Live in Calon Wartawan The Jakarta Post

Pengantar Live in dari Sandyawan Sumardi
Pengantar Live in dari Sandyawan Sumardi

Di bulan Februari yang lalu Sanggar Ciliwung Merdeka di Bukit Duri kedatangan enam orang bakal calon wartawan The Jakarta Post. Sebelum menjadi wartawan mereka diharuskan live in dahulu ke daerah-daerah yang dianggap layak untuk dijadikan tulisan investigasi dan menyangkut human interest. Tidak hanya di Bukit Duri para calon wartawan tersebut juga di sebar ke daerah bantaran ciliwung yang lain, seperti Kelurahan Tongkol di Ancol, Kelurahan Pinangsia dan di Kampung Pulo.
Live in selama 3 hari 2 malam ini sungguh dapat membuka matahati mereka, hal ini terlihat dari tulisan mereka yang tidak terungkap dalam pemberitaan-pemberitaan media sebelumnya berkaitan dengan normalisasi sungai Ciliwung . Gerak nafas kehidupan warga yang terkena normalisasi sungai Ciliwung sangat jelas terpotret dalam tulisan yang mereka buat.
Berikut tulisan hasil pengamatan sekaligus pengalaman hidup mereka bersama warga selama live in :

Di Balik Solusi Pemerintah untuk Penggusuran Kampung Pulo

Oleh : Winda
Pemandangan saat memasuki Kampung Pulo adalah toko-toko kecil yang dapat ditemui setiap beberapa meter, orang-orang yang duduk dan mengobrol dengan para tetangga, anak-anak yang berlari-lari dengan temannya dan para penjual makanan yang meletakkan dagangannya di meja panjang di depan rumah mereka. Dan sebuah dinding beton yang dibangun di sisi kiri dan kanan jalan yang sedang dibangun diatas tanah bekas rumah warga RW 1, 2 dan 3.

Para penduduk di tiga RW tersebut dinyatakan sebagai penduduk illegal karena mereka menduduki tanah negara walaupun mereka mengatakan bahwa Kampung Pulo adalah tanah adat.“Ya itu kan sebenarnya dah tanah adat. Awalnya kita ini tanah adat, sebelum merdeka udah ada lho,” kata Hendri Yaneppi, mantan ketua RT 10 di Kampung Pulo.Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak mempengaruhi pemerintah untuk membatalkan rencananya. Mereka tetap melakukan penggusuran pada tanggal 20 Agustus 2015. Para penduduk yang tergusur telah pindah ke rusunawa Jatinegara Barat yang merupakan kompensasi dari pemerintah kota DKI atas penggusuran rumah mereka.

Masalah terlihat selesai ketika sekitar 1.041 keluarga pindah ke rusunawa Jatinegara Barat. Tetapi mereka harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru terutama kepada kenyataan bahwa mereka harus membayar uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan dan belum termasuk air dan listrik. Biaya tersebut berlaku setelah mereka tinggal di rusun selama tiga bulan.

Pemerintah belum mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang harus dihadapi oleh para penghuni rusun.Bangunan dengan model apartemen dan ketinggian 16 lantai, para penghuni merasa sulit untuk bersosialisasi dengan tetangga. Orang-orang yang tinggal di lantai yang sama bisa saja berasal dari RW yang lain dan lift disana terkadang macet karena mati lampu. Para pemuda tidak akan terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena mereka bisa menggunakan tangga, tapi hal itu akan berbeda bagi orang-orang yang telah berumur.

Sumber penghasilan juga menjadi terbatas. Meletakkan meja di depan kamar mereka untuk berjualan makanan sudah tidak mungkin karena hal tersebut dilarang. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan tempat di lantai dua untuk mereka yang ingin menjual makanan atau sembako. Tetapi, banyak orang tidak membeli apa yang mereka jual sehingga keuntungan mereka merosot jauh.“Di lantai dua itu kurang buat pembelinya, lebih sepi. Ada orang yang gak pernah dagang, saya tau tapi sekarang kalau mau dagang tapi udah punya beban di rusun. Kalo dirumah dia masih laku dapat Rp 300.000 masih bisa nyimpen Rp 50.000 per hari tapi di lantai dua jangankan buat untung yang ada pun abis,” kata Gugun, salah seorang penghuni di Rusunawa.

