SIARAN PERS CILIWUNG MERDEKA dan MITRA

 

Habib Soleh (tokoh waaga Kampung Pulo),Ustad Holili (Ketua LMK Kampung Melayu},Subandi (perwakilan warga RW 03, Vera W. Soemarwi (Tim Advokasi Ciliwung Merdeka), I. Sandyawan Sumardi (Direktur Ciliwung Merdeka)
Habib Soleh (tokoh waaga Kampung Pulo),Ustad Holili (Ketua LMK Kampung Melayu},Subandi (perwakilan warga RW 03, Vera W. Soemarwi (Tim Advokasi Ciliwung Merdeka), I. Sandyawan Sumardi (Direktur Ciliwung Merdeka)

SIARAN PERS CILIWUNG MERDEKA & MITRA
Senin, 10 Agustus 2015

MENGUTAMAKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT:
HAK ATAS TANAH WARGA DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAMPUNG SUSUN BERBASISKAN KOMUNITAS SEBAGAI SITUS BUDAYA KEANEKARAGAMAN WARGA JAKARTA DI KAMPUNG PULO

Sehubungan dengan kesimpangsiuran informasi mengenai perkara kehidupan komunitas warga Kampung Pulo akhir-akhir ini, terutama yang berhubungan dengan peran kami Yayasan Ciliwung Merdeka & Mitra sebagai fasilitator dan mediator komunitas warga Kampung Pulo, perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

Sejarah dan Tanah Kampung Pulo

Kampung Pulo adalah sebuah perkampungan yang terletak di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kampung Pulo memiliki akar dan nilai sejarah antropologi kultural yang kuat (Lihat lampiran: “Penelusuran Sejarah Kampung Pulo”). Penduduk di Kampung Pulo sudah tinggal di wilayah itu sejak tahun 1930, sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonial Belanda, kampung ini merupakan bagian dari kawasan Meester Cornelis. Luas Kampung Pulo 8,571 ha. Jumlah penduduk Kampung Pulo 3.809 Kepala Keluarga. Kampung Pulo dikelilingi sungai Ciliwung +-1.9 Km.

Tanah warga di Kampung Pulo adalah tanah adat yang dimiliki warga sejak tahun 1930. Dasar kepemilikan adalah verponding Indonesia, yang diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 3 (Undang-undang no 5 th 1960). Sebagai konsekuensi dari lahirnya UU ini, Pemerintah Indonesia harus mengkonversi surat-surat kepemilikan adat ke dalam sertifikat tanah warga. Memang usaha seperti ini pernah dilakukan pemerintah yakni melalui program Prona dan Larasita. Namun kalau de facto sampai saat ini masih banyak warga di Kampung Pulo yang memegang hak kepemilikan adat seperti girik, petuk pajak bumi, jual-beli di bawah tangan, dan verponding Indonesia, menurut hemat kami, itu justru bukti kegagalan pemerintah dalam menjalankan program Prona dan Larasita, yang utamanya karena birokrasi yang berbelit-belit dan biaya adminstrasi yang tinggi, meskipun diumumkan di publik, program itu seharusnya biayanya gratis. Secara hukum, terutama berdasarkan asas keadilan, hak kepemilikan adat seperti girik, petuk pajak bumi, jual-beli di bawah tangan, dan verponding Indonesia, tidak bisa dibatalkan hanya karena warga yang bersangkutan belum mampu meningkatkan status surat-surat tanah tersebut menjadi sertifikat. Kalau sampai terjadi pembatalan ini, artinya warga yang memiliki surat-surat kepemilikan adat itu tiba-tiba dianggap tidak lagi memiliki hak atas tanah mereka sendiri, yang sebagian besar sudah mereka miliki secara turun-temurun sejak sebelum zaman kemerdekaan RI, maka ini namanya negara merampas hak milik atas tanah warganya sendiri.

