KAMPUNG SUSUN MANUSIAWI BUKIT DURI BERBASISKAN KOPERASI KOMUNITAS WARGA BERDAYA

KAMPUNG SUSUN MANUSIAWI BUKIT DURI BERBASISKAN KOPERASI KOMUNITAS WARGA BERDAYA

I. Sandyawan Sumardi

– Bahan dialog komunitas warga Bukit Duri dengan gubernur DKI Jakarta pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan warga Bukit Duri (25 Oktober 2017) di balaikota DKI Jakarta, pada hari Jumat, 27 Oktober 2017.

Kampung Susun

“Kampung Susun” adalah wahana lingkungan yang secara inkremental komunitas warganya membangun unit-unit secara fleksibel pada struktur dasar yang telah terpasang. Di sini komunitas warga dapat lebih berperan aktif untuk menggali alternatif yang paling applicable dan acceptable, guna memperoleh suasana dan lingkungan kampung yang sesungguhnya.

Pada kampung susun setiap dataran lantai dapat terdiri dari deretan unit rumah dan beragam kegiatan serupa dengan pola kampung tapak, jadi tidak formal linier kaku seperti pada blok di hunian rumah susun. Deretan unit pada lantai di suatu blok, langsung dihubungkan dengan deretan unit di blok lain, sehingga lantai berbagai blok yang saling berhubungan itu menyerupai sirkulasi pada lingkungan kampung.

Kerinduan Kolektif

Saya yakin, saudara, mayoritas warga DKI Jakarta, juga seperti saya, sangat merindukan Jakarta sungguh menjadi kota yang manusiawi, adil dan beradab. Kota yang berprinsipkan demokrasi pratisipatif. Kota dengan sistem kelola pemerintahan yang mendasarkan diri pada asas-asas pemerintahan yang baik “good governance”: mengedepankan dialog, partisipasi dan kolaborasi antar para “stake-holder”, pengampu kepentingan dalam masyarakat warganya. Kedaulatan hukum dan kesetaraan hak atas kota bagi setiap dan seluruh warganya, menjadi pegangan. Kota yang seluruh gerak kehidupannya senantiasa sensitif pada hak asasi manusia dan gender. Kedaulatan dan kemandirian menjadi prinsip kehidupan ekonomi. Kota yang ekologis, bersekutu dengan alam. Kota yang semakin inklusif, terbuka dan menghargai kehadiran setiap etnis, keyakinan/agama dan golongan secara setara. Kota budaya, kota pariwisata. Kota yang berkelanjutan, kota yang warga dan pemerintahannya senantiasa terbuka terhadap perubahan demi kemajuan. Kota yang selalu bersinergi dengan kampung-kampung serta kota-kota di dalam dan sekitarnya.

Koperasi Warga Berdaya

Membangun Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri Berbasiskan Koperasi Warga Berdaya (KSMBD-BKWB) di lokasi yang tidak jauh dari lokasi warga sebelum digusur, pada dasarnya merupakan kerinduan kolektif bukan hanya bagi komunitas warga Bukit Duri yang tergusur, melainkan juga bagi sebagian besar komunitas-komunitas warga kampung urban di DKI Jakarta dan di kota-kota besar lainnya di negeri ini.