Pemerintah kota seakan lupa bahwa rusun dengan harga sewa yang murah tidak akan berarti apa-apa jika penyewa tidak bisa membayar uang sewa karena rendahnya pendapatan mereka.
Beberapa penghuni rusun masih belum menemukan cara untuk bisa stabil secara financial seperti waktu mereka masih tinggal di Kampung Pulo. Hal tersebut butuh persiapan tapi kebingungan akan situasi mereka saat ini kemungkinan mempengaruhi mereka untuk bisa bertahan di tempat tinggal yang tidak mereka inginkan. Sebenarnya mereka dapat menjual pernak-pernik atau kerajinan tangan dan kebutuhan pokok karena di tempat tinggal sebelumnya dekat dengan pasar Mester.

Kekerabatan di Kampung Pulo bisa menjadi contoh karena sebagian besar dari mereka cukup berbaur satu sama lain. Hal tersebut akan sangat membantu jika rencana untuk mengatur wilayah tersebut untuk menjadi lebih rapi dan bersih dilaksanakan untuk membuat tempat seperti ini sebagai kampung kota yang teratur. Akan tetapi, fakta bahwa beberapa warga yang tergusur di Kampung Pulo sudah pindah ke rusun. Sehingga mereka harus menempa pikiran dan mental mereka untuk bertahan dan mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup disituasi yang lebih berat dan menantang.

Kepemilikan kamar di rusunawa sebaiknya ditawarkan kepada mereka sehingga mereka tidah harus membayar uang sewa seumur hidup jika mereka memang mau tinggal disana. Bagi yang tidak ingin tinggal dan memilih untuk pulang kampung nantinya, mereka harus mencari sumber pendapatan baru agar bisa menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk ongkos pulang dan keperluan lainnya walaupun tentu saja hal itu sulit untuk dilakukan. Karena menunggu ganti rugi dari pemerintah akan mengikat mereka dalam ketidakpastian dan dikhawatirkan hal tersebut akan mengecewakan dan membuat mereka terpukul karena selalu ada kemungkinan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan.

 

Suara dari Ciliwung

Oleh : Viriya Paramita

Hampir pukul 2 siang. Irfan, Gugun dan beberapa kawan sedang berbincang di tengah lorong sempit di lantai 3 Rusunawa Jatinegara Barat. Wajah mereka terlihat lelah. Dari dekat, nada suara mereka lebih terdengar seperti gerutu. Gelas kopi dan asbak penuh puntung rokok terletak tak beraturan di atas lantai, menemani kilas balik kisah mereka sedari masih tinggal di Kampung Pulo hingga diusir paksa ke rusunawa tersebut enam bulan silam.

Kontras. Cuaca di luar terik, tapi suasana terlihat mendung di rusunawa tersebut. Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusir 1.041 keluarga di Kampung Pulo pada 20 Agustus 2015, banyak warga terpaksa hidup dalam ketidakpastian, termasuk sekiranya 500 keluarga yang dipindahkan ke rusunawa. Mereka telah mencoba untuk beradaptasi, tapi situasinya lebih sulit dibanding yang kasatmata.

“Kami ini warga berekonomi lemah, pindah ke sini ya semakin lemah,” kata Irfan yang lahir di Kampung Pulo 42 tahun lalu.

Pada rentang tiga bulan pertama, para penghuni dapat tinggal secara cuma-cuma di rusunawa. Mulai Desember 2015, mereka wajib membayar uang sewa Rp 300 ribu per bulan. “Total bisa sampai Rp 800 ribu ditambah dengan biaya air dan listrik,” kata Gugun, 47 tahun, yang tinggal di Kampung Pulo sejak pertengahan 1990an. “Di Kampung Pulo, saya cuma harus mikirin biaya listrik, kira-kira Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu per bulan.”

Masalahnya, banyak penghuni yang telah kehilangan sumber pemasukan utamanya sehari-hari. Di Kampung Pulo dahulu, mereka bisa menjalankan usaha di rumah sendiri, entah membuka warung atau menjajakan makanan. Kini, pihak manajemen hanya mengizinkan mereka untuk berdagang di lantai 2 gedung rusunawa. Orang-orang berlomba mencari peruntungan menjual barang yang sama. Otomatis, pemasukan berkurang jauh.

