RADIKALISME, RESISTENSI DAN PERDAMAIAN (GERAKAN PERLAWANAN TIMOR TIMUR)

RADIKALISME, RESISTENSI DAN PERDAMAIAN

(GERAKAN PERLAWANAN TIMOR TIMUR)

I. Sandyawan Sumardi

Suara dari Penjara
Penjara memang telah mengajarkan kearifan kepada para pejuang. Dan radikalisme ternyata punya daya pikat  yang  magis, justru dalam kesunyian bui tanpa tangis, di arena bezoek, siang yang  lengang, Cipinang, Minggu 12 Mei 1996. Rupanya ada “pesta demokrasi” kecil di sana. Xanana Gusmao (CNRM), Ahmad Taufik  bin H.  Abubakar,  Eko Item Maryadi (AJI), serta Tri  Agus  dan  Nuku Sulaiman  (PIJAR)  tengah berpeluk-pelukan  dengan  para  sahabat prodemokrasi  yang mengunjungi. Gelora  solidaritas  sejati dan perdamaian  seperti sedang diikrarkan dalam  sunyi. Dan ketika putri  kecil  Ahmad Taufik tengah asyik mengunyah  sepotong  bolu manis dalam pelukan kekar Xanana Gusmao, terngiang  dalam batin ini,   kalimat-kalimat  sempalan pledoi  Xanana yang gelisah mendakwa: 
“…Keadaan saya  sendiri.. di mana segala gerak-gerik saya dikontrol luar biasa ketatnya,   mengingatkan saya pada pengontrolan total terhadap penduduk Dili dan terutama terhadap para pemuda Timor Timur yang heroik, yang diberlakukan  segera sesudah pembantaian massal yang pengecut di  Santa  Cruz…  

Di Polwil, di mana mereka berusaha merayu saya dengan perhatian yang berlebihan, terdapat tulisan-tulisan inskripsi yang ditoreh dan digurat pada dinding-dinding sel tahanan, oleh para tahanan  dan kawan-kawan  yang mendampingi saya. Tulisan-tulisan itu demikian menggoreskan kenangan saya pada derita mendalam yang  ditanggung oleh  banyak kawan-kawan seperjuangan saya. Mereka semua  adalah segala  korban dari segala jenis penyiksaan,  yang  juga  tetap mengingatkan  saya  kembali pada hari 12 Novembr  1991  yang  tak terlupakan  itu. Gelora  kehendak  jenis  apa  yang  ada  dalam demonstrasi damai pada 12 November 1991 itu? Mengingatkan Jakarta dan  Dunia, akan betapa perlunya dialog perdamaian,  mengingatkan Jakarta  dan  dunia,  bahwa  telah  terjadi  sesuatu  yang  sudah sedemikian parah bersalah di Timor Timur….”.  

(Kutipan dari Pidato dan Ringkasan Pembelaan  Xanana Gusmao).

Land of the Disappeared
Dalam  tradisinya sejak orde baru  berdiri, pembicaraan tentang  Indonesia  biasanya berkisar pada  perkara-perkara yang menyangkut masalah dalam negeri dan lebih dalam lingkup internal. Gelagat  semacam itu kurang lebih berubah secara signifikan  pada tahun 1992.   Secara tak terelak  Indonesia semakin   harus mempertimbangkan  kaitan dan gambaran real  kondisi rakyat  dan negara yang  ditangkap oleh  komunitas  internasional. Faktor penentu dari  perubahan  trend  itu  adalah  pertalian antara perhatian komunitas internasional yang semakin besar pada masalah hak-hak asasi  manusia dan implikasi semakin  masuknya ekonomi Indonesia  ke  jaring  sistem ekonomi  dunia.  Misalnya, dering tragedi Santa  Cruz, Dili di tahun 1991 itu, tentu  keras  untuk tidak terdengar oleh komunitas internasional.
Andaikan tersedia indikasi kasar dan dalam bentuk statistik mengenai pembengkakan  jumlah pengaduan dan protes massal atas jatuhnya korban-korban kekerasan politis di Timor Timur,  tentu pemaparan  ini setidaknya akan kurang menderita  tuduhan sebagai taksiran imaginer. Tetapi orang juga hanya butuh beberapa  detik untuk mengingat kembali peristiwa pembantaian massal (lebih  dari 50  korban?) di pemakaman Santa Cruz di Dili, 12  November  1991, atau  pembantaian 6 warga sipil  dalam peristiwa  Liquica,  10-12 Januari 1995, (di penghujung kasus Liquica ini Gerry van  Klinken menyelesaikan penulisan buku ini) untuk melihat contoh dari modus pembantaian yang  dipakai. Andaikan ada  pun,  angka-angka  itu selalu   butuh   penambahan  50%-100% untuk   mendekati angka sebenarnya. Tapi di antara kedua Insiden besar itu, tercatat 23  insiden lain  yang  terjadi di Timor Timur, atau  yang  melibatkan  warga Timor Timur, yang walaupun kecil, tetap menjadi batu kerikil yang sangat   mengganggu. Demikianlah, dalam  kurun  sepuluh  tahun terakhir ini penangkapan, pemenjaraan, penganiayaan,  pelenyapan tiba-tiba,  pembunuhan, telah menjadi  bagian dari peristiwa sehari-hari  rakyat  Timor Timur.  Kuburan-kuburan  massal yang dirahasiakan seakan telah membuat Timor Timur kini menjadi  “land of the disappeared“, negeri yang tengah dilenyapkan.

