Resume Sidang Putusan Sela pada Sidang Ke-VI Gugatan “Class Action” Komunitas Warga Bukit Duri

­­­­

IMG-20160803-WA0000

Sidang pembacaan putusan sela warga Bukit Duri mulai digelar di ruang Chandra 6, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 10.25 WIB. Sidang ke-enam yang dijadwalkan hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 akan dimulai jam 09.00 WIB ternyata mundur 1 jam 25 menit. Sidang dihadiri oleh kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat (BBWSCC, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan) serta para Penggugat. Putusan sela dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Bapak Didiek Riyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim menyampaikan beberapa pertimbangan hukumnya terkait dengan syarat formil “Class Action”, atau “Gugatan Perwakilan Kelompok” (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Pasal 2). Jumlah warga Bukit Duri yang menggugat ada 60 orang. Mengenai jumlah 60 penggugat menurut Pemkot Jakarta Selatan dan Pemprov DKI Jakarta sangat sedikit sehingga para penggugat tidak bisa menggugat melalui mekanisme “gugatan perwakilan kelompok”. Ternyata keberatan dari Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Selatan tsb., tidak diterima oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah 60 orang sudah cukup banyak untuk mengajukan “gugatan perwakilan kelompok”. Sehingga kriteria efisien dalam mengajukan “gugatan perwakilan kelompok” sudah dapat tercapai.

Dalam gugatan warga Bukit Duri telah dibangun berdasarkan pada kesamaan fakta atau peristiwa hukum. Kesamaan yang pertama adalah warga Bukit Duri RW 10, 11, dan 12 sebagai korban rencana pembangunan Trace Sungai Ciliwung yang sudah habis masa berlakunya. Kesamaan yang kedua adalah di wilayah Bukit Duri telah terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah. Perubahan rencana tata ruang ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Namun warga Bukit Duri sebagai pemangku kepentingan tidak pernah diberitahu atau diajak ikut berpartisipasi dalam perumusan awal perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga dampak dari perubahan tata ruang itu adalah penggusuran rumah-rumah warga Bukit Duri. Kesamaan yang ketiga adalah warga Bukit Duri memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Bukit Duri RW. 10, 11 dan 12. Rumah dan tanah warga akan digunakan untuk membangun jalan inspeksi namun warga tidak akan mendapatkan ganti rugi.

Kesamaan-kesamaan peristiwa yang dialami oleh para penggugat telah membentuk kesamaan dasar hukum yang mendasari gugatan perwakilan kelompok. Kesamaan dasar hukum dalam gugatan itu yaitu: UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah, Undang-Undang HAM, Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012, Keputusan Gubernur Nomor 2181 Tahun 2014.

Para wakil kelompok yaitu ibu Masenah, ahli waris D. Mulyadi, I. Sandyawan Sumardi, dan Jasman merupakan wakil kelompok yang jujur dan sama sekali tidak semata-mata memperjuangkan kepentingan pribadinya. Majelis Hakim berpendapat para wakil kelompok telah berjuang dengan baik, jujur, dan tekun dalam memperjuangkan kepentingan kelompok.

Para pengacara warga Bukit Duri-pun dinilai oleh Majelis Hakim telah bekerja memperjuangkan dengan baik kepentingan hukum para penggugat. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil keputusan untuk menerima “Gugatan Perwakilan Kelompok” para warga Bukit Duri dengan menyatakan bahwa “Gugatan Perwakilan Kelompok” para warga Bukit Duri telah memenuhi persyaratan formil sebagai “Gugatan Perwakilan kelompok”.

Majelis Hakim menganjurkan bahwa langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh pengacara warga adalah memberitahu mengenai putusan penerimaan gugatan perwakilan kelompok ini. Pemberitahuan putusan dapat dilakukan dengan membuat pengumuman dan menempelkannya di Kelurahan Bukit Duri.

Proses pengorganisasian warga yang ingin bergabung dalam gugatan maupun warga yang akan keluar dari gugatan inipun harus dilakukan oleh pengacara warga Bukit Duri. Setidaknya pengorganisasian ini dapat diselesaikan pada tanggal 23 Agustus 2016 ketika sidang ketujuh digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang selanjutnya akan dimulai dengan memeriksa pokok perkara. Apakah BBWSCC, Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan benar melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap warga Bukit Duri RW. 10, 11, dan 12.

Sambil berproses di pengadilan dan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, BBWSCC sebagai pejabat Tata Usaha Negara, dilarang melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan pokok perkara yaitu kegiatan Pembangunan Trace Sungai Ciliwung (Normalisasi) dan pembangunan jalan inspeksi kali. Larangan ini ditujukan agar dikemudian hari tidak timbul masalah yang akan merugikan bagi Warga Bukit Duri bila para tergugat nekat melakukannya. Tanpa ada putusan sela yang melarang Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, dan BBWSCC untuk melanjutkan program normalisasi, mereka harus tunduk dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (disingkat AUPB). Penting bagi Pemprov DKI Jakarta, BBWSCC, Pemkot Jakarta Selatan untuk tunduk pada AUPB karena AUPB bertujuan untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum adanya kepastian hukum. Kepastian hukum mengenai Program Trace Kali Ciliwung yang sudah daluarsa sehingga tidak memberikan tanggungjawab hukum bagi BBWSCC, Pemprov DKI Jakarta maupun Pemkot Jakarta Selatan untuk melaksanakan proyek pembangunan tersebut. Kepastian hukum bahwa UU tentang pengadaan tanah memberikan waktu bagi pelaksana proyek pembangunan untuk kepentingan umum hanya 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun.

Hak warga Bukit Duri atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum harus dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta, BBWSCC, dan Pemkot Jakarta Selatan. Jaminan akan hak-hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 wajib dijalankan oleh tergugat dan para tergugat. Jaminan yang konkrit terkait dengan hak-hak tersebut adalah tidak melanjutkan maupun tidak melaksanakan pengerjaan pembangunan Trace Sungai Ciliwung dan menggusur warga Bukit Duri.

 

Jakarta, 3 Agustus 2016

 

Vera W.S. Soemarwi

Komentar & Solusi