BUDAYA MEMAAFKAN DAN MENGAKU SALAH DI INDONESIA (DARI PERSPEKTIF MASYARAKAT KORBAN)

BUDAYA MEMAAFKAN DAN MENGAKU SALAH DI INDONESIA
(DARI PERSPEKTIF MASYARAKAT KORBAN)

I . Sandyawan Sumardi

PROLOG

Di tahun 1968, Kaisar Hirohito, maharaja Jepang yang bertahta sejak akhir 1926, untuk pertama kalinya menyatakan “menyesal” atas “masa lampau yang sial” (“fuko-na-kako”) di depan Presiden Soeharto yang berkunjung, atas segala kejahatan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia selama tiga setengah tahun masa penjajahan. Kemudian di tahun 1974, ungkapan yang sama dikemukakan di depan Presiden Ford. Lalu di tahun 1978, di depan Deng Xiao p’ing. Dan akhirnya di tahun 1984, di depan Presiden Korea, Chun Do Kwan.

Sudah pasti orang Korea sebenarnya ingin sang Kaisar minta maaf. Bagi mereka jelas betul, siapa sebenarnya yang harus bertanggungjawab atas “masa lampau yang sial” itu. Siapa yang menjajah Korea selama 36 tahun sejak 29 Agustus 1910. Siapa yang membunuh 6.000 orang Korea yang terlibat “Gerakan 1 Maret 1919”. Siapa pula yang telah mengangkut sejuta lebih orang Korea ke Jepang, bagaikan mengangkut budak, melarang bahasa Korea, tradisi Korea, dan bahkan nama-nama asli Korea dari muka bumi. Terasa semuanya jelas.

Namun adakah semua itu merupakan beban dosa kaisar Hirohito, simbol, pucuk pimpinan bangsa Jepang?

Memang, adakalanya kita lupa, bahwa dalam perjalanan sejarah, tak ada bangsa yang tunggal dan tetap. Ukuran baik-buruk senantiasa berubah, demikian pula yang membawakannya.

Maka, “maaf” macam apa yang dituntut? Bukankah sejarah pada galibnya punya banyak lorong yang licin, yang tak bisa kita kuasai sepenuhnya? Kaisah Hirohito telah berdiri di lorong semacam itu. Dan ia juga tak menguasainya. Jenderal Honjo Shigeru, yang menjadi ajudannya menjelang maraknya militerisme Jepang, adalah saksi yang kukuh tentang tak berdayanya seorang Kaisar Jepang.

Namun, permintaan maaf dari seseorang, entah itu Hirohito, Soeharto, Habibie atau pun Gus Dur sekalipun atau entah siapapun juga –biarpun si orang adalah simbol pucuk pimpinan tertinggi sebuah bangsa dan negara yang dianggap telah bersalah- justru bukan hal yang sangat diperlukan lagi. Sebab, hal-hal besar, seperti perang, militerisme, dan penindasan modern, pelanggaran hak-hak asasi “kehajatan terhadap kemanusiaan”, memang tak kan timbul dan tak kan berubah hanya karena niat satu dua individu saja.

Dalam konteks ini, terus terang terasa nyinyir di telinga hati kita ketika mendengar satu-satunya permintaan Presiden Abdurrachman Wahid melalui pidato sambutannya kepada para peserta Lokakarya Nasional Tahunan VI Hak Asasi Manusia (Keadilan Transisional menentukan Kualitas Demokrasi Indonesia di Masa Depan) di Surabaya, 21-24 November 2000, yaitu agar Presiden, mantan Presiden, Wapres, mantan Wapres, dan mantan Panglima-panglima Angkatan serta Panglima TNI dapat diberi ampunan jika mereka bersalah akibat hukum yang ada. Meskipun kemudian Presiden memberikan catatan lanjutannya yang kedengaran arif, “Memang ini kedengarannya sebagai sesuatu yang aneh, tetapi dengan hal inilah persatuan nasional dapat dijaga. Dalam hal ini kita juga harus mengingat demokrasi nasional menghendaki adanya pengertian-pengertian yang benar.”, tetapi tidakkah pernyataan ini terlampau pagi dan “out of context”, dari seorang Gus Dur yang hanya menerima warisan “masa lampau yang sial” dari rezim Orde Baru?