Sejarah Perlawanan
Kurang  lebih 455 tahun Portugis menguasai  daerah  jajahan Timor  Timur. Ketika MFA (Movimento das Forces  Armada),  perwira muda  militer Portugal berhaluan kiri, melakukan kudeta  terhadap Diktatur  Caetano  pada  tahun  1974,  proses  dekolonisasi pun dimulai. Namun proses dekolonisasi yang tak  kunjung  usai  ini  sempat  terhenti karena percaturan politik di dalam negeri Timor Timur  dan  campur tangan pemerintah Indonesia. Stagnasi  proses dekolonisasi  terjadi,  karena persaingan-persaingan  politik  di antara partai-partai yang lahir setelah kudeta, dan  kepentingan-kepentingan  geopolitik negara-negera tetangganya (Indonesia  dan Australia)  yang  berada di bawah  bayang-bayang  politik  perang dingin  (percaturan politik antara negara-negara  liberal versus negara   komunis),  paling  tidak telah  memberi   andil bagi diingkarinya  keingingan negeri ini di bawah kaki gunung  Ramelau ini untuk merdeka. 
Ada tiga partai yang muncul setelah pengumuman pemerintahan baru di  Portugal itu, yang mempunyai orientasi  politik  yang berbeda akan masa dengan Timor Timur, yaitu UDT (Unio Demoractica de   Timor), Fretelin   (Frente  Revolucio   de   Timor Leste Independento)  dan  Apodeti (Associacoa  Populer  Democratica  de Timor). Manuver politik ketiga partai ini untuk meraih  kekuasaan pasca-dekolonisasi, berakhir dengan masuknya angkatan  bersenjata Indonesia  pada tanggal 7 Desember 1975 ke wilayah  Timor Timur. Keabsahan campur tangan pemerintah Indonesia ini dinyatakan dalam apa  yang  disebut “Deklarasi Balibo’, yang  ditandatangani  oleh pimpinan-pimpinan  partai  Apodeti, UDT, Kota (Klibur  Oan  Timor Asuain), dan Trabalhista (Partai Buruh). Sampai akhirnya, pada 17 Juli  1976,  Timor Timur dinyatakan menjadi  provinsi  keduapuluh tujuh Indonesia. Sejauh  ini, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak pernah mengakui  kedaulatan  Indonesia atas wilayah ini.  Fretelin  yang secara  unilateral telah memproklamasikan  kemerdekaan  Republik Demokrasi  Timor Timur (RDTT) melanjutkan  perjuangan  bersenjata melawan  pernyatuan  (integrasi) itu di  bawah  pimpinan  Nicolau Lobato. Perlawanan secara militer ini hanya bertahan selama  tiga tahun  1976-1979), Selanjutnya (tahun 1981) di  bawah  kepimpinan Kay  Rala  Xanana  Gurmao  Fretelin  terpaksa  mengubah strategi perlawanannya, yaitu melalui perang gerilya (hit and  run)  dan politik-diplomasi yang dengan trampil dijalankan oleh Jose  Ramos Horta.  Di  samping itu, Xanana juga  mengubah  orientasi  politik semula Fretelin  untuk menarik semua kelompok  masyarakat Timor Timur,  yang  kemudian  berhasil  melahirkan  apa  yang   disebut “Convergencia  Nacional“,  yang  mempersatukan  kembali  UDT  dan Fretelin  di  luar  negeri untuk  melanjutkan  perlawanan.  Keuda partai  ini  sering bekerja  sama  dalam  perundingan-perundingan dengan  pemerintah  Portugal, dan  dalam  menghadari  forum-forum pertemua PBB.
Xanana  Gusmao pada tahun 1988  menyatakan  keluar  dari Fretelin,  dan  menarik sayap gerilyanya,  Falentil,  dan  partai Fretelin.  Strategi  gerakan perlawan  pun  mengalami perubahan radikal.  Xanana kemudian mempersatukan seluruh  kelompok  yang memperjuangkan  kemerdekaan di  bawah  bendera  CNRM   (Concelho Nacional  do Resistencia  Maubere  –  Dewan Perlawanan   Rakyat Maubere), dan pimpinan tetap berada ditangannya sampai  akhirnya dia ditangkap  oleh  angkatan  bersenjata Indonesia. Dengan keluarnya Xanana  tidak  berarti Fretelin  dan  Falentil  bubar, melainkan bersama-sama organisasi bawah tanah (clandestine)  yang beroperasi di Timor Leste maupun di Indonesia,  serta  anggota partai  politik lain yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste seperti UDT (yang kini banyak beroperasi dari basis-basis  mereka di  Australia, Macao, dan Portugis), semuannya  sekarang  menjadi anggota  CNRM.  Lewat organisasi payung inilah,  pada  bulan  Mei 1992,  Xanana  menawarkan sebuah proposal bagi  perdamaian  Timor Timur  yang  disampaikan oleh juru bicara CNRM Jose  Ramos  Horta kepada pejabat-pejabat tinggi sekretariat PBB di New York. Setelah Xanana tertangkap, pucuk pimpinan organisasi  payung ini  kini  beralih ke tangan sebuah  “troika”  (triumvirat)  yang terdiri  dari  front  bersenjata  (frente  armada),  Nino Konis Santana, yang berbasis di hutan pengunungan Timor Leste, pimpinan front  politik  diplomatik  (“frente  politic-diplomatics“), Jose Manuel Ramos Horta, yang berbasis di Australia, serta  pimpinan front    klansdestin (clandestine)  yang    tidak diketahui identitasnya. Di  bawah  bendera  CNRM  inilah,  yang   ternyata mendapat dukungan luas dari kalangan muda masyarakat Timor  Timur (di  luar dan dalam negeri), perlawanan terhadap integrasi  terus berlanjut baik secara damai (demonstrasi) maupun bersenjata. (Team ELSAM, “Ragam Penyiksaan oleh Pejabat Publik: dari Aceh hingga Dili, Kasus 10” dalam Kearah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, ELSAM, Jakarta, 1995.).

