MELAWAN PROPAGANDA MENJERNIHKAN FAKTA DAN DATA

Ikhtiar mencari dan membuktikan kebenaran fakta serta data secara rasional, empirik dan sistematik melalui penelitian sederhana dengan tema “Politik Hukum Rusunawa dalam Penggusuran Paksa Warga Bukit Duri, Studi Kasus Rusunawa Rawa Bebek” ini merupakan keniscayaan yang wajar.

Dalam kata pendahuluannya, diungkapkan secara jujur oleh para peneliti bahwa penelitian ini dilakukan karena akses informasi sangat minim mengenai persyaratan untuk mendapatkan satuan unit di Rusunawa Rawa Bebek, termasuk bagaimana proses penempatan serta pemindahan warga dalam proses resettlement dalam rangka pelaksanaan program normalisasi Kali Ciliwung. Warga masyarakat mengalami kesulitan ketika ingin mengetahui jumlah warga yang dipindahkan ke Rusunawa Rawa Bebek dan persyaratan bagi warga yang boleh tinggal di Rusunawa Rawa Bebek. Pemerintah setempat tidak memberikan data dan menutup akses informasi terkait hal tersebut.

Di tengarai juga bahwa Rusunawa Rawa Bebek ditetapkan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai bentuk ganti rugi bagi warga terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung di wilayah Kelurahan Bukit Duri. Proses penetapan bentuk ganti rugi kepada warga terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung di lokasi Bukit Duri RW. 09, 10, 11, dan 12 tersebut berjalan tanpa memperhatikan aspek keterbukaan informasi publik. Proses ini melanggar keadilan bagi warga Bukit Duri serta bertentangan dengan prinsip-prisip Negara hukum. Kebijakan gantirugi berupa pemberian unit satuan rumah susun (sarusun) di Rusunawa Rawa Bebek tanpa landasan hukum yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan. Pemberian atau pendistribusian unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek diberikan berdasarkan penilaian subyektif dari pelaksana kebijakan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian jumlah unit rumah susun dan subyek para penerima sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Dalam konteks kebijakan publik negara, pengaburan, penggelapan dan manipulasi fakta dan data, biasanya dilakukan dalam rangka propaganda. Jacques Ellul dalam bukunya “Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes” (Ellul, 1951) menyatakan bahwa propaganda politik senantiasa melibatkan usaha-usaha pemerintah, partai atau golongan berpengaruh untuk mencapai tujuan strategis dan taktis.

Propaganda sendiri mempunyai pengertian berupa rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Sedangkan menurut Garth S. Jowett and Victoria O’Donnell dalam bukunya “Propaganda And Persuasion” (Garth S. Jowett and Victoria O’Donnell, 1986), propaganda adalah usaha dengan sengaja dan sistematis, untuk membentuk persepsi, memanipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan penyebar propaganda.

Propaganda merupakan kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok tertentu untuk proses mempengaruhi pihak lain dengan tidak mengindahkan etika, moral, aturan, nilai, norma dan lain-lain guna memenangkan tujuan yang akan dicapai. Akibatnya, apapun akan dilakukan untuk memenangkan tujuan yang akan dicapai tersebut. Maka seakan sudah wajar, kalau dalam konteks propaganda inilah usaha-usaha terencana, sistematik dan masif diwujudkan dalam bentuk pengaburan, penggelapan dan manipulasi fakta dan data.

Dan memang menurut hemat kami, satu-satunya cara untuk menghadapi politik propaganda yang menggunakan taktik pengaburan, penggelapan dan manipulasi data adalah dengan mengungkapkan, mensistimatisir serta menjernihkan fakta dan data itu sendiri, melalui proses penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menghindari kecenderungan menggeneralisasikan permasalahan ke arah abstraksi, maka dalam usaha meninjau kesadaran dan pelaksanaan hak-hak asasi warga Bukit duri sebagai pemangku kepentingan (“stake-holder”) utama dalam hak atas tanah, hak atas ruang, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas pekerjaan serta hak ekonomi, sosial dan budaya, penelitian ini sengaja bertitik-tolak dari suatu studi kasus konkret: Rusunawa Rawa Bebek.

