Mengejar Ilusi

Oleh : Maria Hartiningsih

Jakarta adalah “the big village“. Ibu kota negara yang juga pusat bisnis itu menyerap hampir 70 persen peredaran uang di Indonesia. Maka, urbanisasi adalah keniscayaan.

Kota ini hidup karena dihidupi warganya. Lihatlah, dengan penduduk lebih 10 juta, Jakarta seperti kehilangan daya pada sepekan menjelang dan sesudah Idul Fitri. Asisten rumah tangga dan pegiat ekonomi sektor informal, yang sebagian besar menghuni kawasan tak layak huni, pulang kampung bersama-sama. Hans-Dieter Evers (1986) memperkirakan hilangnya lebih separuh produktivitas Jakarta pada saat-saat seperti itu.

Penduduk kota, khususnya kelompok menengah bawah dan kelompok miskin kota, adalah faktor penting dalam pembangunan dan penataan Jakarta. Mereka tak boleh direduksi perannya sebatas konstituen yang hanya dipakai suaranya untuk kepentingan politik kekuasaan.

Mereka juga bukan warga ilegal, apalagi mereka punya kartu identitas, punya struktur RT/RW di tempat tinggalnya, ada sarana-prasarana dan ditarik pajak, meski mereka menghuni bantaran kali.

Sudah bukan zamannya menempelkan stigma pada warga di kawasan yang dianggap tak layak huni. Pernyataan “lebih baik mengorbankan 5.000 orang demi 10 juta lainnya” dalam kasus penggusuran Kampung Pulo, Jakarta Timur, misalnya, adalah idiom yang sering dilontarkan pejabat pada era Orde Baru, bersamaan dengan politik memecah belah warga. Penggusuran dengan ancaman tak layak terjadi dalam era demokrasi.

Warga terdampak bukanlah para fakir yang hanya bisa menadahkan tangan untuk menerima kunci rusunawa. Mereka adalah warga negara yang berdaya, pekerja keras, manusia yang berpikir dan bisa bicara. Memindahkan manusia bukan memindahkan barang. Mereka tak akan menolak rencana penataan kalau sejak awal suaranya didengar.

Dalam demokrasi, partisipasi mereka, yang didampingi para arsitek, ahli tata ruang, dan para pakar yang paham arti partisipasi warga miskin, dalam proses pembuatan kebijakan kota, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), adalah prasyarat penting. Penataan kota dengan corak partisipasi yang butuh proses lebih panjang itu adalah langkah menuju kemajuan yang hakiki.

Harus disadari, ruang publik tidak netral. Dalam partisipasi “atas nama” yang umum dipahami selama ini tersembunyi topeng kepentingan kelas borjuis atau kelompok yang lebih berkuasa (Habermas, 1989), dengan mengatasnamakan demokrasi.

Di banyak kota besar di dunia, seluruh komponen masyarakat berlomba menata kawasan yang dianggap tak layak huni. Tak usah jauh-jauh mencari contoh. Di Surabaya, pemerintah kota memberi ruang pada kreativitas untuk mendayagunakan bantaran kali bagi kepentingan warga.

Indikator kesuksesan pemimpin kota yang menjadi tren dunia saat ini adalah pada proses memanusiawikan warga dan bagaimana perikemanusiaan diimplementasikan untuk memenuhi hak-hak warga, khususnya yang miskin dan tertinggal, sehingga indeks kebahagiaan lebih “berbunyi”.

Itulah kemajuan nyata yang lebih bernilai. Kata arsitek dan ahli tata kota Kanada, Arthur Erickson (1924-2009), ilusi dibutuhkan untuk menyamarkan kekosongan di dalam diri.

Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/07/24/Mengejar-Ilusi

Komentar & Solusi