Sejarah dari Bawah
Dalam kasus Timor Leste seperti di atas  itulah  kelemahan historiografi  kita.  Sejarah terlalu  mengandaikan  bahwa  waktu merupakan  arena lompatan-lompatan linear dari berkah  peradaban. Pada  hal para “pemegang sejarah” (dan para  sejarawan)  biasanya begitu  mahir  mengubur penderitaan massal ‘tradisi  kecil’  yang dianggap  remeh-temeh di kaki momentum-momentum  besar  peristiwa dan  kemenangan  superfisial. Entah ia berupa  angka  pertumbuhan ekonomi yang menawan ataupun tahap lepas landas. Kalaupun sebagai agregat ia merupakan lompatan seturut hukum-internal ilmu ekonomi (pertumbuhan),  hampir pasti disembunyikan beberapa  titik  gelap yang jarang diketahui karena digelapkan. Entah itu peristiwa atau angka yang lahir dari hukum-internal ekonomi sendiri. Seperti sudah disebut, cerita sukses menawan. Tetapi ia juga sebuah  model historiografi yang bukannya tidak menyadera  banyak peristiwa  yang  diam-diam memukul massa.  Itulah  bentuk  kudeta historiografi “tradisi besar” yang senantiasa berulang  terhadap perjalanan  massa. Terhadap gejala seperti itu, Moore,  Jr  (1966) dalam surveinya,  setiap  murid  yang waras, cepat  atau  lambat,  tak mungkin   bisa mengelak dari  penemuan bukti  yang sangat menggelisahkan. Demikian lantaran setiap perayaan atas  kegagahan tampan  dengan menyembunyikan  luka-lukanya akan  selalu  tetap berstatus sebagai apologi, bahkan jika semua itu  dipamer-usahakan dalam bahasa yang paling akademis sekalipun. Timbangan  skeptis semacam  itu seharusnya menjadi  keniscayaan  epistemometodologis setiap historiografi, karena: “Dalam  masyarakat manapun, kelompok-kelompok dominan  adalah kelompok paling menyembunyikan mekanisme bagaimana masyarakat sesungguhnya  berlangsung. Karena itu, laporan yang jujur selalu akan kedengaran sebagai dering peringatan yang kritis, dan selalu akan kelihatan sebagai  penelanjangan  ketimbang sebagai pernyataan obyektif..” (Berrington More, Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy, New York: Pinguin, 1966, hal. 522-523).
 Membongkar Premis-premis Konvensional
Adalah  naif membaca fenomen perlawanan rakyat  Timor Leste sejauh ini hanya dengan mengasalkan pada premis bahwa kasus Timor Leste merupakan suatu kasus dekoloniasasi (oleh  Portugal)  yang tidak selesai, atau sebuah peristiwa aneksasi (pencaplokan) paksa oleh pemerintah  Indonesia terhadap suatu  negara  bangsa  yang berdaulat, apalagi sekedar  suatu  kasus  pemberontakan atau separatisme. Premis demikian menurut Gerry van Klinken  kurang menghormati gejala tersembunyinya, yaitu bahwa kasus Timor Leste dalam proses historisnya lebih merupakan gejala kultural. Sebagai sebuah gejala kultural, kita jumpai dua kecenderungan  sekaligus: perlawanan  lebih  merupakan nama simbolis  dari  berbagai lapis realitas kultural yang sangat heterogen, tetapi sekaligus sebuah bingkai interpretasi sosial-politis yang homogen  dengan  sistem hegemoni yang telanjang.  Dengan mengalihkan perhatian kita pada  faktor-faktor masa kini, Gerry tidak bermaksud menegasi argumen-argumen  hukum  dan historis, serta ketidakadilan masa lalu yang pasti membawa dampak derita lanjut pada rakyat Timor Leste masa  sekarang. Menurut Gerry, ada sebuah nilai lebih yang dapat kita raih dengan  lebih memandang  Timor Leste sebagai sebuah kasus “separatisme”  dengan akar masa kini, ketimbang premis-premis konvensional yang  selama ini banyak  dikemukakan, yang tak pernah  jelas  dampaknya  bagi prospek perdamaian di Timor Leste sendiri. Salah satu alasan kuat untuk  menggunakan  pendekatan baru ini adalah  alasan  heuristik yang jelas:  kita  mungkin dapat mencapai  wawasan  baru  dengan menunda  untuk  sementara  waktu  sudut  pandang  historis  untuk kepentingan  suatu analisis yang lebih baru. Lebih penting  lagi, pendekatan  ini  memungkinkan kita untuk membuka  suatu dialog dengan  banyak pelaku dan komentator (rakyat Timor Timur, para pemimpin CNRM,  pemerintah  Indonesia,  para  wartawan   asing, masyarakat internasional, PBB, dsb). Gerry van Klinken dalam tulisannya ini telah berikhtiar untuk  membedah jargon-jargon anakronisme historis dalam konteks  perkara  Timor Leste yang biasanya secara konseptual tidak jelas, seperti  kata “separatisme”.  Dan  lebih menarik lagi  adalah  ulasan  ringkas bersahaja   dari Gerry tentang   solusi pemecahan   perkara “separatisme”  itu sendiri. Dengan cukup jernih Gerry van Klinken membongkar asumsi-asumsi dasar di seputar persoalan: pemisahan, otonomi  dan asimilasi.
