Daendeles dibangun, tanah yang dimiliki oleh Cornelis Senen, swasta (partikelir) ini berkembang pesat menjadi pemukiman dan pasar yang ramai. Hingga kini masyarakat menyebutnya dengan Meester Cornelis atau Mester. Pada abad 19, Meester Cornelis merupakan Gemeente Batavia yang terkemuka.

Sebagian lagi tanah di wilayah itu digunakan untuk tempat Penjara Wanita Bukit Duri. Setelah Indonesia merdeka Penjara Wanita Bukit Duri ini digunakan oleh Pemerintah RI untuk menampung tahanan politik pada tahun 1968. Tahanan politik yang pernah dipenjarakan di Penjara Wanita Bukit Duri adalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemudian pada tahun 1984 Penjara Wanita ini dibongkar karena kelebihan penghuni.

Pabrik senapan yang didirikan oleh Herzog K.B. von Sachsen-Weimar-Eisenach. Di sebagian wilayah dibangun Dipo (bengkel kereta api). Sebagian besar perumahan warga dan tempat usaha kecil menengah.

Berdasarkan sebuah peta terbitan abad 19 M, daerah Manggarai dan Kampung Melayu sudah menjadi permukiman di tepi kota Batavia. Sudah ada jalan dari pusat kota melalui Manggarai ke Depok, dan jalan dari Mester lewat Kampung Melayu terus ke jalan antara Tanah Abang dan Pasar Minggu. Ketika stasiun kereta api Manggarai sudah difungsikan, Manggarai sudah menjadi permukiman yang tertata rapi. Maka bisa dianggap daerah terbangun pertama di daerah yang nantinya menjadi Kecamatan Tebet adalah daerah yang sekarang termasuk dalam Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Bukit Duri. Peta topografi terbitan Dinas Topografi Angkatan Darat Amerika Serikat sekitar tahun 1945 menunjukkan bahwa daerah-daerah lainnya di wilayah bakal kecamatan ini masih berupa perkampungan dan persawahan.

Tanah-tanah di pinggir sungai Ciliwung khususnya di wilayah kampung Bukit Duri sebelum Indonesia merdeka dimiliki oleh Meester Cornelis. Tanah yang dibeli oleh Corneli Senen dengan luas 5 KM persegi dari antara Cipinang dan Ciliwung Senen.Meester Cornelis membentuk afdeeling (bagian tersendiri) dari Residentie Batavia. Antara 1905 dan 1936, Meester menjadi Stadsgemeente (kota) tersendiri lalu digabung dengan Batavia. Tanah-tanah partikelir yang dimiliki oleh Meester Cornelis dan dicatat sebagai tanah milik orang Eropa. Pencatatan tanah-tanah milik Meester Cornelis dilakukan di Groundbedrijf Stadsgemeente Batavia. Orang Indonesia (dulu dikenal dengan sebutan pribumi) diijinkan tinggal di tanah-tanah Meester Cornelis yang berlokasi di pinggir kali Ciliwung di Kampung Bukit Duri. Mereka dibebani pajak dan diwajibkan untuk membayar kepada Meester Cornelis. Pembayaran pajak disetorkan ke Groundbedrijf Stadsgemeente Batavia.

Warga Berdaya

Kami warga Bukit Duri, adalah manusia, warga negara Indonesia, sebagaimana warga di komunitas komunitas  di perkampungan-perkampungan kota Jakarta seperti  Kampung Pulo, Luar Batang, Condet, Tanjung Priok,  dlsb. Ya kami manusia, sama seperti saudara semua, kami punya akal sehat, perasaan, nurani, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Pada dasarnya kamilah yang paling faham tentang apa yang kami butuhkan dalam hidup kami di lingkungan hidup kami dan bersama warga Jakarta lainnya. Segala alternatif inovasi dan solusi yang berasal dari luar kehidupan kami, sudah layak dan sepantasnya didialogkan dan diintegrasikan terlebih dahulu dengan kehidupan kontekstual kami.

Ini contoh bagaimana komunitas warga Bukit Duri, Jakarta Selatan merancang bersama dan mengusulkan pada Pemprov. DKI, solusi kreatif pendirian Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri..

