Bukit Duri Menggugat : Tanggapan atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Konfrensi Pers
Jakarta, 19 Agustus 2017 

MENAGIH KONSISTENSI PERWUJUDAN PRINSIP DEMOKRASI NEGARA HUKUM DAN MENOLAK KESEWENANG-WENANGAN YANG MENCEDERAI RASA KEADILAN WARGA NEGARA

Pemerintah Administrasi Kota Jakarta Selatan dalam menghadapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pada tanggal 9 Januari 2017 telah mengajukan Banding. Keberatan tertulis terhadap putusan PTUN telah disampaikan oleh Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2017. Kemudian keberatan tertulis Pemkot Jakarta Selatan itu diperbaiki pada tanggal 17 Maret 2017, setelah menerima Kontra Memori Banding dari para warga Bukit Duri pada tanggal 8 Maret 2017. 

Pemeriksaan yang eksklusif, tertutup, dan sulit dipantau oleh publik pada ditingkat banding ini, telah diputus dalam waktu yang relatif cukup singkat. Hanya dalam waktu 4 bulan perkara banding telah diputus oleh Majelis Hakim tepatnya pada tanggal 19 Juli 2017. 

Pertimbangan Ketua Majelis Hakim Riyanto, S.H., Hakim Anggota I: Ketut Rasmen Suta, S.H., dan Hakim Anggota II: T. Sjahnur Ansjari S.H., M.H. dapat dikatakan telah mengadopsi sepenuhnya keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemkot Jakarta Selatan. Meskipun keberatan-keberatan dalam memori bandingnya itu inkonsisten dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dikatakan bahwa SP 1, 2 dan 3 terbit telah sesuai dengan Perda DKI Jakarta No. 8/2007 (Perda tentang Tibum) dan peraturan pelaksananya. Berdasarkan Perda Tibum seharusnya Pemda DKI Jakarta sudah tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penertiban di wilayah sungai. Karena UU Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004) sebagai dasar kewenangan pemda dalam Perda Tibum telah dibatalkan oleh MK dengan putusan No. 085/PUU-XI/2013. MK menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan pada tanggal 18 Februari 2015. Dengan dibatalkannya UU SDA peraturan perlaksana di bawahnya juga dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Majelis Hakim tidak mau melihat dan mempertimbangkan lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan MK pembatalan UU SDA. Majelis Hakim tidak mau melihat apakah Pemkot Jakarta Selatan mempunyai wewenang untuk menerbitkan SP 1, 2, dan 3 dengan dasar hukum Perda Tibum. 

SP diterbitkan dengan alasan pelanggaran Perda Ketertiban Umum. Namun tindakan faktual atau tindakan di lapangan berbeda. Setelah SP 3 terbit satu minggu kemudian pada tanggal 28 September 2016 Pemkot Jakarta Selatan mengeksekusi dan menggusur warga Bukit Duri. Setelah penggusuran selesai dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2016, Pemkot Jakarta Selatan menggunakan tanah-tanah warga untuk proyek Normalisasi tanpa disertai penggantian yang layak. Tindakan Pemkot Jakarta Selatan ini jelas melanggar prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (“good governance”) dan UU Administrasi Pemerintahan. UU Administrasi Pemerintah mewajibkan seluruh pejabat pemerintah untuk melakukan keputusan hukum harus sesuai dengan tindakan faktual dan tindakan hukum. 

Majelis hakim tidak melihat dan mempertimbangkan pengakuan Pemkot Jakarta Selatan mengenai SP 1, 2, dan 3 diterbitkan untuk Normalisasi Kali Ciliwung. Program ini diakui sebagai program pembangunan kepentingan untuk umum. Tetapi Pemkot Jakarta Selatan menolak fakta hukum dan mengingkari tanggungjawab hukum yang timbul berdasarkan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2/2012); Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan UUPA (UU Agraria Pasal 18). 

Adapun tanggungjawab hukum berdasarkan kedua aturan tersebut di atas:

a. Tanah-tanah, bangunan dan seluruh harta lainnya yang digunakan untuk proyek normalisasi wajib diberikan penggantian yang layak dengan harga pasar yang ditentukan oleh tim penilai harga (“appraisal independent”). 

b. Penggusuran paksa dilarang oleh kedua rejim hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Karena kedua rejim hukum ini menekankan pada asas musyawarah untuk mufakat. Pemkot Jakarta Selatan tidak pernah mengajak seluruh warga Bukit Duri untuk bermusyawarah dan mendengarkan aspirasi warga Bukit Duri.

Majelis Hakim menyetujui keberatan Pemkot Jakarta Selatan dengan mengatakan bahwa “para Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat/Terbanding dan karena Rumah/Bangunan berdiri di bantaran Kali Ciliwung. Menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dilakukan penertiban”. Pertimbangan ini dibuat oleh Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan fakta di lapangan dan tanpa melihat pada dokumen perencanaan proyek Normalisasi Kali Ciliwung yang dibuat oleh BBWSCC (selaku pemilik proyek Normalisasi Kali Ciliwung). Dalam dokumen Amdal dikatakan bahwa “tanah-tanah yang akan digunakan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung adalah tanah warga yang dimiliki secara turun temurun dengan bukti kepemilikan jual beli dibawah tangan, verponding Indonesia, dan akta jual beli. Bukti-bukti kepemilikan warga Bukit Duri tersebut merupakan bukti hak milik atas tanah yang diakui oleh UU Agraria Diktum kedua Pasal II ayat (1) jo. Perpres No. 71/2012 Pasal 17 huruf (d).  Amdal mewajibkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembebasan lahan milik warga dengan mekanisme pengadaan tanah yaitu UU No. 2/2012 jo. Perpres No. 71/2012. 

Majelis Hakim menyampaikan bahwa SP diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur karena sudah ada sosialisasi kepada warga terdampak. Majelis Hakim tidak melihat pada keterangan saksi Penggugat dan Saksi Tergugat. Keempat saksi ini mengatakan bahwa SP diterbitkan tanpa sosialisasi dan pemberitahuan. Selama ini warga Bukit Duri tidak pernah diajak musyawarah. Pemkot Jakarta Selatan mempunyai kewajiban untuk mengajak warga terdampak untuk berembug dan bermusyawarah sebelum membuat keputusan. 

Majelis Hakim PTTUN dalam memutus tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan di tingkat pertama.

Majelis Hakim PTTUN juga mengabaikan temuan, fakta yang terungkap dalam pemeriksaan setempat, pada tanggal 18 November 2016, yang dilakukan oleh majelis hakim pada tingkat pertama. 

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) adalah sebuah bentuk putusan yang mencerminkan “rule by power”. Putusan ini bertentangan dengan prinsip negara demokrasi berdasarkan pada hukum. Tindakan Pemkot Jakarta Selatan dan Putusan PTTUN menggambarkan kenyataan yang terjadi dewasa ini yaitu negara berdasarkan pada kekuasaan dan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan pada kesewenang-wenangan (“arbitrary power”).

 

Jakarta, 19 Agustus 2017

Kuasa Hukum Warga Bukit Duri, 

Vera W. S. Soemarwi, S.H., LL.M.

Kristian Feran, S.H.

Arie Muhammad Haikal, S.H.

Komentar & Solusi