Bagaimana mungkin kita dapat mendahulukan membicarakan tentang kemungkinan mengampuni para pemimpin negara yang bisa jadi terlibat dan seharusnya bertanggungjawab terhadap beberapa peristiwa pelanggaran hukum berupa “crime again humanity” (kejahatan terhadap kemanusiaan), sebelum atau justru tidak mengutamakan pembahasan secara menyeluruh dan mendalam tentang realitas kondisi kehidupan para korban dalam tragedi-tragedi kekerasan politik negara yang terserak hampir di seluruh negeri kita ini?

Pengampunan hanya dapat diberikan sesudah kebenaran dan keadilan sungguh ditegakkan. Bukankah sampai sejauh ini di negeri ini belum satupun kasus pelanggaran HAM berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yang berhasil diungkap secara tuntas, dan para pelakunya atau institusi yang bertanggungjawab diadili?

PENGAMPUNAN POLITIK

Dalam budaya memaafkan dan mengaku salah di kalangan rakyat kebanyakan terutama dari perspektif masyarakat korban, seperti di Aceh, Papua, Maluku, Timor Timur sebelum merdeka, Kalimantan Barat, Jakarta, dlsb., di Indonesia pada umumnya dewasa ini, “pengampunan politik” atau “rekonsiliasi nasional” senantiasa dianggap akan sangat berfungsi untuk membongkar lingkaran kekerasan yang mendera dan membelenggu bangsa dan negara kita selama ini.

Namun, sebelum pengampunan dan rekonsiliasi menjadi kebijakan politik umum di negara kita, politik kekerasan dan segala “aparatus coertus”-nya, harus diganti secara total terlebih dahulu. Hal ini dapat terjadi melalui reformasi menyeluruh, yang antara lain tampak pada mundurnya seluruh aparat pemerintah negara pada periode otoritarianisme, melalui mekanisme konstutusional seperti pemilihan umum (demokratis). Tanpa pergantian pemerintah, mustahil mengangkat soal pengampunan/rekonsiliasi nasional di dalam wacana publik. Perkaranya adalah bahwa ternyata dalam masa transisi demokrasi yang tengah berlangsung ini, kita masih menghadapi pertanyaan besar yang menghadang: mengapa setelah peristiwa politik Pemilu dan Sidang Umum yang terlaksanan dengan “sukses”, terutama ketika kelompok garis-lunak berhasil mengungguli kelompok-kelompok garis-keras, dan jaminan terhadap hak-hak individu serta hak untuk berbeda pendapat dalam sistem demokrasi parlementer mulai diusahakan, atau bahkan ketika “pemerintahan reformis” mulai bernegosiasi dengan lawan-lawan politiknya yang berasal dari kubu rezim kekuasaan lama “Orde Baru”, khususnya faksi militer yang mulai bangkit menggeliat, ternyata mobilisasi gerakan-gerakan massa rakyat (yang tak jarang bersifat ektra-parlementer atau ektra-yudisial) yang tumbuh merebak di mana-mana, justru dari daerah-daerah yang ini senantiasa sarat dengan peristiwa tragedi kekerasan politik sistematik dan massal, yang pada umumnya operator garda depan utamanya adalah rezim politik militer.

REFORMASI TOTAL

Meski Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu Sidang Umum 1999 dengan “Jurdil”, rasanya masih terlampau dini bagi bangsa ini untuk membahas masalah “budaya memaafkan dan mengaku salah di Indonesia” yang mengarah pada pembahasan perkara pengampunan politik atau rekonsiliasi nasional. Hanya setelah peralihan tuntas serta pembentukan pemerintahan yang benar-benar sipil-demokratis-beradab menguasai pusat, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kita baru dapat mengangkat pokok pembahasan pengampunan (politik) dan rekonsiliasi nasional. Dinamika transisi politik yang tengah terjadi di negeri kita dari rezim Orde Baru menuju pemerintahan yang diharapkan demokratis, yakni Kabinet Persatuan Nasional Gus Dur – Megawati, seharusnya merupakan suatu momentum gerakan reformasi yang menyeluruh, yang menyentuh sampai ketingkat akar rumput masyarakat sipil.