Gugun mesti tinggal di kamar berukuran 30 meter persegi di Rusunawa Jatinegara Barat bersama dua keluarga sekaligus. Sejak pindah ke sana, ia pun kesulitan mencari pemasukan tetap. Sebagai teknisi listrik lepasan, ia tak mampu mendapat orderan yang sama seperti kala tinggal di rumah lama dahulu.

“Itulah kenapa sebenarnya saya lebih pilih pulang kampung ke Bogor daripada harus tinggal di rusun, tapi saya enggak punya uang. Katanya, uang ganti rugi baru turun kalau normalisasi Sungai Ciliwung sudah beres 75 persen. Ganti ruginya setara 25 persen dari NJOP (nilai jual objek pajak),” kata Gugun.

Para penghuni rusunawa pun kian cemas karena jika tak mampu membayar uang sewa selama tiga bulan berturut-turut, mereka bakal diusir dari sana. Tenggatnya adalah akhir Februari 2016. “Makanya kami mau coba bikin paguyuban untuk solidaritas bila ada intimidasi atau kesewenang-wenangan,” ujar Irfan.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama terlihat kukuh dengan rencananya merelokasi warga di sepanjang bantaran demi melancarkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

“Saya mau sikat semua bangunan liar. Di sungai, waduk, di semua lokasi. Penggusuran tahun ini akan menggila,” kata Ahok pada 26 Januari 2016.

Memang benar, pada 12 Januari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah kembali menjalankan aksinya. Mereka menghancurkan 94 rumah di bantaran Sungai Ciliwung yang termasuk ke dalam wilayah Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Sekiranya 150 keluarga terpaksa dipindahkan ke Rusunawa Cipinang Besar Selatan dan Rusunawa Pulo Gebang. Penggusuran ini tetap terjadi walau proses hukum tengah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta soal surat peringatan penggusuran yang sebelumnya diterima warga Bukit Duri. Seakan warga sama sekali tak punya posisi tawar untuk memperjuangkan nasibnya di Jakarta.

Masalah utama bagi para warga tersebut adalah mereka tak memiliki sertifikat tanah. Kebanyakan hanya memiliki surat tagihan pajak Eigendom Verponding yang diterbitkan oleh pemerintahan di zaman penjajahan Belanda. Banyak warga kesulitan mengurus pembaharuan surat-surat tanahnya karena terpentok persoalan birokrasi dan biaya. “Ahok bilang mau ganti rugi kalau kita punya sertifikat, tapi siapa yang punya?” kata Gugun.

Selain itu, konflik internal yang terjadi di tengah warga pun kian memperuncing situasi. Tokoh masyarakat Kampung Pulo, Habib Soleh, berujar bahwa beberapa provokator mencoba menyebar isu miring mengenai dirinya dan Sandyawan Sumardi, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka yang selama ini kerap mendampingi warga bantaran Sungai Ciliwung. Itu terjadi sesaat setelah penggusuran pada Agustus tahun lalu. “Ada yang bilang saya pindah ke Kristen karena bergaul dengan Pak Sandy,” kata Habib.

Tak hanya itu, banyak media mengonstruksi warga Kampung Pulo dan Bukit Duri dalam pemberitaannya hanya sebagai kriminal yang telah membangun rumah di atas tanah negara. “Makanya ada beberapa orang di sini yang curiga dan kesal sama wartawan,” kata Sandyawan.

Padahal, Sandyawan dan para relawan Ciliwung Merdeka lainnya selama ini berusaha memperjuangkan hak-hak warga dan mendorong pemerintah untuk bersikap lebih manusiawi. “Seakan kami ini hanya warga yang berguna untuk peristiwa elektoral saja,” ujar Sandyawan.

Ciliwung Merdeka juga membantu warga setempat mengumpulkan berbagai dokumen sebagai bukti legal kepemilikan mereka atas tanah dan bangunan yang ada di Kampung Pulo dan Bukit Duri. Dokumen-dokumen itu mencakup sertifikat tanah, girik, Eigendom Verponding, akta jual beli ataupun hak guna bangunan.

