Penggusuran Ilegal di Kampung Pulo

IMG_0936

 

Subagyo Banggle

Oleh : Subagyo Banggle

Pemukiman warga Kampung Pulo Jakarta digusur paksa. Alasannya, warga tinggal di atas tanah negara, tanah bukan milik warga, sehingga dianggap ilegal. Penggusuran tersebut demi normalisasi sungai Ciliwung. Warga menyadari tidak mempunyai sertifikat hak atas tanah. Tapi mereka tidak mau dianggap pemukim illegal, sebab selama ini mereka membayar pajak bumi dan bangunan / PBB (Warga Kampung Pulo Menolak Disebut Pemukim Liar, Kompas.com, 20-8-2015).
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menilai, adanya temuan bahwa warga Kampung Pulo membayar PBB itu menjadi pelajaran, nantinya tidak boleh lagi memberikan fasilitas kepada warga yang tinggal di atas negara. Fasilitas yang dimaksudkan adalah KTP, listrik dan air. (Warga Kampung Pulo Dianggap Pemukim Liar tapi Bayar PBB, Apa Kata Wagub?, Kompas.com, 22-8-2015).

Pemukim Ilegal?

Apakah benar bahwa penduduk yang mempunyai pemukiman di atas tanah negara adalah pemukim ilegal, sehingga mereka tidak boleh diberikan KTP, aliran listrik dan air? Apakah benar warga Kampung Pulo merupakan pemukim illegal?
Guna menjawab pertanyaan yang bersifat yuridis tersebut, penting untuk diteliti aspek historisnya, Jawaban yuridis dalam hal tertentu juga harus melihat konteks historis-sosiologis. Apalagi urusannya menyangkut hak atas tanah dan pemukiman penduduk. Mengapa? Untuk menemukan data fisik dan yuridis suatu hak atas tanah terkadang harus menelusuri riwayat tanahnya, terutama tanah-tanah hak lama. Menurut sistem hukum admnistrasi pertanahan yang dianut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997), ketiadaan alat bukti hak (pembuktian hak lama) dalam bentuk tertulis, dapat digantikan dengan keterangan saksi minimal dua orang terpercaya di bawah sumpah tentang penguasaan tanah (lihat Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997). Jadi, mengetahui sejarah atau riwayat tanah tersebut sangat penting untuk menentukan aspek legalitas penghuni tanah tersebut.
Menurut riwayatnya, Kampung Pulo merupakan perkampungan yang sudah ada sejak tahun 1930-an. I. Sadyawan Sumardi, Direktur Ciliwung Merdeka yang mendampingi warga Kampung Pulo dalam siaran persnya tanggal 10 Agustus 2015 menjelaskan sejarah Kampung Pulo. Luas Kampung Pulo sekitar 8.571 hektar dihuni sekitar 3.809 orang penduduk. Pada zaman Belanda, Kampung Pulo merupakan bagian kawasan Meester Cornelis. Kampung Pulo dikelilingi sungai Ciliwung sekitar 1,9 KM. Warga Kampung Pulo hanya memiliki bukti kepemilikan adat atas tanah pemukiman mereka, seperti girik, petuk pajak bumi, surat jual-beli di bawah tangan dan verponding Indonesia. (Siaran Pers Ciliwung Merdeka dan Mitra, ciliwungmerdeka.org, 10-8-2015). Secara hukum peradilan, bukti-bukti pembayaran pajak tanah memang tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun, perlu ditelusuri, bagaimana riwayat pajak tanah tersebut dapat dibebankan kepada subyek pajaknya?
Alat bukti berupa surat-surat seperti girik, petuk pajak bumi, kekitir, pipil (atau pepel) dan verponding Indonesia itu diakui dalam hukum administrasi pendaftaran hak atas tanah berdasarkan Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997. Tanah verponding Indonesia contohnya adalah tanah hak milik adat yang di atasnya dikenakan pajak verponding Indonesia tersebut (lihat Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Cet. VIII, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 27).