KSMBD-BKWB akan dapat terwujud, asalkan ini merupakan proyek kerjasama para “stake-holder” dengan terlebih dahulu melakukan:
– Pendataan dan pemetaan ulang kebutuhan, hak dan kewajiban warga akan pemukiman/perumahan baru dalam wujud KSMBD-BKWB.
– penggambaran konsep design secara komprehensif: KSMBD-BKWB ini harus mampu mengungkapkan jawaban terhadap kebutuhan hidup real warga kampung urban Bukit Duri di bidang ekonomi, sosial, budaya, ekologi, dan hidrologi.
Mampu mengungkapkan apsek keterbukaan/inklusivitas, kebenaran data, aspek keadilan, kemandirian, semangat solidaritas kehidupan yang kuat antar warga, (komunalisme), interkoneksi dalam hampir seluruh aspek kehidupan, demokrasi partisipatif yang kuat, dan aspek pembangunan keberlanjutan.
– Rancangan block-plan
– rencana pembagian ruang berdasarkan kebutuhan dan rencana konsolidasi lahan/ruang/fungsi kebutuhan.
– integrasi dengan pembangunan Jakarta yang berprinsipkan kemanusiaan yang adil dan beradab:
– Seluruh sistem pembangunan pemukiman Kampung Susun ini, secara konsisten akan menggunakan prinsip-prinsip dan sistem koperasi swadaya komunitas warga:
a. Warga sebagai anggota adalah pemilik saham
b. Menekankan keswadayaan warga
c. Kepemilikan, tanggungjawab dan pengelolaan bersama bersama (komunal)
d. Gotong-Royong
e. Mengutamakan benefit (manfaat) ketimbang profit (untung).
f. Koperasi-koperasi Komunitas Warga Urban sebagai basis-basis pembangunan “pasar sosial bersama”, melawan “pasar kapitalisme” DKI Jakarta.
– Maka sangat penting komunitas warga Bukit Duri yang berjuang ini segera:
a. Menambah jumlah anggota/pemegang saham Koperasi Warga.
b. Meningkatkan kualitas keterlibatan seluruh anggota koperasi warga.
c. Mewujudkan/mengembangkan Koperasi Usaha Warga.

Keadilan Sosial

Dalam kaitannya dengan syarat keadilan sosial, satu di antara sekian banyak yang layak kita simak adalah refleksi Peter L. Berger, bapak ilmu sosial yang baru saja meninggal dunia di usia 88 tahun pada tgl 27 Juni 2017 lalu.
Peter L. Berger mengusulkan 2 macam “kalkulus” (timbangan) untuk melihat apakah suatu pembangunan sungguh berhasil dan menjawab prinsip keadilan.
Yang pertama adalah ‘kalkulus beban’ (“calculus of Pain”), yaitu pencegahan penderitaan paksa, dan yang kedua ialah ‘kalkulus kebermaknaan’ (“calculus of meaning”) sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai hidup dari para warga yang dimaksud oleh kebijakan-kebijakan pembangunan.

Untuk itu, Berger mengajukan 3 kriteria keadilan yang harus dikenalkan pada setiap model dan proyek pembangunan:
(1). Pembangunan yang berhasil mensyaratkan kemajuan ekonomi yang berlanjut dan ‘self-generating’.
(2). Pembangunan yang berhasil mensyaratkan gerakan berlanjut dalam skala luas oleh penduduk kebanyakan, dari kondisi kemiskinan yang akut ke standar hidup yang layak secara manusiawi.
(3). Pembangunan tak dapat dikatakan berhasil jika prestasi-prestasi dari kemajuan ekonomi dan pembagiannya berlangsung di atas pelanggaran hak-hak asasi manusia.” (Peter Berger, “Underdevelopmen”, Commentary, vol.78, no.1, July 1984, hal. 41-45).

Di bawah terang prinsip dan kriteria semacam itu, segera kelihatan bahwa bagi komunitas-komunitas warga, pembangunan ternyata lebih sering dialami sebagai beban (dalam “calculus of pain”), dan karenanya lebih sering tidak bermakna (dalam “calculus of meaning”). Dan dalam pengalaman warga di dataran rendah Jakarta, pembangunan lebih punya arti sebagai penggusuran (“displacement”). Selain sangat mahal pembangunan yang lebih sering dialami sebagai penggusuran itu juga menyimpan kemarahan luas rakyat yang nampak dalam berbagai protes-protes terhadap ketidakadilan.

Oleh karena itu, dengan niatan serta tekad kuat komunitas warga kampung urban Bukit Duri bersama komunitas kampung urban lainnya di DKI Jakarta, yang didukung penuh oleh para akademisi dan praktisi “Forum Kampung Kota” dari berbagai latarbelakang dan disiplin ilmu, bersama Pemprov DKI, serta para “stake-holder” lainnya, membangun “Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri Berbasiskan Koperasi Warga Berdaya”, sebenarnya kita tengah berikhtiar mengubah orientasi pembangunan negeri ini yang selama ini condong lebih berlandaskan kapitalisme/neo-liberalisme, ke arah orientasi pembangunan berlandaskan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, Pancasila!

 

Jakarta, 26 Oktober 2017

Komentar & Solusi