Padahal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkomitmen mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat. Hal ini merupakan implementasi dari Nawacita atau Sembilan Agenda Prioritas Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019. Kementrian ATR/BPN berkomitmen untuk menjamin kehadiran negara atas segala hal mengenai tanah dan ruang. “Tanah merupakan karunia Tuhan, jadi harus menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan, bukan menjadi sumber konfik dan eksploitasi,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN telah menetapkan tiga program prioritas bagi institusi yang dipimpinnya. Tiga program tersebut yaitu peningkatan kualitas penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan penanganan sengketa pertanahan.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, fasilitasi penyediaan peta skala 1: 5.000, serta pembentukan, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, jajaran Kementerian ATR/BPN telah dan akan terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan, seperti pelayanan Sabtu-Ahad, pelayanan online, pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) berbasis kelurahan/desa, dan sertipikasi gratis untuk pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu, Kementerian membebaskan atau memberi keringanan biaya sertifikasi tanah kepada lembaga sosial keagamaan, masyarakat tidak mampu, PNS, TNI, POLRI, pensiunan, veteran, serta janda atau duda veteran/pensiunan.

Untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat serta hak-hak masyarakat yang telah menguasai tanah dalam jangka waktu yang cukup lama, di mana tanah tersebut merupakan tempat hidup dan mencari kehidupan, telah diterbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Terkait dengan peningkatan kualitas penanganan sengketa agraria/pertanahan, Kementerian ATR/BPN menggunakan berbagai pendekatan, baik melalui upaya pencegahan maupun percepatan penyelesaian atas sengketa pertanahan yang sudah terlanjur terjadi.

Untuk mencegah terjadinya sengketa, Kementerian ATR/BPN telah dan terus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Agraria, selain dengan cara menerapkan One Map Policy dan pembenahan internal dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan.

Sedangkan untuk sengketa pertanahan yang sudah terjadi, Menteri ATR/Kepala BPN telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk dapat menyelesaikan sengketa tanah melalu musyawarah (non-litigasi), sehingga dapat dihasilkan penyelesaian yang bersifat “win-win solution”. Bagi sebagian masyakakat, jalur pengadilan merupakan upaya alternative terakhir. Karena penyelesaian melalui pengadilan biasanya mahal dan memerlukan proses yang rumit dan panjang.

Tentang Peran Ciliwung Merdeka & Mitra

Visi dan tujuan Ciliwung Merdeka (CM) adalah secara profesional (melalui disiplin ilmu sosial, ekonomi, sejarah antropologi kultural, teknologi, arsitektur, hukum) menfasilitasi semakin tumbuh-kembangnya daya kreativitas dalam melahirkan solusi-solusi inovatif-alternatif, sistem kerja sistematik, semangat jemput bola, di kalangan anak-remaja, kaum perempuan, kaum lelaki dewasa, komunitas warga pinggiran di Jakarta, terutama di Bukit Duri dan Kampung Pulo, di bantaran sungai Ciliwung, semua ini dalam rangka membuka, meningkatkan kesadaran kritis, pengetahuan dan ketrampilan, serta sikap keswadayaan dan solidaritas, guna membangun tata-ruang dan lingkungan hidup yang lebih sehat, bersih, adil, bertanggungjawab, indah dan manusiawi.

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan, independen, non-partisan, non-sektarian, orde nurani, komunitas kerja Ciliwung Merdeka sudah hadir dan bekerja di tengah komunitas warga di RT 05, 06, 07, 08 RW 012, Kelurahan Bukit Duri sejak tahun 2000. Demikian pula, sebenarnya kami sudah mengenal dan bekerjasama dengan komunitas warga Kampung Pulo sejak tahun 2000, namun sama sekali belum melakukan pendampingan intensif. CM dan JRK (Jaringan Relawan Kemanusiaan) melakukan studi sejarah Kampung Pulo pada tahun 2008-2009. Dan CM baru melakukan pendampingan dan advokasi relatif secara intensif terhadap komunitas warga Kampung Pulo sejak tahun 2014 sampai sekarang.
Krisis Komunikasi dan Kronologi Peristiwa