Mereka pun sempat mendorong dialog antara warga dan Gubernur Jakarta Ahok pada masa sebelum dan setelah penggusuran paksa di Kampung Pulo. Mereka menawarkan sebuah desain pembangunan baru yang disebut Kampung Susun Berbasis Komunitas. Dalam perencanaannya, Kampung Pulo dapat dibangun secara vertikal sembari tetap menyisakan tempat untuk ruang terbuka hijau.

Jika pemukiman Kampung Pulo dapat ditata dengan baik, bukan tak mungkin ia mampu menarik datangnya wisatawan. Di sana terdapat beberapa situs sejarah. Misal, tiga makam keramat dengan usia berkisar antara 63 hingga 186 tahun. “Kampung Pulo sudah ada dari abad ke-17. Dulu, ini adalah kampung para pejuang kemerdekaan,” kata Habib yang lahir di Kampung Pulo pada 1958.

Selain itu, ada pula beberapa komunitas yang menawarkan jasa mengarungi Sungai Ciliwung, salah satunya Komunitas Ciliwung Condet di Jakarta Timur. Bila warga dan pemerintah bekerja sama untuk membersihkan sungai dan menjaganya dari polusi, aktivitas ini tentu dapat mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi penduduk setempat.

Namun tetap saja, seluruh perencanaan dan perjuangan warga bantaran ini akan jadi sia-sia bila mereka terus dipandang sebagai sampah masyarakat. Pada akhirnya mereka hanya bisa menggerutu dengan wajah lelah dengan hanya ditemani oleh gelas kopi dan asbak penuh puntung rokok.

 

Kesan setelah 3 hari tinggal di Kelurahan Tongkol

Oleh : Fahrul Sidiq, The Jakarta Post Cub reporter 2016

Sebuah desa dengan ratusan orang yang tinggal di daerah itu harusnya penuh sorak-sorai dan tawa. Tapi apa yang terjadi di desa Tongkol, Kecamatan Ancol berlawanan dengan teori itu. Mereka tampak menyembunyikan ketsayatan mendalam yang menghantui mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Di bawah pemerintahan Ahok, rencana untuk merelokasi mereka ke Rusunawa tidak disambut sebagai rencana yang baik, bahkan, itu membuat daftar baru masalah yang mereka harus hadapi dan pecahkan. Inilah kesan kuat saya setelah menghabiskan dua malam dan tiga hari tinggal bersama mereka.

Pada pandangan pertama, tidak ada yang luar biasa. Anak kecil bermain dengan teman-teman mereka, penjual snack sedang menggoreng nugget, para orang tua sedang memiliki percakapan sehari-hari, adalah sesuatu yang mengingatkan saya pada kehidupan selama masa kanak-kanak di desa saya.

Situasi ini jauh dari apa yang saya bayangkan sebelum berada tempat itu. Saya selalu berpikir bahwa hidup di pinggir sungai adalah bencana; Ancaman banjir, lingkungan yang kotor, serangan serangga, dan hal-hal tak menyenangkan lainnya. Namun, apa desa ini ditawarkan itu tidak mensayatkan.

Memang, saya menghabiskan malam di loteng tak berdinding dimana nyamuk bisa datang dan menghisap darah sesukanya, untungnya saya sudah menyiapkan lotion anti serangga, sehingga tidur saya benar-benar nyaman.

Saya tinggal di lantai tiga rumah percontohan, yang dirancang secara vertikal dan dapat menampung hingga 22 orang. Lantai pertama dirancang sebagai ruang keluarga. Di samping itu adalah tempat cuci piring. Lantai kedua digunakan untuk tempat tidur, dan yang ketiga adalah loteng sebelah kamar tidur keluarga.

Keluarga tempat saya menetap sangat ramah, membuat saya merasa seperti bagian dari mereka. Sementara teman saya, Winny dan Vany tinggal di rumah seorang pemimpin lokal, yang disebut sebagai Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal). Kami dipisahkan oleh Sungai Ciliwung dan harus menaiki perahu tradisional yang disebut “getek” untuk menyeberangi sungai.

Sungai Ciliwung itu tidak semengerikan yang diabayangkan. Memang tidak bersih seperti semua orang ingin, tetapi perawatan dari warga setempat telah membuatnya lebih baik, setidaknya dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan. Orang di sana juga menjamin bahwa sungai di depan mereka bukanlah penyebab utama banjir yang terjadi di area Jakarta dan sekitarnya.