Apakah dengan belum adanya sertifikat hak atas tanah yang dimiliki warga Kampung Pulo maka mereka dianggap “tidak mempunyai hak atas tanah”? Itu tidak benar. Mereka tetap mempunyai hak atas tanah mereka. Hanya saja hak mereka tersebut belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat. Apakah pendaftaran hak tersebut wajib? Tidak. Di negara ini justru sebagian besar tanah-tanah hak milik adat belum disertifikatkan (belum didaftarkan) dan hal itu tidak menyebabkan hak mereka hilang. Jika ternyata terbit sertifikat atas nama orang lain yang bukan pemegang haknya, maka pihak yang menerbitkan sertifikat dan orang yang memiliki sertifikat hak atas tanah yang bukan haknya itu dapat dipidana melakukan kejahatan pemalsuan dan penggunaan surat/akta otentik (Pasal 266 KUHP), sebab seharusnya sertifikat itu dimiliki dan atas nama pemilik yang sesungguhnya.
Kita telah memperoleh penjelasan bahwa warga Kampung Pulo mempunyai hak adat atas tanah pemukiman mereka, meskipun belum terbit sertifikat hak atas tanah. Mereka bukanlah pemukim illegal.
Soal belum terbitnya sertifikat itu, seandainya pernah diajukan pendaftaran hak tapi belum diberikan, itu dapat terkait dengan perubahan tata ruang dan wilayah, biasanya pemerintah pusat atau daerah bekerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sehingga terhadap tanah-tanah yang terkena perubahan tata ruang dan wilayah tidak akan mudah diterbitkan sertifikat. Tetapi dengan perubahan tata ruang bukan berarti pemilik hak atas tanah kehilangan haknya. Jika pemerintah bermaksud untuk mempergunakan tanah warga untuk pembangunan demi kepentingan umum maka harus dilakukan prosedur hukum pengadaan tanah dengan penawaran ganti-rugi. Lagipula informasi tata ruang haruslah transparan, tidak boleh slintutan (sembunyi-sembunyi).
Sekarang, saya mengandaikan – dalam alternatif lain – seandainya memang tanah tempat perkampungan warga Kampung Pulo tersebut adalah tanah negara, apakah mereka disebut pemukim ilegal?
Dengan melihat sejarah terjadinya perkampungan tersebut yang sudah ada sejak tahun 1930 (sebelum Indonesia merdeka), dan jika setelah Indonesia merdeka tanah tersebut dianggap tanah negara, lalu siapa pihak yang oleh negara telah diberikan hak? Apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau instansi pemerintah/negara lainnya, telah diberikan sesuatu hak atas tanah negara tersebut oleh negara?
Setelah berlakunya UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960), dengan menggunakan pendekatan Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, maka instansi pemerintah yang menguasai tanah negara diberikan Hak Pakai. Atau jika tanah negara tersebut juga diberikan sesuatu hak kepada pihak ketiga oleh instansi yang menguasainya (misalnya Hak Sewa atau izin pemakaian), maka tanah negara tersebut dikonversi menjadi tanah Hak Pengelolaan (HPL).
Bukti adanya konversi tersebut tentunya adalah adanya Keputusan Pemberian Hak Pakai atau HPL atas tanah tersebut. Pertanyaannya: Apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengantongi Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atau HPL dari negara (Menteri Agraria pada waktu dulu atau pejabat yang ditunjuk) atas tanah yang menjadi pemukiman Kampung Pulo tersebut? Hal itu yang tidak pernah disampaikan Pemprov DKI Jakarta.
