DIALOG ARUS BAWAH DAN ATAS KAMPUNG PULO, BUKIT DURI, BIDARA CINA DAN KOMUNITAS BANTARA SUNGAI CILIWUNG LAIN

Normalisasi sungai di bantaran merupakan program kota yang bertahun-tahun dikumandangkan. Tema ini kembali menggema di kalangan warga Jakarta pada akhir-akhir ini, khususnya warga bantaran. Tinggal menunggu giliran penggusuran dengan alasan normalisasi, begitu suara yang sering muncul di kalangan warga. Sudah bertahun-tahun warga bantaran Sungai Ciliwung di wilayah Jakarta mengalami kegamangan status tanah.
Kampung Pulo adalah salah satu wilayah di bantaran Sungai Ciliwung yang terletak di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kampung Pulo ini pula juga menjadi salah satu sasaran normalisasi dari seluruh perkampungan di bantaran sungai Ciliwung, yang berakibat pada penggusuran. Dan seperti kebanyakan kampung di bantaran sungai, Kampung Pulo pun mendapatkan fasilitas air dan listrik, serta kewajiban-kewajiban lain seperti warga Jakarta pada umumnya.
Awalnya, mereka hidup sendiri dan terpisah dari yang lain. Sejak tahun kolonial, 1930, beberapa orang menempati tanah di bantaran Sungai Ciliwung. Semakin lama semakin banyak yang datang dan menempatinya. Berbagai macam suku pun tampak rukun dan bisa saling bersosialisasi. Sungai pun waktu itu lebar dan bening. Mereka bekerja sebagai pedagang dan berjualan ke pasar Mester. Dengan rakit, mereka yang di hulu membawa bambu untuk dijual ke kota dan ditampung sementara ke pedagang Kampung Pulo. Setelah kemerdekaan, penduduk bantaran semakin berkembang dan sungai pun semakin menyempit seiring dengan semakin kotornya air. Bangunan pun semakin padat. Orang-orang berduit dan pejabat membangun villa di hulu, penyerapan air kurang dan banjir pun semakin kuat melanda bantaran Sungai Ciliwung.

Alasan Penggusuran
Serangan banjir yang bertubi-tubi dalam puluhan tahun terhadap warga bantaran sungai yang bertempat tinggal dalam kepadatan area menjadikan mereka mendapat sebutan kawasan kumuh yang identik dengan kemiskinan. Puluhan tahun tidak ada upaya signifikan yang bisa dilakukan untuk mengatasi banjir. Puluhan tahun pula tidak ada upaya mengatasi fungsi sungai Ciliwung yang melanda warga bantaran sungai, khususnya Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina serta warga kampung lain. Pemerintah daerah DKI hanya bereaksi terhadap banjir itu, mengevakuasi warga, memberi bantuan makanan dan kebutuhan lain saat itu. Perhatian akan semakin besar ketika menjelang pilgub dan pileg. Berbondong-bondong para calon menebar senyum dan wajah sedih melihat kondisi warga yang kotor, termasuk gubernur Jakarta saat ini yang waktu itu menjadi calon. Warga pun gembira menyambut para calon seperti sudah dipersiapkan. Bertahun-tahun mereka dijejali dengan janji dan sedikit uang untuk beli nasi bungkus sehari sebagai ganti kursi dewan selama lima tahun ke depan.
Setelah bertahun-tahun, anggapan isu penggusuran pun menjadi kenyataan. Gubernur Basuki Tjahya Purnama “Ahok” merealisasikan penggusuran Kampung Pulo pada hari Kamis, 20 Agustus 2015. Wajah sedih dan muram yang dulu ditunjukkan pun sirna dan berubah menjadi bengis tanpa mau mendengarkan warganya yang waktu itu mendukung programnya untuk kesejahteraan semua lapisan. Bukti-bukti surat-surat tanah warga Kampung Pulo dikeluarkan sebagai tanda kepemilikan tidak mengubah pendirian penguasa untuk tetap menggusur dengan asumsi “warga liar”. Selama bertahun-tahun, semua penghuni bantaran sungai dianggap ‘warga liar’. Media pun tidak ketinggalan untuk melabel ‘warga liar’ tanpa ada verifikasi. Tidak ada dalam undang-undang manapun yang mengatakan tentang istilah warga liar. Mereka yang lahir di Indonesia secara langsung dikatakan sebagai warganegara Indonesia. Demikian juga warga lain yang dikategorikan sebagai warga miskin perkotaan. Hal ini tentu berbeda dengan istilah penghuni liar. Berpuluh tahun mereka bisa hidup di bantaran sungai tanpa diganggu-gugat bahkan mendapatkan identitas kependudukan dalam keanggotaan rukun tetangga dan rukun kampung, tercatat sebagai anggota kelurahan dan kecamatan, mempunyai akte kelahiran dan label warga miskin perkotaan yang berhak mendapat bantuan langsung tunai dari negara. Maka menjadi ironis bila mereka yang dikatakan penghuni liar mendapat fasilitas negara. Paradox ini telah berlangsung bertahun-tahun.
Klaim pemerintah DKI yang mengatakan bahwa sebelum eksekusi telah diadakan sosialisasi terhadap warga bantaran sungai bisa dikatakan sebagai bentuk “kursus kilat”. Tidak ada pembedaan tingkat pendidikan dan daya tangkap warga terhadap tindakan hukum akan hak kepemilikan, tentang ‘warga liar’, tentang penghuni liar, tentang banjir dan penyebab banjir, tentang hukuman bagi pelanggar hukum, dan lain-lain. Merasa dipojokkan oleh pemda dan media, warga Kampung Pulo dan warga lain di sekitar bantaran Sungai Ciliwung menjadi gentar. Berbagai argumentasi hukum dan lingkungan membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi ketika Gubernur Ahok mengatakan bahwa lebih baik mengorbankan 2000 orang demi 10 juta warga Jakarta. Pernyataan ini sangat mencederai dan mengecilkan arti hidup seseorang. Sudah selayaknya orang lain bisa dikorbankan demi kehidupan masyarakat yang lebih besar; minoritas bisa dikorbankan demi kehidupan mayoritas. Orang miskin bisa dikorbankan untuk kehidupan orang kaya, karena analogi warga bantaran sungai sebagai simbol kemiskinan.