Sementara itu, pemerintah Jakarta melihat ini secara berbeda. Mereka ingin tidak ada yang tinggal lima belas meter dari sungai, peraturan berubah ubah yang sebelumnya ditetapkan lima meter. Hal ini tentu saja telah menyebabkan banyak masalah, warga seperti diombang ambing ketidakpastian.

Pemerintah ingin lahan yang akan digunakan sebagai Jalan Inspeksi, sehingga harus bebas dari pemukiman warga. Sebagai solusi untuk ini, warga mengusulkan pandangan yang berbeda dan membuat mereka terlibat dalam pemantauan sungai, sehingga mereka tidak harus di gusur, tetapi turut bertugas untuk menjaga kebersihan sungai.

Warga telah membuat upaya-upaya besar dan pengorbanan hanya untuk mendapatkan perhatikan dari pemerintah. Mereka menghabiskan uang untuk membangun rakit untuk membersihkan sungai dua kali seminggu. Mereka membelah dua rumah mereka dan membuatnya menghadap ke sungai untuk memantau lebih baik dan mereka terus mengingatkan tetangga mereka untuk membersihkan lingkungan.

Semua upaya yang bagus untuk melawan persepsi orang yang menganggap mereka sebagai sumber banjir di Jakarta. Namun, mungkin perlu pengorbanan yang lebih besar untuk mencapai tujuan membuat desa menjadi tujuan wisata. Promosi kegiatan melalui media sosial dan website juga mungkin membantu.

Sebagai kelurahan yang penuh dengan orang-orang yang memiliki berbagai latar belakang, tentu tidak mudah untuk menentukan apa budaya tradisional dan makanan yang khas. Tapi hal ini bisa juga dianggap kesempatan besar untuk menggabungkan apa yang sudah mereka miliki dan menciptakan tarian tradisional baru misalnya.

Untuk mewujudkan mimpi kampung Ancol sebagai tempat wisata alternatif, ada tantangan besar untuk meyakinkan pemerintah dan orang-orang bahwa tempat mereka bisa memberikan sebuah nuansa baru di Jakarta bagi mereka yang mungkin jenuh pergi ke mall. Tapi hal pertama ialah dengan mengetahui fitur unik dan khas yang hanya dapat ditemukan di tempat-tempat mereka.

Sambil berharap pemerintah, sebagai pemangku kebijakan untuk mendengarkan beban rakyatnya, penting juga untuk menjaga konsistensi dalam meningkatkan dan menjaga lingkungan yang sehat. Saya merasakan bahwa ada ketakutan yang harus dihadapi warga di setiap hari. Mereka selalu dihantui teror penggusuran mendadak yang bisa terjadi kapan saja. Mereka mencoba untuk menyiapkan diri untuk segala konsekuensi, bahkan untuk kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi dalam sekejap mata. Mereka khawatir kehilangan tetangga yang telah dianggap sebagai keluarga untuk menghabiskan tawa bersama-sama. Rumah yang kini mereka miliki, yang dibangun melalui uang dan keringat bisa saja hilang. Mereka harus akrab dengan dihantui rasa takut bahwa mereka mungkin akan kehilangan semuanya.

 

Kampung Kunir

Oleh : lvany Atina Arbi

Sebelum pertengahan tahun 2015 di pinggir anak kali ciliwung Kelurahan Pinangsia, terdapat sebuah kampung ‘hijau’ bernama Kampung Kunir di RT 4 RW 6 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari. Kampung ini pernah mendapatkan penghargaan ‘Green and Clean’ dari walikota Jakarta Barat tahun 2010. Selain itu, kampung ini memiliki fasilitas-fasilitas umum seperti mushola, paud, dan pos RW. Sebuah koperasi simpan pinjam, Koperasi Wanita Anggrek, juga berdiri di kampung ini selama kurang lebih tujuh tahun.

Namun keadaan ini berubah total pada bulan Mei 2015 setelah Kampung Kunir digusur pertama kali pada tanggal 27 Mei 2015. Semua bangunan rumah termasuk fasilitas-fasilitas umum rata dengan tanah. Sejumlah 76 kepala keluarga (KK) menjadi korban penggusuran, 24 diantaranya memilih untuk tetap bertahan di bekas lokasi gusuran sementara 52 KK lainnya tersebar ke rusunawa di Merunda dan Daan Mogot, ke kontrakan-kontrakan ataupun ke kampung halaman masing-masing.

