Kampung Akuarium

Oleh: Alya Nurbaiti / The Jakarta Post

Alya Nurbaiti, calon jurnalis The Jakarta Post yang menjalani live in di Kampung Akuarium, Jakarta Utara.

Pasca penggusuran Kampung Akuarium oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, warga Kampung Akuarium harus bertahan dengan hawa panas di tenda dan gubuk yang mereka bangun sendiri dari kayu, kardus, atau material apapun yang bisa mereka temukan pada saat itu. Dalam kondisi demikian, tak jarang pula mereka tidur sambil digigit tikus. Selama dua tahun, warga hidup dengan keterbatasan listrik dan air.

Ketika saya mengunjungi Kampung Akuarium minggu lalu, warga telah menempati hunian sementara yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018. Pasokan air dari PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan listrik dari PLN memenuhi kebetuhan 103 keluarga yang tinggal di 88 shelter. Meskipun warga kini menikmati fasilitas yang lebih baik, mereka masih menghadapi kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Penggusuran telah melumpuhkan perekonomian warga kampung. Banyak warga kehilangan aset dan modal mereka. Bagi mereka, rumah adalah aset, hasil dari jerih payah bertahun-tahun. Mereka tidak siap digusur, tidak tahu ke mana harus pergi setelah rumah mereka hancur. Beberapa warga tidak hanya kehilangan rumah tetapi juga peralatan kerja. Pak Tedi yang dulunya pengusaha mebel sukses, kini menganggur lantaran alat kerjanya yang bernilai ratusan juta rupiah ikut ludes pada saat proses penggusuran. Sekarang, Pak Tedi bergantung pada sang anak yang terpaksa putus sekolah untuk dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Lain lagi kisah Bu Kartini. Dulunya ia berjualan nasi uduk untuk sarapan. Pukul tujuh pagi ia sudah bisa menghitung penghasilan. Namun tidak lagi kini. Pasca penggusuran ia berhenti berjualan karena banyak hal yang harus ia pikirkan. Anak perempuannya baru lulus dari sekolah dasar, tetapi nilainya rendah sebab saat hendak ujian terjadi peristiwa penggusuran. Anak Bu Kartini juga kulitnya menjadi sensitif akibat tinggal di puing. Bu Kartini pun memutuskan untuk mengirim anaknya ke rumah kerabat mereka di Lampung. Sekarang, setelah tinggal di shelter, Bu Kartini masih tidak bisa berjualan nasi uduk karena jumlah penduduk yang tinggal di shelter lebih sedikit, sementara sudah banyak warga lain yang membuka warung makan. Serupa dengan Bu Kartini, Bu Ema berkisah bahwa pesanan kuenya tak lagi ramai seperti dulu, sebab pelanggannya sebagian adalah warga kampung yang kini memilih tinggal di rusun atau kampung lain.

Faktor utama dari kelumpuhan ekonomi ini adalah penggusuran itu sendiri. Pertama, pemerintah saat itu hanya memberikan rusunawa sebagai kompensasi, tanpa mempertimbangkan bagaimana rusunawa tidak memenuhi aspek sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan warga. Sebagian besar rusunawa yang ditawarkan terletak jauh dari tempat kerja warga, sehingga mereka sekali lagi harus dibebani dengan lebih banyak biaya, yaitu biaya transportasi. Beberapa warga mengatakan kepada saya bahwa tinggal di rusunawa juga membuat mereka merasa terasing karena kurangnya interaksi sosial. Kedua, pemerintah saat itu memperburuk kondisi dengan memblokir identitas penduduk (KTP dan KK) pada tahun 2017. Hal ini berujung pada situasi yang lebih sulit di mana penduduk tidak dapat mengakses fasilitas seperti BPJS atau KJP. Anak-anak pun kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Untungnya, identitas warga diterbitkan kembali pada tahun 2018. Faktor ketiga yaitu terfokusnya warga mengadvokasi hak mereka untuk tinggal di hunian layak di Kampung Akuarium, sehingga mereka tidak memiliki energi dan waktu untuk melakukan aktivisme dan bekerja sekaligus. Beberapa warga berhenti dari pekerjaan mereka untuk bergabung dalam perjuangan.

Namun di tengah kesulitan tersebut, Kampung Akuarium juga memiliki potensi tersendiri. Pertama, kampung ini memiliki ikatan komunitas dan semangat gotong royong yang kuat, dapat dilihat dari bagaimana mereka berbagi makanan atau mengadakan kegiatan mengaji rutin “maghrib mengaji”. Kedua, para warga juga sangat gigih dalam mencapai tujuan mereka. Warga secara aktif terlibat dalam berbagai program untuk mempertahankan keberadaan Kampung Akuarium, termasuk melakukan legal action, class action, community action plan, dan pembuatan desain kampung baru. Warga juga memiliki kegigihan dalam menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti misalnya rajin bersurat dengan dinas-dinas terkait untuk ketersediaan pengelolaan sampah, tanaman hijau, dan sebagainya. Potensi ketiga adalah lokasi kampung itu sendiri yang berada di kawasan bersejarah Pelabuhan Sunda Kelapa, dengan Museum Bahari dan Makam Habib Husein Luar Batang berada tak jauh dari kampung.

Berdasarkan potensi di atas, solusi untuk meningkatkan perekonomian warga adalah dengan membangun kembali kampung sebagai kampung wisata bahari, di mana kampung bukan hanya akan menjadi pelengkap bagi situs bersejarah lainnya di sekitar Kampung Akuarium, tetapi juga objek wisata itu sendiri. Pertama, warga dapat membuat tim yang mengurus manajemen komunitas Kampung Akuarium sebagai Kampung Wisata Bahari dan mulai mengidentifikasi objek wisata atau fasilitas yang ditawarkan Kampung Akuarium, seperti penjualan cinderamata, pengadaan homestay, dan wisata air. Manajemen komunitas ini juga dapat didukung oleh koperasi warga yang sudah tersedia. Warga, misalnya, dapat melakukan program iuran rutin untuk mendukung manajemen komunitas. Kedua, pendidikan kontekstual perlu diberikan untuk anak-anak dan remaja, supaya anak-anak dan remaja memahami situasi tempat tinggal mereka, mengenali potensi-potensi yang ada di tempat tinggal mereka, dan dengan demikian dapat turut mengembangkan kampung ke depannya. Program pembelajaran ini dapat dilaksanakan setiap akhir pekan melalui berbagai bentuk diskusi atau pelatihan kreatif.***

Komentar & Solusi
Skip to toolbar