PRESS RELEASE SIDANG KEDUA GUGATAN CLASS ACTION BUKIT DURI

Judul                 : “Orang yang benar berani, takut tentu salah”

Materi Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum Kementerian PUPR, BWSCC,  Pemprov DKI Jakarta, dkk.

Selasa, 21 Juni 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat – Gugatan Class Action warga Bukit Duri yang didaftarkan pada tanggal 10 Mei 2016 telah memasuki sidang kedua dengan agenda sidang yang sama seperti sidang sebelumnya yakni, para pihak yang berperkara diwajibkan hadir agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“PN Jakarta Pusat”) dapat memulai proses mediasi. Perlu diingat bahwa tidak satupun Para Tergugat (dari jumlah Tergugat 11 pihak dan Turut Tergugat 7 pihak) hadir memenuhi panggilan sidang dari PN Jakarta Pusat pada sidang sebelumnya tanggal 7 Juni 2016, oleh karena itu sidang ditunda oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Juni 2016. Di sisi lain, Para Penggugat yang berjumlah 78 hadir memenuhi ruang sidang Chandra I sejak pukul 10.00 WIB, dengan antusias, demi menghormati dan memenuhi panggilan sidang dari PN Jakarta Pusat.

Adapun ketidakhadiran Para Tergugat tidak diketahui apa penyebabnya, bisa dikarenakan belum diterimanya Kuasa untuk mewakili Para Tergugat dari instansi-instansi terkait, atau Para Tergugat memang sengaja untuk tidak menghormati dan mematuhi panggilan sidang dari PN Jakarta Pusat. Tindakan-tindakan seperti ini adalah merupakan tindakan yang termasuk merendahkan pengadilan sebagai institusi penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, apabila pihak yang berperkara telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan maka sudah seharusnya PIHAK YANG MENGHORMATI PENGADILAN AKAN DATANG KETIKA DIPANGGIL OLEH PENGADILAN UNTUK MENUNJUKKAN SIFAT TAAT HUKUM. Dalam hal ini menunjukkan sifat taat hukum ini, Para Penggugat merasa seluruh Tergugat yang telah menyerukan di berbagai media untuk taat hukum malah sendirinya tidak mematuhi hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Ganti Rugi bagi warga Bukit Duri dalam gugatan yang diajukan adalah pemukiman baru sesuai dengan konsultasi publik Jokowi yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2012 di Sanggar Ciliwung, Bukit Duri I/21 RT. 06/RW. 12. Saat itu Jokowi masih menjabat selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dalam Konsultasi Publik telah disepakati antara Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) dan jajarannya termasuk Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan BWSCC dengan warga Bukit Duri yakni Kampung Susun. Hutang politik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada warga Bukit Duri ditagih melalui gugatan  perwakilan ini. Design dan rancangan serta konsep Kampung Susun digunakan oleh Jokowi  dalam debat Cagub dan Cawagub DKI Jakarta di Metro TV pada pilgub DKI Jakarta 2011. Ide tersebut awalnya memukau seluruh warga DKI Jakarta yang kemudian berita tersebut juga disampaikan kepada warga bukit duri dimana desain kampung deret/kampung susun juga akan diterapkan untuk seluruh kampung yang ada di DKI Jakarta. Janji Gubernur untuk tidak menggusur warga Bukit Duri. Janji Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, untuk menata kembali Bukit Duri dengan konsep Kampung Susun sebagai upaya bentuk ganti untung yang disepakati bersama. Materi Kampung Susun adalah ide dan konsep Ciliwung Merdeka bersama dengan warga Bukit Duri yang kemudian diadopsi oleh Jokowi-Ahok sebagai konsep menata kampung-kampung di Jakarta. Sehingga dapat diartikan materi kampung susun/kampung deret tersebut hanya sebagai kampanye politik bagi publik DKI Jakarta agar terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kami, rakyat, hanya bisa berharap bahwa pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain yang selalu dianggap lebih baik seharusnya diberikan ganti untung sehingga memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum seharusnya diterapkan oleh Para Penguasa cq. Para Tergugat.

 

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat (Warga Bukit Duri RW 10,11 dan 12)

Waskito Adiribowo, S.H.

Vera W. S. Soemarwi, S.H., LLM.

Kristian Feran, S.H.

Abraham Dastin, S.H.

Komentar & Solusi