Sebab pada dasarnya reformasi total bukanlah sekedar perubahan dalam disposisi-disposisi, kalkulasi-kalkulasi dan kesepakatan-kesepakatan awal pada kelompok-kelompok elit politik negara saja.

Demokratisasi tak mungkin terselenggara hanya di tingkat politik elit belaka. Ia harus berakar dan berbasis di level politik massa dan politik lokal. Dalam proses gerakan reformasi ini, kita juga perlu menimbang sejumlah parameter penting mengenai tingkat peluang bagi proses liberasi dan demokratisasi yang lebih mendasar, menyeluruh, berkelanjutan, antisipatif dan efektif.

Demikian pun perjuangan tanpa kekerasan harus mendahului rekonsiliasi nasional. Dengan kata lain, beberapa sifat dasar dalam gerakan reformasi sejati, senantiasa harus kita angkat terus sejalan dengan perjuangan politik satyagraha yang bersifat ahimsa model Mahatma Gandhi.

PRASYARAT PENGAMPUNAN POLITIK

Pengampunan politik mengandaikan bahwa para warga berkehendak baik terhadap para korban kekerasan dan para pelaku kekerasan politik, sambil menyadari sepenuhnya dampak masif dari kekerasan (politik) negara. Maka pengampunan politik nasional tidak menuntut rasa kasih sayang kepada para pelaku kekerasan. Pengampunan politik nasional juga tidak menuntut bahwa para korban harus menerima para pelaku kekerasan politik. Pengampunan politik nasional lebih menyangkut nalar (rasio) ketimbang perasaan. Mahasiswa dan rakyat yang diinjak-injak dan ditembaki aparat bersenjata yang opresif dan brutal dalam kasus Semanggi I dan II dapat saja mengampuni para anggota TNI serta paramiliter kaki-tangannya (milisi, ninja, preman) tanpa harus menaruh rasa belas kasihan terhadap mereka. Mengampuni berarti berkehendak baik dan mengharapkan kebaikan dan kesejahteraan bagi mereka. Yang kita harapkan adalah transformasi diri pelaku-pelaku kekerasan ke arah kehidupan yang lebih manusiawi, sehingga kekerasan tak terjadi lagi. Bahkan, pengampunan politik adalah landasan bagi transformasi masyarakat karena mengemban transformasi diri dan transformasi pihak lain.

INGATKAN DAN AMPUNILAH!

Kata “Saya memaafkan” atau “Saya minta maaf” dalam tataran pengampunan politik atau rekonsiliasi sudah banyak disalahgunakan dalam wacana publik di Indonesia. Sering ungkapan itu hanya merupakan sekadar kedok cara melegitimasikan diri, tergantung dari mana dan untuk kepentingan (politik) siapa ungkapan itu dilontarkan. Bahkan bisa jadi “mengampuni” hanyalah strategi jitu bius moral politik, karena di sini mengampuni berarti “melupakan”. Padalah yang benar justru sebaliknya: Ingatkan dan ampunilah! Kita harus faham benar dan sadar apa perlu kita ampuni (data lengkap, membongkar fakta yang digelapkan, dan pelurusan pembohongan rezim represif) dan siapa saja yang perlu kita ampuni (nama-nama pelaku, jenis tindakan kekerasannya, perannya, tanggungjawabnya, treck-record-nya).

Pengampunan hanya dapat diberikan sesudah tabir kebenaran dan keadilan dapat disibakkan.

YANG BERHAK MEMBERI AMPUN

Juga amat penting, bahwa kita menyadari siapa saja yang berhak memberi ampun atau memaafkan.

Pengampunan bukan soal amnesti dari pemerintah. Yang berhak memberikan pengampunan adalah para korban kekerasan. Mustahil para pelaku kekerasan dapat memberikan pengampunan kepada diri mereka sendiri.