Penelitian ini sengaja menggunakan metode yang cenderung bersifat empiris-sosiologis, karena ternyata para peneliti berkeyakinan bahwa hak-hak asasi warga Bukit Duri sebagai warga DKI Jakarta, warga negara Indonesia, tidak mungkin dapat ditangkap hanya berdasarkan pemikiran apriori belaka. Gambaran tentang perwujudan hak-hak asasi warga Bukit Duri sebagai korban penggusuran paksa, hanya dapat dipahami secara seksama berdasarkan suatu penyelidikan empiris tentang kesadaran dan praktek hak-hak asasi warga Bukit Duri itu sendiri dalam kehidupan nyata sehari-hari. Maka dengan metode analisa situasi negatif terhadap kasus penempatan warga Bukit Duri ke Rusunawa Rawabebek sebelum dan sesudah penggusuran paksa tersebut para peneliti berkeyakinan bahwa berbagai kadar prasangka ideologis dan ikatan-ikatan doktrin atau keterlibatan sentimental terhadap mitos-mitos sehubungan dengan cara kita memandang masalah hak-hak asasi manusia pada umumnya serta praktek hak-hak asasi warga Bukit Duri pada khususnya, akan lebih dapat dikurangi.

Namun rupanya para peneliti pun menyadari bahwa sebagai konsekuensi dari pendekatan kontekstual ini, mau tak mau sedapat mungkin para peneliti harus mempergunakan model wawasan trans-disiplin, yang tentu saja cenderung bersifat holistik. Maka dalam analisa selanjutnya kami berusaha untuk mempergunakan beberapa disiplin ilmu yang menurut hemat para peneliti dapat lebih menunjang semakin jelasnya permasalahan tersebut.

Nampak sekali memang para peneliti menitik-beratkan pada pendekatan analisa yuridis formal dalam meninjau sejauh mana hak-hak asasi warga negara “economy survival”, khususnya warga Bukit Duri yang perikehidupannya secara garis besar telah cukup banyak diungkap melalui media massa, bahwa kehidupan mereka telah terjamin bila dilihat dari segi hukum, terbukti dengan peneguhan dari Majelis Hakim PTUN yang memenangkan gugatan warga Bukit Duri terhadap Pemprov DKI, Pemkot Jakarta Selatan, dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane – Kementrian Pekerjaan umum – dan Perumahan Rakyat (BBWSCC-PU-PR) secara mutlak.

Dalam analisa struktural, peneliti mencoba untuk memahami dan mengartikulasikan secara sederhana, bagaimana sebenarnya mekanisme struktur-struktur di dalam masyarakat kita dewasa ini, dan struktur kerja pemerintahan daerah, Pemprov DKI Jakarta dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang merupakan prakondisi operasionalisasi hak-hak asasi warga Bukit Duri. Tinjauan sosial-ekonomis juga menjadi penunjang penting pada bagian analisa ini, tanpa mengabaikan dimensi-dimensi kultural-etisnya.

“Dialektika-negatif” merupakan metode pendekatan yang cukup mewarnai seluruh proses penelitian sederhana ini. Karena dengan demikian apa yang paling didambakan dan oleh karena itu menjadi tolok-ukur utama, tidaklah dapat ditemukan begitu saja secara apriori langsung, apalagi melalui pendirian positif yang jelas. Sebaliknya justru dalam situasi negatif, apa yang harus dituju dan diusahakan menjadi lebih nampak secara dialektis. Karena penderitaan pada dirinya sendiri secara intrinsik mengandung tuntutan supaya segera diubah dan diatasi. Tuntutan ini pun bersifat langsung, spontan dan pasti, mendahului segala penalaran kita.

Memang penderitaan manusialah yang harus menjadi kriterium utama dalam menilai setiap proses pembangunan, dan bukan sekedar penjumlahan dari apa yang dibangun saja. Sebab manusialah yang merupakan realitas subyek pertama dan utama sebagai pelaksana pembangunan itu sendiri.

Pada dasarnya setiap analisa situasi negatif pada dirinya senantiasa telah tercermin “analisa alternatif”. Maka pada bagian kesimpulan dari seluruh penelitian ini, para peneliti berusaha untuk memberikan tanggapan berupa beberapa alternatif yang menurut hemat para peneliti dapat menjadi jalan pembebasan struktural bagi warga urban “economy survival” Bukit Duri, demi semakin terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi warga negara di Indonesia.

Jakarta, 2 April 2017
I. Sandyawan Sumardi

Komentar & Solusi