Press Release Komnas HAM

Pers Realese

Pers Realese Penggusuran Kampung Pulo (logo komnas HAM)

Penggusuran Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur oleh Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

Komnas HAM RI telah melakukan Pemantauan terkait Penggusuran 3 (tiga) RW di Kampung Pulo, di Jatinegara, Jakarta Timur. Komnas HAM telah melakukan Pemantauan mulai dari perencanaan dan sampai dengan pelaksanaan. Puncaknya, pada saat penggusuran pertama dilakukan terjadi bentrokan antara warga dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DKI Jakarta yang dibantu oleh Kepolisian dari Polda Metro Jaya, yang berakibat korban luka-luka dan alat berat yang rusak.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kajian terkait penanggulangan banjir yang selalu terjadi di DKI Jakarta, salah satunya dengan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung, dimana salah satunya adalah wilayah Kampung Pulo. Rencana ini telah dilakukan sosialisasi mulai dari saat Joko Widodo masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dimana telah terjadi berulang kali pertemuan dengan warga, untuk melakukan dialog. Namun, dialog yang semula untuk memberikan solusi, kemudian pada 2014 telah berubah menjadi sosialisasi akan adanya proyek penggusuran, dan warga diwajibkan pindah, tanpa ada negosiasi seperti ada ganti rugi, permasalahan uang sewa Rumah Susun Sewa (Rusunawa), dan jumlah KK yang menempati sebuah Rusun. Warga pun pernah menawarkan konsep pembangunan, namun tidak pernah ada pembahasan.

Pemprov hanya melihat dari legalitas kepemilikan tanah saja, tidak memperhatikan segi yang lain. Akibatnya terjadi simpang siur dan keresahan warga apa yang mereka dapatkan nantinya setelah digusur. Hal tersebut menimbulkan ketidaksiapan warga
untuk menerima penggusuran untuk dipindah ke Rusunawa yang menjadi penyebab dilakukan pemaksaan penggusuran yang berujung bentrokan fisik. Pola tersebut terjadi disemua penggusuran, seperti Kali Pinangsia, Kali Sekretaris, Ancol, dan lain-lain. Dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadio pada daerah lain selanjutnya untuk melanjutkan proyek tersebut.

Permasalahan

Tata Kota DKI Jakarta seharusnya menjadi konsumsi publik dari awal sehingga masing masing orang dapat menyadari bahwa mereka yang terkena proyek penanganan banjir di DKI Jakarta. Sehingga adanya “persiapan” dari warga yang terkena proyek tersebut. Hal ini tidak hanya untuk warga Kampung Pulo saja, tetapi untuk seluruh warga yang bakal terkena Proyek. Selain itu, tata kota yang sudah “dipahami” oleh warga juga tidak menimbulkan kecemburuan atau kesan hanya lingkungan masyarakat menengah kebawah saja yang digusur, sedangkan warga menengah keatas yang berada pada wilayah resapan air, penampungan air dan sebagainya tidak terkena penggusuran/penertiban.

Selain itu, kurangnya melibatkan warga untuk berpartisipasi dalam penataan kota. Hal ini
juga memicu terjadinya bentrokan fisik. Adanya peran serta warga dapat menimbulkan dialog untuk melakukan musyawarah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga, kejadian dalam sosialisasi yang dilakukan untuk warga Kampung Pulo, dimana hanya komunikasi satu arah, yaitu Pemprov mewajibkan warga untuk pindah ke Rusunawa, tidak terjadi kembali pola tersebut. Diharapkan untuk selanjutnya atau secara umum peran serta warga dapat dilibatkan secara penuh.

Pemenuhan Hak Warga

Komnas HAM menilai, perlunya hak-hak warga yang dipenuhi adalah :
Hak warga untuk turut berpartisipasi dalam penataan kota diatur dalam
Pasal 28E ayat (2) dan (3) UU Dasar 1945, dan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, yaitu terkait
menyatakan pikiran dan sikap, serta kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Dalam
Pasal 28F UU Dasar 1945 dan Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999, mengatur tentang hak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya.

Selain itu,hak warga untuk atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UU Dasar 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 dan hak warga untuk tidak boleh boleh dirampas miliknya dengan sewenang wenang dijamin Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999. Dan apabila pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dijamin Pasal 37 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999.

 

Komentar & Solusi