Ideologisasi, Regimentasi dan Hegemoni
Diam-diam kini kita sedang dipaksa untuk berhadapan dengan teka-teki sebuah ideologi (setidaknya dalam pengertian  Marxis): menyelinap  secara  diam-diam, baik dari daratan  empiri maupun daratan  logika.  Ia  tidak hanya  meniscayakan  berbagai  teknik dusta,  tetapi juga jika sanggahan empiri  yang  terang-benderang tak mungkin bisa disembunyikan lagi, ia harus menciptakan  teknik psikologis khusus untuk mencegah para penganutnya melihat  fakta. Dalam  arti  ini,  tugas ideologisasi  adalah memformat  pikiran rakyat  sedemikian  rupa  sehingga  mereka  mencegah diri dari mengenali  bahwa  aneksasi paksa itu inheren dalam  tingkah-laku dari para pelaku kekuasaan juga. Tetapi  mengapa  kelugasan cara pandang  seperti  itu  tidak mungkin  muncul  secara resmi? Ini  sama  dengan  mempertanyakan: Mengapa  garis pemaknaan ideologi berada pada “sabda”  dari  satu atau kelompok atau partai yang memonopoli? Salah satu  jawabannya mungkin  baik dicontohkan dari model dusta yang  dengan  sempurna dilakukan  Marxisme-Leninisme.  Menurut  cara  dusta model  itu, kebenaran dapat  dilihat  hanya dari  posisi tertentu  kelas progresif, yaitu kaum proletar. Padahal kebijaksanaan agung  kaum proletar  itu tersimpan di Partai Komunis, dan tentu  bukan  pada apa  yang sesungguhnya dipikirkan atau dirasakan para buruh  yang setiap hari  berkeringat di pabrik-pabrik. Maka,   produsen kebenaran sejati adalah Partai Komunis. Ergo, partai tidak pernah salah   karena inilah  mekanisme tunggal  untuk memperanakkan kriteria validitas kognitif. Silahkan  ganti istilah ‘partai’ dengan ‘golongan’ apa saja yang  mungkin lebih relevan, dan istilah  ‘proletariat’  dengan ‘Persatuan’ apa saja.  Hasilnya  sama:  kebiasaan dusta  untuk menggelapkan  fakta empiris yang terang-benderang  telah  membuat ideologi menjadi sangat kikuk dan selalu gagap berhadapan  dengan suara rakyat yang senantiasa baru. Mantra resmi “pembangunan” dan “stabilitas” yang  sudah lebih dari 20 tahun  didaraskan  terus-menerus,  misalnya begitu gugup  menghadapi  keniscayaan suara “demokratisasi”  dan  “hak-hak asasi” yang makin tegas selama  5 tahun terakhir. Adakah  semua ini dapat kita baca secara  spekulatif,  bahwa dewasa ini tengah terselenggara suatu kemajuan substansial  dalam praktek  keterbukaan politik Indonesia? Tak perlu  kita  bergegas untuk  percaya. Sebelum kita  terjebak pada sebuah  spekulasi politis tanpa dasar peta “real politics” yang meyakinkan, baiklah kita  menyadari  bahwa soal utama pembangunan politik  orde  baru masih belum juga dari kenyataan piramidal: ketangguhan Orde  Baru untuk berkuasa  terus-menerus. Sebutlah kenyataan  politik ini sebagai  regimentasi: strategi dasar Orde Baru dalam  menjalankan dan  mengendalikan   politik secara lengkap, sistematik, sentralistik, dan dengan itu membangun legitimasinya. Secara pragmatis  Orde  Baru adalah   sebuah konstruksi kekuasaan yang  dibangun atas dasar uang  minyak,  hutang  luar negeri dan yang penting kepatuhan militer. Secara ideologis  Orde Baru  adalah sebuah konstruksi psikis yang dengan sengaja  terus-menerus  memelihara alam bawah sadar traumatiknya. Pemberontakan komunis (akhir-akhir ini gerakan Teologi Pembebasan pun  sering diidentikan dengan komunis), demokrasi liberal, gerakan separatis dan  negara Islam. Melalui kombinasi prestasi ekonomi dan  trauma historis inilah Orde Baru senantiasa mencapai legitimasinya.  Dan legitimasi  ini dikawal secara ketat dan diamankan  stabilitasnya secara   sistematis   melalui   rangkaian   stategi   rejimentasi (pembatasan  partai,  litsus  calon  anggota  parlemen,  larangan oposisi,  indoktrinasi  ideologi dan teknik  intelejen lain). Demikianlah hegemoni Orde Baru sama sekali tidak dicapai  melalui sesuatu  “war  of  position”  yang  terbuka  dalam  rangka  suatu demistifikasi, melainkan sebaliknya dimenangkan oleh indoktrinasi dan  represi. Yang paling berbahaya adalah  penyeragaman  pikiran berdasarkan indoktrinasi itu (totalitarianisme). 

