Berita Acara Sidang Kedua Gugatan “Class Action” Bukit Duri Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

[slideshow_deploy id=’2276’]
Sidang gugatan class action pada sidang pertama, tanggal 7 Juni 2016 lalu tidak dihadiri pihak tergugat yang berjumlah 11 pihak dan turut tergugat 7 pihak. Dalam sidang kedua ini, pihak tergugat dihadiri oleh kuasa hukum tergugat I, dari Dirjen SDA 2 orang yang mewakili pihak PU (Pekerjaan Umum) dan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane); Yourdha, kuasa hukum Pemprov DKI dan wakil dari semua institusi Pemprov DKI; Noverda, kuasa hukum dari Lurah, Walikota, dan Camat Jakarta Selatan. Sementara yang mewakili BPN dan Dinas terkait tidak hadir.

Persidangan ini dibanjiri oleh pihak penggugat dari warga Bukit Duri dan diorganisir oleh Ciliwung Merdeka dengan jumlah sekitar 50-an orang sehingga ruangan sidang pun menjadi penuh. Mereka memakai kaos yang bertemakan ‘Save Bukit Duri – Kali Ciliwung’, ‘Menolak digusur demi kemanusiaan yang adil dan beradab’ dan ‘menagih janji Jokowi dalam kampanye pilgub 2012’. Selain itu, mereka juga membawa flyer “Kampung Susun bukan Rusunawa” dan “Kota untuk Semua” yang dipampangkan dalam ruang sidang.

Dalam sidang ini masih berkutat pada soal kelengkapan administrasi. Berkas KTP penggugat dicek satu persatu. Sementara itu, pihak tergugat mengatakan bahwa surat panggilan ke PU dan BBWSCC itu salah alamat. Persoalan lain lagi adalah surat kuasa tergugat belum lengkap sehingga bisa dikatakan bahwa kehadiran tergugat belum valid. Sidang yang dimulai sekitar pukul 11.30 dan berakhir sekitar pukul 12.15 dan dihadiri 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota serta 2 panitera ini lebih banyak diisi dengan pemeriksaan berkas administrasi.

Sidang selanjutnya akan diadakan lagi pada hari Selasa, 12 Juli 2016. Diharapkan semua berkas KTP dari pihak penggugat yang belum lengkap dan berkas surat kuasa tergugat segera dilengkapi. Dengan kelengkapan berkas itu, diharapkan dalam sidang selanjutnya bisa ditetapkan keabsahan gugatan class action ini.

Komentar & Solusi