Seandainya Pemprov DKI Jakarta atau instansi pemerintah lainnya telah diberikan Hak Pakai atau HPL atas tanah Kampung Pulo tersebut oleh negara, maka warga Kampung Pulo juga mempunyai hak untuk memperkarakan itu di Pengadilan, sebab warga Kampung Pulo juga diberikan prioritas hukum untuk mengajukan permohonan hak atas tanah Kampung Pulo kepada negara.
Guna mendapatkan hak atas tanah (Milik, HGB, HGU, Hak Pakai, HPL) atas tanah negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 menentukan bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga Kampung Pulo mempunyai syarat sebagai pemohon hak milik atau hak guna bangunan (HGB) atas tanah pada pemukiman mereka, sebab mereka nyata-nyata sebagai penghuni atas tanah tersebut. Hal itu pula dapat dimaklumi mengapa terdapat warga Kampung Pulo yang sudah memiliki serifikat hak atas tanah, yang dimungkinkan itu diperoleh dari pemberian hak yang selanjutnya didaftarkan (disertifikatkan).
Berkaitan dengan status kepemilikan rumahnya, berdasarkan asas pemisahan horizontal dalam hukum tanah maka rumah-rumah yang didirikan warga adalah milik mereka sendiri. Asas tersebut menyatakan bahwa benda-benda di atas tanah tidak dengan sendirinya terkait dengan tanahnya. Lalu bagaimana mau menuduh bahwa rumah warga tersebut ilegal jika tak dapat membuktikan bukti ilegalitasnya? Tentunya jika terdapat sengketa legalitas tersebut hanya Hakim yang berwenang memutuskannya.
Setiap orang yang menuduh bahwa orang lain melanggar hukum, maka si penuduh harus membuktikan. Jadi, hukum tidak membebani si tertuduh untuk membuktikan dirinya tidak melanggar hukum, kecuali dalam bidang hukum khusus, misalnya terdakwa korupsi dan pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen.
Dengan telah diberikan beban pajak atas tanah dan rumah warga Kampung Pulo tersebut, maka hal itu juga membuktikan bahwa tak dapat dikatakan warga Kampung Pulo sebagai pemukim ilegal. Mana ada hubungan illegal antara obyek tanah dan bangunan dengan penghuninya kok ditarik pajak oleh negara?
Setelah saya selesai berhayal bahwa tanah tersebut adalah tanah negara, sama dengan hayalan Ahok dan Ketua DPRD DKI Jakarta, tiba pada kenyataan bahwa warga Kampung Pulo dapat membuktikan bahwa mereka mempunyai hak atas tanah tersebut dengan bukti-bukti hak lama yang memang diakui dalam hukum administrasi pendaftaran hak atas tanah.
Selanjutnya, tiba pada pengulangan pertanyaan yang belum terjawab di depan, yaitu: Apakah Pemprov DKI Jakarta mengantongi Surat Keputusan Hak Pakai atau HPL atas tanah Kampung Pulo tersebut? Ini penting untuk dijawab sebab Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah, mewajibkan instansi pemerintah, barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan.
Apakah sudah ada instansi negara yang mempunyai sertifikat hak atas tanah Kampung Pulo, atau minimal Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atau HPL? Jika tidak ada, penggusuran kepada warga Kampung Pulo itu adalah pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menurut Pasal 37 diancam dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Kepentingan Umum Normalisasi Sungai Ciliwung