Selang sehari setelah upacara inagurasi Jokowi-Ahok karena terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, pada tanggal 16 Oktober 2012, Jokowi dengan disertai rombongannya, yaitu walikota, para kepala dinas Pemprov DKI, camat, lurah, kembali datang di tengah simbol haribaan kaum miskin urban Jakarta, di Sanggar Ciliwung Merdeka diBukit Duri, bantaran sungai Ciliwung, untuk mengucapkan terima kasihnya yang tulus. Pada kesempatan dialog publik yang terbuka, tenang, bersuasana semangat perjuangan yang magis dengan perwakilan komunitas-komunitas warga pinggiran disaksikan puluhan awak media dari dalam dan luar negeri itu, bahkan Jokowi sebagai gubernur baru, mempersilahkan komunitas warga Bukit Duri yang didampingi Ciliwung Merdeka, menyampaikan konsep design “Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri” (KSM-BD). Pada kesempatan itulah, sejak saat itulah, gubernur dan wakil gubernur mengungkapkan “janji takzim”. Bahwa kampung-kampung di bantaran sungai di Bukit Duri dan Kampung Pulo, tidak akan digusur, melainkan hanya akan dilakukan revitalisasi, pembangunan perbaikan kualitas kehidupan kampung kembali. Disetujui, di Bukit Duri akan dibangun “pilot project” KSM-BD, yang rencananya akan dibangun di RT 06, 07, 08 RW 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Prasyarat yang diberikan oleh pak Jokowi dan disanggupi warga adalah bahwa rencana pembangunan “Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri” sebagai “rusunami”, (rumah susun milik sendiri), yang direncanakan akan dibangun 420 unit itu, harus disetujui mayoritas warga yang akan menempatinya. Rencana pembangunan itu juga harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Pemprov DKI. Antara lain, sungai Ciliwung, selain akan diperdalam dan dibersihkan, juga akan dilebarkan dari rata-rata 20 meter menjadi 35 meter (usulan dari pak Jokowi sendiri).  Bangunan lima lantai itu akan didirikan 5 meter dari bibir sungai, dan menghadap ke sungai. Demikian pun biaya yang dikeluarkan untuk proses pembangunannya, bahan bangunan dlsb., haruslah murah. Diusulkan oleh warga dan komunitas Ciliwung Merdeka, perbandingan pembiayaan keseluruhannya adalah 50% dari Pemprov DKI, 30% dari warga Bukit Duri RW 12, dan 20% dari beberapa investor yang dikontrol Pemprov DKI. Disebut “Kampung Susun”, karena merupakan alternatif dari proyek rusunawa yang selama ini di Indonesia dianggap gagal, karena hanya menyediakan tempat tinggal/tidur semata, tidak ada ruang untuk usaha/mencari nafkah, tak ada ruang sosial, ruang ekonomi, ruang budaya dan religius. Konsep design KSM-BD, pada dasarnya merupakan bangunan pemukiman inkramental, bahkan “kampung tumbuh”, yang mengadopsi pola kehidupan kampung tradisional, yang dibangun secara partisipatif, yang sarat dengan ikhtiar pelestarian alam, lingkungan hidup sehat, wirausaha sosial-ekonomi, ruang-ruang sosial, sistem komunikasi terbuka, tersedia ruang-ruang seni-budaya dan religiositas warga.

 

Perang Ruang Kota

Komunitas-komunitas warga pinggiran di Ibukota, ternyata banyak yang sudah begitu lama hadir dan bertempat tinggal di Jakarta, seperti komunitas warga Bukit Duri dan Kampung Pulo, bahkan sudah bermukim di situ sejak tahun 1930, sebelum kemerdekaan RI. Namun banyak pula yang seperti sebagian besar penduduk Jakarta, adalah pendatang yang mengadu nasib di Jakarta baru sejak 30, 20 atau 10 tahun lalu. Tentu saja, sebagaimana banyak juga di antara kita warga kelas menengah di Jakarta, yang belum lama jadi penduduk Jakarta, kami pun adalah warga negara, penduduk Jakarta yang sah, legal, mempunyai martabat kewarganegaraan yang sama dengan saudara saudara semua.