Sehubungan dengan rencana relokasi warga Kampung Pulo karena program normalisasi sungai Ciliwung berdasarkan Perda 1 tahun 2012, Pergub 163 tahun 2012, dan KepGub Prof DKI Jakarta 2181 tahun 2014, kami Ciliwung Merdeka & Mitra, Komunitas Warga Kampung Pulo, sama sekali tidak menolak program Normalisasi Sungai Ciliwung. Justru kami mendukung dengan sepenuh hati. Namun kami prihatin dengan apa yang terjadi sebelum lebaran bulan Juni-Juli 2015 lalu, di mana warga Kampung Pulo diancam segera akan digusur, sementara sangat kurang ada kejelasan dalam sosialisasi dan belum ada kesepakatan bersama antara komunitas warga dengan pihak kelurahan, kecamatan dan walikota Jakarta Timur.

Ada 518 rumah yang akan dibongkar karena terkena proyek normalisasi di Kampung Pulo, yaitu RW 1,2 dan 3. Pemprov DKI sudah membuatkan Rumah Susun Sewa (Rusunawa), di Jatinegara. Warga Kampung Pulo sama sekali tidak menolak proyek normalisasi, dan Rusunawa Jatinegara. Yang dipermasalahkan warga Kampung Pulo adalah pihak Pemprov DKI, menganggap warga Kampung Pulo sebagai penduduk liar atau warga ilegal. Sehingga tidak ada ganti rugi apapun, karena warga dianggap tidak punya surat-surat tanah sama sekali.

Padahal dengan bantuan Tim Hukum, Tim Pendampingan & Pengorganisasian Ciliwung Merdeka, ratusan bukti, sebagian besar, surat-surat tanah warga Kampung Pulo, PBB, rekening listrik, KTP, KK, yang sah, fotokopinya sudah dikumpulkan dan dikirimkan ke Pemprov DKI, Menteri Sosial RI, Menteri Agraria dan Tata-Ruang RI.

Adapun dua kebijakan Pemprov DKI sehubungan dengan rencana pembangunan sungai Ciliwung di Kampung Pulo dan Bidara Cina:
1. Untuk rencana normalisasi sungai Ciliwung dinyatakan melalui Perda 1 tahun 2012, dari situ dikeluarkan Pergub 163 tahun 2012. Keluarlah peta trase normalisasi Sungai Ciliwung.
2. Untuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), rencana sodetan untuk pembangunan danau serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulo dan Bidara Cina, tertuang/dilandasi oleh Perda 1 tahun 2014.

Tetapi nampaknya Pemprov DKI, tetap pada pendirian untuk segera melakukan pembongkaran sesudah lebaran (H + 7) tanggal 24 Juli 2015, tanpa adanya dialog apa pun. Dan ternyata berdasarkan investigasi tim hukum, yang menjadi dasar Surat-surat Peringatan (SP) I dan 2 untuk membongkar bangunan yang kena garis normalisasi sebagai bangunan liar di bantaran sungai Ciliwung, ternyata adalah Instruksi Gubernur No 68 tahun 2014.

Padahal, pada kenyataannya tanah di Kampung Pulo dan Bidara Cina, termasuk yang kena normalisasi, banyak yang punya surat-surat tanah. Yang menurut Perpres 71 tahun 2012 (untuk semua tanah), dan Pergub 190 tahun 2014 (untuk lahan garapan) akan mendapatkan ganti rugi.

Kamis, 4 Juni 2015, undangan dari Walikota Jakarta Timur pada warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk menghadiri acara sosialisasi program normalisasi kali Ciliwung terkait dengan penertiban hunian warga, pada Jumat 5 Juni 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor Kecamatan Jatinegara. Undangan ini sangat meresahkan warga karena dalam undangan tersebut tiba-tiba warga seperti sudah divonis sebagai penghuni liar yang akan ditertibkan.