Rencana normalisasi sungai Ciliwung adalah dalam rangka mengatasi banjir Jakarta, diperkirakan akan adanya relokasi 70 ribu keluarga yang mendiami bantaran sungai Ciliwung. Rencananya, sungai Ciliwung akan dilebarkan menjadi 35 – 50 meter ditambah dengan jalan inspeksi 7,5 meter di kedua sisinya. Kampung Pulo, Kampung Melayu merupakan kawasan paling parah tiap banjir tiba (Relokasi Warga, Syarat Normalisasi Sungai, Kompas.com, 3-2-2015). Meskipun soal solusi itu juga masih ada yang memperdebatkan.
Sebenarnya warga Kampung Pulo tidak menolak relokasi, tetapi mereka tidak mau disebut pemukim ilegal. Sebagai pemukim yang mempunyai hak atas rumah dan tanah mereka, tentu saja mereka tidak dapat diusir begitu saja tanpa diberikan ganti rugi.
Relokasi warga dari Kampung Pulo dapat diartikan sebagai tindakan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dalam kerangka kepentingan umum, sehingga dapat ditempuh dengan menggunakan hukum pengadaan tanah. Memang bahwa pembangunan pelebaran sungai tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah (UU No. 2 Tahun 2012), namun dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 10 huruf c yakni: tanah untuk kepentingan umum yang digunakan dalam pembangunan tersebut adalah termasuk bangunan pengairan lainnya. Jika didekati dengan Pasal 10 huruf j UU No. 2 Tahun 2012 maka penjelasannya menjelaskan: “Yang dimaksud “fasilitas keselamatan umum” adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor.”
Proses pengadaan tanah tersebut dilaksanakan dengan cara pelepasan hak atas tanah dan bangunan dengan ganti rugi. Untuk menentukan memang adanya hak atas tanah tersebut, jika instansi pemerintah yang membutuhkan tanah ragu-ragu maka dapat meminta pengadilan untuk menetapkan status hak atas tanah tersebut dengan cara bersengketa singkat berdasarkan tatacara yang ada di dalam UU No. 2 Tahun 2012 tersebut setelah misalnya musyawarah dianggap tidak memperoleh kesepakatan. Artinya, cara-cara damai dalam negara hukum demokratis ditempuh lebih dulu. Itu merupakan konsekuensi bahwa negara kita merupakan negara hukum demokratis. Cara-cara paksa hendaknya merupakan alternatif terakhir setelah memperoleh izin pengadilan untuk melakukan upaya paksa itu. Apalagi status hukum warga Kampung Pulo tidak dapat dipersamakan dengan Tenaga Kerja Asing gelap atau gubuk-gubuk liar yang bahkan untuk itu dibutuhkan kebijaksanaan hukum dengan melihat posisi sosialnya, apakah memang orang miskin yang harus mendapatkan perlindungan.
Celakanya kaum kelas menengah memandang masalah itu dengan stigma “kaum miskin pemalas, kumuh, tak tahu diuntung” dan sebagainya. Sebagai orang yang tumbuh dari kalangan miskin dan melakukan perjalanan di banyak tempat miskin dan kumuh, saya melihat tuduhan-tuduhan tentang kemalasan kaum miskin itu sebagai sinisme saja. Kami orang miskin bangun pagi sebelum subuh, lalu berangkat bekerja pulang sore. Kalau soal kemalasan itu, ada beberapa orang malas di semua lapisan stratifikasi sosial. Direktur malas, manajer malas, juragan malas, birokrat malas, gubernur malas, bupati malas, polisi malas, jaksa malas, dan lain-lainnya.
Kaum kelas menengah juga tidak mengalami bagaimana orang-orang yang terusir itu hidup di tempat baru. Mereka yang biasa berjualan di rumah menjadi tidak dapat berjualan di tempat yang baru. Warga Kampung Pulo tidak menentang proyek pelebaran sungai Ciliwung. Mereka hanya meminta haknya. Jika hak-haknya dicabut, maka ganti ruginya? Penyediaan rusunawa bukanlah ganti rugi. Hukumnya tidak mengatur dan tidak memberikan kewenangan otoritariansme bentuk ganti rugi. Bahkan jika tak ada kesepakatan, undang-undang memberi jalan melalui pengadilan dengan acara yang singkat dalam hukum pengadaan tanah.
Kekuasaan sangat gampang menuduh warga masyarakat adalah pemukim ilegal. Tapi rezim sendiri telah malah menempuh cara-cara yang ilegal dalam memerintah.

sumber : KOMPASIANA.COM-http://www.kompasiana.com/sbg/penggusuran-ilegal-di-kampung-pulo

Komentar & Solusi