24 KK yang memutuskan untuk bertahan pada awalnya hanya mendirikan tenda sebagai tempat untuk berlindung dari terik matahari dan hujan. Lama kelamaan, karena keberadaan mereka di bekas lokasi gusuran tidak digubris oleh aparat setempat, maka mereka memutuskan untuk mendirikan tempat berlindung yang lebih layak yaitu bedeng.

Tanggal 2 Februari 2016, turun surat peringatan (SP) 1 untuk membongkar bedeng tersebut. Anehnya, tanggal 4 Februari 2016 baru keluar surat himbauan yang seharusnya keluar sebelum SP turun. Tidak lama setelah tanggal SP 1 keluar, tanpa adanya SP 2, SP 3, dan surat perintah bongkar, tanggal 10 Februari 2016 ratusan polisi gabungan dan beberapa alat berat turun ke Kampung Kunir dan melakukan pembongkaran.

Polisi gabungan tersebut menghancurkan puluhan bedeng, membawa bekas bongkaran bedeng tersebut beserta sejumlah barang-barang milik warga. Taslimah, 35, dan Heni, 39, mengaku mereka merasa dirampas oleh aparat tersebut karena barang-barang seperti lemari dan tabung gas juga dibawa pergi.
Sekarang, tidak ada lagi Kampung Kunir yang tersisa kecuali 7 KK yang memilih untuk tetap bertahan. Mereka mendirikan tenda di depan sebuah ruko atas izin dan belas kasihan dari pemilik ruko tersebut. Ketika malam hari, tenda dikembangkan dan ketika pagi datang, tenda tersebut ditutup agar tidak mengganggu aktivitas jual beli di ruko yang halamannya mereka tempati.

Selain 7 KK dengan jumlah warga sekitar 20 orang, tenda tersebut dipenuhi oleh barang-barang milik warga seperti kasur, pakaian, peralatan makan, peralatan mandi, dan sebagainya. Ketika hujan datang, air merembes ke dalam tenda sehingga warga harus menyelamatkan diri dan barang-barang miliknya dari tetesan hujan. Sehingga ketika hujan datang di malam hari, warga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Anak-anak mereka juga tidak bisa beristirahat padahal keesokan harinya mereka harus bersekolah. Kondisi ini sangat memprihatinkan.

Marsa, 45, secara terpisah juga menjelaskan permasalahan lain yang dihadapi oleh mereka. Sebanyak 24 KK yang digusur untuk kedua kali telah bersepakat untuk menggugat pemerintah provinsi dan menuntut ganti rugi atas rumah yang hancur dan barang-barang mereka yang dibawa. Untuk membantu proses hukum ini, warga menyewa jasa pengacara. Mereka diminta untuk membayar Rp. 24.000.000 sehingga setiap 1 KK dikenai dana Rp. 1.000.000. Warga yang belum memiliki uang dibantu terlebih dahulu oleh warga yang lain. Uang Rp. 24.000.000 itu ternyata hanya digunakan untuk mediasi dan mengeluarkan surat kuasa. Jika warga ingin mengajukan tuntutan, warga harus mengeluarkan lagi dana sebanyak Rp. 20.000.000. Selain itu, biaya transportasi 6 pengacara setiap pergi ke pengadilan juga harus ditanggung oleh warga, yaitu Rp. 2.500.000 untuk setiap kali ke pengadilan. Merasa tidak sanggup membayar uang sejumlah tersebut, warga memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan jasa pengacara tersebut dan menarik kembali surat kuasa. Marsha mengakui dengan kejadian ini warga merasa jatuh untuk kesekian kali.