Gerakan Arus Bawah
Setidaknya ada 2 pola besar dari gejala  berbagai protes massal, pemogokan, demonstrasi dan pengaduan yang  makin jelas manandai horizon politik di Indonesia belakangan ini. Pertama, protes terhadap pemberangusan kebebasan politis dan hak-hak sipil. Sasaran protesnya adalah kesewenangan  birokratis, seperti  penyalahgunaan otoritas, kolusi,  penangkapan  sewenang-wenang,  penyiksaan, dll. Protes jenis ini sangat  penting  untuk kita  kenali  karena  menyangkut  rontoknya  kepercayaan rakyat terhadap  lembaga-lembaga publik, seperti seluruh  mafia  lembaga peradilan, militer dan eksekutif.  Kedua, lebih luas dan signifikan adalah protes massal  dalam bentuk  pemogokan  serta  demonstrasi  pengaduan.  Dengan  jumlah tambah 100% per tahunnya, pemogokan dan unjuk rasa buruh dan kaum pinggiran  lain  ini menjalar semakin luas dan terus  meledak  di hampir semua kota industri, seperti Tangerang, Jakarta,  Bandung, Semarang,  Solo,  Surabaya, Ujung Pandang,  Medan,  dll.  Sesudah peristiwa  pemogokan besar Gajah Tunggal yang  melibatkan  14,000 buruh  (Agustus  1991),  rentetan mogok  massal  yang  melibatkan ribuan  buruh-buruh  menyengat  pusat-pusat  industri  manufaktur ekspor  itu.  Faktor  pemicu  terbesar  (lebih  dari  70%)   dari pemogokan-pemogokan  itu begitu elementer dan sangat  “primitif”, yaitu rendahnya upah. Sedangkan protes pengaduan biasanya  datang dari  para petani, buruh, penduduk yang kena gusur  dan  berbagai kelompok kaum pinggiran lain. Penggusuran dan masalah pengambilan tanah untuk bisnis  dan tujuan lain sudah  menjadi soal yang sedemikian  besar  sehingga hampir tak ada hari  tanpa  peristiwa pengaduan  petani, buruh dan kelompok tergusur lain ke  DPR,  MA, Wali Kota, Gubernur, dan instansi-instansi lain. Dalam  konstruksi analitis, kaitan atau (lebih tepat)  titik temu  dari 2 pola protes yang semakin meluas tersebut  menyangkut gambaran mengenai hubungan antara negara dan masyarakat. Gambaran klasik  “Timur” bahwa masyarakat dan negara merupakan satuan  dan unsur yang saling meleburkan diri satu-sama lain barangkali lebih merupakan  rekaan ketimbang  kenyataan, karena  kilatan-kilatan gejalanya makin menunjukkan bahwa keduanya terpisah. Bahkan makin lama  semakin bersifat antitetis. Dalam skala  kolektif,  luasnya protes massal itu  mengisyaratkan  terjaganya rakyat dari anesthesia  (bius)  yang selama ini menghasilkan ilusi  kolektif tentang  negara sebagai penjaga dan penyelenggara  kesejahteraan. Soal  ini sentral, karena menjadi salah satu proses penting  bagi terbangunnya kaum   pinggiran dari rasa   ke-tak-terelak-an (“inevitability”)  perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh  aparat negara  atau sepadan terhadap mereka. Dalam skala  besar,  itulah protes bagaimana rasa keadilan dan “moral outrage” terbentuk, entah dalam rangka klaim hak (dalam terminologi moderen),  atau  dalam rangka resiprositas (dalam terminologi tradisional).
