SEPULUH AGENDA RAKYAT UNTUK MERAIH KEADILAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

“SEPULUH AGENDA RAKYAT UNTUK MERAIH KEADILAN”

Forum Sosial Jakarta

Indonesia belum keluar dari krisis. Elite politik justru membuat rakyat terpuruk semakin mendalam. Korupsi, beban hutang dan penghapusan subsidi, ketimpangan pembangunan pusat-daerah, bertambahnya jumlah pengangguran, penggusuran dan penghancuran ekonomi rakyat serta lingkungan hidup berkait-kelindan dengan krisis politik yang sangat hebat. Cita-cita reformasi dan demokrasi diselewengkan, dan kaum elite – dengan sedikit perkecualian – hanya sibuk merebut dan mempertahankan kekuasaan mereka. Pemilihan umum yang baru lalu memperlihatkan bahwa kekuatan Orde Baru pun masih sangat berpengaruh. Dengan kata lain reformasi gagal menarik garis batas yang jelas dengan rezim Orde Baru. Akibat dari semua ini adalah terancamnya kelangsungan hidup kita sebagai bangsa.

 

Upaya menyatukan agenda dan gerak bersama masyarakat warga untuk meraih dan mendesakkan keadilan mesti terus diperjuangkan, dievaluasi dan diperbarui. Melihat daftar tugas yang begitu panjang, sudah barang tentu diperlukan prioritas yang memang menyentuh sampai ke akar persoalan.

 

  1. Pendidikan politik untuk rakyat yang memang mutlak diperlukan untuk melawan pembodohan dan manipulasi yang dilakukan penguasa. Pendidikan ini hendaknya bertolak dari konteks persoalan nyata yang dihadapi oleh kelompok-kelompok di tingkat akar rumput. Pendidikan politik ini dilangsungkan sejalan dengan praktek demokrasi langsung di tingkat basis dan gerakan pers independen.

 

  1. Hentikan korupsi dan batasi kekuasaan konglomerat yang menjerat kehidupan rakyat. Rakyat perlu memikirkan tindakan langsung untuk memerangi korupsi pejabat dan menghentikan kekuaaan konglomerat yang seolah tak terbatas. Jenderal Suharto sebagai biang dari rezim Orde Baru harus diadili, pemerintah harus aktif menghentikan para pejabat dan perusahaan yang terlibat korupsi, sementara rakyat dapat melancarkan aksi boikot, penyitaan, dan pengucilan sosial.

 

  1. Perlindungan hak bekerja dan peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai landasan strategi rakyat untuk keluar dari krisis.

 

  1. Hentikan penjarahan lingkungan dan sumberdaya alam yang menjadi strategi penguasa untuk keluar dari krisis. Kita perlu menuntut agar para pencemar lingkungsn hidup diadili, dan mengambil tindakan langsung memboikot semua produk yang mereka keluarkan.

 

  1. Perlindungan terhadap perempuan sebagai kelompok yang sangat menderita di masa krisis. Gerakan mendesakkan keadilan dapat terarah pada sejumlah rancangan undang-undang yang membela hak perempuan maupun pembelaan langsung pada perempuan korban di mana pun.

 

  1. Mengawasi dan membatasi pembangunan mall dan rumah mewah yang membatasi ruang hidup rakyat kecil mayoritas penduduk negeri ini. Kelompok-kelompok di tingkat akar rumput perlu menyampaikan usulan konkret mengenai penataan ruang hidup di daerah perkotaan yang lebih berpihak pada rakyat.

 

  1. Penataan hak rakyat atas tanah yang sekarang dikuasai – dan kadang dibiarkan terlantar – oleh para konglomerat. Aksi mengembalikan tanah rakyat untuk tujuan kesejahteraan bersama dan melawan penjarahan oleh penguasa sudah sepatutnya didukung. DPR pun harus mengeluarkan undang-undang yang mengatur masalah ini lebih jauh.

 

  1. Hentikan praktek impunity (kejahatan tanpa hukuman) yang merajalela di negeri ini dengan menyeret para pelanggar hak asasi manusia ke pengadilan. Para korban, termasuk para pengungsi saat ini, berhak atas kebenaran dan keadilan. Dan menjadi tugas gerakan rakyat untuk menuntut keduanya ditegakkan.

 

  1. Hentikan militerisme dan premanisme yang sudah menjadi benalu bangsa ini. Sudah sepatutnya rakyat menuntut agar TNI melanjutkan agenda reformasinya, kembali kepada fungsinya di bidang pertahanan dan taat pada kekuasaan sipil. Kelompok preman berseragam dalam bentuk satgas parpol dan lainnya sudah sepatutnya dibubarkan karena hanya menciptakan kekacauan, masalah dan menghambat usaha rakyat keluar dari krisis.

 

  1. Membuat sistem pajak yang adil untuk menghindari proses ‘yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin’ seperti terjadi di Indonesia sekarang. Kenyataan bahwa rakyat miskin memberi subsidi kepada orang kaya harus diakhiri sekarang juga. Demokrasi langsung termasuk penyusunan anggaran dapat menjawab berbagai masalah menyangkut distribusi kekayaan secara merata.

 

Tidak ada lembaga pemerintah atau kekuatan politik formal yang dapat diandalkan untuk menjalankan agenda ini. Harapan terletak justru di pundak setiap warga sendiri. Dengan menyatukan kekuatan pro-demokrasi dan keadilan, cendekiawan dan rohaniwan dari seluruh agama dan kepercayaan, maka harapan kita untuk melawan kekuatan konspirasi destruktif – konglomerat, birokrat dan militer – akan tetap hidup. Inilah jalan rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial serta memulihkan kehidupan bangsa dari beragam krisis.

 

Jakarta, 15 Juli 2004

Komentar & Solusi