Mengembalikan Kota sebagai Rumah Manusia

Oleh : LARASWATI ARIADNE ANWAR
Siang | 5 November 2015 14:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Keberadaan kampung kota, yaitu komunitas yang masyarakatnya memiliki otoritas dalam menentukan lingkungan kehidupan mereka, memiliki potensi keunikan yang apabila dikembangkan berpengaruh pada wajah dan kreativitas kota. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis agar keberadaan kampung kota tetap bisa berjalan di dalam perkembangan urbanisasi dan globalisasi.

KOMPAS/AGUS SUSANTOAnak-anak bermain di bantaran Sungai Ciliwung yang penuh dengan hunian di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Keberadaan kampung kota, yaitu komunitas yang masyarakatnya memiliki otoritas dalam menentukan lingkungan kehidupan mereka, memiliki potensi keunikan yang apabila dikembangkan berpengaruh pada wajah dan kreativitas kota.
KOMPAS/AGUS SUSANTOAnak-anak bermain di bantaran Sungai Ciliwung yang penuh dengan hunian di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Keberadaan kampung kota, yaitu komunitas yang masyarakatnya memiliki otoritas dalam menentukan lingkungan kehidupan mereka, memiliki potensi keunikan yang apabila dikembangkan berpengaruh pada wajah dan kreativitas kota.

“Kuncinya adalah adaptasi antara prinsip global dengan nilai dan norma lokal,” kata Jo Santoso, Ketua Program Magister Teknik Perencanaan Universitas Tarumanagara, dalam Seminar Kampung Kota yang diadakan oleh Ciliwung Merdeka dan Forum Akademisi dan Praktisi Pecinta Kampung Kota di Jakarta, Rabu (4/11).
Santoso menerangkan, globalisasi bertujuan menyatukan warga dunia demi menghindari terjadinya konflik antarmanusia. Namun, konsep itu jika tidak ditindaklanjuti dengan bijak akan menggerus nilai-nilai lokal suatu komunitas. Akibatnya, terjadi persaingan dan orang-orang yang tidak mampu bertanding akan kalah.
“Untuk itu perlu dikemukakan lagi nilai bahwa kota adalah tempat tinggal manusia, bukan sekadar tempat persaingan ekonomi untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Santoso.
Kedaulatan atas sumber daya kota berada di tangan masyarakat, bukan pengembang yang bisa menawarkan harga tertinggi. Melalui pengertian itu, pembangunan memprioritaskan penyejahteraan masyarakat, bukan keuntungan finansial ataupun politik.
Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ialah keberadaan kota lebih sebagai subsistem pemerintahan pusat yang nyaris tidak bisa ditentang. Hal ini membuat masyarakat ataupun hak-hak komunitas dianggap sebagai penghalang kemajuan.
Model “porto alegre”
Menurut Direktur Komunitas Ciliwung Sandyawan Sumardi, salah satu model yang bisa ditiru adalah porto alegre di Brasilia, Brasil. Masyarakat kampung kota itu dilibatkan di dalam diskusi tata kota sehingga mereka bisa mengemukakan permasalahan dan kebutuhan. Melalui pelibatan itu, jalan keluar bisa ditemukan.
Di samping itu, perwakilan masyarakat juga duduk di dalam Dewan Kota yang menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar sesuai dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat kota. “Di Indonesia, Dewan Kota belum berjalan sehingga komunikasi pemerintah dengan warga bolong-bolong dan hanya bersifat satu arah. Ini yang kemudian terkesan berujung pada pemaksaan,” tutur Sandyawan.
Sejauh ini, solusi penertiban kampung di kota-kota besar berupa pemindahan fisik warga ke tempat lain. Padahal, menurut Sandyawan, semestinya ada revitalisasi sistem. Salah satu caranya dengan membangun kampung susun.
Warga perkampungan yang dipindahkan ke rumah-rumah susun juga memindahkan sistem kekerabatan sosial mereka. Kehidupan di kampung susun tidak seperti kehidupan di rumah susun biasa yang cenderung individualistis. Mereka tetap memiliki ruang-ruang sosial. “Meski bentuk fisik kampungnya berubah, mereka tetap ada sebagai situs keanekaragaman masyarakat kota,” kata Sandyawan.

Sumber : www.kompasprint.com

Komentar & Solusi