Jumat, 5 Juni 2015, diselenggarakan acara sosialisasi yang dipimpin oleh Walikota Jakarta Timur. Pertemuan di Kecamatan Jatinegara ini menghasilkan adanya sosialisasi keputusan sepihak Pemerintah untuk warga Kampung Pulo. Dan pada hari itu juga, pukul 21.00-02.00 dini hari, warga Kampung Pulo menggelar rapat akbar di lapangan bekas pemancingan Pulo Dalam, dengan dihadiri sekitar 300 warga yang terdiri dari: Anggota LMK Keluarahan Kampung Melayu, Ketua RW.02 03, Para Ketua RT di RW.02 03, Tim Pengurus Warga (Tim Advokasi Warga), Tokoh Masyarakat, Perwakilan Warga. Rapat Akbar ini menghasilkan beberapa keputusan bersama, yang salah satunya: Warga menganggap Pemerintah melakukan pembohongan publik, karena semula pada pertemuan dengan warga pada April 2013 pemerintah melalui Bapak Wali Kota Jakarta Timur menjanjikan akan ada ganti rugi/kompensasi kepada warga, yang belakangan janji ini kemudian realisasi turunannya dikemas dalam sebuah kebijakan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 190/Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara. Tetapi kemudian, pada pertemuan Jumat, 5 Juni 2015 sore di Kecamatan, Pemerintah mengatakan tidak ada ganti rugi apapun.

Sementara warga Kampung Pulo juga menjadi semakin bingung dan resah, setelah mendapat informasi dengan menyaksikan peta bidang/zonasi berdasarkan Perda 1 tahun 2014, tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), rencana sodetan, dan perubahan peruntukan tanah/lahan di Kampung Pulo. Karena jelas, kalau Perda ini benar-benar akan diwujudkan, sementara dilakukan relokasi untuk program normalisasi sungai Ciliwung, mengapa akan pula dilakukan sodetan? Bukankah itu menghambur-hamburkan biaya, pemborosan yang luar biasa, dan korbannya pun begitu banyak? Dan bukankah ini juga berarti yang akan terkena dampak pembangunan (direlokasi) adalah seluruh warga Kampung Pulo? Mengapa warga selama ini tidak pernah diberi penjelasan tentang rencana Pemprov DKI sebagaimana tercantum dalam Perda 1 tahun 2014 itu?

Sabtu, 6 Juni 2015, merupakan waktu dimulainya pendaftaran ke Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) Jatinegara. Kenyataannya dinamika ini sungguh memicu kebingungan dan kepanikan warga. Karena belum ada kejelasan dan kepastian tentang ganti-rugi. Penjelasan pihak pemerintahpun berubah-ubah. Akhirnya secara bergelombang sebagian warga mendaftarkan diri ke rusunawa.

Senin, 8 Juni 2015, untuk merespon dinamika di lapangan yang makin tidak kondusif dan kepanikan diri para pengurus RT/RW, Habib Soleh (Sesepuh Warga dan Penasehat Tim Pengurus) mengajak Ciliwung Merdeka untuk bertemu membahas langkah-langkah bersama untuk antisipasi situasi aktual dan merumuskan langkah ke depan. Dalam pertemuan ini dibicarakan perlunya tetap menjaga persatuan dan kekompakan warga RW. 02 dan 03, meskipun sudah banyak warga di RW.02 sudah mendaftar ke Rusunawa.

Rabu, 10 juni 2015, warga Kampung Pulo melakukan aksi demo dengan berjalan dari Kampung Pulo ke Rusunawa, Jatinegara Barat. Dengan tuntutan meminta ganti rugi bagi warga yang tinggal di Kampung Pulo sesuai janji pertemuan dengan warga pada April 2013 pemerintah melalui Bapak Wali Kota Jakarta Timur yang menjanjikan akan ada ganti rugi/kompensasi kepada warga, yang belakangan janji ini kemudian realisasi turunannya dikemas dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 190/Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara.