Maka tak heran kalau banyak sekali di antara kami, kaum urban yang sebagian berjuang di sektor informal ini yang selain sudah mempunyai bukti kepemilikan atas tanah yang sah (mulai verponding Indonesia, girik, akte jual beli, dlsb., sampai sertifikat resmi), kami juga secara mandiri, dari hasil usaha bekerja di wilayah Bukit Duri maupun di sekitar Bukit Duri, telah menabung membangun rumah, pemukiman dan lingkungannya di kampung-kampung di tengah atau pinggiran kota Jakarta. Sudah berpuluh tahun pula kami secara komunal swadaya membangun “modal sosial” bersama berupa akses dan sistem tata-bangkit di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Di tengah semakin brutalnya “perang ruang kota” melawan rejim pasar bebas kapitalisme di ibukota Jakarta ini, ternyata banyak di antara komunitas-komunitas kaum miskin urban yang berhasil bergerilya bahu-membahu membangun “basis kehidupan” yang begitu berharga, yang nyaris tak bisa dihitung dengan uang, manajemen dan teknologi semata. Para warga negara pinggiran itu telah berpuluh-puluh tahun membangun ruang pertahanan hidup, “survival system”, berupa ruang ekonomi, ruang sosial, lingkungan sehat, ruang seni budaya rakyat pinggiran, ruang politik warga, ruang religiusitas, ruang untuk menarik nafas dan menyambung nyawa para warga yang kehidupannya semakin ditinggal dalam derap pembangunan kemegahan kota Jakarta.

Di bulan-bulan awal masa pemerintahan Jokowi-Ahok tahun 2012, yang penuh diwarnai dengan strategi “blusukan”, pasangan pemimpin baru yang berhasil membangkitkan harapan masyarakat Jakarta, khususnya kaum “survivors” kaum miskin urban itu, juga dengan jelas-jelas telah berjanji akan segera membangun 27 “Kampung Deret”, dan melakukan revitalisasi dan modernisasi pasar-pasar tradisional di Jakarta. Bahkan sempat terucap janji, bahwa tanah-tanah di Jakarta yang sudah ditempati warga pinggiran lebih dari 20 tahun, akan dilakukan pemutihan hak kepemilikan, yang berarti akan dibantu dan difasilitasinya warga pinggiran untuk proses sertifikasi tanah-tanah kepemilikannya. Janji yang sangat “deliberating” ini, bahkan terus berlanjut dengan konsep pemukiman warga pinggiran yang modal ekonominya terbatas, justru diprioritaskan akan dibangun di tengah-tengah kota Jakarta. Sedangkan warga kelas menengah atas yang berpunya, yang punya kendaraan roda empat, akan dipersilahkan tinggal di daerah pinggiran Jakarta, mendekat ke daerah penyangga Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang. (Silahkan diperiksa kebenaran informasi tentang peristiwa dan semua janji-janji ini yang bertebaran di media cetak dan elektronik, internet dan youtube pada periode September 2012 sampai Agustus 2013).

Perkara setelah memasuki bulan ke-5 dan seterusnya masa pemerintahan gubernur dan wakil gubernur Jokowi dan Ahok, telah terjadi perubahan-perubahan, penyesuaian-penyusuaian terhadap apa yang direncanakan dan dijanjikan pada masa kampanye dan awal pemerintahannya, pada umumnya komunitas-komunitas kaum miskin urban, dan banyak para akademisi serta praktisi perkotaan di Jakarta, sebenarnya sudah siaga untuk bisa memahami dan menerimanya kalau memang realisme itu berdasarkan pada kaidah-kaidah hak asasi manusia, dan prinsip “Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kemungkinan dasar perubahan dan penyesuaian atas janji-janji itu bisa jadi berada di aras perkara tata-ruang, tata-air/sungai, lingkungan hidup/ekologi, RDTR (Rencana Detil Tata Ruang), RTH (Ruang Terbuka Hijau), problematika dan keterbatasan regulasi/payung hukum, keterbatasan atau perubahan prioritas pendanaan atau APBD, realisme birokrasi, tarik-menarik di antara perbedaan kepentingan para pemangku kepentingan.

Krisis Komunikasi

Sehubungan dengan rencana relokasi warga Bukit Duri karena program normalisasi sungai Ciliwung berdasarkan Perda 1 tahun 2012, Pergub 163 tahun 2012, dan Kep Gub Prof DKI Jakarta 2181 tahun 2014, kami  Komunitas Warga Bukit Duri, sama sekali tidak menolak. Justru kami mendukung dengan sepenuh hati. Namun kami prihatin dengan apa yang kami dengar dalam 2 kali sosialisasi yang diberikan pihak Pemprov DKI melaui Walikota Jakarta Selatan, Camat Tebet dan Lurah Bukit Duri, bahwa di akhir bulan Mei 2016 ini, warga Bukit Duri akan segera direlokasi tanpa ganti-rugi apapun, dan hanya dibuka kemungkinan satu solusi tak terbantah, yaitu warga  akan dipindah ke Rusunawa (rumah susun sewa) Rawa Bebek yang lokasinya relatif jauh dari Bukit Duri tempat sebagian besar warga mencari nahkah hidup atau bekerja, yaitu di Jl. Kanal Timur, Pulo Gebang, Kec. Cakung Jakarta Timur. Sementara sangat kurang ada penjelasan tentang pemenuhan hak asasi warga atas tanah, hak ekonomi, social dan budaya warga Bukit Duri dalam sosialisasi dan belum ada kesepakatan bersama antara komunitas warga dengan pihak kelurahan, kecamatan dan walikota Jakarta Selatan.