Mengampuni diri sambil melanjutkan ketidakadilan adalah munafik; memperjuangkan keadilan tanpa rela memberi ampun membatalkan nilai perjuangan. Maka sama sekali tidak pada tempatnya kalau TNI misalnya, berbicara lebih dahulu soal rekonsiliasi nasional. Sebab pada dasarnya, wacana rekonsiliasi adalah urusan para korban kekerasan politik, (di mana dalam konteks Indonesia, TNI sebagai institusi terlibat sebagai pelaku), setelah kebenaran dan keadilan tersingkap.

KESIAGAAN DAN PRASYARAT MEMBERI AMPUN

Apakah para korban siap memberikan pengampunan?

Prasyarakat politiknya adalah pembongkaran kasus-kasus kekerasan selama Orde Baru Soeharto, mulai dengan pembantaian massal pada tahun 1965/66 sampai pelanggaran hak-hak asasi di tahun 2000 ini. Soal memberi atau menahan ampun adalah urusan para korban. Saya yakin, daya ampunan itu berasal dari Allah dan kemampuan dari ampunan hanya dapat tumbuh dari iman.

Peranan negara berada di bidang politik, yaitu membongkar penipuan dan menyingkapkan kebenaran dan keadilan peristiwa tragedi kekerasan politik satu demi satu. Dengan demikian terciptalah iklim yang mendukung pengampunan dan rekonsiliasi nasional.

Kita dapat berharap, bahwa kebenaran dan keadilan yang dinyatakan sanggup memerdekan batin para korban kekejaman politik negara dan mereka bakal siap membuang amarah mereka di tong sampah sejarah. Kalau para korban kekerasan politik tetap berjuang dan bertindak tanpa kekerasan, para korban sendiri dibebaskan dari rantai ketakberdayaan. Baru setelah bebas para mantan korban rezim dapat berdiri setara dengan mantan pelaku kekerasan politik negara. Mereka bukan lagi korban melainkan survivor, atau bahkan penebus.

GERAKAN PAGUYUBAN KELUARGA KORBAN

Tumbuh dan berkembangnya Gerakan Paguyuban Keluarga Korban (GPKK) di mana-mana, seperti Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Aceh, Paguyuban Keluarga Korban Tragedi Mei dan Semanggi di Jakarta, terutama di wilayah di mana terjadi pelanggaran hak-hak asasi berupa kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia dewasa ini sungguh merupakan “memoria passionis” (kenangan duka yang menggugat) bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat menggoreskan imperatif moral yang kuat dalam ingatan sejarah peradapan bangsa kita kini dan di masa mendatang, bahwa telah terjadi rangkaian pelanggaran hak-hak asasi manusia di negeri ini dalam bentuk kekerasan politik secara massal dan sistimatik. Kekerasan politik yang telah menjatuhkan ribuan masyarakat sebagai korban yang disiksa, dianiaya, diculik dan dihilangkan jati dirinya serta dibunuh.

Kekerasan politik yang terjadi sejak tragedi pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa G30S/PKI, hingga tragedi-tragedi kekerasan politik yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai kota dan daerah di negeri kita, seperti pembunuhan warga sipil di Aceh, Papua, dan Maluku, tak lupa juga kejahatan terhadap kemanusiaan dua-tiga tahun lalu, seperti tragedi Mei 1998 dan tragedi Semanggi I dan II di Jakarta.

GPKK dan gerakan-gerakan “active non violence” komunitas-komunitas basis masyarakat yang mendukungnya, merupakan ikhtiar masyarakat sipil dalam melawan, mencatat, memahami, dan mencoba bangkit dari kebrutalan masa lalu dalam skala nasional yang berupa jaman diktator atau kekerasan politik sistematik dan massal adalah suatu proses yang memakan waktu beberapa tahun, dasawarsa atau bahkan generasi.