Paradigma Gerakan Resistensi
Di bawah lapisan semakin maraknya gerakan protes  massal, pemogokan,  demonstrasi, dan pengaduan dari kaum tergusur,  kaum buruh,  mahasiswa, sebagai  perlawanan terhadap   kesewenangan birokratis  (penyalahgunaan otoritas, kolusi, penggelapan fakta, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, teror dengan  kekerasan) yang  dewasa ini kian menemukan  momentumnya  di  negeri ini, rupanya  hidup dan berkembanglah gerakan-gerakan resistensi  arus bawah  secara sporadis yang demikian spontan, alamiah dan  halus. Gerakan-gerakan resistensi yang lahir dari kantung-kantung  basis gerakan  prodemokrasi  ini sungguh sukar dideteksi  dengan  hanya berdasarkan  logika dan parameter orang sekolahan saja,  terutama dalam  hal kepemimpinannya, struktur dan dinamika  organisasinya, serta ideologinya. James C. Scott dalam bukunya “Weapons of the Weak: Everyday Forms  of Peasant Resistance” (1985) bahkan  berani  menyimpulkan bahwa protes yang terselubung dan simbolis dari rakyat biasa  ini merupakan “naskah tersembunyi” (hidden transcript) yang membentuk genangan  luas infra-politics. Massa pinggiran  merupakan  pelaku dan warga utama republik infra-politics ini. Hanya karena politik elite  begitu  keras-kepala, maka infra-politics ini  tak  pernah diakui  sebagai  bagian konstitutif dari  dunia  politik.  Tetapi penolakan  semacam  itu  juga tidak  pernah  mencegah  keberadaan faktual-nya. Sebagai gejala politik, kemarahan moral ini  mengacu pada  cara bagaimana kekuasaan dari otoritas politik dan  ekonomi dijalankan,   dan karenanya punya korelasi   dengan masalah legitimasi yang dinikmati atau diderita oleh setiap regim. Karena itu, legitimasi  pada taraf yang  terdalam memang   bersifat psikologis, bukan hukum. Kekuasaan dan  penguasaan dalam arena  percaturan  politik, cenderung  menghasilkan suatu penyimpangan  fundamental  terhadap kemampuan-kemampuan ekspresi  alamiah manusia.  Kekuasaan dan penguasaan  dalam  sejarah, selalu akan  menghasilkan  perpecahan antara   “naskah publik”,  yaitu  interpretasi  yang  diungkapkan secara terbuka mengenai hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai  –  dan  “naskah  tersembunyi”  yang  menggambarkan  dan terkadang  sekaligus melambangkan kritik-kritik halus dan  nyaris tersembunyi mengenai kekuasaan. Yang terakhir ini, sejalan dengan sifatnya,  hanya dilontarkan atau diterjemahkan secara  diam-diam ke dalam perbuatan, atau dalam alam pribadi. Mereka yang dikuasai (baca:  para  penentang kekuasaan) cenderung  menciptakan  dengan sendirinya  suatu  wacana  samar  yang  lokasinya,  baik   secara ideologis  maupun geografis, jauh dari arena  percaturan  politik utama, dari jangkauan atau pengawasan yang berkuasa. Gerakan-gerakan   resistensi  solidaritas  rakyat    sebagai bagian  dari  gerakan massa mengambang yang kini  kian  meningkat dalam  masyarakat kita dewasa ini merupakan gejala  universal  di zaman  modern ini. Dunia kita mengenal adanya  berbagai  revolusi yang digerakkan oleh agama, nasionalisme, atau  kekuatan-kekuatan sosial-politis  yang menuntut reformasi,  kemerdekaan,  keadilan, peningkatan  serta  jaminan martabat dan  harkat  manusia  secara individual maupun komunal. Menurut Eric Hoffer dalam bukunya “The True  Believer”  (1951) semua gerakan massa, tak  perduli  apapun sifatnya (agamawi, rasial, sosial, nasionalistis atau  ekonomis), juga tak perduli apapun tujuannya, senantiasa memiliki sekelompok karakteristik  yang sama: semuanya mampu membangkitkan pada  diri para pengikutnya kerelaan untuk berkorban sampai mati;  kecenderungan untuk beraksi secara kompak; fanatisme, antusiasme, harapan yang berapi-api, kebencian dan intoleransi, kepercayaan buta, dan kesetiaan  tunggal. Semua gerakan massa, betapapun berbeda  dalam doktrin   dan  aspirasinya,  akan  cenderung  menarik   pengikut-pengikutnya yang pertama dari satu jenis manusia, yakni  manusia-manusia yang kecewa, tidak puas dan  frustrasi. Gerakan  resistensi  merupakan  cara  kaum  tertindas  untuk bertahan,  melawan  dan  sesekali  mendobrak   hubungan-hubungan subordinasi  yang mengungkungnya. Gerakan resistensi adalah  cara menciptakan ruang  gerak  sosial, merakit   ideologi-ideologi alternatif,  mengembangkan  suatu  sub-budaya   ketidaksepakatan, menggalang  solidaritas teman senasib-seperjuangan, dan  mengasah teknik  serta  bentuk-bentuk perlawanan tidak  langsung,  seperti mencuri  barang  milik sang penguasa, kaum sektor  informal  yang mendayagunakan   tanah-tanah negara   secara   sporadis-ilegal, menghindari  pajak,  mengedarkan  selebaran  gelap,  memanfaatkan anonimitas    kerumunan massa   untuk menutupi    aksi-aksi pemberontakan, menceritakan dongeng rakyat tentang  penipu-penipu pahlawan   yang  selalu  berhasil  memperdayakan   sang   empunya kekuasaan, atau mentrasformasikan upacara dan acara-acara  ritual yang “diperbolehkan” seperti karnaval menjadi demonstrasi,  suatu ekspresi  oposisi  terhadap sistem dominasi dan  hegemoni  kolusi para penguasa.
