PRESS RELEASE SIDANG KE 4 CLASS ACTION KOMUNITAS WARGA BUKIT DURI

POSTER SIDANG CLASS ACTION BD

 

Bukit Duri merupakan tempat tinggal sejak zaman kakek nenek kami dan Ciliwung adalah nyawa kami. Normalisasi Ciliwung merupakan buah pemikiran abnormal yang merusak kenormalan sungai. Beton bukan solusi. Sangat salah jika Ciliwung dinilai telah direklamasi. Bagaimana mungkin kami dianggap membangun pemukiman ilegal yang sejak puluhan bahkan ratusan tahun telah dihuni buyut-buyut kakek nenek kami? Bagaimana bisa kami harus tinggal dalam rusun yang tiap bulannya menghisap biaya yang tidak sedikit?

Pada masa pencalonan gubernur DKI pada 2012 lalu, pasangan Jokowi – Ahok berkampanye keliling Jakarta, masuk kampung keluar kampung, menyusur kali, merambah ke gang-gang sempit. Mereka menjanjikan untuk tidak menggusur pemukiman rakyat, bahkan menjanjikan untuk perbaikan kampung agar tercipta pemukiman yang sehat, layak dan asri. Banyak dokumentasi yang telah merekam secara live momentum janji emas bersejarah ini. Di masa itu, pasangan Jokowi – Ahok merupakan pasangan unggul, pasangan yang popular di seantero Indonesia dengan brand politik yang dekat dengan wong cilik.

Jokowi kini menjadi presiden dan posisi gubernur DKI Jakarta digantikan Ahok. Pergantian kepemimpinan seharusnya tidak mengubah esensi. Janji-janji kerakyatan yang dulu tertuang dalam kontrak politik kemudian dilanggar sendiri oleh pembuat janji. Tidak dilaksanakannya kontrak politik merupakan wanprestasi. Pelanggaran kontrak politik dapat digugat oleh masyarakat yang dirugikan. Gubernur pengganti, Basuki Tjahya Purnama atau Ahok berkewajiban untuk melaksanakan kontrak politik. Melalui gugatan ini warga Bukit Duri menuntut Ahok untuk melaksanakan isi kontrak tersebut. Salah satunya adalah menata kampung Bukit Duri dengan konsep Kampung Susun dengan prinsip partisipatif.

Penggusuran sangat jauh dari karakter humanis. Pembangunan tidak harus selalu bergaya metropolis. Untuk bapak Jokowi di Istana dan bapak Ahok di Balaikota, relokasi ke rusun bukanlah jawaban dari penataan kota. Pembangunan kota bukanlah pemenuhan hasrat atas infrastruktur megah, tetapi juga pembangunan yang menyentuh aspek kemanusiaan tanpa mencelanya.

 

Jakarta, 19 Juli 2016

Atas Nama Kuasa Hukum Warga Bukit Duri

Waskito Adiribowo, S.H.

Vera. W.S. Soemarwi, SH, LLM

Abraham Dustin, S.H.

Kristian Feran, S.H.

 

 

 

 

 

Komentar & Solusi