PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA WARGA BUKIT DURI UNTUK MEMBANGUN KAMPUNG SUSUN MANUSIAWI BUKIT DURI

“Kampung susun Bukit Duri batal dibangun karena tak ada izin warga”
sumber: http://www.merdeka.com/jakarta/kampung-susun-bukit-duri-batal-dibangun-karena-tak-ada-izin-warga.html

Teman-teman wartawan yang  baik..

Terus terang kami warga Bukit Duri tidak mengerti, apa dasar pernyataan pak Gubernur Ahok dalam membuat pernyataan ini. Fakta atau cerita.

Karena de facto sebagian besar warga Bukit Duri mendukung usulan rencana pembangunan “Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri”.

Tentu 85-an warga Bukit Duri yang sudah kena rayu dan tekanan untuk segera tandatangan guna mendapatkan Rusun Sewa Rawa Bebek tidak lagi bisa ikut tandatangan “Pernyataan dan Kesepakatan Warga Bukit Duri untuk Membangun “Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri”.
Siaran Pers

PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA WARGA BUKIT DURI UNTUK MEMBANGUN KAMPUNG SUSUN MANUSIAWI BUKIT DURI

Kami warga Bukit Duri, sebagian besar sudah hidup dan menjadi warga negara yang sah selama puluhan tahun di wilayah Bukit Duri, khususnya RW 10, 11 dan 12, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Kami menyadari sebagai warga negara Indonesia kami mempunyai hak dan kewajiban. Kami mempunyai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak untuk menetukan nasib kami sendiri, hak atas pembangunan, lingkungan, penikmatan sumber daya alam, harmoni sosial, dan pertumbuhan sosial-ekonomi. Hak untuk berpendapat, berpartisipasi, bebas dari diskriminasi.  Hak atas tempat tinggal yang layak dan perlindungan dari penggusuran-paksa. Apa lagi penggusuran-paksa demi sekadar pembangunan infrastruktur fisik semata, namun menghancurkan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya.

Sebaliknya, kami sebagai warga negara Indonesia yang sah juga menyadari kewajiban kami untuk mewujudkan Pancasila dan UUD 1945, mentaati segala hukum dan peraturan yang berlaku di negeri ini, khususnya di Pemprov DKI, demi terwujudnya pembangunan kota Jakarta yang manusiawi, adil dan beradab. Kota yang demokratis-partisipatif, ekologis, bersekutu dengan alam, kota yang senantiasa berdiri di atas kaki akar budaya kebhinekaan Indonesia sendiri, kota yang terbuka, maju dan berkelanjutan.

Dan justru karena itulah, kami solidaritas kemanusiaan warga Bukit Duri, tetap dan semakin kuat dengan usulan kami selama ini untuk membangun “Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri”, sebagai Rusunami (Rumah Susun Milik Sendiri) di wilayah Bukit Duri, meski tidak lagi di bantaran sungai Ciliwung.

Usulan ini sebagai solusi alternatif yang sudah kami kaji matang-matang, bahkan konsep design-nya sudah disetujui oleh bapak Joko Widodo, sehari setelah beliau ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kunjungannya di komunitas Bukit Duri pada tanggal 16 Oktober 2012.

2016-08-12-PHOTO-00002199_01

Bahkan kami juga sudah mendapat bantuan pertimbangan akademik dari sahabat-sahabat Forum Akademisi dan Praktisi Pecinta Kampung Kota. Ya usulan ini kami ajukan, karena kami menolak hanya satu-satunya solusi tunggal yang ditawarkan Pemprov DKI, yaitu menempati Rusun Sewa Rawa Bebek, dengan durasi masa sewa hanya kontrak 2 tahun. Di Rusunawa Rawa Bebek kami akan kehilangan hak dan kepastian untuk mendapatkan tempat tinggal, untuk mempunyai hak milik terhadap tanah, ruang dan bangunan serta lingkungan sebagai aset produksi (ekonomi, sosial, dan budaya).

“Kampung Susun” adalah wahana lingkungan yang secara inkremental komunitas warganya membangun unit-unit secara fleksibel pada struktur dasar yang telah terpasang. Di sini komunitas warga dapat lebih berperan aktif untuk menggali alternatif yang paling applicable dan acceptable, guna memperoleh suasana dan lingkungan kampung yang sesungguhnya.

Pada kampung susun setiap dataran lantai dapat terdiri dari deretan unit rumah dan beragam kegiatan serupa dengan pola kampung tapak, jadi tidak formal linier kaku seperti pada blok di hunian rumah susun.

2016-08-12-PHOTO-00002198_03

2016-08-12-PHOTO-00002197_05

Deretan unit pada lantai di suatu blok, langsung dihubungkan dengan deretan unit di blok lain, sehingga lantai berbagai blok yang saling berhubungan itu menyerupai sirkulasi pada lingkungan kampung.

2016-08-12-PHOTO-00002200_02

Prasyarat yang diberikan oleh pak Jokowi dan disanggupi warga adalah bahwa rencana pembangunan “Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri” sebagai “rusunami”, (rumah susun milik sendiri), yang direncanakan akan dibangun 245 unit itu, harus disetujui mayoritas warga yang akan menempatinya. Rencana pembangunan itu juga harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Pemprov DKI. Demikian pun biaya yang dikeluarkan untuk proses pembangunannya, bahan bangunan dlsb., haruslah murah.

Diusulkan oleh warga dan komunitas Ciliwung Merdeka, perbandingan pembiayaan keseluruhannya adalah 50% dari Pemprov DKI, 30% dari warga Bukit Duri RW 10,11,12, dan 20% dari beberapa investor yang dikontrol Pemprov DKI. Disebut “Kampung Susun”, karena merupakan alternatif dari proyek rusunawa yang selama ini di Indonesia dianggap gagal, karena hanya menyediakan tempat tinggal/tidur semata, tidak ada ruang untuk usaha/mencari nafkah, tak ada ruang sosial, ruang ekonomi, ruang budaya dan religius.

Konsep design KSM-BD, pada dasarnya merupakan bangunan pemukiman inkramental, bahkan “kampung tumbuh”, yang mengadopsi pola kehidupan kampung tradisional, yang dibangun secara partisipatif, yang sarat dengan ikhtiar pelestarian alam, lingkungan hidup sehat, wirausaha sosial-ekonomi, ruang-ruang sosial, sistem komunikasi terbuka, tersedia ruang-ruang seni-budaya dan religiositas warga.

Skematik 3 poin Konsep Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri_120816_002
Jakarta, 12 Agustus 2016
Atas Nama Komunitas Warga Bukit Duri..

tandatangan 1_150_001

tandatangan 1_150_002

tandatangan 1_150_003

Komentar & Solusi