Melihat fenomena sulitnya warga miskin mendapatkan hak mereka atas hukum demi memperjuangkan keadilan, disarankan untuk pemerintah agar bisa menjamin keadilan hukum bagi warga miskin. Hukum bukanlah konsumsi warga kelas menengah ke atas semata, hukum semestinya bisa diakses oleh seluruh warga negara.Terkait masalah penggusuran, solusi yang bisa dipikirkan adalah langkah-langkah hukum yang lebih pasti daripada sekarang. Jika sekarang, Pemprov DKI bisa langsung hantam dan gusur pemukiman yang dianggap tinggal di tanah milik pemerintah, selanjutnya harus ada langkah yang lebih terstruktur demi menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Langkah-langkah yang diusulkan tersebut adalah: 1. Pemprov yang butuh tanah yang sedang ditempati oleh warga mengajukan kebutuhannya atas tanah ke pengadilan dengan menyertakan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, 2. Pengadilan memanggil warga dan memberi kesempatan mereka melakukan pembelaan serta menyertakan bukti-bukti kepemilikan, 3. Pengadilan melanjutkan proses hukum sesuai data dan fakta yang sudah mereka dapatkan dari kedua belah pihak.

 

Warga Mempertahankan Kelurahan Ancol dari Penggusuran

Oleh : Winny Tang

Ibu Darsih, 57, sedang duduk tepat di sebelah kali Ciliwung sambil membuat kerajinan tangan berupa gelang sembari bercengkrama bersama ibu-ibu lainnya. Beberapa anak kecil bermain di sekitar mereka, ada yang berdiri di atas kursi, ada pula yang bermain sepeda.

“Pekerjaan kami disini adalah membuat gelang yang nantinya akan dikumpulkan dan diserahkan kepada bos setelah jumlahnya mencapai 12 lusin. Bos kami kemudian akan menjual gelang tersebut ke pasar Asemka,” kata Darsih.

Ibu-ibu yang tinggal di kampung Lodan, Tongkol, dan Krapu sering bersama-sama melakukan aktivitas seperti membuat kerajinan tangan, berolahraga, dan menabung bersama.

“Saya sudah tinggal disini sejak saya lahir. Anak saya sekolah di dekat sini, suami juga sama. Jadi, saya tidak mau kalau disuruh pindah ke rusunawa soalnya jauh. Banyak warga yang sudah pindah ke rusunawa juga balik lagi kesini,” kata Miah, seorang warga yang juga sedang membuat kerajinan tangan bersama Ibu Darsih.

Selain membuat kerajinan tangan, warga di kelurahan Ancol juga menjalankan program yang digagas oleh JRMKyang dinamakan program Kelompok 10. Ada beberapa jenis tabungan yang dimiliki Kelompok 10 yaitu tabungan jangka panjang yang berguna untuk kepentingan jangka panjang seperti biaya kuliah anak atau biaya renovasi rumah, tabungan jangka pendek yang digunakan untuk hal-hal mendesak, serta tabungan khas yang digunakan untuk membayar biaya administrasi bank.

“Warga disini boleh menabung berapapun, kapanpun. Tujuan dari tabungan Kelompok 10 ini adalah untuk membantu warga mengumpulkan uang agar bisa digunakan bersama-sama. Contohnya sekarang, selama 3 bulan, kelompok saya sudah mengumpulkan uang sebanyak Rp 8.000.000,” kata Bu Endang, bendahara dari salah satu Kelompok 10 di kampung Lodan.

Kampung di kelurahan Ancol juga terkenal akan buah dan sayurnya. Hampir seluruh warga menanam berbagai macam pohon sayuran atau tumbuhan di depan rumah mereka seperti pohon cabai, melon, jambu air, sirsak, mangga, dan lain-lain. Saat pohon berbuah, warga mengambil buahnya dan seringkali membuat rujak.

Walaupun banyak potensi yang dimiliki oleh desa ini, salah satu hal yang memprihatinkan adalah kenyataan kalau pemerintah mengancam akan menggusur kampung ini. Menurut kesaksian beberapa warga, pertama-tama camat menurunkan surat yang mengatakan kalau jarak seharusnya dari sempadan sungai ke rumah adalah 5 meter. Setelah turunnya surat ini, warga mengikuti perintah camat dan kemudian memotong rumah mereka sendiri serta membangunnya kembali, dengan menggunakan biaya sendiri. Namun, kurang dari satu bulan, camat kembali menurunkan surat yang mengatakan kalau jarak seharusnya adalah 15 meter, bukan 5 meter. Mengetahui berita ini, warga resah dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.