Padahal dengan bantuan Tim Ciliwung Merdeka, warga berhasil mengumpulkan ratusan bukti, sebagian besar,  surat-surat tanah warga Bukit Duri, PBB, rekening listrik, KTP, KK, yang sah, fotokopinya sudah  dikumpulkan dan dikirimkan ke Pemprov DKI, Menteri Sosial RI, Menteri Agraria dan Tata-Ruang.

Rekomendasi dan Solusi yang Kami Tawarkan:

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas kami menyimpulkan sikap kami dan menawarkan butir-butir solusi sebagai berikut:

  1. Warga Bukit Duri dan Komunitas Ciliwung Merdeka beserta Mitra mendukung sepenuhnya, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan manusiawi Pemprov DKI Jakarta, dalam mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat. Hal ini merupakan implementasi dari Nawacita atau Sembilan Agenda Prioritas Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019.
  2. Warga Bukit Duri dan Komunitas Ciliwung Merdeka beserta Mitra sangat mengharapkan Pemprov DKI Jakarta, bersedia menimbang kembali, memfasilitasi dan memulihkan kembali hak milik warga atas tanah, dan hak ekonomi, sosial dan budaya warga Bukit Duri yang sudah menghuni Bukit Duri sejak puluhan tahun lalu.
  3. Warga Bukit Duri dan Komunitas Ciliwung Merdeka beserta Mitra sangat mengharapkan Pemprov DKI Jakarta, bersedia menimbang kembali, untukmemberikan hak ganti-rugi bagi warga terdampak proyek normalisasi sungai Ciliwung, berupa tukar guling lahan untuk pemukiman baru di Kelurahan Bukit Duri,  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  4. Warga Bukit Duri dan Komunitas Ciliwung Merdeka beserta Mitra sangat mengharapkan Pemprov DKI Jakarta, bersedia menimbang kembali, untuk mewujudkan terobosan baru Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi krisis kepadatan dan kemiskinan penduduk Jakarta serta krisis masalah tanah, tata-ruang, lingkungan hidup dan banjir di Jakarta, dengan membangun “Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri” di Bukit Duri tetapi tidak lagi di bantaran sungai Ciliwung, tetap di Kelurahan Bukit Duri, sebagaimana Kampung Susun Berbasiskan Komunitas sebagai Situs Budaya Keanekaragaman Warga Jakarta di Kampung Pulo” yang sudah dijanjikan Gebernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pada saat menerima audiensi Komunitas Ciliwung Merdeka & Mitra, di Balaikota Pemprov DKI Jakarta, tanggal 18 September  2015.
  5. Dalam proses pelaksanaan program normalisasi dan pembangunan sungai Ciliwung di Bukit Duri, harap melibatkan partisipasi penuh warga masyarakat, khususnya komunitas warga Bukit Duri sebagai “pemangku kepentingan” (stake-holder) utama, dan para pemangku kepentingan lain seperti lembaga swadaya masyarakat, para akademisi, para pengembang, di samping Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat sendiri.
  6. Usulan kami ini perlu segera dituangkan dalam butir-butir kesepakatan dalam Nota Kesepakatan Bersama (MoA) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Komunitas Warga Bukit Duri dan dilaksanakan sesegera mungkin.
  7. Dengan rendah hati kami harapkan pihak Pemprov DKI Jakarta, dan lembaga pers yang mendukungnya, segera menghentikan pernyataan-pernyataan negatif, stigmatisasi, yang tidak konstruktif dan produktif terhadap komunitas warga Bukit Duri dan seluruh komunitas warga masyarakat pinggiran lainnya di Jakarta ini, dalam ikhtiar bersama untuk mewujudkan kota yang bermartabat, adil, demokratis-partisipatis, ekologis, sensitif HAM, terbuka terhadap inovasi dan kemajuan, berkelanjutan. Buka selebar-lebarnya pintu dialog dan kerjasama yang efektif.

Terima kasih!

Jakarta, 12 Mei 2016

 

I.Sandyawan Sumardi

Atas nama/mewakili komunitas warga Bukit Duri.

 

Komentar & Solusi

Benar, yang dimaksud adalah 18 September 2015. Terima kasih atas masukannya, sudah diralat.