Press Release Gugatan Class Action Bukit Duri

Press Release Perkara No. 262/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
29 November 2016, jam 11.00 di Ruang Seno Adji, Lantai 3, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Didalam Persidangan yang diselenggarakan pada tanggal 8 November 2016, Para Tergugat (Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan & BBWSCC) mengakui (tidak membantah) gugatan warga Bukit Duri didalam Perkara No. 262/PDT.G/2016/PN.JKT.PST yaitu:

1.Proyek Trace Kali Ciliwung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No. 163 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu. Dan diperpanjang dengan Keputusan Gubernur No. 2181 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu;
2.Pergub No. 163/2012 jo. Kepgub No. 2181/2014 telah daluarsa pada tanggal 5 Oktober 2016;
3.Penggugat I, II, III, dan IV merupakan warga terdampak proyek Trace Kali Ciliwung di wilayah Bukit Duri RW. 10, 11, dan 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
4.Penggugat I, II, III, dan IV merupakan pemilik tanah-tanah di wilayah RW. 10, 11, dan 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
5.Tanah-tanah milik Penggugat I, II, III, dan IV yang digunakan untuk proyek Trace Kali Ciliwung belum mendapatkan ganti untung yang layak;
6.Pelaksanaan proyek Trace Kali Ciliwung berdasarkan UU No. 2/2012 jo. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012;
7.Telah terjadi penggusuran paksa pada tanggal 4 Januari 2016 di wilayah RT. 11, 12 dan 15/RW. 10 dan tanggal 28, 29, 30 September, 1 sampai 3 Oktober 2016 di wilayah RW. 10, 11, dan 12;
8.Penggusuran paksa dengan menghancurkan rumah-rumah Penggugat I, II, III, dan IV yang masih dihuni di wilayah-wilayah RW. 10, 11, dan 12 untuk pelaksanaan proyek Trace Kali Ciliwung dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung;
9.Telah terjadi perubahan penataan ruang di wilayah Bukit Duri RW. 10, 11, 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tanpa partisipasi dan melibatkan warga terdampak yaitu Penggugat I, II, III, dan IV;
10.Mengakui hak Penggugat I, II, III, dan IV berupa: hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas lingkungan sosial dan budaya; dan kampung Bukit Duri sebagai entitas sosial telah hilang akibat penggusuran paksa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Hak-hak Penggugat I, II, III, dan IV tersebut telah dilanggar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.
Dari serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemprov DKI, Pemkot Jaksel & BBWSCC, mereka telah melanggar kewajibannya untuk memberikan informasi yang sesungguhnya terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar akurat, dan terbuka yaitu :
-mengenai tanah yang digunakan untuk proyek Normalisasi Kali Ciliwung;
-Pengadaan tanah dilakukan berdasarkan UU No.2 Tahun 2012 (Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum);
-Warga berhak mendapakan ganti untung.
Perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68 huruf (a) jo. Pasal 69 ayat (1) huruf (j)], sehingga patut diduga telah melanggar UU No. 32/2009 tentang UUPPLH Pasal 113 yang berbunyi:
“Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Terhadap Perbuatan tersebut, Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jaksel & BBWSCC telah terbukti melakukan kejahatan & serangkaian Perbuatan Melawan Hukum , sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti untung dan memulihkan hak-hak warga Bukit Duri

Demikian press release dari Kuasa Hukum Para Pengguggat.
Fiat justitia et pereat mundus

Hormat kami,
Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, IV

Vera W. S. Soemarwi, S.H., LL.M.

Komentar & Solusi