Pada intinya manusia di mana dan kapan saja mempunyai  sifat dasar yang sama dan tidak bisa diganggu gugat: dalam relung  hati paling  dalam,  sekurang-kurangnya, mereka  tidak  bisa  menerima suatu perlakuan semena-mena yang dipaksakan terhadap mereka  oleh sesama manusia atau, suatu hubungan dimana ketidakadilan, penginjakan  hak  asasi  manusia atau kekerasan  fisik  melulu  menjadi bagian mereka. Kaum tertindas umumnya tidak menghadapi pilihan hitam  putih antara  revolusi atau pemberontakan dan suatu  “penerimaan”  yang telah  dihayati  luar-dalam  atas formalitas  suatu  sistem  atau hubungan  kekuasaan. Yang biasanya terjadi adalah kaum  tertindas memilih  “berjuang”  secara  kolektif,  tanpa  nama,  dan   terus menerus.  Bentuk paling jelas strategi perjuangan ini tidak  lain apa  yang  sekarang secara universal disebut “aksi  massa.”  Dari segi  keamanan, ide untuk melembagakan oposisi dan  menjadikannya suatu  unit  perjuangan  yang  permanen,  hierarkis,  dan   sarat struktur  sama  sekali  bertentangan  dengan  logika  subordinasi gerakan resistensi. Kebanyakan politik kerakyatan yang menunjang aksi massa pada umumnya  lahir  dari  konteks  historis  dimana   gerakan-gerakan oposisi  permanen memang mutlak tidak strategis. Jadi,  aksi-aksi kolektif  jangka  pendek sering berhasil  justru  karena  artibut “kesementaraan”-nya. Memang  harus  diakui  bahwa  ada  pertimbangan-pertimbangan realistik dari pihak kaum tertindas apabila mereka memilih  untuk diam atau menunjukkan sikap nrimo. Sebab intimidasi,  pengalaman-pengalaman  pahit kekerasan, paksaan atau hukuman  fisik,  dlsb., itu  sendiri  semuanya  mempunyai  potensi  memperlemah  semangat perlawanan. Banyak sistem dominasi menciptakan dengan  sendirinya sebuah budaya “takluk dan non-partisipatif” melalui kontrol  atas lembaga-lembaga media massa atau perguruan tinggi. Pada  intinya, wadah-wadah  yang  dikuasai  ini sering  sedemikian  rupa  diubah menjadi  kepanjangan  tangan sang penguasa. Tugasnya  tidak  lain adalah  untuk mengekalkan semua gambaran, legitimasi, kesan,  dan keyakinan-keyakinan   yang  mendukung  keabsahan   sang   empunya kekuasaan. Tetapi,  ketidakberanian melawan bukan  berarti  penerimaan. Kalau kita berkonsultasi dengan para antropolog sosial, kita akan menemukan  cara-cara pendekatan psikologi sosial  dalam  memahami sebab-sebab manusia melawan. Salah satunya adalah keyakinan bahwa manusia   mempunyai  suatu  kebutuhan  dasar  akan  otonomi   dan kebebasan  yang  apabila dirintangi akan  berubah  menjadi  suatu reaksi oposisi atau penentangan radikal.
Kriteria Pembangunan
Mitos pertumbuhan sebagai alibi bagi kesenjangan yang  tajam sama tersesatnya dengan mitos revolusi sebagai alibi bagi tirani. Tetapi,  konstatasi  tersebut juga mengandung  sebuah  pertanyaan mendasar:  dalam  rangka  keadilan sebagai  buruan  tanpa  akhir, kriteria  apa yang paling tidak harus inheren dalam  pembangunan? Mungkin  dalam  hal  inilah kita terpaksa  kembali  lagi  menjadi skeptis di antara sekian banyak prediksi. Di  hadapan susah-payah empiris semacam itu, biasanya  “ilmu kegenitan”,  ada  yang  berstatus sebagai  pengganti  rasa  jijik terhadap kekumuhan, dan ada yang dalam rangka bisnis otonomi atau gagasan.  Tetapi  ada  juga  yang  muncul  sebagai  bagian   dari kejujuran pencarian, dan biasanya selalu berupa timbangan prinsip penuntun. Dalam kaitannya dengan syarat keadilan sosil, satu di antara sekian  banyak  yang layak kita simak adalah  refleksi  Peter  L. Berger.  Ia mengusulkan 2 macam “kalkulus” untuk  melihat  apakah sebuah   pembangunan  sungguh  berhasil  dan   menjawab   prinsip keadilan.  Yang  pertama  adalah ‘kalkulus  beban’  (“calculus  of Pain”),  yaitu pencegahan penderitaan paksa, dan yang kedua  ialah ‘kalkulus kebermaknaan’ (“calculus of meaning”) sebagai penghargaan terhadap  nilai-nilai  hidup dari para warga yang  dimaksud  oleh kebijakan-kebijakan  pembangunan. Untuk itu, Berger mengajukan  3 kriteria  keadilan  yang harus dikenalkan pada setiap  model  dan proyek pembangunan: “Pertama,  pembangunan  yang berhasil  mensyaratkan  kemajuan ekonomi yang berlanjut dan self-generating. Kedua,   pembangunan yang  berhasil   mensyaratkan   gerakan berlanjut  dalam  skala luas oleh penduduk  kebanyakan,  dari kondisi  kemiskinan  yang akut ke standar  hidup  yang  layak secara manusiawi. Ketiga,   pembangunan  tak  dapat  dikatakan  berhasil   jika prestasi-prestasi  dari  kemajuan  ekonomi  dan  pembagiannya berlangsung di atas pelanggaran hak-hak asasi manusia.” (Peter Berger, “Underdevelopment”, Commentary, vol.78, no.1, July 1984, hal. 41-45). Di  bawah  terang prinsip dan kriteria semacam  itu,  segera kelihatan  bahwa  bagi  komunitas-komunitas  rakyat,  pembangunan lebih sering dialami sebagai beban (dalam calculus of pain),  dan karenanya   lebih  sering  tidak  bermakna  (dalam  calculus   of meaning).  Dan dalam pengalaman mereka, pembangunan  lebih  punya arti  sebagai  penggusuran (displacement). Selain  sangat  mahal, pembangunan  yang  lebih sering dialami sebagai  penggusuran  itu juga  menyimpan kemarahan luas rakyat yang nampak dalam  berbagai protes-protes terhadap ketidakadilan.

