Menata Kota Yang Berkeadilan

foto diskusi IKJ

Seharusnya Pemprov DKI bersyukur karena ada banyak ahli-ahli dengan latar belakang cukup baik dan NGO membantu warga Jakarta.
Demikian yang dikatakan oleh Sri Probo perwakilan dari Akademisi Pecinta Kampung Kota dalam Diskusi Publik Mari Bersama Membangun Kota, Senin (7/12) di Auditorium Institut Kesenian Jakarta, yang dihadiri oleh akademisi, praktisi, LSM dan masyarakat pecinta kampung kota . “Semoga penataan kota yang berkeadilan dapat terwujud”, lanjutnya. “Kita bangga ada banyak pembangunan, tetapi sekaligus miris dengan adanya masalah di pinggir-pinggir sungai. Berarti kepedulian sudah ada, dimana warga dibantu bersama akademisi untuk mengatasi hal tersebut. Di DKI Jakarta banyak peraturan tentang perkampungan, tapi tidak dilaksanakan karena bisa diakali, disiasati. Kalau warga diizinkan berpartisipasi, maka warga bisa mengatur pemukiman mereka. Itu pesan yang kita sampaikan”, imbuhnya.
Sementara Yayat Supriana, Pengamat Kebijakan Publik mengemukakan di Indonesia, UU Pokok Agraria hanya mengatur pokoknya. Hak ulayat atau hak komunal memang belum memiliki tempat. Sekarang ini sedang disusun RUU pertanahan. Hak ulayat di Papua, misalnya, diakui karena ada UU keistimewaan. UU Pertanahan sebetulnya hak ulayat itu bisa diakui asal distatuskan secara formal. Kepala daerah harus mengeluarkan Perda, masalahnya tidak ada yang berani. Selama ini hak pengelolaan lahan (HPL) tanah negara diberikan pada private, korporasi, tidak ada pemberian kepada komunitas. Sekarang ini banyak masyarakat tidak tahu tentang tata aturan kepemilikan tanah.
Sementara pada sesi ke 2 dalam presentasinya LBH Jakarta mempermasalahkan penggusuran paksa di Jakarta.Menurut LBH Sebagian besar penggusuran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang minim partisipasi (tidak dengan musyawarah). Sebagian besar warga tidak mendapat ganti rugi yang layak. Akhir tahun ini penggusuran lebih banyak, asumsinya penyerapan APBD. Masalahnya tidak ada aturan yang jelas, kalaupun ada tidak diimplementasikan dengan baik. Pemerintah hanya fokus pada pembangunan dan tidak partisipatif (kedua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat punya pandangan yang berbeda tentang ‘partisipasi’), birokrasi buruk, masyarakat sangat beragam sehingga sulit dilakukan konsolidasi. Pemecahannya dengan “People power!”
Arkom (arsitek komunitas) Jogja yang juga hadir dalam diskusi mengemukakan pembangunan secara partisipatif adalah tugas Pemkot, Komunitas dan LSM. Apa yang harus dilakukan? Pra-identifikasi, identifikasi pemukiman ‘kumuh’, penetapan lokasi penataan. Jika kita punya data, pemerintah bisa mengambil sikap terhadap realitas tersebut. Strateginya yang melakukan harus warga, pemangku wilayah yang bukan pemerintah. Arkom memberi contoh di Jodja, dibuat rumah renteng. Dananya dari swadaya warga.
Sementara UPC dalam prensentasinya mengemukakan pendekatan Pemprov DKI ketika menata kota adalah legal formal. Solusinya tunggal: rumah susun sewa. Alternatif pemecahannya yang diusulkan : 1) moratorium penggusuran 2) perencanaan partisispatif 3) Solusi beragam, tidak tunggal. renovasi, bukan relokasi/geser, bukan gusur 4) kepemilikan sertifikat komunal. Beli angsur, bukan sewa, sehingga rasa kepemilikan masyarakatnya tinggi. Contoh di Surabaya: Penataan kampung alias “Jogo Kali” (masyarakat sebagai penjaga sungai); Demikian juga di Bungkutoko, Kendari. Pendekatan yang positif menguntungkan warga, juga pemerintah. Pemerintah memberi kesempatan, hubungan pemerintah daerah dengan warga pun jadi baik.
Menurut Ciliwung Merdeka, di Jakarta problemnya bukan hanya normalisasi, tapi perubahan peraturan. Sandyawan Sumardji dalam penutupan diskusi mengemukakan, memang sulit mengeluarkan gagasan operasional yang bisa dilakukan karena kompleksitas masalah. Untuk perubahan, tidak bisa memutlakkan satu metode saja. Misalnya dari LBH Jakarta, tidak percaya lagi pada Pemprov DKI. Arkom Jogja, sangat mengindahkan kerjasama warga dan pemerintah. Mereka dengan sabar dan tekun melakukan pengorganisasian. Untuk itu dibutuhkan satu gerakan yang dilakuan bersama, aksi, kerjasama dan lain sebagainya. Pengalaman pada saat reformasi di Indonesia, “ ternyata kita belum siap dengan konsep bagaimana mengimplementasikan itu. Dialedaktika inkulturatif, nilai-nilai kemanusiaan, berhadapan dengan pasar bebas, maka harus dilakukan dialog intensif secara massif”, ungkap Sandyawan. (anto)

Komentar & Solusi