Informasi yang Tidak Imbang
Benar kata orang bijak, hukum di negara ini lebih tajam ke bawah dan sebaliknya tumpul ke atas. Begitu ketatnya syarat-syarat untuk pemukiman bagi warga miskin, dan begitu mudahnya pemukiman itu dikatakan sebagai tumpuan kesalahan termasuk sebagai penyebab banjir, penyebab kekumuhan kota metropolitan Jakarta. Begitu sulitnya warga miskin perkotaan untuk bertemu dengan pemimpinnya meskipun sebagai komunitas. Berbagai lapisan birokrasi harus dilewati dengan pandangan yang sebelah mata dari para birokrat. Begitu mudahnya para pengusaha dan birokrat lain untuk bertemu pemimpinnya dengan sambutan yang meriah dan senyum merekah. Ketika bertemu dengan pemimpinnya, warga miskin perkotaan diposisikan sebagai warga yang perlu mendapat nasihat, dan oleh karena itu pejmimpin lebih banyak menguasai pembicaraan dengan nasihatnya. Memang tidak dipungkiri kalau sebagian besar warga Jakarta menolak kekumuhan, menolak banjir dengan mata yang tertuju pada warga bantara sungai yang menjadi penyebab banjir. Mereka tentunya melihat dari tayangan televisi, berita cetak dan online. Tidak dipungkiri juga bahwa berita-berita itu sebagian besar merupakan hasil wawancara terhadap para pemegang kekuasaan kota. Sedikit orang yang mempunyai perhatian pada daerah hulu yang penuh dengan villa dan bangunan mewah untuk tempat istirahat warga Jakarta yang berduit.
Bukan hanya perhatian dari masyarakat awam yang menilai dari tayangan dan berita yang ada, perhatian para politisi pun kembali muncul di permukaan, baik menentang kebijakan Gubernur atau mendukungnya. Tampilan Gubernur Ahok yang meledak-ledak dan spontan mendapatkan resistensi dari partai-partai yang ada. Dengan berbagai argumen, partai-partai mendekati warga tergusur dan bantaran sungai menunjukkan simpatinya dan menyediakan diri untuk membantu dan meng-advokasi. Antara kemendesakan untuk mempertahankan tanah dan rumah, warga dihadapkan pada politik praktis. Warga memandang bahwa potensi keberhasilan tentu ada di wilayah DPRD yang mempunyai akses berkomunikasi dengan pemerintah. Semua warga Jakarta sudah mengetahui kalau ada ketegangan antara Gubernur Jakarta dengan DPRD. Dalam kondisi demikian, warga semakin mempunyai keyakinan bila DPRD akan lebih mengusahakan adanya ganti rugi uang, yang jelas-jelas ditolak oleh pemerintah. Beberapa warga bantaran yang lebih rasional berusaha menghindar dari ranah politik.
Politisi berusaha memanfaatkan para tokoh spiritual seperti Habib Soleh untuk mendekati warga. Tentu saja pendekatan ini lebih mengarah ke politis. Habib Soleh sangat berpengalaman dalam hal ini, sehingga dia sangat berhati-hati menghadapi para politisi. Dia berharap, apapun keputusannya, jangan sampai menimbulkan dampak negative terhadap warga. Tawaran-tawaran material datang silih berganti untuk menggoyahkan pendiriannya. Tentu saja ini tidak mudah karena pengaruh politisi ini juga “meminjam” tangan warga. Beberapa warga justru langsung berhubungan dengan para “pendatang” yang mempunyai kepentingan terhadap rencana penggusuran pemukiman bantaran sungai. Sudah merupakan rahasia umum kalau semuanya itu tidak gratis. Akibatnya, komunitas yang dulunya cukup kompak, sekarang mulai mencair.

