Merumahkan Kembali, Bukan Asal Memindah…

Madina Nusrat

Kompas Cetak | 12 Agustus 2015
Warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terus bertahan. Gaya teknokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kaku ditanggapi dingin. Warga di bantaran Kali Ciliwung ini bergeming, mempertahan-kan hak mereka dari proyek normalisasi kali.
merumahkan kembali

Kami ingin musyawarah karena kami tinggal di Kampung Pulo sudah turun-temurun,” ujar Holili, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Kampung Melayu, Senin (10/8).

Menurut Holili, sejak sosialisasi terakhir terkait rencana relokasi warga pada 5 Juni lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya berbicara satu arah kepada warga. Seperti diberitakan Kompas pada 6 Juni, pertemuan sosialisasi itu berakhir tanpa kesepakatan.

Alih-alih diberikan pilihan, warga hanya diberi jadwal mendaftar untuk mendapatkan unit tempat tinggal di Rumah Susun Sederhana Jatinegara.

Warga tetap menuntut ada perhitungan ganti rugi atas rumah dan tanah mereka di kampung yang selalu terkena banjir luapan Kali Ciliwung tersebut. Mereka berpegang pada janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 bahwa pemerintah akan memberikan ganti rugi yang layak atas tanah warga Kampung Pulo.

Namun, kini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpegang pada keputusannya bahwa tidak ada pembayaran ganti rugi bagi warga Kampung Pulo. Gubernur beralasan, sebagian besar warga Kampung Pulo tinggal di atas lahan negara.

Basuki menegaskan, tidak ada lagi perundingan dan relokasi akan dilangsungkan akhir Agustus ini (Kompas, 7/8).

Berpuluh tahun

Dalam perjalanannya, kampung urban di bantaran Kali Ciliwung ini sudah ada sejak berpuluh tahun lalu, seiring dengan perkembangan Pasar Jatinegara.

Tak sedikit warga di Kampung Pulo bekerja sebagai kuli panggul, pelayan toko, atau pedagang di Pasar Jatinegara. Mereka hidup turun-temurun di sana.

Eka (58), misalnya, membagi rumahnya menjadi dua bagian dan memberikan separuhnya untuk ditinggali anak bungsunya. Nenek 10 cucu ini mengaku sudah sejak lahir tinggal di Kampung Pulo dan berdagang buah di Pasar Jatinegara.

Sayid Soleh (57), warga yang menjadi generasi keempat ahli waris lahan 600 meter persegi di Kampung Pulo, juga mengharapkan keadilan dari pemerintah.

Guru majelis taklim di Kampung Pulo itu menuturkan, dirinya pernah mengurus tanah warisannya untuk peningkatan status kepemilikan menjadi sertifikat hak milik (SHM) pada 1994.

“Saya ajukan tanah saya sendiri. Tanah saya yang dibeli dua orang tetangga juga saya ajukan ke kecamatan supaya dibuatkan sertifikat,” katanya.

Namun, SHM yang dikeluarkan hanya untuk tanah yang telah dibeli dua tetangganya itu. Tanahnya sendiri tak memperoleh sertifikat. “Kata petugas kecamatan, tanah saya terlalu luas sehingga tidak bisa dibuatkan sertifikat. Saya tak mengerti mengapa begitu,” ujarnya.

Sikap birokrasi yang tak konsisten ini, menurut Ketua Ciliwung Merdeka, Sandyawan, merugikan warga. Menurut Sandyawan, yang mendampingi warga Kampung Pulo memperjuangkan hak mereka, semestinya pemilik tanah di Kampung Pulo memperoleh sertifikat atas tanah mereka dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Badan Pertanahan Nasional. Sebab, tanah itu sudah ditempati warga selama 20 tahun lebih.

Tak pernah sendiri

Namun, kegalauan yang dirasakan Soleh terkait rencana relokasi ini lebih dari sekadar masalah ganti rugi tanah. Menurut dia, Kampung Pulo memiliki arti istimewa karena di kampung itu ia tak pernah merasa sendirian. Meski selalu didera banjir, selalu ada warga yang datang membantu tanpa diminta di kampung itu.

Soleh menuturkan, ada tetangganya seorang pemulung. Namun, tetangga itu tetap bisa menyekolahkan ketiga anaknya karena hidupnya selalu dibantu warga sekitar.

“Persaudaraan di Kampung Pulo ini sangat erat. Kami warga Kampung Pulo merasa nyaman dengan itu,” tutur Soleh yang khawatir semua itu hilang saat ia dipindah dari kampungnya.

Kekhawatiran itu terutama muncul karena dia dan warga lainnya dipaksa pindah ke rumah susun, sebuah arena sosial yang sama sekali berbeda dengan rumahnya di Kampung Pulo yang menapak tanah.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pada 1980, antropolog Australia, Lea Jellinek, menggambarkan dampak sosial penggusuran warga Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Dalam bukunya, Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta (LP3ES, 1991), digambarkan lemahnya daya hidup warga miskin Kebon Kacang setelah penggusuran.

Secara khusus Jellinek menyoroti nasib warga yang memilih rumah susun. Hidup mereka menjadi lebih rentan karena mereka tak terbiasa menyisihkan uang untuk membayar sewa tempat tinggal. Akibatnya, unit-unit rusun yang ditempati dijual kepada pihak lain.

Merumahkan kembali

Sosiolog Universitas Indonesia, Robertus Robert, menyampaikan, Pemprov DKI perlu memahami bahwa kampung adalah rumah. Untuk merumahkan kembali warga, warga harus dilibatkan aktif dalam prosesnya.

“Karena di rumah ada proses sosial yang unik, melibatkan hidup orang, termasuk emosi. Karena dari rumah, setiap orang membangun masa depan, tak peduli itu keluarga miskin atau kaya,” tutur Robert.

Secara sosial, lanjut Robert, tak mudah bagi orang menerima tempat tinggal baru. Sebab, mereka tak memiliki referensi tempat yang baru itu.

Tak heran, warga Kampung Pulo merasa tak cukup dengan unit Rusun Jatinegara meski dalam pandangan warga kelas menengah Ibu Kota, unit rusun itu sangat layak dan bernilai rupiah tinggi.

Risna (29), warga lain Kampung Pulo, mengatakan, rumahnya dihuni tiga keluarga, mulai dari nenek, orangtua, dan keluarga intinya sendiri. Profil keluarga Risna ini gambaran umum di Kampung Pulo. “Ada sembilan orang tinggal di rumah. Bagaimana kami bisa tidur di unit (rusun) yang kecil ini,” ujarnya.

Pendekatan Pemprov DKI yang cenderung teknokratis dan mengejar target, menurut Robert, membuat kebutuhan sosial warga yang direlokasi tak terpenuhi. “Pendekatan ini yang harus diubah. Pendekatan yang lebih humanis, itu yang perlu dikedepankan,” katanya.

Menurut Robert, tuntutan warga terkait ganti rugi tanah mereka merupakan ekspresi kekhawatiran mereka akan masa depan yang tak pasti di tempat baru. Itu sebagai akibat mereka tak dipersiapkan untuk tinggal di tempat baru.

Sosiolog tersebut mengingatkan, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah rasa percaya kepada pemerintah.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Agustus 2015, di halaman 27 dengan judul “Merumahkan Kembali, Bukan Asal Memindah…”.

Sumber : Kompas

Komentar & Solusi