Press Release Putusan Banding Warga Bukit Duri

PRESS RELEASE

TIKET MENUJU PERWUJUDAN JANJI GUBERNUR DKI JAKARTA:

MEMBANGUN “KAMPUNG SUSUN MANUSIAWI BUKIT DURI

BERBASISKAN KOPERASI WARGA BERDAYA”

UNTUK WARGA KORBAN PENGGUSURAN BUKIT DURI, TEBET

 

Pembangunan infrastruktur kota tanpa mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, hukum dan budaya de facto hanya akan membentuk kota beton tanpa nyawa peradaban. Mengutamakan pembangunan fisik berupa beton di Kali Ciliwung dan aspal untuk jalan inspeksi, Pemprov DKI Jakarta telah menggusur paksa warga Bukit Duri pada tanggal  12 Januari 2016 dan 28 September 2016 meskipun gugatan hukum warga dan proses peradilannya tengah berlangsung.

Pemerintah rupanya telah alpa dan lupa bahwa mandat utama dalam pembangunan kota seharusnya tetap memperhatikan kondisi ekonomi, sosial dan budaya warga khususnya warga terdampak seperti di Bukit Duri. Mandat dalam UU Pengadaan Tanah jelas bahwa warga terdampak harus mendapatkan kompensasi yang adil dan berkemanusiaan. Oleh karena itu warga Bukit Duri telah dimenangkan kembali melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 192/Pdt/2018/PT. DKI, jo. No 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst.

Demi pembangunan kota, kebijakan pemerintah kota –sadar tidak sadar- justru telah merebut hak berkota warga miskin kota. Kebijakan penataan kota seringkali menghilangkan jasa para pelaku sejarah pembangunan kota. Bisa jadi banyak orang beranggapan bahwa kontribusi masyarakat Bukit Duri minim.  Namun pada kenyataannya roda dan gerak pembangunan kota Jatinegara sudah begitu lama dan banyak ditopang oleh keringat para pekerja di Bukit Duri. Catatan keterlibatan mereka sebagai pelaku sejarah pembangunan Kota Jatinegara (Kota Meester Cornelis) dimulai sejak pertama kali Cornelis Senen menguasai wilayah ini sebelum masa kemerdekaan.

Penduduk asli sudah tinggal turun temurun sejak 1656 hingga kini. Sejak jaman kerajaan sampai saat ini penduduk di Bukit Duri selalu memenuhi kewajibannya berupa pembayaran pajak bumi. Rezim berbeda, jenis pajak yang dipungut pun berbeda pula. Rezim Belanda memungut pajak bumi dengan sebutan Verpoonding Indonesia. Verpoonding Indonesia dikenakan bagi tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduk asli (pribumi) yang berada di wilayah Gemeente. Rezim Penguasa era 1975-an menggunakan istilah IPEDA. Rezim yang terkini menggunakan istilah PBB. Dengan segala keterbatasan ekonomi para pekerja kasar di Bukit Duri tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Namun kewajiban ini tidak diiringi dengan perlindungan hak yang hakiki dimiliki oleh warga. Ancaman penggusuran dan kekerasan kota sudah menjadi menu utama biasa dalam kehidupan mereka. Sebagai warga yang memiliki keyakinan dan optimisme, mereka tetap percaya bahwa perubahan kebijakan dalam pengelolaan kota masih bisa diupayakan. 

Warga miskin seperti di Bukit Duri dipaksa untuk mengikhlaskan harta miliknya dari tanah, rumah dan harta-benda lainnya dan menyumbangkan kepada negara. Katanya demi pembangunan. Uang negara untuk membeli tanah dan bangunan warga sudah dianggarkan sebesar Rp. 12 Trilyun dan Rp. 200 milyar untuk tahun 2016. Namun uang itu tidak pernah sampai ke rekening maupun kantong warga. Kemana uang itu pergi? Yang pasti penguasa anggaran sudah mengantonginya. Yang kami minta rumah diganti dengan rumah. Tanah diganti dengan tanah. Tanah dan Rumah warga tidak bisa diganti dengan Rusunawa. Rusun Sewa bukan pengganti tanah dan rumah warga.

Pemerintah Provinsi saat ini sudah taat pada putusan Pengadilan Negeri No. No 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst dan siap melaksanakan putusan. Namun niatnya masih tersandung oleh upaya Pemerintah Pusat dalam hal ini BBWSCC yang saat itu menyatakan banding. Warga Bukit Duri memohon agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera melaksanakan janji dan programnya untuk membangunan “Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri Berbasiskan Koperasi Warga Berdaya” sebagai upaya perwujudan tugas Pemprov DKI untuk mensejahterakan warganya. Warga juga memohon agar pemerintah pusat khususnya BBWSCC dapat mematuhi putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara dan tidak menyatakan kasasi. Upaya hukum akan semakin menyengsarakan warga miskin kota. 

 

 

 

Jakarta, 24 Juli 2018

 

Perwakilan Warga Bukit Duri Korban Penggusuran                    Kuasa Hukum Warga

 

 

 

H. A. Maru                                                                                              Vera W. S. Soemarwi, SH, LLM.

 

 

 

240718_TIKET MENUJU PERWUJUDAN JANJI GUBERNUR DKI JAKARTA

Komentar & Solusi