Gerakan Solidaritas demi Perdamaian
Justru dalam masyarakat kita dewasa ini yang semakin menjadi masyarakat   semi   industri   dengan    karakteristik-karatestik sosialnya yang  nampak  pada  wajah  mekanisme  produksi  masal, rasionallisasi,   efisiensi,   impersonalisasi,   alienasi    dan dehumanisasi,   ternyata  “solidaritas”  telah  menjadi   semacam ideologi atau bahkan agama baru bari rakyat kecil. Dalam jaringan solidaritas  basis-basis rakyat yang  akhir-akhir  ini  semakin tumbuh   subur, nampaklah  betapa “sense of   survival” dan “monitoring system” kaum miskin tentang bahaya yang mengancam di sekelilingnya  sangatlah tinggi. Sebaliknya kaum kaya  bercokol justru  cenderung lengah. Semakin tinggi  kekuasaannya,  semakin besar pula  besar presentase  kelengahannya. Solidaritas kini semakin nyata bukan sekadar sikap belas kasihan, malainkan  telah menjadi  bentuk  resistensi  dan pembelotan  budaya  atau  bahkan perlawanan  bagi  teror  mitos-mitos  elitisme  pembangunan  yang dewasa ini semakin merajelela alam masyarakat kita. Justru ketika hak  dan  martabat rakyat kecil semakin  diabaikan  dan  digusur, semakin  berkembanglah solidaritas mereka, dalam bentuk  gerakan-gerakan  sosial alternatif. Rupanya solidaritas  akhir-akhir  ini telah menjadi tekad bagi kelompok-kelompok kaum miskin  tertindas untuk  bergabung  dan bersatu guna menuntut hak-hak  mereka  yang sah. Secara  prinsipial,  “solidaritas  demi  perdamaian”  adalah kesanggupan  untuk  berjuang  bagi semua  orang.  Dalam  praktek, “solidaritas  demi perdamaian” adalah kata lain dari kasih,  yang menggerakkan  kaki,  tangan, hati, seluruh  kepribadian  manusia.  

“Solidaritas demi perdamaian” adalah gerakan availibitas  manusia dari kemapanan menuju tempat-tempat yang terasing dan sudut-sudut kegelapan masyarakat di mana terdengar jerit kesakitan, kesepian, ketidakadilan,  penggusuran, penindasan dan  kematian  sesamanya. Tujuan  “solidaritas demi perdamaian” adalah  berbagai  kehidupan dengan  sesama yang menderita, dan menolong kebangkitannya  untuk memperoleh   kebebasan,  keadilan  dan  hak  serta   martabatnya. “Solidaritas”  adalah perubahan sikap hati dalam diri orang  yang berkuasa   untuk  melawan  keserakahan  akan   keuntungan,   yang mengingkari  kehausan  akan  kuasa,  dan  melibatkan  diri   pada kepentingan  sesama.  “Solidaritas demi  perdamaian”  tidak  sama begitu  saja dengan persaudaraan semua orang. Solidaritas  mereka yang  tersisih, bagi mereka yang tersisih, untuk mengubah  segala yang   tidak  adil.  Kini  “solidaritas”  bukan   hanya   gerakan penggugah, tapi gerakan penggugat. “Solidaritas demi  perdamaian” rakyat adalah mesiu yang ditumpuk-tumpuk lama, yang sewaktu-waktu dapat  meledak,  manakala ada pijar api yang  menyulutnya,  entah sengaja  atau  tidak, entah dari mana  asalnya,  entah  bagaimana caranya. “Solidaritas demi perdamaian” adalah kekuatan utama kaum tertindas.

                                                        Jakarta, 18 Juli 1996

Komentar & Solusi