FGD Bersama Membangun Kampung Kota

foto FGD

Rabu, (11/11) Ciliwung Merdeka dan Mitra melakukan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) yang pertama dengan tema “Bersama Membangun Kampung Kota” di Pusat Study Belajar (PSB), Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat.
FGD yang diikuti peserta dari akademisi, aktivis perkotaan,pemerhati tata kota, LSM dan arsitektur tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, untuk kelompok I (satu) membahas topik Hak atas tanah dan bertempat tinggal layak dengan perlindungan hukum. Kelompok II (dua) Hak berpenghidupan layak secara multi dimensi dan Kelompok III (tiga) Hak berperan serta dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan kota dengan kewajiban sebagai warga negara yang menyertainya.
Dalam hal penguasaan tanah, di kelompok satu mengusulkan undang-undang larangan monopoli korporasi dan individu. Harus ada pembatasan luas tanah yang dimiliki korporasi. Kategori kepemilikan tanah beragam. Melalui program Presiden Jokowi (Nawacita) kelompok satu mengusulkan proses sertifikasi secara gratis dengan syarat masyarakatnya adalah masyarakat miskin. Perlu diberikan jaminan kepastian hukum kepada warga. Jika dilakukan konsolidasi vertikal perlu ada jumlah lahan yang lebih adil. Negara mengngatur kepemilikan tanahnya dan mendistribusikannya kepada warga.Tetapi bukan berarti pemerinah identik dengan negara. Diusulkan sistem sertifikasi positif, artinya ketika dia punya sertifikat, dia sudah tidak bisa diganggu gugat. Untuk memberikan jaminan perlindungan pemukiman bagi masyarakat kurang mampu, kelompok satu akan mengusulkan inventarisasi lahan-lahan tidur. Lahan tidur tersebut akan dialokasikan bagi warga kurang mampu. Konsolidasi vertikal adalah salah satu cara revitalisasi kampung. Proses sertifikasi itu harus dikaitkan kembali dengan RTRW. Kampung tak boleh diubah menjadi peruntukan yang lainnya.
Sementara di kelompok dua, menyimpulkan dua hal bahwa kehidupan yang layak itu tidak bisa dicapai jika tidak ada jaminan akses terhadap lahan yang ditempati. Kedua, harus ada jaminan lain bahwa ada ruang-ruang untuk ekonomi kerakyatan, bukan hanya ruang produksi, tapi juga ruang sirkulasi lainya yang mendukung ekonomi kerakyatan.
Sementara kawan-kawan dari LBH Jakarta mau membantu melalui sistem regulasi. Mereka mengatakan perlu ada hukum yang direvisi atau dibuat baru untuk memberikan perlindungan bagi warga.
Dalam diskusi di kelompok tiga yang fokus pada konsep partisipasi warga. Mempertanyakan ulang apa itu partisipasi? Partisipasi ada dalam berbagai level: pemberdayaan masyarakat yang konsisten dengan proses demokrasi, kemudian sebagai ruang pencerahan bagi warga, dan bukan hanya soal keinginan dan kebutuhan tetapi juga sebagai ruang berproses bagi warganya.
Apa yang sekarang ini terjadi, merupakan masalah untuk mencapai partisipasi warga yang memberdayakan? Pertama, Ketidakmengertian warga dan ketidakjelasan follow up. Walau warga telah berpartisipasi, tak ada jaminan bahwa akan ada tindak lanjut. Kedua,sistem atau struktur yang sudah sulit sekali diubah. Infrastruktur untuk partisipasi itu sendiri tersumbat. Hukum yang mengharuskan adanya partisipasi tidak menjamin bahwa warga bisa berpartisipasi, tapi yang terjadi justru birokratis dan formalistik. Ketiga, ditataran pembuat kebijakan, ada kekurangan kesadaran mengenai dampak kebijakan bagi warga, entah karena kurang sadar, tidak tahu atau kurang tahu. Sepertinya informasi yang ada dari bawah tidak sampai ke telinga pembuat kebijakan. Keempat, perencanaan kota bukan hanya soal warga atau aparatur negara, tetapi juga ada aktor lain, seperti korporasi besar yang bisa berpartisipasi dengan cara mereka sendiri. Kekuatan mereka berbeda dengan yang dimiliki warga. Ada beberapa solusi yang diberikan, seperti layanan sms ke pemerintah. Tapi itu tidak cukup menjawab persoalan partisipasi. Karena cara itu tidak membuat suatu budaya bahwa warga bisa memberikan suatu kontribusi. Dan yang kelima, warga harus menyadari siapa saja yang bermain di ranah pembuatan kebijakan. Kelompok ini sedang memikirkan apakah perlu ada fasilitator. Partisipasi itu bukan hanya soal warga yang memberi usulan, tetapi juga bagaimana respons dari pemerintah. (Darmanto)

Komentar & Solusi