Dalam skala kolektif, GPKK pada dasarnya ingin mengartikulasikan betapa luasnya protes dan gerakan perlawanan massa masyarakat sipil di Indonesia terhadap hegemoni kekuasaan dan kekerasan yang familiar dengan konspirasi kekerasan politik negara. Kekuasaan yang biasanya begitu mahir mengubur penderitaan massal ‘tradisi kecil’ yang sering dianggap remeh-temeh di kaki momentum-momentum besar peristiwa dan kemenangan superfisial penguasa terhadap warga bangsanya sendiri. Maka, sebelum pengalaman kita yang hidup di bawah kekerasan itu lenyap dari “collective memory”, atas nama sejarah peradaban bangsa, melalui GPKK ini kita ingin bangkit dan menyingkapkannya.

GPKK dapat difahami sebagai ungkapan kerinduan kolektif masyarakat korban kekerasan politik dan gerakan-gerakan prodemokrasi di negeri ini yang tengah memprioritaskan diri pada usaha mendokumentasikan dan menyelidiki pola-pola pelanggaran HAM di masa lampau, dan menghasilkan rekomendasi mengenai cara-cara untuk mencegah praktek-praktek yang sama di masa yang akan datang. Maka yang menjadi medan perhatian GPKK ini cukup luas, tidak hanya menoleh ke belakang, yang menyangkut masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pertanggungjawabannya, tetapi juga menatap ke depan, yang menyangkut tantangan atas kemungkinan timbulnya konflik kekerasan politik sistematik yang baru di masa yang akan datang. Dengan makin luasnya jaringan GPKK diharapkan masyarakat bangsa kita akan semakin dewasa dan kuat termotifasi untuk melacak kembali fakta sejarah kaum korban dalam proses pengungkapan kebenaran, pelaksanaan keadilan dan rekonsiliasi sejati.

Pembongkaran kenangan sejarah pelanggaran hak-hak asasi yang cenderung digelapkan melalui dukungan terhadap perjuangan GPKK ini dapat mengingatkan dan meneguhkan kita secara terus-menerus dalam memulai sebuah proses reformasi yang serius: membantu pemulihan para korban, dan memperkuat beberapa bentuk pertanggungjawaban pemerintah lainnya, termasuk mengembalikan citra pemerintahan yang bersih dan berwibawa di mata masyarakat dalam dan luar negeri.
Diharapkan GPKK dapat menyentuh emosi massa, terutama dengan bantuan manajemen publikasi yang efektif dan luas, sehingga dapat menjadi wacana yang intens serta meraih pengakuan masyarakat luas. GPKK dapat membangkitkan intensitas baru untuk menyembuhkan luka derita masyarakat korban di masa lalu, pendamaian dengan pengakuan kesalahan, dan pembersihan kejahatan terkeji di mata publik, misalnya melalui koran, radio dan kamera televisi.

DASAR MORAL SPIRITUAL

Dalam kehidupan nyata, kita dapat bersikap dan bertidak sekaligus, “menolak dosa, sambil menerima si pendosa”. Masalahnya, dosa kekerasan politik, sulit dipisahkan dari pelaku kekerasan politik itu. Apalagi dalam kasus-kasus sosial-politik yang menyangkut aparat-aparat negara. Sehubungan dengan ini dan sejalan dengan perjuangan satyagraha, pengampunan politik sungguh mustahil jika para korban kekerasan politik tidak mengakui bahwa mereka sendiri perlu diampuni karena kesalahan mereka terhadap orang lain. Sebab mengampuni berarti berpartisipasi dalam sifat Allah sendiri. “Ampunilah kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami” (lih. Mat 6:12). Allah Mahabelaskasih senantiasa mengampuni kita, yaitu menerima kondisi kemanusiaan kita, apa adanya. Manusia hanya telanjang bulat total di hadapan Allah yang mahatahu segala-galanya tentang diri manusia sampai pada serat paling halus dari hati sanubarinya. Hanya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia yang kita percayai secara penuh, kita dapat menelanjangi diri tanpa merasa turun derajat. Perjuangan kita adalah perjuangan menuju perujukan segala sesuatu di hadapan Tuhan dan sesama kita, sesudah segala kedosaan kita, di dalam hati Allah Yang Mahatahu sendiri (lih. 2Kor 5:17-19; juga Kol 1:15-23).
Jakarta, 13 Desember 2000
I. Sandyawan Sumardi, SJ

Komentar & Solusi