Kamis, 11 Juni 2015, warga Kampung Pulo yang diwakili oleh Habib Soleh sebagai pemimpin informal de facto komunitas Kampung Pulo bertemu dengan Tim Hukum Komunitas Warga Kampung Pulo yaitu Suhana Natawilwana, SH., Vera W. Soemarwi, SH., LLM., Waskito Adiribowo, SH., Antonio Pradjasto, SH., LLM., Harlen Sinaga, SH, merekontruksi sistem bantuan dan pembelaan hukum terhadap komunitas warga Kampung Pulo yang tengah terancam relokasi paksa oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintahan Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam pertemuan ini juga seorang pengurus RT melaporkan bahwa dia telah menerima Surat edaran berupa Peringatan Pertama dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, untuk warga Rw 01,02, dan 03 Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara agar mengosongkan/membongkar sendiri bangunan tanpa IMB dalam jangka waktu 3 x 24 Jam sejak surat tersebut dikeluarkan. Warga terdampak di Kampung Pulo keberatan. Warga langsung membuat surat resmi penolakan terhadap surat perintah bongkar paksa itu, yang disampaikan kepada Walikota Jakarta Timur, sementara Tim Hukum Komunitas Warga Kampung Pulo telah melakukan protes ke kantor Satpol PP di Jakarta Timur pada pukul 10.00 WIB.

Kamis, 18 Juni 2015 Wakil warga RW 1, 2, dan 3 Kampung Pulo, “Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Kampung Pulo” didampingi pengacara Ciliwung Merdeka, mendatangi Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Timur, untuk memohon Data Verifikasi Tanah dan Bangunan serta Penetapan Harga Ganti-Rugi Tanah dan Bangunan. Namun warga sangat terkejut ketika dari pimpinan BPN Jakarta Timur dikatakan bahwa surat-surat tanah warga RW 1, 2 dan 3 Kampung Pulo, belum dikirim ke BPN oleh pihak Kelurahan Kampung Melayu. Dan setelah dicek langsung oleh warga sendiri, ternyata memang benar, surat-surat tanah warga tersebut masih disimpan di gudang Kelurahan Kampung Melayu. Warga menuntut agar surat-surat tanah warga tersebut segera dikirimkan ke BPN Jakarta Timur untuk mendapatkan verifikasi tanah dan bangunan serta penetapan harga ganti-rugi tanah dan bangunan.

Selasa, 8 Juli 2015, Warga Kampung Pulo, khususnya RW 01 dan 03, melalui surat kuasa kepada para pengacara Tim Hukum Kampung Pulo dari Ciliwung Merdeka, mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menghentikan surat perintah bongkar (SP2) dari Kepala Satpol PP Jakarta Timur.

Jumat, 10 Juli 2015, BPN Jakarta Timur memberikan jawaban: (1) Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan inventarisasi bidang-bidang tanah yang terkena pengadaan normalisasi kali Ciliwung, untuk RW 01, 02 dan 03 Kelurahan Kampung Melayu, telah kami umumkan selama 7 (tujuh) hari di Kelurahan Kampung Melayu, sesuai Surat Panitia Pengadaan Tanah tanggal 24 September 2014 No 82/-1.711.37; (2) Berkaitan dengan penetapan ganti rugi atas tanah dan bangunan milik warga Kampung Pulo, RW 01, 02 dan 03, Kelurahan Kampung Melayu sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 2012, Jo Peraturan Presiden RI No 71 tahun 2012, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2012, besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan penilaian Penilai (Affraisal).

Jumat, 24 Juli 2015, setelah melalui jalan yang berliku-liku, 8 orang perwakilan Ciliwung Merdeka & Mitra, sebagai fasilitator dan mediator warga Kampung Pulo, akhirnya diterima dan berdialog dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kemudian menghasilkan beberapa butir kesepakatan bersama sementara (Lihat lampiran: “Butir-butir Kesepakatan Bersama Sementara”), yang rencananya kemudian, sesuai janji Gubernur, akan dikembangkan dan diwujudnyatakan dalam Nota Kesepakatan Bersama (MoA), terutama saat Ciliwung Merdeka mendampingi perwakilan warga Kampung Pulo untuk berdialog dengan Gubernur DKI, yang direncanakan pada hari Selasa, 28 Juli 2015.

