Save Bukit Duri

ki-ka : Heri, Ratna, Daud (koordinator tim warga), Ustaz Taswadi
ki-ka : Heri, Ratna, Daud (koordinator tim warga), Ustaz Taswadi

Senin, (11/1) dalam Siaran Persnya warga RT 11, RT 12, RT 15 RW 10 Bukit Duri menyatakan bahwa mereka dipaksa untuk pindah ke rumah susun yang terletak di Cipinang Besar Selatan (Rusun Cibesel) dan di Pulogebang (Rusun Pulogebang) dari rumah mereka yang sudah ditempati selama puluhan tahun.
Paksaan agar warga RW 10 Bukit Duri untuk pindah ke rumah susun terlihat ketika kelurahan Bukit Duri dan Kecamatan Tebet memberikan sosialisasi kepada warga terkait dengan proyek normalisasi kali Ciliwung pada 3 Desember 2015. Dalam sosialisasi tersebut, pihak kelurahan dan kecamatan langsung mengundi kepada warga RW 10 Bukit Duri yang terdampak proyek normalisasi kali Ciliwung secara sepihak.
Warga RT 11/RW 10 Bukit Duri yang keberatan dengan rumah susun, sempat bertanya kepada pihak pemerintah bagaimana jiga warga menolak rumah susun. Menjawab pertanyaan tersebut, pihak kelurahan dan kecamatan hanya memberikan jawaban yang intimidatif yakni, “jika tidak mengambil rusun, akan seperti Kampung Pulo”. Mendengar jawaban itu, warga langsung mengambil kunci rumah susun. Ketika diwawancarai, mayoritas warga RT 11/RW 10 Bukit Duri menyatakan terpaksa mengambil rumah susun. Alasan mereka mengabil rumah susun karena mereka diintimidasi akan mengalami kekerasan seperti yang terjadi di Kampung Pulo. “Kami nga mau dipukuli maupun menerima kekerasan seperti warga Pulo, makanya kita mau ambil kunci rusun”, terang salah satu warga RT/RW 10 yang terdampak proyek normalisasi kali Ciliwung.
Daud, salah satu warga RT 15/RW 10 menyatakan bahwa warga menolak rumah susun dan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk konsisten dengan janji pemberian hak warga yang terdampak proyek normalisasi Kali Ciliwung sesuai dengan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. “Kami ingin Pemprov DKI Jakarta untuk menepati janjinya kepada warga Bukit Duri untuk memberikan hak warga yang tergusur seperti janji Jokowi, waktu ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu”, terangnya. Sebelumnya, ketika Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013, Jokowi pernah menjanjikan kepada warga untuk mengganti rugi rumah warga Bukit Duri yang terkena dampak penggusuran akibat proyek normalisasi Kali Ciliwung. Namun setelah kepemimpinan DKI Jakarta beralih kepada Basuki Tjahaja Purnama, Pemprov DKI Jakarta malah memindahkan warga ke rumah susun tanpa mendapatkan kompensasi. “Janji seorang Gubernur adalah janji yang harus ditepati. Jika tidak, berarti Gubernur membohongi warga”.
Berdasarkan hal tersebut, maka warga RW 10 Bukit Duri menuntut kepada Pemprov DKI Jakarta untuk bermusyawarah dengan warga guna menentukan solusi yang tepat bagi penggusuran rumah warga di Bukit Duri dan tidak melakukan tindakan penggusuran hingga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap dan/atau tercapainya kesepakatan antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta.
Ustad Taswadi (65) warga yang sudah mengambil kunci rumah susun di Cipinang Besar, merasa terpaksa mengambil kunci karena takut menerima kekerasan seperti yang terjadi di Kampung Pulo. Rumahnya yang berukuran 6,5 X 14 m2 yang terkena dampak normalisasi ingin mendapat penggantian. Karena di rusun ia harus membayar uang sewa, tidak seperti milik sendiri. (anto)

Komentar & Solusi