Untuk menangkis apa yang telah dituduhkan pemerintah, warga juga berusaha untuk membersihkan sungai beberapa kali setiap minggu. Mereka juga membuat contoh rumah dengan bantuan ACHR (Asian Coalition for Housing Right) untuk membuktikan kepada pemerintah bahwa mereka bisa melakukan perubahan dan benar-benar ingin tetap tinggal di kampungnya.

“Rumah ini memiliki septic tank, jarak dari sungai ke rumah juga sudah 5 meter, model rumahnya dibuat vertical keatas untuk menghemat ruang, satu fasilitas juga digunakan beramai-ramai. Contohnya, ada 4 rumah yang hanya memiliki 1 tangga,” kata Gugun, pengurus yang bekerja untuk UPC (Urban Poor Consortium), yang tinggal di Jl. Tongkol, ketika The Jakarta Post bertanya tentang keunggulan dari rumah contoh tersebut.

Bagi pemerintah, rusun Marunda merupakan jawaban untuk korban penggusuran dari kelurahan Ancol. Pemerintah memberikan keringanan sewa dimana warga tidak perlu membayar uang sewa untuk 3 bulan pertama. Setelah itu, mereka harus membayar tergantung di lantai berapa mereka tinggal, lantai semakin tinggi harganya akan semakin murah. Contohnya, jika tinggal di lantai 2 warga diharuskan membayar Rp 161.000 per bulan sedangkan jika tinggal di lantai 3, mereka cukup membayar Rp 151.000. Harga ini termasuk air, namun tidak termasuk listrik.

“Lingkungan disini lebih baik, bersih dan nyaman. Kalau masalah sosialisasi, saya kira itu tergantung masing-masing orang, kalau mereka mau cari teman, dimana saja juga bisa, tidak perlu di kampung. Kekurangan tinggal disini itu hanya satu yaitu mata pencaharian. Banyak orang menjadi pengangguran setelah dipindahkan kesini. Untungnya, saya adalah seorang wirausahawan,” kata Dodi, salah satu warga yang tinggal di Marunda.

Kebanyakan orang yang tergusur dari Ancol memilih untuk masih bolak-balik dari rusun ke kampung karena usahanya masih di sini.

“Rusunnya sih bagus, tapi saya tidak bisa menjual apa-apa disana karena tidak ada pembelinya. Jadi, saya biasa menjual nasi uduk disini, tinggal di rumah sodara di kampung ini, lalu balik ke rusun setiap 2 minggu sekali sekedar untuk beristirahat,” kata Datem, salah satu warga yang dahulu tinggal di Kampung Krapu.

Sesungguhnya, banyak pula orang yang sudah merasakan tinggal di rusunawa dan menyukainya karena lingkungan yang jauh lebih bersih dan nyaman. Kekurangannya hanyalah mata pencaharian. Sebagai solusi untuk masalah ini, pemerintah harus memastikan minimal setiap kepala keluarga yang pindah ke Marunda mendapatkan pekerjaan baru. Ketua RT di masing-masing rusunawa juga dapat memperbanyak aktivitas regular yang bisa dilakukan di rusun seperti berolahraga, menanam pohon, ataupun menjahit sehingga warga dapat merasakan kebersamaan seperti yang layaknya mereka rasakan di kampung.

Jika solusi pemberian rusun tidak berjalan, alternatif lainnya adalah inisiatif warga untuk merealisasikan perencanaan kampung wisata yang telah mereka buat dengan bantuan berbagai pihak seperti ACHR, mahasiswa serta LBH. Kerajinan tangan merupakan salah satu aktivitas yang dapat dipamerkan kepada publik. Warga dapat membuat proposal kepada perusahaan Kapal Api, Kopi Luwak, atau perusahaan lainnya dimana produk mereka dipergunakan untuk membuat kerajinan tangan. Dengan ini, baik perusahaan maupun warga dapat diuntungkan. Perusahaan dapat menjalankan corporate social responsibility mereka, dan warga bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Warga menolak jika dikatakan kalau hidup mereka memprihatinkan. Mereka merasa bahagia. Ketakutan mereka hanyalah kemungkinan kalau kebahagiaan mereka akan dirampas oleh pemerintah yang mengancam untuk menggusur mereka.

Komentar & Solusi