Pasca pertemuan tersebut, Pemprov DKI secara proaktif, melalui berbagai media sosial mensosialisasikan butir-butir kesepakatan yang juga merupakan tekad Pemda DKI itu. Hal ini sangat kami apresiasi dan sangat membesarkan hati warga Kampung Pulo, dan masyarakat Jakarta bahkan Indonesia pada umumnya. Butir-butir ini juga dengan sendirinya menghapus berbagai pernyataan aparat birokrasi pemerintah DKI yang kami rasa tidak adil, dan bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Konstitusi UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Selasa, 4 Juli 2015, akhirnya 10 orang perwakilan warga Kampung Pulo, dipimpin Habib Soleh, ustadz Holili, ustadz Malik, dengan didampingi Ciliwung Merdeka, dapat berdialog dengan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama beserta Camat Jatinegara, Lurah Kampung Melayu dan Lurah Bukit Duri.
Solusi yang Ditawarkan Ciliwung Merdeka & Mitra:

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas kami menyimpulkan sikap kami dan menawarkan butir-butir solusi sebagai berikut:

1. Ciliwung Merdeka & Mitra mendukung sepenuhnya, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan manusiawi Pemprov DKI Jakarta, dalam mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat. Hal ini merupakan implementasi dari Nawacita atau Sembilan Agenda Prioritas Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019.
2. Ciliwung Merdeka & Mitra sangat mengharapkan Pemprov DKI Jakarta, bersedia menimbang kembali, memperjuangkan dan memulihkan kembali hak milik adat warga atas tanah di Kampung Pulo.
3. Ciliwung Merdeka & Mitra sangat mengharapkan Pemprov DKI Jakarta, bersedia menimbang kembali, untuk memberikan hak ganti-untung bagi warga terdampak proyek normalisasi sungai Ciliwung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Ciliwung Merdeka & Mitra sangat mengharapkan Pemprov DKI Jakarta, bersedia menimbang kembali, untuk mewujudkan terobosan baru Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi krisis kepadatan dan kemiskinan penduduk Jakarta serta krisis masalah tanah, tata-ruang, lingkungan hidup dan banjir di Jakarta, dengan membangun “Kampung Susun Partisipatif Berbasiskan Komunitas sebagai Situs Budaya Keanekaragaman Warga Jakarta di Kampung Pulo”, sebagaimana sudah dijanjikan Gebernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pada saat menerima audiensi Komunitas Ciliwung Merdeka & Mitra, di Balaikota Pemprov DKI Jakarta, tanggal 24 Juli 2015.
5. Dalam proses pelaksanaan program normalisasi dan pembangunan Kampung Pulo, melibatkan partisipasi penuh warga masyarakat, khususnya komunitas warga Kampung Pulo sebagai “pemangku kepentingan” (stake-holder) utama, dan para pemangku kepentingan lain seperti: lembaga swadaya masyarakat, para akademisi, para pengembang, di samping Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat sendiri.
6. Butir-butir kesepatan yang telah dinyatakan pada tanggal 24 Juli 2015 yang telah mengakui kepemilikan adat warga dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah DKI selama ini pada warga, terutama yang miskin, perlu dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama (MoA) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Komunitas Warga Kampung Pulo dan dilaksanakan sesegera mungkin.
7. Baik warga Kampung Pulo, maupun kami sendiri CM & Mitra, dan Pemprov DKI Jakarta, harap segera menghentikan pernyataan-pernyataan negatif yang tidak konstruktif dan produktif dalam ikhtiar bersama untuk mewujudkan kepentingan bersama ini. Buka selebar-lebarnya pintu dialog dan kerjasama yang efektif.
Terima kasih!
Jakarta, 10 Agustus 2015
I.Sandyawan Sumardi
Direktur Ciliwung Merdeka

Komentar & Solusi