Konsistensi Pemerintah
Pemerintah melalui tangan kepercayaannya akan berusaha menekan warga dan masyarakat umum untuk mengakui bahwa tanah yang ditempati warga bantaran secara umum adalah tanah negara. Informasi yang terus menerus melalui media cetak dan elektronik akan berpersepsi sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh karena frekwensi wawancara terhadap pemegang kekuasaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan tampilan wawancara warga ‘korban’. Kalau pun ada tampilan wawancara warga, tentu sudah terjadi sesuai kepentingan. Hampir tidak ada tayangan wawancara yang tidak politis. Demikianlah, warga yang mempunyai KTP dan identitas lain tetap tidak diakui sebagai warga atau dikatakan sebagai ‘warga liar’.

Namun, anggapan ‘warga liar’ yang sudah mempunyai KTP dan identitas diri sebagai warga Jakarta tidak diimbangi dengan sebutan ‘birokrasi liar’ yang telah mengeluarkan kartu identitas bagi warga kota. Kesalahan masa lalu yang telah mengeluarkan kartu identitas semua warga termasuk warga bantaran sungai Ciliwung merupakan kesalahan birokrasi sekarang juga. Di sini letak ketidak-konsistenan gubernur yang mengatakan bahwa warga bantaran sungai adalah ‘warga liar’, sedangkan birokrasi yang telah melakukan kesalahan catatan demografi bukan disebut birokrasi liar. Kalau ‘warga liar’ yang ada di bantara sungai yang de fakto mempunyai KTP harus digusur, demikian juga birokrasi lama yang telah melakukan kesalahan itu harus digusur. Mereka seolah melarikan diri. Dan ironisnya, gubernur tetap bereferensi pada data yang dikeluarkan oleh pejabat di bawahnya (walikota, camat, lurah) yang menyatakan bahwa tanah yang ditempati warga adalah tanah negara. Meskipun mereka tidak mempunyai hak atas tanah itu dan tidak mempunyai IMB, namun selama puluhan tahun warga tetap membayar pajak. Kemanakah penghargaan terhadap warga yang de fakto telah membayar pajak selama bertahun-tahun meskipun pemerintah sudah tahu kenyataan status tanah tersebut? (amang)

Komentar & Solusi

Koreksi atas tulisan di atas pada baris keempat dari bawah” Meskipun mereka tidak mempunyai hak atas tanah itu dan tidak mempunyai IMB, namun selama puluhan tahun warga tetap membayar pajak”
Koreksi dari kami (redaksi) “Warga Kampung Pulo berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Ciliwung Merdeka bersama dengan warga Kampung Pulo, justru ternyata memiliki begitu banyak bukti kepemilikan atas tanah di Kampung Pulo (berupa Verponding Indonesia, girik, petuk pajak bumi, akte jual beli, dan lain sebagainya) kendati banyak yang belum ditingkatkan menjadi sertifikat, tapi jelas mempunyai bukti kepemilikan atas tanah secara sah.Sebaliknya pemerintah sama sekali tidak punya bukti kepemilikan selembar surat pun. Dan sama sekali tidak cukup hanya dengan statement dari seorang pejabat negara, bahwa tanah di Kampung Pulo adalah tanah Negara. Baik pemerintah maupun warga masyarakat, kalau memang memiliki tanah, harus bisa menunjukkan surat bukti kepemilikan (I. Sandyawan Sumardi)

Dengan demikian tulisan di atas telah kami koreksi.Terima kasih.

REDAKSI.